Menilik Visi, Misi, dan Program Kerja Bakal Calon Rektor Unand

Delapan bakal calon rektor Universitas Andalas periode 2019-2023 memaparkan visi, misi, dan program kerja pada rapat senat terbuka yang berlangsung Selasa (14/5). Bertempat di gedung Convention Hall Universitas Andalas, rapat senat terbuka dihadiri perwakilan Kemenristekdikti, anggota senat, panitia pelaksana selanjutnya disebut Panpel, civitas akademika Universitas Andalas dan perwakilan mahasiswa yaitu Presiden BEM KM Universitas Andalas.

Rapat senat terbuka diawali dengan pembukaan oleh Werry Darta Taifur selaku ketua senat dan berlanjut pada pembacaan teknis penyampaian visi, misi, dan program kerja masing-masing bakal calon rektor sesuai nomor urut. Masing-masing bakal calon diberikan waktu 15 menit untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Setelah itu, dibuka sesi tanya jawab dengan penanya yang terdiri dari anggota senat, dosen dan perwakilan mahasiswa oleh Presiden BEM KM Universitas Andalas.

Bakal calon rektor nomor urut 1, Tafdil Husni yang merupakan petahana kembali mencalonkan diri dengan mengusung visi menjadi universitas terkemuka dan bermatabat. Tafdil Husni yang sebelumnya pernah menjadi Dekan Fakultas Ekonomi menargetkan Universitas Andalas akan menjadi universitas yang terkemuka kedepannya.

Bakal calon rektor nomor urut 2, Yuliandri memaparkan visinya yaitu akselerasi menuju universitas terkemuka dan bermartabat melalui tata kelola kelembagaan dan kepemimpinan yang melayani. Yuliandri akan memfokuskan pada peningkatan kualitas akademik dan peningkatan sarana pendidikan.

Bakal calon rektor nomor urut 3, Hairul Abral mengusung misi menjadi universitas terkemuka dan bermartabat pada tahun 2028 dan menjadikan Universitas Andalas sebagai universitas yang berkelas dunia.

Henmaidi, sebagai pemegang nomor urut 4, juga mengusung visi akselerasi Unand menjadi universitas terkemuka dan bermartabat untuk kemandirian bangsa.

Nomor urut 5, Hefrizal Handra memaparkan visinya untuk menjadikan Universitas Andalas sebagai universitas terkemuka dan bermartabat, ia berjanji akan membenahi tata kelola universitas.

Selanjutnya, bakal calon rektor nomor urut 6, Novesar Jamarun mengusung visi terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan iptek dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Berikutnya, bakal calon rektor nomor urut 7, Munzir Busniah mengusung visi semangat kerja bersama menjadikan Unand PTN berbadan hukum menuju universitas terkemuka dan bermartabat dengan program utama penguatan pendidikan untuk generasi milenial Universitas Andalas.

Nomor urut terakhir, yaitu nomor urut 8 bakal calon rektor Defriman Djafri memaparkan visinya untuk menjadikan Unand sebagai next generation untuk Unand terkemuka dan bermartabat. Jika terpilih akan melaksanakan beberapa program kerja, salah satunya berupaya untuk peningkatan kerjasama dan komersialisasi.

Pada siang dilanjutkan dengan rapat senat tertutup. Berdasarkan susunan acara, dalam rapat senat tertutup ini akan dilakukan penyaringan bakal calon rektor yang semula delapan orang menjadi tiga orang. Setelah dilakukan penghitungan suara, maka ketua senat akan menetapkan tiga orang sebagai calon rektor Universitas Andalas periode 2019-2023. Selanjutnya, akan dilakukan penyerahan dokumen tiga orang calon rektor terpilih kepada Menteri Ristekdikti melalui perwakilan yang hadir.

Reporter : Alvio Senna Fahri dan Nurfitriani Yohannes

Semalam Bersama Studio Merah Wadah bagi Anggota Muda Untuk Berkarya

Jumat(3/5) telah diadakan acara Semalam Bersama Studio Merah di Museum Adityawarman. Semalam Bersama Studio Merah atau disebut SBSM 2019 mengusung tema “Manusia Tanpa Wajah” dengan konsep Kemanusiaan dan diangkat oleh anggota muda studio merah yakni peserta open recruitment yang telah melalui tahap seleksi.

SBSM 2019 menampilkan berbagai tampilan seperti tari tradisional, tari modern, tari kreasi, teater, drama komedi, pantomim, akustik, musik kontemporer, musikalisasi dan dramatisasi puisi serta pameran seni rupa dan galeri puisi. Acara yang terbuka untuk umum ini juga dihadiri oleh Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas, Wakil Presiden BEM NM FHUA, Ketua DLM FHUA, serta para alumni Studio Merah.

“Semalam bersama studio merah merupakan proses bersama antara anggota aktif, anggota kehormatan maupun anggota istimewa dari studio merah dengan calon anggota aktif dari studio merah. Proses ini melalui beberapa waktu sebelumnya dan telah terlaksana hari ini, semoga penonton dapat menikmati acara semalam bersama studio merah” tutur Abdul Malik Zaky Repdemen, Koordinator Umum Studio Merah pada pembukaan Jumat (3/5) lalu.

Bagi Muhammad Raihan G selaku Ketua pelaksana SBSM 2019, “anggota muda diberi kebebasan untuk berkarya, jadi garapan-garapan tidak hanya diberikan kepada anggota tim tetapi kami juga diberi kebebasan untuk berkesenian” selanjutnya ia menuturkan, “persiapan acara ini terbilang singkat, hanya 3 minggu sebelumnya”.

Reporter : Zhilvia Assura

Turun ke jalan, AMPU paparkan PTN-BH dari sudut pandang mahasiswa

Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Unand (AMPU) pada Kamis (02/05/2019) kemarin, kembali melakukan aksi keduanya dalam rangka menolak kampus Unand menjadi PTN-BH. Aksi yang dimulai pada pukul 10.30 WIB yang bertempat di parkiran gedung E merupakan lanjutan dari aksi tolak Unand menjadi PTN -BH pada Senin (14/3/2019) lalu.


Mengusung tema “PTN-BH dari perspektif mahasiswa”. Pada dasarnya, tujuan aksi ini adalah untuk memaparkan informasi terkait PTN-BH berdasarkan perspektif mahasiswa dan relevansinya terhadap komersialisasi perguruan tinggi.


Ketua AMPU, Fauzi Fadlurrahman mengatakan “salah satu sasaran dari PTN-BH itu sendiri adalah mahasiswa. Cuma yang jadi permasalahannya adalah kebanyakan dari mahasiswa itu belum paham dengan impact dari PTN-BH itu, karena wacana yg beredar selama ini adalah PTN-BH dari sudut pandang kampus. Sekarang melalui aksi ini, kami berusaha untuk memaparkannya dari sudut pandang mahasiswa. Karena sangat irrasional sebenarnya ketika ada kebijakan di kampus yang sejatinya melibatkan mahasiswa namun mahasiswa sendiri tidak mengetahuinya.”


Sebelumnya pada kuliah umum bersama Irjen Kemenristekdikti Jamal Wiwoho, AMPU sudah melakukan aksi penolakan PTN-BH ini. Ketua percepatan PTN-BH hanya mengatakan akan mengadakan diskusi bersama mahasiswa perihal ini. Namun, setelah di follow up kembali tidak ada respon dari ketua percepatan terkait diskusi tersebut.


Adapun selain melakukan aksi turun ke jalan, AMPU juga berupaya menyampaikan kritikan nya melalui spanduk yang berdasarkan keterangan Fauzi (ketua AMPU) dipasang pada Rabu malam. Namun spanduk tersebut dicabut. Terkait hal tersebut, tim gema justisia mempertanyakan alasan pencabutan spanduk tersebut. “Kenapa dicabut? Nah itu masalah nya, jika kampus melakukan hal itu maka secara tidak langsung kampus kita ini anti kritik. Karena, ketika yg dipasang itu adalah spanduk mengenai open recruitmen sebuah UKM itu kan ga dicabut. Nah ketika spanduk itu berisi tentang suara mahasiswa, kenapa dicabut? Berarti masalah nya bukan di spanduknya. Tapi mungkin pihak kampus takut dengan isi spanduk tersebut”, Jelas Fauzi.


Menyikapi hal tersebut, Fauzi menyimpulkan bahwa, dalam membuat suatu kebijakan kampus cenderung tidak ingin melibat kan mahasiswa di dalamnya. Padahal sasaran dari kebijakan itu sendiri adalah mahasiswa.
Kedepannya AMPU berharap melalui aksi ini mahasiswa UNAND paham mngenai PTN-BH itu apa, terutama dari perspektif kita sebagai mahasiswa dan relevansinya kedepannya. Ketika mahasiswa sudah paham mengenai hal tersebut, maka itu terserah mereka apakah menolak nya ataupun menerimanya, Ujar Fauzi.

Reporter : Nurfitriani Yohanes

Tiga Mahasiswa Kampus Merah Ukir Prestasi dalam Kejuaraan Karate

Tiga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas atau yang biasa dikenal kampus merah ukir prestasi dalam Kejuaraan Karate Antar Mahasiswa se-Sumatra dan Open Tournament se-Sumatra Barat, Pandekar Event V. Kejuaraan ini diadakan oleh UKM Pandekar Universitas Andalas yang berlangsung pada 26-28 April 2019 di Auditorium Unand.

Adapun tiga mahasiswa tersebut adalah Mardian Fajar (1610111105), Annisa (1610111031), dan Trya Rizki Fauzi (1710111028).

Mardian Fajar meraih Juara 1 Kumite -84 kilogram perguruan tinggi, Annisa meraih Juara 2 Kumite -61 kilogram perguruan tinggi dan Juara 3 Kata perorangan Putri perguruan pinggi, sedangkan Trya Rizki Fauzi meraih Juara 2 Kumite -67 kilogram Putra perguruan tinggi dan Juara 3 Kata perorangan perguruan tinggi.

Gema Justisia berkesempatan mewawancarai salah seorang dari mereka, Mardian Fajar. Peraih  medali emas yang duduk di semester VI ini mengaku memerlukan persiapan selama satu bulan untuk mengikuti Pandekar Event V. Mardian menjelaskan, bahwa dia menyayangkan fasilitas yang tersedia belum cukup memadai untuk menjalankan proses latihan rutin. Akan tetapi, Mardian tetap teguh berlatih untuk mengharumkan nama kampus merah dan Universitas Andalas.

“Jangan tanyakan apa yang diberikan kampus kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan untuk kampus ini”, kata Mardian.

Reporter: Rona Fitriati Hasanah

Hasil Suara Pemilu FHUA 2019 : Paslon Aziz-Diki Unggul Tipis

Daftar perolehan suara akhir dari masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu negara mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas

GEMAJUSTISIA.COM, PADANG- Proses penghitungan surat suara pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu negara mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas (FHUA) 2019 telah selesai dilaksanakan pada 27 maret 2019.

Bertempat di Mushalla Al-Hakim, penghitungan suara yang dimulai pada pukul 19.10 WIB ini selesai pada 23.30 WIB.

Dari penghitungan surat suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Umum (PPU) FHUA, yang ikut dihadiri oleh masing-masing Kelompok Aspirasi Mahasiswa (KAM) dan juga warga negara FHUA, Pasangan calon 01 Aziz-Diki unggul 18 suara dari pasangan calon 02 Aci-Jodi.


Pasangan calon Aziz-Diki memperoleh 393 suara, sementara pasangan Aci-Jodi memperoleh 375 suara. Selain itu, juga terdapat 15 surat suara tidak sah. Surat suara tidak sah ini dikarenakan adanya pemilih yang menggunakan hak suara ganda ataupun adanya pemilih yang mencoblos tidak sesuai aturan.


Hasil dari penghitungan surat suara ini dianggap sudah final, namun jika nantinya masing-masing pasangan calon menganggap adanya indikasi kecurangan dalam pemilu, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan laporan ke PPU dengan tenggat waktu dua minggu setelah pemilu.

“Ya jika ada indikasi kecurangan paslon dapat mengajukan laporan ke PPU, nanti setelah tiga hari sejak laporan masuk PPU akan meyerahkan laporan ke MPM, tapi ya laporan tersebut harus disertai dengan bukti otentik di lapangan,”ucap Ivan selaku ketua PPU ketika diwawancarai oleh Tim Gema Justisia.


Berkaitan dengan kendala selama pemungutan suara, Ivan menyatakan ada beberapa kendala terutama berkaitan dengan waktu.

Proses pengecekan ulang yang dilakukan oleh panitia pemilihan umum


“Kalau kendala itu pasti ada, terutama waktu, waktu nya malam jadi konsentrasi dan fokus berkurang tapi InsyaAllah kita sudah berkerja keras dan mengusahakan untuk tetap fokus,”tutup Ivan.


Reporter: Nurfitriani dan Wardatul Aqliyah
Editor: Nurhikmahdatul Ulfa

Tingginya Antusias Warga Negara FHUA Pada Pemilu 2019

Beberapa jari dari warga negara setelah proses pencoblosan di Gazebo Fakultas Hukum Universitas Andalas

GEMAJUSTISIA.COM,PADANG- Pemilihan umum FHUA 2019 yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Umum (PPU) pada 27 Maret 2019 berlangsung pukul 09.00 -18.00 WIB, dan berlokasi di tiga Tempat Pemungutan Suara (TPS), yakni gazebo FHUA, gedung kuliah E dan gazebo gedung F.

Pada pemilu kali ini terlihat Antusias yang cukup tinggi dari warga negara FHUA. Hal tersebut dapat dilihat dari telah adanya warga negara yang mengantri sebelum jam 09.00 WIB. “Sebelum jam 09.00 WIB udah ada yang nanya tapi masih persiapan dan sekitar 08.30 WIB udah ada juga yang ngantri, tapi kita tunggu dulu karena menunggu saksi agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan,” ungkap Ivan selaku ketua PPU.

Adapun target PPU pada pemilu kali ini adalah 50% suara dari 1700-an warga FHUA yang aktif. Pada awalnya, PPU hanya menyediakan surat suara berjumlah 700 buah untuk capres-cawapres dan DLM dengan pertimbangan pada pemilu sebelumnya yang menggunakan hak pilih hanya sekitar 500-600 orang.

Ivan juga menambahkan, “Tadi surat suara sudah dicetak ulang karena 700 surat suara tidak cukup dan hal tersebut menunjukkan keantusiasan warga FHUA pada pemilu 2019,” jelas Ivan.

Salah seorang warga negara saat menceplukan jari tangannya ke dalam tinta sebagai bukti telah mencoblos

Hal yang sama juga disampaikan ketua Kelompok Aspirasi Mahasiswa (KAM) Peduli Kampus (PK), Abdul Karim, “Alhamdulillah antusias, sebab saya lihat dari pagi sudah mulai banyak yang menyoblos dan di sore ini juga banyak bahkan tadi saya lihat di Gazebo Gedung F mahasiswa yang selesai kuliah langsung ke TPS dan memilih,” ungkapnya.

Sementara itu, Saddam sebagai ketua Kelompok Aspirasi Mahasiswa(KAM) Solidaritas Mahasiswa (Somasi) juga mengatakan hal senada. “Untuk antusias dari angkatan paling bawah, yang masih aktif dan belum wisuda, sampai angkatan terbaru memang terlihat ramai. Menurut pandangan saya, sosialisasi pemilu sukses karena sosialisasi dari KAM ke mahasiswa, disana KAM bermain untuk mengajak mahasiswa menyukseskan pemilu,” tutup Saddam.
Reporter: Bunga Syahrita dan Wardatul Aqliyah
Editor: Nurhikmahdatul Ulfa

Kekecewaan Warga Negara FHUA Pada Debat Capres dan Cawapres 2019

Suasana di Gazebo Fakultas Hukum Unibersitas Andalas saat berlangsungnya debat capres dan cawapres pada pemilu negara Mahasiswa FHUA 2019

GEMAJUSTISIA.COM, PADANG-Panitia Pemilihan Umum (PPU) Fakultas Hukum Universitas Andalas sukses melaksanakan debat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden BEM NM FHUA pada Senin (25/3/2019).

Acara yang berlangsung di Gazebo Fakultas Hukum ini memang tampak ramai dengan antusias kehadiran warga negara FHUA. Namun dibalik kesuksesan acara tersebut, terdapat beberapa kekecewaan dari warga negara Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Beberapa kekecewaan warga negara FHUA pasca debat tadi adalah paslon seolah-olah menyampaikan kritik evalusi terhadap kinerja BEM tahun sebelumnya, yang mana seharusnya debat tersebut untuk memantapkan visi dan misi kedepan bagi calon terpilih nanti.

Kekecewaan warga negara selanjutnya adalah tidak diberikannya kesempatan kepada warga negara FHUA untuk memberikan pertanyaan terkait program yang dibuat oleh pasangan calon. Bahkan, moderator hanya memberikan kesempatan bertanya kepada masing-masing kubu Kelompok Aspirasi Mahasiswa(KAM).

Salah seorang warga negara, Nisa, mengatakan, “Debat ini terlihat seperti bukan untuk menyuarakan aspirasi warga negara, tetapi hanya menyuarakan aspirasi dua kubu partai”.

Menanggapi hal tersebut, Ivan Azis selaku Ketua PPU 2019 menyatakan, “Hal tersebut memang melenceng dari tema, namun tidak salah juga mengkritik kinerja BEM sebelumnya karena disini bicara soal politik.”

“Setiap politik itu ada celah, setiap lawan politik pasti mencari celah lawannya, itulah fungsi dari debat itu sendiri”, tambah Ivan.

Menanggapi kekecewaan warga negara untuk pembatasan sesi bertanya, Ivan mengatakan hal tersebut karena kendala waktu. Selain itu, hal lain pembatasan sesi bertanya adalah untuk menghindari keberpihakan atau konflik kepentingan yang merugikan salah satu pasangan calon.

“Kita takut nanti kalau dibuka sesi bebas akan mengakibatkan pertanyaan berat sebelah antar kedua pihak”, tutup Ivan.
Reporter: Anggi Herman
Editor: Rona Fitriati Hasanah

Soal Debat Capres Cawapres NM FHUA: Antara konkrit dan Realistis VS Moralitas

Pasangan capres cawapres nomor urut 1 dan 2 melakukan sesi foto bersama dengan penelis dan wakil dekan III pada akhir debat

GEMAJUSTISIA.COM, PADANG- Mengusung tema “Pemuda Sebagai Aset Penerus Bangsa”, Panitia Pemilihan Umum (PPU) Negara Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas (NM FHUA) menyelenggarakan debat calon presiden dan calon wakil presiden antara Pasangan calon (paslon) nomor urut 01 dan paslon nomor urut 02 di Gazebo FHUA, pada Senin (25/3/2019).

Debat ini dihadiri oleh Lerry Patra selaku Wakil Dekan 3 dan Rembrandt selaku Wakil Dekan 2 FHUA serta oleh Dewan Panelis yaitu Romi, Beni Kurnia Ilahi dan Ari Dinata, serta aktivis dan mahasiswa FHUA.

Dalam debat tersebut, setiap paslon diberikan kesempatan untuk memaparkan visi dan misi serta argumennya dalam hal menyelenggarakan pergerakan BEM NM FHUA jika terpilih nanti.

Sifat debat yang terbuka membuat seluruh masyarakat FHUA dapat mendengarkan bagaimana misi dan solusi dari kedua paslon untuk NM FHUA kedepannya.

Paslon nomor urut 01, D Aziz Abdullatif bersama Diki Wahyudi menyebutkan, bahwa program-program yang mereka miliki adalah program yang konkrit dan realistis dengan lingkup menjadikan BEM NM FHUA yang profesional, gotong-royong dan berintegritas yang mewujudkan bekal mahasiswa sebagai penerus bangsa.

Pasangan calom nomor urut 1 pada saat debat berlangsung

Sedangkan paslon nomor urut 02, CH Idzan Falaqi H bersama Jodi Purnama Putra menuturkan bahwa mereka akan menjadikan BEM NM FHUA yang progresif dinamis dan berbasis intelektual yang berbudaya luhur.

Pasangan calon nomor urut 2 pada sesi debat

Paslon 01 menekankan akan pentingnya sifat program konkrit yang dapat memberikan kejelasan secara nyata bagaimana jalannya BEM NM FHUA. Di sisi lain, paslon 02 lebih menekankan pada sifat BEM yang terbuka, kekeluargaan dan bermoral.

Sejalan dengan tujuan debat capres dan cawapres ini, para panelis dan anggota perwakilan Kelompok Aspirasi Mahasiswa (KAM) juga diberi kesempatan untuk bertanya pada kedua paslon. Mulai dari penilaian kepemimpinan, terkait beasiswa dan usaha pendekatan kepada alumni, serta mengenai solusi masalah dana perlombaan yang diikuti mahasiswa.

Suasana debat mulai panas saat kedua paslon mulai saling mengkritik argumen dan program yang mereka ajukan. Salah satunya terkait bagaimana para paslon mengenal BEM di tahun sebelumnya.
Paslon 01 menyatakan bahwa oposisi tidak mengenal secara baik kinerja BEM, bagaimana BEM yang sekarang telah lebih baik dari yang sebelumnya. Sedangkan paslon 02 mengatakan bahwa paslon 01 hanya melaksanakan program BEM yang telah ada, tidak memberikan program yang baru.

Sementara itu, terkait dana perlombaan yang diikuti mahasiswa, para paslon memiliki landasan yang sama untuk perlu mengawal dan membantu para mahasiswa mengembangkan kemampuan yang mengikuti lomba, khususnya dana lomba itu sendiri.

Disinggung mengenai dana, Rembrant mengatakan, “Benar, kita tidak bisa bergerak tanpa dana. Tidak dapat dielakkan bahwa tanpa uang semuanya dapat berjalan lancar”. Rembrant juga berterima kasih kepada para kandidat yang menyebutkan masalah ini dan mengingatkannya untuk terus memperjuangkan kebutuhan mahasiswa.

Terkait debat ini, Rembrant juga memuji para paslon yang cerdas dalam menggunakan kata dalam berdebat, yang artinya ada peningkatan bagi mahasiswa dalam berbicara.

“Saya khawatir, nanti debat ini bisa lebih hebat dari debat presiden negara kita”, canda Rembrant.

Sesi debat diakhiri dengan closing statement dan foto bersama para paslon, panelis, dan PPU.

Reporter: Fifi Widia Sari

Editor: Rona Fitriati Hasanah

Menuju Unand PTN-BH, AMPU Adakan Aksi Penolakan

Aksi yang dilakukan mahasiswa tolak Unand PTN-BH di depan gedung Convention Hall Universitas Andalas

GEMAJUSTISIA.COM, PADANG – Mahasiswa  yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Unand (AMPU) melakukan aksi Tolak Unand Jadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) di depan Convention Hall Unand, Senin (14/3/2019). Aksi ini dimulai pukul 15.50 WIB setelah Kuliah Umum Universitas Andalas Menuju Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) dengan narasumber Irjen Kemenristekdiki Jamal Wiwoho selesai.

Sebelumnya, pada kuliah umum tersebut dibuka sesi tanya jawab antara Irjen Kemenristekdikti dengan civitas academica dan mahasiswa. Akan tetapi, hanya dua orang perwakilan dari mahasiswa yang diberi kesempatan untuk bertanya sehingga terkesan membatasi pengetahuan mahasiswa terkait PTN-BH.

Adapun dalam sesi tanya jawab tersebut, moderator mengatakan bahwa waktu untuk sesi tanya jawab terbatas dan Bapak Irjen juga bergegas.
“Saya kira cukup sekian, kita tutup saja,” tutup moderator.

Menyikapi hal tersebut, mahasiswa yang belum sempat bertanya kepada Irjen Kemenristekdiki protes karena tidak diberikan kesempatan untuk bertanya dan menyampaikan aspirasinya terkait Unand yanh nantinya Berbadan Hukum. Padahal, mahasiswa ingin menanyakan urgensi Unand menjadi PTN-BH dan relevansinya dengan komersialisasi perguruan tinggi.

Aksi yang berlangsung selama 15 menit ini tidak hanya diikuti oleh AMPU, tapi juga oleh mahasiswa dari berbagai fakultas, diantaranya fakultas hukum, ilmu sosial dan politik, pertanian, ilmu budaya, dan peternakan, serta masih banyak lagi.

Pada aksi penolakan ini mahasiswa peserta aksi sangat bergairah dalam menyampaikan aspirasinya dengan memegang spanduk-spanduk berisi kritik dan penolakan Unand menjadi PTN-BH. Mereka menolak Unand akan menjadi PTN-BH dan meminta klarifikasi atas penolakan audiensi oleh Wakil Rektor II terkait uang kuliah tunggal (UKT).


Adzanil selaku koordinator aksi berpendapat, “Aksi ini merupakan momentum bagi mahasiswa untuk menyampaikan keresahan-keresahan yang ada selama ini. Tujuan utamanya adalah menolak Unand menjadi PTN-BH. Karena ketika Unand menjadi PTN-BH, maka akan bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan karena akan mengelola keuangannya secara mandiri dan tidak di-support dana oleh kementerian seperti PTN yang berstatus BLU. Jika Unand PTN-BH maka secara tidak langsung akan mempengaruhi uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa”, ujar Adzanil.

Wakil Rektor III Hermansyah saat diwawancarai Tim Gema Justisia mengatakan, “Itu (aksi, red) hak mereka, cuma etika mereka saja yang kurang.”

Untuk mengonfirmasi hal tersebut, akan diadakan audiensi dengan Wakil Rektor III setelah menunaikan salat ashar. Akan tetapi, sampai saat berita ini diterbitkan Tim Gema Justisia belum mendapatkan kepastian dari hasil audiensi yang dilakukan.

Reporter: Rona Fitriati Hasanah dan Anggi Herman

Editor: Nurhikmahdatul Ulfa

Pemindahan Jadwal Kuliah oleh Dosen Menuai Pertentangan Mahasiswa

Ferdi selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas saat diwawancarai oleh Tim Gema Justisia di ruang kerjanya, Senin (04/02/2019).

GEMAJUSTISIA.COM, PADANG – Pemindahan jadwal kuliah oleh beberapa dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas (FHUA) menuai banyak pertentangan dari mahasiswa.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Tim Gema Justisia, dari 102 responden, 93% pernah mengalami pemindahan jadwal kuliah dan 76% tidak setuju dengan adanya pemindahan jadwal kuliah tersebut.

Mahasiswa yang tidak setuju dengan adanya pemindahan jadwal tersebut memiliki berbagai alasan. Sebagian besar karena jadwal yang dipindahkan tersebut bentrok dengan jadwal kuliah lain, atau pun mengganggu kegiatan mereka seperti kerja part time.

“Terkadang dua orang dosen memindahkan jadwal di jam dan hari yang sama, bagaimana cara saya membagi dua badan untuk masuk ke 2 kelas yang berbeda sedangkan dosen yang bersangkutan tetap kekeh terhadap perbuatannya,” jelas seorang mahasiswa yang tidak dapat disebutkan namanya.

Sementara salah seorang mahasiswa lainnya juga menyampaikan keluhan.
Paniang ambo balari-lari dek jadwal kuliahnyo dakek-dakek gitu,” keluhnya.

Menanggapi hal ini, Ferdi selaku Wakil Dekan I FHUA menyampaikan beberapa keterangan. Menurutnya, pemindahan jadwal kuliah memang tidak boleh dilakukan, namun karena ada beberapa kendala yang muncul, hal ini pun kadang tak dapat terelakan.

“Sebetulnya tidak boleh dilakukan pemindahan jadwal, karena dari Unand sendiri ada kontrol terhadap pemakaian gedung yang digunakan untuk perkuliahan. Namun terkadang ada hal-hal tertentu seperti dosen yang kesehatannya terganggu, sehingga minta pindah kelas. Jadi, untuk keadaan tertentu memang sulit memaksa dosen kita mengajar di tempat yang sudah ditetapkan oleh Unand,” terang Ferdi, saat diwawancarai oleh Tim Gema Justisia di ruang kerjanya, Senin (4/2/2019).

Selain itu menurut Ferdi, sebelum masa perkuliahan dimulai para dosen sudah diberitahukan untuk tidak memindahkan jadwal kuliah.

“Sebelum memulai perkuliahan, sudah disampaikan kepada dosen, bahwa tidak boleh memindahkan jadwal perkuliahan selain yang telah ditetapkan oleh LPTIK,” ujarnya.

Beberapa saat yang lalu telah ada dosen yang ditegur karena memindahkan jadwal. Namun masih saja ada yang tak acuh terhadap teguran dari fakultas. Terkait hal ini, Ferdi mengatakan akan membicarakan lebih lanjut persoalan ini kepada dosen yang bersangkutan.

“Nanti kita (pimpinan fakultas-red) akan komunikasikan lebih lanjut terkait hal ini kepada dosen yang bersangkutan, untuk mencari solusi bersama yang tidak perlu merugikan salah satu pihak,”jelasnya.

Semester Uji Coba

“Semester ini merupakan uji coba pertama dengan membuka lebih dari 16 kelas, karena kita menambah jumlah mahasiswa. Selain itu, sekarang dosen memerlukan jumlah minimal kelas yang harus dipenuhinya setiap semester. Hal tersebut menyebabkan semester ini menjadi rawan terhadap keadaan seperti ini (pemindahan jadwal-red),” jelas Ferdi lebih lanjut.

Hal lain yang turut mempengaruhi banyak terjadi pemindahan jadwal yaitu, saat ini Unand tidak menyediakan ruangan kelas bagi mata kuliah pilihan di gedung perkuliahan. Pihak Unand menganjurkan mata kuliah pilihan dilaksanakan di fakultas.

“Karena fakultas hukum tidak memiliki ruangan yang representatif, maka diminta solusi ke Wakil Rektor I dan LPTIK. Solusi yang bisa dilakukan adalah menggunakan gedung bersama dan ruang praktik peradilan,”ujar Ferdi.

Reporter: Nurhikmahdatul Ulfa dan Anggi Herman

Editor: Aulya Maharani dan Rona Fitriati Hasanah