Menilik Visi, Misi, dan Program Kerja Bakal Calon Rektor Unand

Delapan bakal calon rektor Universitas Andalas periode 2019-2023 memaparkan visi, misi, dan program kerja pada rapat senat terbuka yang berlangsung Selasa (14/5). Bertempat di gedung Convention Hall Universitas Andalas, rapat senat terbuka dihadiri perwakilan Kemenristekdikti, anggota senat, panitia pelaksana selanjutnya disebut Panpel, civitas akademika Universitas Andalas dan perwakilan mahasiswa yaitu Presiden BEM KM Universitas Andalas.

Rapat senat terbuka diawali dengan pembukaan oleh Werry Darta Taifur selaku ketua senat dan berlanjut pada pembacaan teknis penyampaian visi, misi, dan program kerja masing-masing bakal calon rektor sesuai nomor urut. Masing-masing bakal calon diberikan waktu 15 menit untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Setelah itu, dibuka sesi tanya jawab dengan penanya yang terdiri dari anggota senat, dosen dan perwakilan mahasiswa oleh Presiden BEM KM Universitas Andalas.

Bakal calon rektor nomor urut 1, Tafdil Husni yang merupakan petahana kembali mencalonkan diri dengan mengusung visi menjadi universitas terkemuka dan bermatabat. Tafdil Husni yang sebelumnya pernah menjadi Dekan Fakultas Ekonomi menargetkan Universitas Andalas akan menjadi universitas yang terkemuka kedepannya.

Bakal calon rektor nomor urut 2, Yuliandri memaparkan visinya yaitu akselerasi menuju universitas terkemuka dan bermartabat melalui tata kelola kelembagaan dan kepemimpinan yang melayani. Yuliandri akan memfokuskan pada peningkatan kualitas akademik dan peningkatan sarana pendidikan.

Bakal calon rektor nomor urut 3, Hairul Abral mengusung misi menjadi universitas terkemuka dan bermartabat pada tahun 2028 dan menjadikan Universitas Andalas sebagai universitas yang berkelas dunia.

Henmaidi, sebagai pemegang nomor urut 4, juga mengusung visi akselerasi Unand menjadi universitas terkemuka dan bermartabat untuk kemandirian bangsa.

Nomor urut 5, Hefrizal Handra memaparkan visinya untuk menjadikan Universitas Andalas sebagai universitas terkemuka dan bermartabat, ia berjanji akan membenahi tata kelola universitas.

Selanjutnya, bakal calon rektor nomor urut 6, Novesar Jamarun mengusung visi terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan iptek dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Berikutnya, bakal calon rektor nomor urut 7, Munzir Busniah mengusung visi semangat kerja bersama menjadikan Unand PTN berbadan hukum menuju universitas terkemuka dan bermartabat dengan program utama penguatan pendidikan untuk generasi milenial Universitas Andalas.

Nomor urut terakhir, yaitu nomor urut 8 bakal calon rektor Defriman Djafri memaparkan visinya untuk menjadikan Unand sebagai next generation untuk Unand terkemuka dan bermartabat. Jika terpilih akan melaksanakan beberapa program kerja, salah satunya berupaya untuk peningkatan kerjasama dan komersialisasi.

Pada siang dilanjutkan dengan rapat senat tertutup. Berdasarkan susunan acara, dalam rapat senat tertutup ini akan dilakukan penyaringan bakal calon rektor yang semula delapan orang menjadi tiga orang. Setelah dilakukan penghitungan suara, maka ketua senat akan menetapkan tiga orang sebagai calon rektor Universitas Andalas periode 2019-2023. Selanjutnya, akan dilakukan penyerahan dokumen tiga orang calon rektor terpilih kepada Menteri Ristekdikti melalui perwakilan yang hadir.

Reporter : Alvio Senna Fahri dan Nurfitriani Yohannes

Tim Basket FHUA Banyak Mendulang Prestasi

Tim Basket FHUA kembali menjuarai Justicia Basket Ball Challenge (JBBC) beberapa waktu lalu. JBBC sebagai acara tahunan yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Andalas sejak tahun 2001, pada tahun ini diadakan tanggal 22 April sampai 01 Mei 2019 yang dibuka secara resmi oleh Busyra Azheri selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan dihadiri oleh Wakil Dekan III, Kepala Tata Usaha, Kasubag Akademik, Presiden BEM NM FHUA dan tamu undangan lainnya.

Tim basket FHUA berhasil menorehkan kemenangan kembali di JBBC 2019, setelah tahun 2017 mendapatkan juara 1 dan tahun 2018 meraih juara 2. Tim basket FHUA juga memenangkan beberapa pertandingan basket seperti di fakultas kedokteran, fakultas kesehatan masyarakat, mendapatkan juara 1 dan 2. Pada tahun 2018, Tim Basket FHUA mendapat kesempatan mengikuti perlombaan basket di Bandung untuk kejuaraan se-Indonesia dan memenangkan juara 3.

Rahasia dari keberhasilan Tim Basket FHUA adalah kegigihan mereka untuk melakukan latihan rutin setiap malam senin dan kamis. Disamping itu, juga banyak orang-orang yang berjasa dalam keberhasilan Tim Basket FHUA yakni senior basket FHUA yang berperan sebagai pelatih.

Ketua Tim Basket FHUA Aulia Rahman mengungkapkan segenap harapan untuk JBBC dan Tim Basket FHUA kedepannya “JBBC kalau bisa untuk tahun depan tidak pindah dari GSG, kalau bisa tetap disana dan untuk Tim Basket FHUA selalu mempertahankan juaranya dari tahun ketahun, soalnya FHUA di Sumatera Barat terpandang karena basketnya”. Sebagai penutup Aulia Rahman juga memberikan semangat untuk Tim Basket FHUA “Semangat latihan dan selalu pertahankan juara dimana pun berada”.

Reporter : Wardatul Aqliyah

Semalam Bersama Studio Merah Wadah bagi Anggota Muda Untuk Berkarya

Jumat(3/5) telah diadakan acara Semalam Bersama Studio Merah di Museum Adityawarman. Semalam Bersama Studio Merah atau disebut SBSM 2019 mengusung tema “Manusia Tanpa Wajah” dengan konsep Kemanusiaan dan diangkat oleh anggota muda studio merah yakni peserta open recruitment yang telah melalui tahap seleksi.

SBSM 2019 menampilkan berbagai tampilan seperti tari tradisional, tari modern, tari kreasi, teater, drama komedi, pantomim, akustik, musik kontemporer, musikalisasi dan dramatisasi puisi serta pameran seni rupa dan galeri puisi. Acara yang terbuka untuk umum ini juga dihadiri oleh Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas, Wakil Presiden BEM NM FHUA, Ketua DLM FHUA, serta para alumni Studio Merah.

“Semalam bersama studio merah merupakan proses bersama antara anggota aktif, anggota kehormatan maupun anggota istimewa dari studio merah dengan calon anggota aktif dari studio merah. Proses ini melalui beberapa waktu sebelumnya dan telah terlaksana hari ini, semoga penonton dapat menikmati acara semalam bersama studio merah” tutur Abdul Malik Zaky Repdemen, Koordinator Umum Studio Merah pada pembukaan Jumat (3/5) lalu.

Bagi Muhammad Raihan G selaku Ketua pelaksana SBSM 2019, “anggota muda diberi kebebasan untuk berkarya, jadi garapan-garapan tidak hanya diberikan kepada anggota tim tetapi kami juga diberi kebebasan untuk berkesenian” selanjutnya ia menuturkan, “persiapan acara ini terbilang singkat, hanya 3 minggu sebelumnya”.

Reporter : Zhilvia Assura

Turun ke jalan, AMPU paparkan PTN-BH dari sudut pandang mahasiswa

Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Unand (AMPU) pada Kamis (02/05/2019) kemarin, kembali melakukan aksi keduanya dalam rangka menolak kampus Unand menjadi PTN-BH. Aksi yang dimulai pada pukul 10.30 WIB yang bertempat di parkiran gedung E merupakan lanjutan dari aksi tolak Unand menjadi PTN -BH pada Senin (14/3/2019) lalu.


Mengusung tema “PTN-BH dari perspektif mahasiswa”. Pada dasarnya, tujuan aksi ini adalah untuk memaparkan informasi terkait PTN-BH berdasarkan perspektif mahasiswa dan relevansinya terhadap komersialisasi perguruan tinggi.


Ketua AMPU, Fauzi Fadlurrahman mengatakan “salah satu sasaran dari PTN-BH itu sendiri adalah mahasiswa. Cuma yang jadi permasalahannya adalah kebanyakan dari mahasiswa itu belum paham dengan impact dari PTN-BH itu, karena wacana yg beredar selama ini adalah PTN-BH dari sudut pandang kampus. Sekarang melalui aksi ini, kami berusaha untuk memaparkannya dari sudut pandang mahasiswa. Karena sangat irrasional sebenarnya ketika ada kebijakan di kampus yang sejatinya melibatkan mahasiswa namun mahasiswa sendiri tidak mengetahuinya.”


Sebelumnya pada kuliah umum bersama Irjen Kemenristekdikti Jamal Wiwoho, AMPU sudah melakukan aksi penolakan PTN-BH ini. Ketua percepatan PTN-BH hanya mengatakan akan mengadakan diskusi bersama mahasiswa perihal ini. Namun, setelah di follow up kembali tidak ada respon dari ketua percepatan terkait diskusi tersebut.


Adapun selain melakukan aksi turun ke jalan, AMPU juga berupaya menyampaikan kritikan nya melalui spanduk yang berdasarkan keterangan Fauzi (ketua AMPU) dipasang pada Rabu malam. Namun spanduk tersebut dicabut. Terkait hal tersebut, tim gema justisia mempertanyakan alasan pencabutan spanduk tersebut. “Kenapa dicabut? Nah itu masalah nya, jika kampus melakukan hal itu maka secara tidak langsung kampus kita ini anti kritik. Karena, ketika yg dipasang itu adalah spanduk mengenai open recruitmen sebuah UKM itu kan ga dicabut. Nah ketika spanduk itu berisi tentang suara mahasiswa, kenapa dicabut? Berarti masalah nya bukan di spanduknya. Tapi mungkin pihak kampus takut dengan isi spanduk tersebut”, Jelas Fauzi.


Menyikapi hal tersebut, Fauzi menyimpulkan bahwa, dalam membuat suatu kebijakan kampus cenderung tidak ingin melibat kan mahasiswa di dalamnya. Padahal sasaran dari kebijakan itu sendiri adalah mahasiswa.
Kedepannya AMPU berharap melalui aksi ini mahasiswa UNAND paham mngenai PTN-BH itu apa, terutama dari perspektif kita sebagai mahasiswa dan relevansinya kedepannya. Ketika mahasiswa sudah paham mengenai hal tersebut, maka itu terserah mereka apakah menolak nya ataupun menerimanya, Ujar Fauzi.

Reporter : Nurfitriani Yohanes

Tiga Mahasiswa Kampus Merah Ukir Prestasi dalam Kejuaraan Karate

Tiga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas atau yang biasa dikenal kampus merah ukir prestasi dalam Kejuaraan Karate Antar Mahasiswa se-Sumatra dan Open Tournament se-Sumatra Barat, Pandekar Event V. Kejuaraan ini diadakan oleh UKM Pandekar Universitas Andalas yang berlangsung pada 26-28 April 2019 di Auditorium Unand.

Adapun tiga mahasiswa tersebut adalah Mardian Fajar (1610111105), Annisa (1610111031), dan Trya Rizki Fauzi (1710111028).

Mardian Fajar meraih Juara 1 Kumite -84 kilogram perguruan tinggi, Annisa meraih Juara 2 Kumite -61 kilogram perguruan tinggi dan Juara 3 Kata perorangan Putri perguruan pinggi, sedangkan Trya Rizki Fauzi meraih Juara 2 Kumite -67 kilogram Putra perguruan tinggi dan Juara 3 Kata perorangan perguruan tinggi.

Gema Justisia berkesempatan mewawancarai salah seorang dari mereka, Mardian Fajar. Peraih  medali emas yang duduk di semester VI ini mengaku memerlukan persiapan selama satu bulan untuk mengikuti Pandekar Event V. Mardian menjelaskan, bahwa dia menyayangkan fasilitas yang tersedia belum cukup memadai untuk menjalankan proses latihan rutin. Akan tetapi, Mardian tetap teguh berlatih untuk mengharumkan nama kampus merah dan Universitas Andalas.

“Jangan tanyakan apa yang diberikan kampus kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan untuk kampus ini”, kata Mardian.

Reporter: Rona Fitriati Hasanah

Melebihi Target, 604 Atlet Ikuti Pandekar Event V

Pandekar Event V adalah kegiatan yang diadakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Pandekar Universitas Andalas (UKM Pandekar Unand). Mengusung tema “Winning is Not Everything! Challange Yourself!” Pandekar Event V sukses datangkan 604 atlet karate dalam Kejuaraan Karate Antar Mahasiswa se-Sumatra dan Open Tournament Se-Sumatra Barat yang berlangsung pada 26-28 April 2019 di Auditorium Unand.

Kegiatan ini bertujuan sebagai wadah yang menjadi sarana penyalur bakat dan minat generasi muda khususnya mahasiswa dan pelajar. Selain itu, juga berperan untuk mengembangkan potensi diri dan berprestasi dibidang non akademik seperti beladiri, khususnya beladiri karate.

Berbeda dengan kejuaraan dua tahun sebelumnya yang mengangkat kejuaraan pencak silat dan taekwondo.  Kejuaraan karate yang bekerjasama dengan FORKI Sumbar ini dipilih panitia dengan mempertimbangkan potensi jumlah atlet yang cukup banyak sehingga dapat full class dalam pertandingan.

Kejuaraan yang berlangsung selama tiga hari ini berjalan aman tanpa kendala yang berarti. Hanya saja, terdapat beberapa atlet yang melakukan registrasi ulang mendata kelasnya untuk mengikuti pertandingan.

Ketua Panitia Dwi Afrido Fazri mengatakan, “Jalannya acara aman saja, tidak banyak kendala. Kendala hanya dalam pertandingan, seperti nama atlet yang tidak terdaftar atau tidak masuk dalam kelas pertandingan atau ranji. Jadi mereka mengulang mendaftar dan mendata kembali kelasnya”, ucap Afrido.

Kelas pertandingan dibagi menjadi dua, yaitu kelas mahasiswa dan kelas pelajar (open tournament) mulai dari usia dini, kadet, pra pemula, pemula, dan senior.

Adapun peserta yang mengikuti pertandingan sebanyak 604 atlet beladiri karate. Jumlah ini melebihi target capaian panitia, yaitu sebanyak 600 atlet. Keseluruhan atlet tersebut terbagi dalam kategori Kata dan Kumite. “Kami menargetkan maksimal 600 peserta, alhamdulillah melebihi target yaitu sebanyak 604 atlet”, kata Afrido.

Dari keseluruhan peserta, terdapat 71 atlet yang merupakan mahasiswa, selebihnya merupakan pelajar. “Atlet dari mahasiswa 71 orang, selebihnya open tournament yang berasal dari Padang, Solok, Payakumbuh, Tanah Datar, Agam, dan Pesisir Selatan”, tambah Afrido.

Unand yang merupakan tuan rumah kejuaraan, melalui UKM Pandekar menurunkan sebanyak 19 orang atlet. Dari 19 orang atlet tersebut, masing-masing 7 orang dari anggota penuh dan 12 orang lebihnya adalah anggota pasif yang telah diseleksi.

Afrido berharap kejuaraan tahun ini dapat dijadikan pengalaman untuk kejuaraan selanjutnya. Afrido memandang mahasiswa memang sebaiknya fokus mengangkat kejuaraan antar mahasiswa yang notabene mengatasnamakan perguruan tinggi.

Reporter: Rona Fitriati Hasanah

Eksistensi Masyarakat Hukum Adat (MHA)

Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Masyarakat Adat adalah sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. Tidak dapat dinafikan bahwa keberagaman suku bangsa ataupun adatlah yang menjadikan Indonesia negara yang beragam. Ada lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia, atau tepatnya 1.340 suku bangsa menurut sensus BPS tahun 2010. Namun, eksistensi keberadaan masyarakat hukum adat mulai tergerus dan usang serta perlahan hilang dimakan zaman, tak sedikit dari masyarakat hukum adat yang tetap mempertahankan keberadaan mereka dan hidup secara tradisional. Yang menjadi dilema adalah mengenai perlindungan hak-hak masyarakat adat tersebut, “Indonesia adalah negara hukum” pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Artinya menjadikan semua aktifitas maupun kehidupan warga negaranya haruslah sesuai dengan norma ataupun aturan hukum, begitupula mengenai hak atas tanah masyarakat hukum adat. Seperti yang kita ketahui bahwa tanah masyarakat hukum adat sebagian besar tidak mempunyai bukti seperti surat-surat maupun bukti lainya yang memperkuat keberadaan tanah masyarakat hukum adat tersebut. Disisi lain konstitusi kita mengakui keberadaan masyarakat hukum adat hal ini tertuang pada pasal 18 B ayat 2 uud 1945 “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Namun, banyak kita jumpai hak-hak masyarakat hukum adat tersebut dilanggar oleh negara apalagi mengenai tanah adat mereka.


“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Kemakmuran rakyat mana?. Jika kita melihat permasalahan yang berkelanjutan dari masa ke masa mengenai hak atas tanah masyarakat hukum adat justru kita melihat pemerintah hanya mementingkan kepentingan nya saja tapi lupa dengan hak-hak masyarakat hukum adat yang mendiami suatu daerah contohnya saja mengenai HGU yang diatur dalam pasal 28-34 UU No 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria dalam pasal 28 dijelaskan bahwa “Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.” Artinya apabila masyarakat hukum adat menyerahkan tanahnya untuk dijadikan HGU maka secara yuridis tanah tersebut dikuasai oleh negara dan masyarakat hukum adat tidak mendapatkan benefit dari hasil pengolahan tanah tersebut. Karena kewajiban penerima HGU menurut PP No 40 tahun 1996 pada pasal 12 ayat 1 huruf a dijelaskan bahwa kewajiban penerima HGU hanya membayar pemasukan kepada negara , namun masyarakat hukum adat tidak lagi memiliki ha katas tanah tersebut. Sangat miris, ketika para founding father Indonesia menghendaki keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang terdapat dalam sila ke 5 pancasila tapi negara justru melanggar dari sila tersebut.


Oleh karena itu perlu adanya regulasi yang dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat hukum adat tetap eksis dan tidak hilang dari peradaban bangsa Indonesia, maka dari itu harus ada aturan atau paying hukum nya yang mengatur permasalahan hak-hak masyarakat hukum adat. Saat ini RUU Masyarakat Hukum Adat tinggal menunggu pengesahan saja, dalam RUU tersebut telah mengatur semua permasalahan masyarakat hukum adat baik itu mengenai ha katas tanah adat maupun yang lainnya.

Opini oleh : Jaga Rudi

Peneliti Muda Pusat Kajian Hukum Adat dan Agraria (PAgA) Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Gebril Daulai: Tiga Syarat Menjadi Pemilih Cerdas Dalam Pemilu 2019

Penyerahan Plakat oleh Randy Handika selaku Ketua Pelaksana Diskusi Publik kepada Gabril Daulai.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat Gebril Daulai dalam acara Diskusi Publik Kombad Justitia yang bertema “Pelaksanaan dan Perlindungan Hak Pilih Bagi Warga Negara Indonesia Dalam Pemilu Serentak 2019” menyampaikan syarat-syarat menjadi pemilih yang cerdas dalam Pemilihan Umum (pemilu) 2019 mendatang.

Diskusi publik yang diadakan pada Kamis, 28 Maret 2019 ini dihadiri oleh KPU, civitas akademika dan mahasiswa ini berlangsung hikmat dengan berbagai materi dan tip yang disampaikan dalam mempersiapkan diri menghadapi pemilu.

Adapun dalam diskusi tersebut, Gebril Daulai menyampaikan bahwa syarat menjadi pemilih yang cerdas itu ada tiga. Pertama, terdaftar sebagai pemilih. Calon pemilih bisa memastikan dirinya sudah terdaftar atau belum sebagai pemilih. “Pastikan terlebih dahulu diri anda sendiri sudah terdaftar atau belum sebagai pemilih, baru bicara aspek yang lain”, kata Gebril.

Kedua, mengenali peserta pemilu dan calon yang akan dipilih. Pemilih diharapkan mengetahui peserta pemilu pilihannya. Gebril mengatakan bahwa jangan sampai ketika sudah masuk ke bilik suara, pemilih bingung peserta mana yang akan dipilih. Di mana jika pemilih sudah berada di bilik suara tidak bisa lagi bertanya kepada siapapun. Oleh karena itu, pemilih sudah harus menentukan calon secara mandiri.

Untuk mengenali perserta pemilu yang akan dipilih, Gabril berpendapat bahwa saat ini mudah mencari mereka karena jejak digitalnya mudah didapat. Selain itu, KPU juga menyediakan informasi tentang calon-calon, tapi yang ada sampai saat ini adalah calon anggota DPR. Di laman tersebut, pemilih bisa mendapatkan informasi tentang calon. Akan tetapi informasi yang terdapat di laman tersebut adalah informasi yang sangat dasar. Gebril menyarankan kepada pemilih untuk mencari lagi informasi yang luas dan mendalam terkait peserta pemilu dari berbagai media yang tersedia.

Saat ini, beberapa Organisasi Non Pemerintah atau biasa dikenal dengan NGO (Non Government Organization) juga menyediakan data-data peserta pemilu untuk memudahkan publik mengenali peserta pemilu dan calon-calonya. Adapun NGO yang dimaksud seperti Perludem dan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyediakan informasi calon anggota DPR dan DPRD untuk memudahkan akses publik.

Sedangkan syarat ketiga yaitu mengetahui tata cara mencoblos yang sah. Gabril menggambarkan persoalan yang terjadi di Sumatera Barat. Tingkat suara yang tidak sah di Sumatera Barat pada pemilu 2014 cukup tinggi. Terdapat sebanyak 6,2 persen suara tidak sah dalam pemilu DPR dan DPRD. Sedangkan untuk pemilu presiden dan wakil presiden hanya 0,74 persen.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa sebanyak 6,2 persen penduduk Sumatera Barat yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), tapi suaranya menjadi tidak bermakna karena salah dalam memberikan tanda coblosan. Gerbil menyarankan agar pemilih lebih cermat jika sudah di bilik suara. “Membuka surat suara secara sempurna, jangan sampai coblos-tembus. Tembus di bagian kertas peserta pemilu yang lain karena surat suara tidak dibuka dengan baik”, ungkap Gabril

Agar pemilih mengetahui tata cara memilih yang sah, harus mengetahui terlebih dahulu aspek-aspek teknis dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Gerbil berhipotesa bahwa surat suara yang tidak sah mungkin saja terdapat unsur sengaja dari pemilih, akan tetapi memerlukan penelitian yang lebih mendalam terkait hal itu.

“Surat suara yang tidak sah kadang kala juga bukan berarti pemilih tidak tahu tata cara mencoblos sehingga perlu penelitan yang mendalam. Bisa jadi sengaja”, pungkas Gebril.
Reporter: Rona Fitriati Hasanah
Editor: Nurhikmahdatul Ulfa

Kepo Dalam Mengawal Keterbukaan Informasi Publik

Talkshow Filosofi Kepo yang berlangsung di Gedung Seminar F Universitas Andalas pada Rabu (27/3/2019).

“Masyarakat Yang Cerdas Adalah Masyarakat Yang Tahu, Dipenuhi Informasi dan Melakukan Pengawasan.”

Kutipan diatas merupakan tema Talkshow Filosofi Kepo yang diadakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang bekerjasama dengan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat, Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas dan Badan Eksekutif Mahasiswa Negara Mahasiswa Fakultas Hukum Universias Andalas (BEM NM FHUA) di Gedung Seminar F Unand. Talkshow ini diadakan pada Rabu, 27 Maret 2019 lalu.

Presiden BEM NM FHUA Iqbal Gusri dalam sambutannya menyatakan bahwa hak memperoleh informasi adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945 sehingga diperlukan sharing ilmu tentang pentingnya informasi publik, khususnya bagi masyarakat dan mahasiswa.

Sementara itu, Wakil Dekan III FHUA Lerry Patra yang membuka secara resmi talkshow mengungkapkan ketertarikannya dengan judul talkshow tersebut.

“Saya sangat tertarik dengan judul ini, karena selama ini kita hanya tahu Filosofi Kopi, ternyata Filosofi Kepo juga ada. Menggugah rasa ingin tahu kita dengan judul yang sangat millenial.”
Menanggapi ketertarikan Lerry Patra, Wendra Rona Putra berpendapat bahwa Filosofi Kepo hadir dari satu pandangan bahwa rasa ingin tahu itu menjadi kodrati bagi setiap manusia.

“Filosofi Kepo memang terkesan millenial. Saya juga tidak mau bohong bahwa Filosofi Kepo juga sedikit mendompleng kesuksesan Filosofi Kopi dan belakangan menjadi booming. Tapi menurut saya, Filosofi Kepo hadir dari satu pandangan bahwa rasa ingin tahu itu menjadi kodrati bagi setiap manusia. Selalu penasaran, selalu ingin tahu.”

Menurut Wendra, alasan Filosofi Kepo dipakai karena eksistensi pengetahuan menjawab rasa ingin tahu seorang manusia.

Salah seorang perwakilan LBH Padang menyatakan, “Ketika anda mendapatkan informasi, sesungguhnya anda sedang mencoba mencintai negara. Kami mendedikasikan diri kami untuk mewakafkan waktu, untuk menjadi orang-orang yang kepo, karena dengan kepo anda mencintai negara. “

Talkshow ini mendiskusikan ‘kepo’ dalam konteks bagaimana seharusnya administrasi penyelenggara negara dibangun. Bahwa transparansi menjadi suatu kebutuhan didalam pembangunan negara yang baik. Berdiskusi tentang bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi jika penyelenggara pelayanan publik tidak mempunyai suplai data dan informasi yang cukup sesuai yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu, juga menjawab persoalan bagaimana mahasiswa, akademisi, atau kelompok masyarakat lainnya dalam memberikan masukan kepada pemerintah jika seandainya mereka tidak tahu problem atau informasi dasar.

Untuk itu, Dinas Informasi melakukan upaya dalam menggalakkan keterbukaan informasi. Sesuai amanat UUD 1945 Pasal 28F dan amanat Undang-undang Nomor 15 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, semua informasi-informasi OPD yang ada di pemerintah provinsi sudah terdata dan bisa diketahui masyarakat secara online.

Selain itu, agar masyarakat mendapatkan data dan informasi, telah dilakukan kerjasama dengan Komisi Informasi. Bentuk kerjasama itu adalah mengembangkan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) kepada masyarakat yang tersebar di kabupaten/kota diseluruh Sumatera Barat. Selain itu, banyak hal-hal yang ditampilkan, supaya masyarakat tahu Sumatera Barat.

Terkait dengan ‘kepo’, Arif Yunardi yang merupakan perwakilan Komisi Informasi Sumatera Barat mengatakan, “Kelemahan sekarang ini adalah karakteristik masyarakat kita kurang ingin tahu. Ini yang nantinya kita dorong kepada masyarakat melalui sosialisasi-sosialisasi. Ini (talkshow, red) luar biasa, kita mengapresiasi karena bagaimanapun proses pembangunan di badan publik, proses pembangunan di pemerintahan itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai hasilnya masyarakat mesti tahu. Tidak ada pengecualian,”

Arif menjelaskan bahwa Komisi Informasi memang dilahirkan untuk mengawal transaparansi, mengawal UU Keterbukaan Informasi Publik. Jika ditelaah lagi memang tugasnya hanya menyelesaikan sengketa informasi. Sengketa informasi itu muncul ketika masyarakat secara personal ataupun kelompok tidak dapat mengakses informasi dari badan publik. Mendorong badan-badan publik untuk malakukan SOP bagaimana memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi tersebut.

“Kelemahan sekarang ini adalah karakteristik masyarakat kita kurang ingin tahu. Ini yang nantinya kita dorong kepada masyarakat melalui sosialisasi-sosialisasi kita. Ini (talkshow, red) luar biasa, kita mengapresiasi karena bagaimanapun proses pembangunan di badan publik, proses pembangunan di pemerintahan itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai hasilnya masyarakat mesti tahu. Tidak ada pengecualian.”

Sementara itu, Feri Amsari Direktur PUSaKO Universitas Andalas mengatakan, “Pada dasarnya seluruh informasi itu tidak rahasia, boleh diakses publik, kecuali yang dikecualikan dalam undang-undang. Akan tetapi, ada juga negara yang berprinsip bahwa seluruh informasi tidak boleh dikecualikan. Pada prinsipnya seluruh informasi itu milik publik, toh pemerintah itu bekerja untuk publik”, pungkas Feri.

Feri juga menjelaskan, bahwa sebenarnya UU Keterbukaan Informasi Publik adalah reformasi baru untuk mendapatkan informasi publik. Sangat disayangkan kalau masyarakat tidak memanfaatkannya.

“Saya termasuk yang mendorong melalui program anti konflik kepentingan di kampus untuk Universitas Andalas membuka akses seluas-luasnya. Tidak mudah, karena kadangkala begitu akses dibuka, publik terlalu banyak menikmati hal-hal rahasia sehingga meminta seluruh akses data. Jujur saja, tidak banyak kampus yang siap untuk mengelola data dan informasi. Mungkin salah satu kampus yang bermasalah, kampus saya”, gurau Feri.
Reporter: Rona Fitriati Hasanah
Editor: Nurhikmahdatul Ulfa

Hasil Suara Pemilu FHUA 2019 : Paslon Aziz-Diki Unggul Tipis

Daftar perolehan suara akhir dari masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu negara mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas

GEMAJUSTISIA.COM, PADANG- Proses penghitungan surat suara pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu negara mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas (FHUA) 2019 telah selesai dilaksanakan pada 27 maret 2019.

Bertempat di Mushalla Al-Hakim, penghitungan suara yang dimulai pada pukul 19.10 WIB ini selesai pada 23.30 WIB.

Dari penghitungan surat suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Umum (PPU) FHUA, yang ikut dihadiri oleh masing-masing Kelompok Aspirasi Mahasiswa (KAM) dan juga warga negara FHUA, Pasangan calon 01 Aziz-Diki unggul 18 suara dari pasangan calon 02 Aci-Jodi.


Pasangan calon Aziz-Diki memperoleh 393 suara, sementara pasangan Aci-Jodi memperoleh 375 suara. Selain itu, juga terdapat 15 surat suara tidak sah. Surat suara tidak sah ini dikarenakan adanya pemilih yang menggunakan hak suara ganda ataupun adanya pemilih yang mencoblos tidak sesuai aturan.


Hasil dari penghitungan surat suara ini dianggap sudah final, namun jika nantinya masing-masing pasangan calon menganggap adanya indikasi kecurangan dalam pemilu, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan laporan ke PPU dengan tenggat waktu dua minggu setelah pemilu.

“Ya jika ada indikasi kecurangan paslon dapat mengajukan laporan ke PPU, nanti setelah tiga hari sejak laporan masuk PPU akan meyerahkan laporan ke MPM, tapi ya laporan tersebut harus disertai dengan bukti otentik di lapangan,”ucap Ivan selaku ketua PPU ketika diwawancarai oleh Tim Gema Justisia.


Berkaitan dengan kendala selama pemungutan suara, Ivan menyatakan ada beberapa kendala terutama berkaitan dengan waktu.

Proses pengecekan ulang yang dilakukan oleh panitia pemilihan umum


“Kalau kendala itu pasti ada, terutama waktu, waktu nya malam jadi konsentrasi dan fokus berkurang tapi InsyaAllah kita sudah berkerja keras dan mengusahakan untuk tetap fokus,”tutup Ivan.


Reporter: Nurfitriani dan Wardatul Aqliyah
Editor: Nurhikmahdatul Ulfa