Tim Basket FHUA Banyak Mendulang Prestasi

Tim Basket FHUA kembali menjuarai Justicia Basket Ball Challenge (JBBC) beberapa waktu lalu. JBBC sebagai acara tahunan yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Andalas sejak tahun 2001, pada tahun ini diadakan tanggal 22 April sampai 01 Mei 2019 yang dibuka secara resmi oleh Busyra Azheri selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan dihadiri oleh Wakil Dekan III, Kepala Tata Usaha, Kasubag Akademik, Presiden BEM NM FHUA dan tamu undangan lainnya.

Tim basket FHUA berhasil menorehkan kemenangan kembali di JBBC 2019, setelah tahun 2017 mendapatkan juara 1 dan tahun 2018 meraih juara 2. Tim basket FHUA juga memenangkan beberapa pertandingan basket seperti di fakultas kedokteran, fakultas kesehatan masyarakat, mendapatkan juara 1 dan 2. Pada tahun 2018, Tim Basket FHUA mendapat kesempatan mengikuti perlombaan basket di Bandung untuk kejuaraan se-Indonesia dan memenangkan juara 3.

Rahasia dari keberhasilan Tim Basket FHUA adalah kegigihan mereka untuk melakukan latihan rutin setiap malam senin dan kamis. Disamping itu, juga banyak orang-orang yang berjasa dalam keberhasilan Tim Basket FHUA yakni senior basket FHUA yang berperan sebagai pelatih.

Ketua Tim Basket FHUA Aulia Rahman mengungkapkan segenap harapan untuk JBBC dan Tim Basket FHUA kedepannya “JBBC kalau bisa untuk tahun depan tidak pindah dari GSG, kalau bisa tetap disana dan untuk Tim Basket FHUA selalu mempertahankan juaranya dari tahun ketahun, soalnya FHUA di Sumatera Barat terpandang karena basketnya”. Sebagai penutup Aulia Rahman juga memberikan semangat untuk Tim Basket FHUA “Semangat latihan dan selalu pertahankan juara dimana pun berada”.

Reporter : Wardatul Aqliyah

Eksistensi Masyarakat Hukum Adat (MHA)

Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Masyarakat Adat adalah sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. Tidak dapat dinafikan bahwa keberagaman suku bangsa ataupun adatlah yang menjadikan Indonesia negara yang beragam. Ada lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia, atau tepatnya 1.340 suku bangsa menurut sensus BPS tahun 2010. Namun, eksistensi keberadaan masyarakat hukum adat mulai tergerus dan usang serta perlahan hilang dimakan zaman, tak sedikit dari masyarakat hukum adat yang tetap mempertahankan keberadaan mereka dan hidup secara tradisional. Yang menjadi dilema adalah mengenai perlindungan hak-hak masyarakat adat tersebut, “Indonesia adalah negara hukum” pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Artinya menjadikan semua aktifitas maupun kehidupan warga negaranya haruslah sesuai dengan norma ataupun aturan hukum, begitupula mengenai hak atas tanah masyarakat hukum adat. Seperti yang kita ketahui bahwa tanah masyarakat hukum adat sebagian besar tidak mempunyai bukti seperti surat-surat maupun bukti lainya yang memperkuat keberadaan tanah masyarakat hukum adat tersebut. Disisi lain konstitusi kita mengakui keberadaan masyarakat hukum adat hal ini tertuang pada pasal 18 B ayat 2 uud 1945 “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Namun, banyak kita jumpai hak-hak masyarakat hukum adat tersebut dilanggar oleh negara apalagi mengenai tanah adat mereka.


“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Kemakmuran rakyat mana?. Jika kita melihat permasalahan yang berkelanjutan dari masa ke masa mengenai hak atas tanah masyarakat hukum adat justru kita melihat pemerintah hanya mementingkan kepentingan nya saja tapi lupa dengan hak-hak masyarakat hukum adat yang mendiami suatu daerah contohnya saja mengenai HGU yang diatur dalam pasal 28-34 UU No 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria dalam pasal 28 dijelaskan bahwa “Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.” Artinya apabila masyarakat hukum adat menyerahkan tanahnya untuk dijadikan HGU maka secara yuridis tanah tersebut dikuasai oleh negara dan masyarakat hukum adat tidak mendapatkan benefit dari hasil pengolahan tanah tersebut. Karena kewajiban penerima HGU menurut PP No 40 tahun 1996 pada pasal 12 ayat 1 huruf a dijelaskan bahwa kewajiban penerima HGU hanya membayar pemasukan kepada negara , namun masyarakat hukum adat tidak lagi memiliki ha katas tanah tersebut. Sangat miris, ketika para founding father Indonesia menghendaki keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang terdapat dalam sila ke 5 pancasila tapi negara justru melanggar dari sila tersebut.


Oleh karena itu perlu adanya regulasi yang dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat hukum adat tetap eksis dan tidak hilang dari peradaban bangsa Indonesia, maka dari itu harus ada aturan atau paying hukum nya yang mengatur permasalahan hak-hak masyarakat hukum adat. Saat ini RUU Masyarakat Hukum Adat tinggal menunggu pengesahan saja, dalam RUU tersebut telah mengatur semua permasalahan masyarakat hukum adat baik itu mengenai ha katas tanah adat maupun yang lainnya.

Opini oleh : Jaga Rudi

Peneliti Muda Pusat Kajian Hukum Adat dan Agraria (PAgA) Fakultas Hukum Universitas Andalas.

SIARAN PERS

Siaran Pers LBH Padang Nomor : 06/S-Pers/LBH-PDG/III/2019
 
“Menghalangi LBH Padang Bertemu Kliennya, LBH Padang meminta Kepala KPLP Lapas Klas IIA Padang Dicopot”

LBH Padang amat menyayangkan sikap Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Lapas Klas IIA Padang yang tidak memperbolehkan Advokat LBH Padang untuk bertemu dengan kliennya Doni Putra yang merupakan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Padang. Senin (11/03/2019), sekira Pukul 14.00 WIB, Tim Pengacara Publik LBH Padang yang terdiri dari Aulia Rizal, Ozi Gumetra dan Rahmad Fiqrizain mendatangi Lapas Klas IIA Padang bermaksud untuk menemui Doni Putra (34), korban penyiksaan atau pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh sekira 15 (lima belas) orang petugas Lapas Klas IIA Padang. Hingga diketahui Doni, menderita robek di bagian punggung, lebam sekujur tubuh, dan muntah darah.

Setiba di dalam Lapas, Tim dimaksud berkoordinasi dengan salah seorang petugas yang menyatakan bahwa Doni Putra, sebagai warga binaan yang ditempatkan dalam sel (khusus), hanya dapat ditemui pada Pukul 09.00 – 11.00 WIB. Dan menyampaikan, apabila masih ingin bertemu dengan Doni, untuk dapat berkoordinasi dengan Komandannya. Setelah Tim berkoordinasi dengan Komandan yang diketahui bernama Wendy tersebut, kemudian Tim diantarkan menuju ruangan KPLP dan bertemu dengan salah seorang yang mengaku sebagai staf KPLP bernama Rhandy.

Salah seorang Pengacara Publik LBH Padang, Aulia Rizal, kemudian menyampaikan maksud kedatangannya untuk dapat bertemu dan berkomunikasi dengan Doni Putra yang merupakan kliennya. Dan saat itu, Aulia juga menyebutkan bahwa mereka dari LBH Padang dan tengah menjalankan tugas atau kuasanya sebagai pengacara. Lalu, Rhandy menyampaikan bahwa Doni sebagai napi yang ditempatkan di sel tidak dapat ditemui karena baru dipindahkan dari Rumah Tahanan (Rutan) sehingga tak dibolehkan untuk dibezuk siapapun.

Rhandy juga mengatakan bahwa, untuk dapat menemui Doni harus mendapat persetujuan Kepala Lapas (Kalapas). Berselang beberapa saat, Rhandy menelpon Kepala KPLP yang diketahui bernama Bagus Dwi Siswandono. Pasca telpon berakhir, Aulia kembali menanyakan bagaimana sikap atau keputusan Kepala KPLP. Rhandy lalu menyebutkan bahwa Kepala KPLP tidak bisa mengizinkan Tim untuk bertemu dengan Doni Putra yang merupakan Klien LBH Padang. Karena masih belum yakin, Aulia kembali mengkonfirmasi sikap dari Kepala KPLP kepada Rhandy, perihal benar atau tidaknya pernyataan tersebut. Dan Rhandy menegaskan kembali bahwa benar Tim Pengacara tidak diizinkan untuk menemui Kliennya oleh Kepala KPLP.

Karenanya, LBH Padang amat menyesalkan sikap Kepala KPLP dimaksud selaku bagian dari pimpinan Lapas Klas IIA Padang. Tindakan tersebut merupakan bentuk kedangkalan pengetahuan atau pemahaman hukum seorang pejabat publik yang justru berada dalam lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. LBH Padang dalam menjalankan tugas nya bukan saja dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, namun juga oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Sebab LBH Padang merupakan organisasi bantuan hukum yang justru diakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam menjalankan fungsi layanan bantuan hukum.

Melarang LBH Padang dalam menjalankan kuasa, bertemu, dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan klien merupakan perilaku yang nyata-nyata telah melecehkan Pasal 4 ayat (3) UU Bantuan Hukum. Serta merupakan bentuk penghinaan terhadap tujuan penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana digariskan Pasal 3 UU Bantuan Hukum dalam rangka menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapat akses keadilan serta mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.

Bahwa Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Advokat juga telah menjamin Advokat untuk  memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebab tindakan LBH Padang dalam menemui Doni Putra merupakan tindakan hukum lain dalam memperoleh informasi dari Kliennya dalam kerangka membela kepentingan hukumnya.

Penting diketahui pula, bahwa Tim LBH Padang merupakan Advokat yang ditegaskan oleh Pasal 5 ayat (1) UU Advokat sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pasal 8 Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) juga menukilkan bahwa Profesi Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (officium nobile). Sehingga sikap Kepala KPLP tak hanya melecehkan hukum, namun juga menghalangi LBH Padang dalam menjalankan tugas dan kuasanya memberikan layanan bantuan hukum telah serta merendahkan profesi Advokat sebagai penegak hukum.

Oleh karenanya, LBH Padang meminta dan mendesak:

1. Menteri Hukum dan HAM RI c.q. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat untuk memberikan sanksi tegas serta mencopot jabatan Bagus Dwi Siswandono sebagai Kepala KPLP Lapas Klas IIA Padang;

2. Kepala Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat agar menyerukan kepada seluruh jajaran Pimpinan Lapas se-Sumatera Barat agar kooperatif dan memberi pelayanan yang semestinya terhadap Advokat dan Organisasi Bantuan Hukum yang tengah menjalankan peran dan fungsinya;

3. Jajaran Pimpinan Lapas Klas IIA Padang agar kooperatif, menghormati, dan tidak menghambat kinerja Advokat dan Organisasi Bantuan Hukum dalam menjalankan tugas dan kuasanya, terutama dalam bertemu dan berkomunikasi dengan klien yang berada dalam perlindungan hukumnya;

  1. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat untuk memberi perhatian, mengusut dan menindak sikap pelayanan yang tidak semestinya oleh pejabat lapas dimaksud;

5. Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) c.q. DPC Peradi Padang untuk turut berperan menjaga marwah Profesi Advokat yang dicederai oleh kedangkalan pemahaman hukum oknum pejabat terkait terhadap peran dan fungsi Advokat;

Hormat Kami
LBH Padang
 
Wendra Rona Putra, S.H
Direktur
 
Narahubung:
Aulia Rizal, S.H. [Kepala Bidang Advokasi Kebijakan Publik LBH Padang]: 085263531442
 



Investasi, Alat Negara, dan Kekerasan Sipil

Oleh : Ikhsan Yosarie
Peneliti Setara Institute, Jakarta

Kekerasan yang dilakukan alat negara terhadap masyarakat sipil dalam rangka pengamanan investasi kembali terjadi, kali ini di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Dalam siaran persnya, Walhi Sumatera Barat dan LBH Padang menjelaskan bahwa bentrokan terjadi akibat pemaksaan oleh PT. Hitay Daya Energi yang dikawal dengan aparat TNI, Polri, dan Satpol PP untuk masuk ke lokasi eksplorasi pembangunan Geothermal Gunung Talang.

Disisi lain, masyarakat sejak Juli 2017, masyarakat Salingka Gunung Talang telah menyatakan penolakan terhadap aktivitas pembangunan Geothermal lantaran pembangunan project ini telah melanggar prinsip-prinsip FPIC (Free, Prior, and Informed Concent). Akibat bentrokan tersebut, tujuh masyarakat (3 orang perempuan, 2 orang anak, dan 2 orang laki-laki) menjadi korban kekerasan dan sikap represif aparat, sehingga mengalami luka-luka dan ada yang dilarikan kerumah sakit.

Jangan Mengalienasi Masyarakat

Kekerasan terhadap masyarakat sipil oleh alat negara tidak bisa dibiarkan, apalagi hanya demi kepentingan investasi swasta. Pada kasus ini, seakan negara abai terhadap kepentingan dan hak-hak masyarakat, terutama mengenai hak setiap warga negara untuk mendapat perlindungan dan merasa aman. Keberadaan alat negara seharusnya untuk memastikan hak masyarakat tersebut terpenuhi, bukan menjadi bagian yang merampas hak tersebut, dan negara (dalam hal ini pemerintah daerah), seharusnya paham.

Relasi yang dijalin negara dengan swasta ternyata merugikan masyarakat sipil. Kerugian ini tampak pada eksekusi pelaksanaan kesepakatan yang disepakati negara dan swasta, bentrokan dengan masyarakat adalah buktinya. Indikasi yang kemungkinan terjadi adalah masyarakat tidak diikutsertaan atau dilibatkan dalam pembicaraan-pembicaraan antara negara dan swasta ini. Sehingga, eksekusi atas pelaksanaannya tidak disetujui oleh masyarakat sekitar. Benang merah yang dapat kita lihat adalah masyarakat sekitar menjadi objek atas kesepakatan yang dilakukan. Padahal, ketika pembangunan tersebut mempengaruhi hajat hidup masyarakat luas, seharusnya masyarakat juga menjadi subjek atas kesepakatan tersebut, dan terlibat aktif dalam proses perencanaannya.

Relasi-relasi antar dua belah pihak, tidak boleh sampai melanggar kepentingan pihak ketiga. Kalaupun berpotensi melanggar, sejak awal pihak ketiga harus diikutsertakan dalam pembahasan. Masyarakat tidak lagi “menunggu jadi” segala yang ditetapkan pemerintah, tapi masyarakat harus dilibatkan, dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Secara konsepsi, relasi yang dilakukan negara atau pemerintah dengan masyarakat berimplikasi positif kepada ketersediaan lapangan kerja untuk masyarakat sekitar. Investasi swasta tersebut tentu nantinya akan menjadi lapangan kerja, dan masyarakat sekitar bisa menerima imbas positifnya, baik penurunan angka kemiskinan, pengangguran, dan pembangunan daerah terbantu. Akan tetapi, hal ini hanya bisa terjadi ketika masing-masing pihak melakukan komunikasi yang dua arah, ketiganya saling menempatkan diri sebagai subjek atas kesepakatan tersebut.
Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan, merupakan refleksi dari pelaksanaan demokrasi yang baik. Tidak hanya dalam tataran pemerintahan, namun demokrasi juga mempengaruhi kesejahteraan rakyat.

Di dalam pembangunan yang berhasil, keikutsertaan masyarakat luas bukan hanya dilihat dalam mengawasi kinerja aparat pemerintahan, seperti dalam birokrasi pemerintahan. Namun, ketika kita berbicara pembangunan, sesungguhnya yang diperbincangkan ialah keterlibatan keseluruhan masyarakat didalam sistem terhadap masalah yang dihadapi dan solusi untuk permasalahan tersebut.

Keamanan Manusia

Sebagai entitas tertinggi yang menaungi sebuah wilayah, negara tidak boleh egois hanya dengan memikirkan kesejahteraannya. Selama ini, pembahasan mengenai keamanan suatu negara cenderung difokuskan kepada pembahasan-pembahasan mengenai teritorial, baik dari ancaman luar maupun dari dalam. Dalam hal ini, tampak bahwa perhatian keamanan nasional berpusat kepada bagaimana kondisi negara itu tetap aman dan tertib politiknya. Imbas dari cara pandang seperti ini akan mengetepikan pandangan terhadap kesejahteraan manusia, dan fokus memikirkan kesejahteraan negara. cara pandang seperti ini pun turun sampai ke daerah-daerah.

Disisi yang lain, pasca berakhirnya perang dingin, pembahasan mengenai keamanan nasional telah mengalami transformasi, dari negara (State oriented) menjadi manusia (Human oriented). Fokus keamanan nasional tidak lagi kepada negara, melainkan perlindungan dan kesejahteraan dari warga negara didalamnya, atau disebut Human Security. Perubahan seperti ini lantaran ancaman tidak lagi hanya berupa ancaman militer atau berkaitan dengan teritorial, tetapi juga meliputi ancaman politik, ancaman sosial, ancaman ekonomi, maupun ancaman ekologis.

Menurut UNDP (2004), terdapat tujuh komponen keamanan manusia; Keamanan ekonomi (economic security), keamanan pangan (food security), keamanan kesehatan (health security), keamanan lingkungan hidup (environment security), keamanan personal (personal security), keamanan komunitas (community security), dan keamanan politik (political security). Merujuk kepada indikator Human Security yang dikeluarkan UNDP (2004) ini, tampak bahwa pemerintah kabupaten abai terhadap keamanan lingkungan hidup, keamanan personal, dan keamanan komunitas. Riskannya, aparat pemerintah juga berkontribusi atas apa yang terjadi, sehingga beberapa orang mengalami luka.

Cara pandang keamanan nasional yang berpusat pada manusia menjadi semacam penegasan terhadap kewajiban pemerintah dan negara untuk menjamin dan melindungi keamanan individu warganegaranya sebagai bagian dari amanat konstitusi dan tanggungjawab negara. Dalam konteks demokrasi, bisa kita pahami hal ini sebagai kewajiban negara untuk melindungi pemilik dari kedaulatan tertinggi, yaitu rakyat.

#Stopkekerasandalaminvestasi
#kedaulatanmilikrakyat
#rakyatibukandungalatnegara

Pergerakan Mahasiswa, Ini Pendapat Mahasiswa Terkait Pergerakannya.

Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Gema Justisia mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bertema ”Pergerakan Mahasiswa dalam Mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi” yang diadakan di Ruang Sidang Dekanat Lantai 2 Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang. Diskusi ini diadakan sekaligus dalam rangka ulang tahun ke-25 LPM Gema Justisia, pada Selasa (20/2).

Acara FGD yang sedianya dibuka oleh Feri Amsari selaku Pembina LPM Gema Justisia, resmi dibuka oleh Bella Utami selaku Pimpinan Umum karena pembina berhalangan datang di awal acara. Bella sekaligus memoderatori jalannya diskusi ini. FGD ini dihadiri oleh Pembina LPM Gema Justisia Feri Amsari dan perwakilan dari lembaga otonom kampus, perwakilan lembaga pers, perwakilan himpunan mahasiswa, dan perwakilan organisasi pers di Sumatera Barat.

Adapun Lembaga yang menghadiri diantaranya Unit Kegiatan mahasiswa Pengenalan Hukum dan Politik (UKM PHP), BEM NM FHUA, ASPEM (Asosiasi Pers Mahasiswa) Sumatera Barat, LAM & PK, Studio Merah, Mapala Green Justice, Dewan Legislatif Mahasiswa (DLM), Justicia Accordeo, Lembaga Pengkajian Islam (LPI), ALSA, Himpunan Mahasiswa Pidana, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Genta Andalas.

Setiap perwakilan lembaga yang menjadi pembicara diberi waktu 5 menit oleh moderator untuk memaparkan argumentasinya terkait tema karena terbatasnya waktu diskusi. Pembicara pertama adalah Hemi Lavour Febrinandes Ketua Umum UKM PHP yang melemparkan beberapa pertanyaan sebagai pemancing diskusi, “Apakah sama pergerakan mahasiswa dulu dengan sekarang? Apakah kita datang menghadiri diskusi sebagai individu yang merdeka yang ingin berkawan dengan semua orang yang menghadiri diskusi atau cuma mewakili lembaga/organisasi? Siapa yang sekarang suka membaca? Tidak ada, orang lebih suka menonton video minang kocak dibanding membaca koran Padang Ekspres. Siapa sih yang sekarang suka membaca majalah dan koran pers kampus?”, katanya. Ia juga mengatakan, bahwa “pergerakan itu bukan hanya demonstrasi, tetapi sikap diam pun merupakan gerakan.”

Dilanjutkan oleh pembicara dari perwakilan lembaga lainnya yang mengatakan kebanyakan mahasiswa sekarang adalah mahasiswa akademis yang mencari IPK tinggi dan cepat tamat. Perwakilan ASPEM mengatakan, “Banyak mahasiswa yang hanya mementingkan akademik dan mahasiswa ingin cepat tamat. Untuk mahasiswa yang kritis sudah sangat jauh berada dibawah, tidak peduli dengan sesama. Mahasiswa memberi kritikan tanpa memberikan solusi. Ditambah aturan yang berlaku dikampus mewajibkan mahasiswa harus tamat dalam waktu tertentu, contohnya jika lebih dari 5 tahun masa kuliah mahasiswa akan di keluarkan dari kampus.”

Selang berjalannya diskusi, selain argumentasi diatas, Gema Justisia merangkum berbagai argumentasi dari beberapa perwakilan mahasiswa terkait “Pergerakan Mahasiswa dalam Menjalankan Fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi”, diantaranya sebagai berikut.

Perwakilan LPI menjelaskan mengenai tiga penggolongan mahasiswa, yaitu mahasiswa akademis, mahasiswa aktivis dan mahasiswa hedonis.

Perwakilan BEM Fakultas Hukum mengatakan, “Pemuda yang berani mengkritik dan berbicara dianggap generasi milineal. Apa yang kita rasakan sekarang itulah yang kita sampaikan, jangan takut untuk mengeluarkan pendapat, selagi itu benar, perjuangkan.”

Perwakilan HMI menjelaskan tentang mahasiswa kurang kritis karena dangkalnya keilmuan yang dimiliki, dan setiap idealisme yang dimiliki organisasi adalah untuk kemaslahatan.

Perwakilan dari LAM & PK menanyakan mengapa mahasiswa sekarang kebanyakan tidak memiliki sikap kritis. Selain itu, juga mengatakan, “Sikap kritis mereka hanya sampai pada kritikan saja tanpa memikirkan apa selanjutnya yang harus dilakukan. Aksi tidak hanya demonstrasi, advokasi tidak hanya demonstasi. Selain itu, juga berharap diskusi-diskusi seperti ini akan terus berlanjut.”

Perwakilan Justisia Accordeo mengatakan, “Mahasiswa adalah gambaran intelektual sebuah bangsa, sikap kritis tergantung diri kita masing-masing.”

Perwakilan Mapala Green Justice menjelaskan mengenai aksi nyata pergerakan yang dapat mereka lakukan adalah memelihara lingkungan seperti menanam pohon dan bersih-bersih lingkungan.

Perwakilan dari DLM yang menjelaskan bahwa mahasiswa adalah agent of change.

Perwakilan dari Studio Merah mempertanyakan kenapa kita sebagai mahasiswa lebih suka melimpahkan permasalahan kepada orang lain, kita seharusnya lebih banyak mengoreksi diri.

Sedangkan menurut perwakilan Himpunan Mahasiswa Pidana, “Harus ada tekad dari diri kita untuk membangun negeri ini, karena suatu hari nanti kitalah yang akan menjadi pemimpin dan pengelola bangsa ini.”

Itulah beberapa argumentasi mahasiswa terkait tema diskusi ini. Diskusi diakhiri dengan closing statement dari Pembina LPM Gema Justisia Feri Amsari. Ia mengatakan, “jadikanlah pergerakan mahasiswa menyenangkan sebagaimana pergerakan mahasiswa semestinya.” Setelah itu, dilanjutkan dengan pemotongan kue hari jadi ke-25 tahun LPM Gema Justisia. *Res

Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK: Kesenjangan Menurun?

Joko Widodo: “Kita harus kerja keras mati-matian dalam rangka menurunkan angka kesenjangan kita. Baik kesenjangan antar wilayah, kesenjangan kaya dan miskin, yang ini menjadi sebuah concern besar pemerintah kita ke depan.”

Berbagai macam informasi dipaparkan mengenai keberhasilan, tantangan, serta problematika pemerintahan Jokowi-JK dalam Diskusi Nasional ‘Road Show Capaian Tiga Tahun Jokowi-JK’ di Convention Hall Universitas Andalas, pada Selasa (20/2). Universitas Andalas mendapat kehormatan sebagai kampus ketiga atau yang pertama di luar Jawa, menjadi tuan rumah dalam acara bertajuk #KSPMendengar. Sebelumnya, rangkaian acara serupa berlangsung di Universitas Gadjah Mada dan Universitas Padjajaran.

Diskusi nasional yang dipandu Enda Ginting dari Kantor Staf Kepresidenan dihadiri sekitar 600 peserta. Acara yang bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unand itu juga menghadirkan pembicara seperti guru besar jurusan Sosiologi FISIP Unand Afrizal, Ketua Nagari Development Center (NDC)-Unand Eri Gas Ekaputra, Pemimpin Redaksi Padang Ekspres Heri Sugiarto, serta Walinagari Sungai Kamu yang Ketua Forum Wali Nagari (Forwana) Provinsi Sumatera Barat Irmaizar.

Terlepas dari tantangan dan problematika yang dihadapi,  tiga tahun kinerja pemerintahan Jokowi-JK tidak terlepas dari keinginan mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Hal tersebut dipaparkan Deputi II  Kepala Staf Kepresidenan,  Yanuar Nugroho yang menggantikan Moeldoko karena tidak bisa hadir. Beberapa topik yang dibahas diantaranya menyangkut pembangunan desa, pengentasan kemiskinan, masalah kesehatan, gizi, reformasi agraria dan masalah lainnya. Yanuar menjelaskan, ada tiga program yang mengacu pada konsep pembangunan berkeadilan dimaksud, mencakup program afirmasi, infrastruktur menembus isolasi dan menyiapkan angkatan kerja.

Fondasi (dengan pembangunan infrastruktur), percepatan dan pemerataan menjadi tahap fokus pemerintahan Jokowi-JK dalam menekan angka kesenjangan. Dalam roadshow kali ini juga memaparkan tiga tahun capaian pemerintahan Presiden Jokowi-JK berhasil dalam pembangunan ekonomi (pengentasan kemiskinan dan bantuan sosial), menekan ketimpangan antar wilayah, kestabilan ekonomi dengan kebangkitan koperasi-koperasi, harga kebutuhan semakin terjangkau, pemberian subsidi, utang luar negeri terkendali dan angka pengangguran yang turun.

“Pada tahun 2014 angka kesenjangan mencapai 0,414 persen, sedangkan pada tahun 2017 turun menjadi 0,393 persen. Dan juga mengenai kemiskinan, saat ini terjadi penurunan dari 10,96 persen pada 2014 menjadi 10,64 persen pada Maret 2017”, ujar Yanuar.

Menanggapi hal tersebut, sosiolog Universitas Andalas Afrizal menilai meskipun angka kemiskinan turun tapi tetap ada disparitas antara perkotaan dan perdesaan. Tanggapan lain disampaikan oleh Heri Sugiarto selaku Pimpinan Redaksi Padang Ekspres mengenai beberapa hal selama pemerintahan Jokowi-JK yang ia temukan di lapangan, diantara masukan dan tanggapannya yaitu tidak sinkronnya aturan yang dibuat pemerintah pusat terutama dalam pengelolaan dana desa, ia menjelaskan cukup satu aturan saja yang mengatur dalam hal pengelolaan dana desa, dengan harapan agar ada realisasi dana desa yang lebih baik.

Kemudian, dalam hal penanganan kebakaran hutan perlu adanya penegasan pemerintah jika ada illegal logging. Selain itu, terhadap masalah kesehatan memang sudah ada program pemerintah dalam bidang kesehatan dalam wujud BPJS dan sebagainya. Namun, disatu sisi terdapat kendala di lapangan, banyak masyarakat miskin mengeluhkan pelayanan BPJS. Hal tersebut dapat diketahui dari banyak masyarakat yang seharusnya dirujuk ke rumah sakit, namun pihak rumah sakit berdalih dengan alasan kamar penuh. *Okt

Upaya Praperadilan: “Kami Bersama Dayu”

Tim advokasi masyarakat adat Gunung Talang, LBH Padang, perwakilan keluarga dan masyarakat melakukan aksi “Kami bersama Dayu” dari kantor Komnas HAM hingga Pengadilan Negeri Padang, pada Selasa (13/2). Aksi dilakukan guna menuntut pembebasan saudara Dayu yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembakaran satu unit mobil kerja milik PT. Hitay Daya Energy pembangunan proyek pembangkit panas bumi (geothermal) dikawasan Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

Upaya ini merupakan bentuk penolakan serta dasar bagi tim advokasi masyarakat adat Gunung Talang untuk mengajukan permohonan praperadilan terhadap tindakan aparat kepolisian yang melakukan penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka terhadap Dayu, permohonan praperadilan diajukan karena tindakan yang dilakukan aparat dinilai tidak sah serta melanggar prosedur hukum. Hal tersebut dianggap sebagai bentuk kriminalisasi terhadap Dayu yang nyatanya belum terbukti melakukan tindakan kejahatan, namun seolah dipaksakan menjadi tersangka atau pelaku kriminal.

Aulia Rizal selaku juru bicara tim advokasi masyarakat adat Gunung Talang menuturkan, bahwa fokus praperadilan ini dikhususkan terlebih dahulu untuk Dayu. Ia menilai, tidak terpenuhinya syarat formil dan syarat materil dalam proses penangkapan, penahanan, dan penetapan terhadap Dayu. Pasalnya, hingga saat ini belum ada bukti dari kepolisian sendiri yang mengungkapkan bahwa tuduhan atas penghasutan dan membantu upaya pembakaran yang dilakukan Dayu adalah benar atau salah. Disamping itu, ia juga berharap agar pengadilan menyatakan bahwa penangkapan, penahan dan penetapan terhadap Dayu ini tidak sah, sehingga tidak akan ada lagi korban yang bernasib sama seperti Dayu dan terjadinya kriminalisasi terhadap orang-orang yang memperjuangkan hak hidupnya serta hajat hidup orang banyak terutama lingkungan yang baik bagi seluruh masyarakatnya.

Hingga saat ini, proses hukum terhadap Dayu masih terus berlanjut. Pengadilan diminta untuk objektif dalam memutus kasus ini, menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran diatas segalanya, serta memberikan pelajaran terhadap aparat penegak hukum maupun orang-orang yang melanggar hukum. *BLA

MINI RESEARCH: KHITTAH KONSTITUSIONAL KEPOLISIAN

Ditulis Oleh

Tim Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO)

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Pendahuluan
Kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 segera digelar. Bursa pencalonan kepala daerah sudah muncul ke permukaan, mulai dari kader partai, profesional, incumbent, hingga perwira aktif TNI/Polri berpangkat Jenderal turut menyemarakkan pesta demokrasi daerah tersebut.

Salah satu konsekuensi Pilkada adalah ditunjuknya Penjabat Gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan. Masalah kemudian muncul ketika dua Jenderal Aktif Kepolisian ditunjuk sebagai Penjabat Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Penempatan Jendral Kepolisian itu tentu bukanlah soal standar kapasitas dan kredibilitas, namun lebih kepada bangunan hukum tata negara dan aturan perundang-undangan yang dilabrak. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberlakukan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Permendagri tersebut menjelaskan bahwa, “Penjabat Gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintahan pusat/provinsi”. Norma itu menjadi alasan Kemendagri untuk “memaksakan” penjabat tinggi kepolisian menjadi Penjabat dan/atau Pelaksana Tugas Gubernur.

Padahal ketentuan Permendagri 1/2018 tersebut bertentangan dengan UUD 1945, UU Kepolisian Republik Indonesia, UU Pilkada, dan UU Aparatur Sipil Negara. Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas mencermati pelanggaran konstitusional itu dalam bentuk kajian mini berikut ini.

Pembahasan
Setidaknya terdapat tiga pelanggaran konstitusional yang berpotensi terjadi dengan penunjukan Jenderal Aktif Kepolisian tersebut, sebagai berikut:

Berseberangan dengan UUD 1945
Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945 menentukan bahwa:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.”

Dari ketentuan konstitusi tersebut di atas jelaslah bahwa tugas kepolisian adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan menurut Pasal 18 Ayat (5) UUD 1945 tugas Pemerintahan daerah adalah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Artinya, pilihan menempatkan kepolisian dalam kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan daerah bertentangan dengan bangunan ketatanegaraan yang dikehendaki UUD 1945. Itu sebabnya Kemendagri sedang mencampur-adukan urusan pemerintah pusat, dalam hal ini keamanan, dengan urusan pemerintah daerah. Pilihan Kemendagri adalah pilihan inkonstitusional sekaligus tidak profesional.

Permendagri bertentangan dengan UU yang lebih tinggi
Setidaknya terdapat 3 undang-undang yang ditentang Permendagri Nomor 1/2018 tersebut. Ketiga undang-undang itu adalah:

UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
Pasal 28 ayat (3) UU Polri menentukan bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Disamping itu, penjelasan 28 ayat (3) itu menerangkan bahwa “jabatan di luar kepolisian” adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri. Hal itu berarti bahwa anggota Polri tidak dapat merangkap jabatan di luar sangkut pautnya dengan kepolisian. Gubernur sesungguhnya bukanlah jabatan yang memiliki sangkut paut dengan kepolisian, Gubernur merupakan wakil pemerintah pusat yang berfungsi

untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah sebagaimana

amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
Pasal 109 ayat (2) UU ASN menentukan bahwa, “Jabatan Pimpinan Tinggi dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif”.

Ketentuan UU ASN tersebut semakin menguatkan bahwa sebelum anggota kepolisian dapat menjabat sebagai Penjabat Gubernur maka yang bersangkutan harus terlebih dulu mengundurkan diri dari dinas aktif.

UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Ketentuan Pasal 201 ayat (10) mengatur bahwa, “untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Permendagri Nomor 1/2018 sengaja menambah satu frasa baru yang

tidak terdapat dalam Pasal 201 ayat (10) sehingga berbunyi menjadi seperti berikut ini: “Penjabat Gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintahan pusat/provinsi”.

Penambahan frasa “/setingkat di lingkup pemerintahan pusat/provinsi” menciptakan penafsiran yang luas. Padahal pejabat tinggi madya di dalam penjelasan Pasal 19 UU ASN hanyalah pegawai negeri sipil yang yang menjabat sebagai: ”jabatan pimpinan tinggi madya” meliputi sekretaris jenderal kementerian, sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga nonstruktural, direktur jenderal, deputi, inspektur jenderal, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, Kepala Sekretariat Presiden, Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Sekretaris Militer Presiden, Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara.

Sehingga alasan Mendagri bahwa jumlah pejabat tinggi madya pada kementeriannya sangat terbatas tidaklah benar karena menurut UU Pilkada, pejabat tinggi madya yang dapat ditunjuk menjadi Penjabat Gubernur tidaklah harus berasal dari Kemendagri tetapi bisa dari kementerian dan institusi eksekutif lainnya.

Pada pokoknya penjabat Gubernur haruslah pegawai negeri sipil yang ditentukan UU ASN tersebut. Anggota kepolisian tidak termasuk dalam terminologi ASN atau Pegawai ASN.

Mencampur-adukan eksekutif daerah dengan tugas kepolisian
Secara khittah konstitusional, kepolisian hanya ditugaskan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. UUD 1945 tidak memberikan tugas selain itu. Sedangkan pada sisi lain, pemerintahan daerah bertugas melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana dimandatkan UUD 1945 dan kemudian dijabarkan dengan sangat tertib dalam UU Polri, UU ASN, dan UU Pilkada.

Konstitusi menata sedemikian rupa agar tidak terdapat pencampur-adukan kewenangan dan tugas di antara lembaga. Itu sebabnya, Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 merupakan ketentuan yang melanggar UUD 1945, UU Polri, UU ASN, dan UU Pilkada. Semestinya Permendagri dicabut atau tidak dilaksanakan.

Padang, 30 Januari 2018

Salam,

Tim Peneliti PUSaKO Fakultas Hukum Universitas Andalas

Narahubung : Beni Kurnia Illahi, S.H., M.H. [Koordinator Divisi Lembaga Negara dan Penyelenggara Negara Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas] : 081267316812

Tantangan “Generasi Zaman Now” dalam Upaya Pemberantasan Korupsi.

Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Internasional, Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas bekerjasama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW), Komisi Pemberantasan Korupsi dan organisasi anti korupsi lainnya menggelar Seminar Nasional bertema “Tantangan Pemberantasan Korupsi di Indonesia”. Acara ini dilaksanakan di Aula Pancasila Kampus Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Sabtu (09/12/2017).

Seminar yang berlangsung dua jam ini resmi dibuka oleh Zainul Daulay Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas. Pemateri dalam seminar ini adalah Deputi Pencegahan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) Muhammad Sigit, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas Ilhamdi Tufik, Peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadhana. Selain itu, turut hadir Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Padang Agus Komarudin.

Muhammad Ihsan Alia selaku moderator sekaligus ketua penyelenggara menjelaskan, bahwa beberapa negara telah menyatakan pernyataaan sikap dari masyarakat antikorupsi Sumatera Barat. Hal ini berkaitan dengan tuntutan-tuntutan dari koalisi anti korupsi Sumatera Barat terkait dengan dinamika pemberantasan korupsi saat ini.

Dalam pemaparan materinya Muhammad Sigit mengatakan, KPK akan lebih baik mengajak pemerintah untuk melihat setiap permasalahan. Ukuran keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilihat dari sisi pencegahan yang jauh berdampak masif. PPATK memengang peranan yang penting atau ‘sensasial’ dalam menangani kasus korupsi, kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada PPATK ternyata terbukti membangun upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi menjadi poin penting dalam upaya pemberantasan korupsi. hasil riset PPATK menunjukkan, korupsi menjadi tindak pidana asal yang paling banyak menimbulkan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Kapasitas penyidik, kapasitas penuntut umum, kapasitas penyelidik kedepannya, dan kapasitas intelejen (PPATK didalamnya) itu belum surf. Dalam arti bahwa, tidak semua penyelidikan itu bisa diangkat ke penyidikan mesipun itu berdasar sanksi hukum, tidak semua penyidikan itu bisa diserap ke penuntutan karena kapasitasnya, kemudian tidak semua penuntutan bisa diangkat ke pengadilan”, jelas Sigit.

Ilhamdi Taufik menyapaikan, saat ini upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan sudah sangat baik, namun tidak terlepas dari gangguan, ancaman, dan tantangan yang ada. Hal tersebut bukan dari institusinya, akan tetapi dari orang-orang yang berkepentingan didalamnya. Perlunya setiap pribadi membedakan halal dan haram suatu hal yang ia kerjakan, baik itu dari zat yang dikandungnya maupun proses yang dilakukan.

Menurut Kurnia, terdapat dua tantangan yang akan dihadapi Indonesia untuk tahun 2018 mendatang. Pertama, tahun depan adalah tahun politik pemilihan kepala daerah serentak 2018, dimana kontestasi politik akan menggeliat dan peluang terjadinya korupsi akan mungkin terjadi. Kedua, tantangan di bidang penataan regulasi, bahwa ada upaya penataan regulasi terkait dengan pemasukan pidana korupsi ke dalam Rancangan KUHP maupun revisi terhadap UU KPK.

Untuk mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi, sumber daya manusia yang bersih dapat dijadikan patokan untuk mewujudkan hal tersebut. Pendekatan yang pertama sebagai upaya pemberantasan korupsi adalah pendekatan yuridis. Untuk mendukung transparansi diperlukan sosialisasi diseminasi terus-menerus. Pengukuatan yuridis, apabila tidak diiringi dengan penguatan institusi, tidak ada hasilnya.

Selain itu, pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan dengan penindakan langsung terhadap pelakunya, namun perlu dilakukan pencegahan sejak dini. Bentuk aksi pencegahan adalah menghimbau kepada masyarakat untuk dapat bersama-sama penegak hukum dalam mencegah dan menghindari kegiatan korup yang menimbulkan kerugian  negara. Di sisi lain, mental, profesionalitas dan integritas aparat penegak hukum adalah hal yang sangat penting.

Dalam rangka memberantas korupsi dapat dilakukan dengan pencegahan secara berkesinambungan, dan melakukan upaya-upaya penindakan apabila pencegahan tidak bisa lagi diterapkan. Peran pemuda sangat penting dalam mengampanyekan bahwa korupsi merupakan sesuatu yang tidak baik dan merusak bangsa, serta harus dilakukan pencegahan sejak dini. Oleh karena itu, perlu dukungan dari semua pihak terutama penegak hukum. Peraturan perundang-undangan yang cukup baik tanpa didukung oleh aparat yang tidak memiliki integritas, hasilnya nihil. Lain halnya apabila aparat penegak hukum memiliki integritas, maka pemberantasan tindak pidana korupsi akan bisa efektif.
*RFH

Peran Penting Orang Tua dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak

Memasuki dunia persekolahan tentulah sangat menyenangkan bagi setiap anak yang haus akan ilmu pendidikan. Tempat dimana anak dapat bebas mengekspresikan diri serta menyalurkan minat dan bakatnya yang nantinya dapat bermanfaat untuk diri sendiri dan masyarakat. Selain itu, hal tersebut juga merupakan pengharapan dari orang tua kepada anaknya untuk dapat menyongsong masa depan yang cerah.
Pada dunia persekolahan, diantara beberapa anak ada yang tidak dapat mengekspresikan dirinya dengan baik agar dapat bersosialisasi dengan anak lainnya. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus yang “bullying”. Bullying adalah perbuatan yang tidak mencerminkan kesusilaan terhadap manusia, dimana satu orang atau kelompok yang menganggap dirinya kuat yang menindas orang yang dianggapnya lemah. Perbuatan tersebut seperti gangguan fisik maupun mental yang dilakukan kepada orang yang dianggap lemah secara berkelanjutan, yang membuat orang sebagai korban bully tersebut merasa hak asasinya terganggu dan tidak nyaman bagi dirinya.
Banyak kasus terjadi di negeri ini, salah satunya yang sangat menyayat hati yakni kasus bullying di kota Bogor yang terjadi pada korban bernama Hillarius yang dipaksa beradu ala gladiator melawan sekolah lain. Seharusnya ini menjadi perhatian dari pemerintah dan aparat penegak hukum agar dapat memberikan kepastian hukum serta keadilan dalam hal ini. Jika tidak, akan banyak lagi predator-predator bullying yang dapat memakan banyak korban yang akan menadi calon penerus bangsa kedepannya. Selain peran pemerintah yang dibutuhkan dalam hal ini, peran penting dari pihak keluarga juga menjadi hal utama. Keluarga dalam hal ini orang tua seharusnya mengajarkan anak untuk menghargai sesama, mengajarkan akhlak atau kepribadian yang bermoral, dan membimbingnya untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan dan norma yang dapat merugikan hak orang lain.
Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, atas kasus kekerasan telah diatur sedemikian rupa bagi pelaku kekerasaan tersebut. Dimana setiap orang yang melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak akan dipidana 3 tahun 6 bulan atau denda 72 juta. Jika yang melakukan tindakan kekerasan masih dibawah umur, tindakan yang pantas yakni dikeluarkan dari sekolahnya dan diberikan pendidikan moral oleh lembaga yang berwenang.
Kekerasan terhadap anak seharusnya tidak terulang lagi di sekolah ataupun dalam masyarakat, karena perbuatan itu sama sekali tidak mencerminkan suatu negara yang bermoral dan mengahargai akan hak asasi setiap manusia. Jika anak-anak yang akan menjadi pionir penerus bangsa tidak mematuhi aturan dan norma yang ada, maka hal tersebut berdampak sangat besar bagi keadaan kehidupan bernegara dimasa mendatang. *DDA