Menuju Unand PTN-BH, AMPU Adakan Aksi Penolakan

Aksi yang dilakukan mahasiswa tolak Unand PTN-BH di depan gedung Convention Hall Universitas Andalas

GEMAJUSTISIA.COM, PADANG – Mahasiswa  yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Unand (AMPU) melakukan aksi Tolak Unand Jadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) di depan Convention Hall Unand, Senin (14/3/2019). Aksi ini dimulai pukul 15.50 WIB setelah Kuliah Umum Universitas Andalas Menuju Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) dengan narasumber Irjen Kemenristekdiki Jamal Wiwoho selesai.

Sebelumnya, pada kuliah umum tersebut dibuka sesi tanya jawab antara Irjen Kemenristekdikti dengan civitas academica dan mahasiswa. Akan tetapi, hanya dua orang perwakilan dari mahasiswa yang diberi kesempatan untuk bertanya sehingga terkesan membatasi pengetahuan mahasiswa terkait PTN-BH.

Adapun dalam sesi tanya jawab tersebut, moderator mengatakan bahwa waktu untuk sesi tanya jawab terbatas dan Bapak Irjen juga bergegas.
“Saya kira cukup sekian, kita tutup saja,” tutup moderator.

Menyikapi hal tersebut, mahasiswa yang belum sempat bertanya kepada Irjen Kemenristekdiki protes karena tidak diberikan kesempatan untuk bertanya dan menyampaikan aspirasinya terkait Unand yanh nantinya Berbadan Hukum. Padahal, mahasiswa ingin menanyakan urgensi Unand menjadi PTN-BH dan relevansinya dengan komersialisasi perguruan tinggi.

Aksi yang berlangsung selama 15 menit ini tidak hanya diikuti oleh AMPU, tapi juga oleh mahasiswa dari berbagai fakultas, diantaranya fakultas hukum, ilmu sosial dan politik, pertanian, ilmu budaya, dan peternakan, serta masih banyak lagi.

Pada aksi penolakan ini mahasiswa peserta aksi sangat bergairah dalam menyampaikan aspirasinya dengan memegang spanduk-spanduk berisi kritik dan penolakan Unand menjadi PTN-BH. Mereka menolak Unand akan menjadi PTN-BH dan meminta klarifikasi atas penolakan audiensi oleh Wakil Rektor II terkait uang kuliah tunggal (UKT).


Adzanil selaku koordinator aksi berpendapat, “Aksi ini merupakan momentum bagi mahasiswa untuk menyampaikan keresahan-keresahan yang ada selama ini. Tujuan utamanya adalah menolak Unand menjadi PTN-BH. Karena ketika Unand menjadi PTN-BH, maka akan bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan karena akan mengelola keuangannya secara mandiri dan tidak di-support dana oleh kementerian seperti PTN yang berstatus BLU. Jika Unand PTN-BH maka secara tidak langsung akan mempengaruhi uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa”, ujar Adzanil.

Wakil Rektor III Hermansyah saat diwawancarai Tim Gema Justisia mengatakan, “Itu (aksi, red) hak mereka, cuma etika mereka saja yang kurang.”

Untuk mengonfirmasi hal tersebut, akan diadakan audiensi dengan Wakil Rektor III setelah menunaikan salat ashar. Akan tetapi, sampai saat berita ini diterbitkan Tim Gema Justisia belum mendapatkan kepastian dari hasil audiensi yang dilakukan.

Reporter: Rona Fitriati Hasanah dan Anggi Herman

Editor: Nurhikmahdatul Ulfa

Pemindahan Jadwal Kuliah oleh Dosen Menuai Pertentangan Mahasiswa

Ferdi selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas saat diwawancarai oleh Tim Gema Justisia di ruang kerjanya, Senin (04/02/2019).

GEMAJUSTISIA.COM, PADANG – Pemindahan jadwal kuliah oleh beberapa dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas (FHUA) menuai banyak pertentangan dari mahasiswa.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Tim Gema Justisia, dari 102 responden, 93% pernah mengalami pemindahan jadwal kuliah dan 76% tidak setuju dengan adanya pemindahan jadwal kuliah tersebut.

Mahasiswa yang tidak setuju dengan adanya pemindahan jadwal tersebut memiliki berbagai alasan. Sebagian besar karena jadwal yang dipindahkan tersebut bentrok dengan jadwal kuliah lain, atau pun mengganggu kegiatan mereka seperti kerja part time.

“Terkadang dua orang dosen memindahkan jadwal di jam dan hari yang sama, bagaimana cara saya membagi dua badan untuk masuk ke 2 kelas yang berbeda sedangkan dosen yang bersangkutan tetap kekeh terhadap perbuatannya,” jelas seorang mahasiswa yang tidak dapat disebutkan namanya.

Sementara salah seorang mahasiswa lainnya juga menyampaikan keluhan.
Paniang ambo balari-lari dek jadwal kuliahnyo dakek-dakek gitu,” keluhnya.

Menanggapi hal ini, Ferdi selaku Wakil Dekan I FHUA menyampaikan beberapa keterangan. Menurutnya, pemindahan jadwal kuliah memang tidak boleh dilakukan, namun karena ada beberapa kendala yang muncul, hal ini pun kadang tak dapat terelakan.

“Sebetulnya tidak boleh dilakukan pemindahan jadwal, karena dari Unand sendiri ada kontrol terhadap pemakaian gedung yang digunakan untuk perkuliahan. Namun terkadang ada hal-hal tertentu seperti dosen yang kesehatannya terganggu, sehingga minta pindah kelas. Jadi, untuk keadaan tertentu memang sulit memaksa dosen kita mengajar di tempat yang sudah ditetapkan oleh Unand,” terang Ferdi, saat diwawancarai oleh Tim Gema Justisia di ruang kerjanya, Senin (4/2/2019).

Selain itu menurut Ferdi, sebelum masa perkuliahan dimulai para dosen sudah diberitahukan untuk tidak memindahkan jadwal kuliah.

“Sebelum memulai perkuliahan, sudah disampaikan kepada dosen, bahwa tidak boleh memindahkan jadwal perkuliahan selain yang telah ditetapkan oleh LPTIK,” ujarnya.

Beberapa saat yang lalu telah ada dosen yang ditegur karena memindahkan jadwal. Namun masih saja ada yang tak acuh terhadap teguran dari fakultas. Terkait hal ini, Ferdi mengatakan akan membicarakan lebih lanjut persoalan ini kepada dosen yang bersangkutan.

“Nanti kita (pimpinan fakultas-red) akan komunikasikan lebih lanjut terkait hal ini kepada dosen yang bersangkutan, untuk mencari solusi bersama yang tidak perlu merugikan salah satu pihak,”jelasnya.

Semester Uji Coba

“Semester ini merupakan uji coba pertama dengan membuka lebih dari 16 kelas, karena kita menambah jumlah mahasiswa. Selain itu, sekarang dosen memerlukan jumlah minimal kelas yang harus dipenuhinya setiap semester. Hal tersebut menyebabkan semester ini menjadi rawan terhadap keadaan seperti ini (pemindahan jadwal-red),” jelas Ferdi lebih lanjut.

Hal lain yang turut mempengaruhi banyak terjadi pemindahan jadwal yaitu, saat ini Unand tidak menyediakan ruangan kelas bagi mata kuliah pilihan di gedung perkuliahan. Pihak Unand menganjurkan mata kuliah pilihan dilaksanakan di fakultas.

“Karena fakultas hukum tidak memiliki ruangan yang representatif, maka diminta solusi ke Wakil Rektor I dan LPTIK. Solusi yang bisa dilakukan adalah menggunakan gedung bersama dan ruang praktik peradilan,”ujar Ferdi.

Reporter: Nurhikmahdatul Ulfa dan Anggi Herman

Editor: Aulya Maharani dan Rona Fitriati Hasanah

Pengumuman Program Kekhususan (PK) dan Pengisian KRS Mahasiswa FHUA Tertunda

Yulidar Kasubbag Akademik Fakultas Hukum Universitas Andalas

Berdasarkan kalender akademik yang dikeluarkan oleh Universitas Andalas untuk semester genap 2018/2019, sejatinya pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) bagi mahasiswa aktif dijadwalkan dimulai pada tanggal 3 Januari 2019. Namun, sampai berita ini diturunkan (08/01/19) KRS tersebut masih belum bisa diisi oleh mahasiswa FHUA pada portal masing-masing.

Menanggapi hal tersebut, Yulidar selaku Kasubbag Akademik Fakultas Hukum Unand menjelaskan, bahwasanya keterlambatan pengisian KRS diakibatkan jadwal kuliah yang belum final.
“Saat ini jadwal kuliah belum final, jadwal kuliah disusun oleh tim penyusun jadwal kuliah dari Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK) Unand. Karena dari LPTIK belum selesai, jadi belum bisa mengisi KRS,” jelasnya.

Sementara itu, untuk angkatan 2016 perlu menunggu hasil pembagian Program Kekhususan (PK) terlebih dahulu sebelum mengisi KRS.
“Pembagian PK dikeluarkan sebelum pengisian KRS, karena mahasiswa yang sudah jelas PK-nya bisa mengambil mata kuliah wajib dan pilihan,” terangya.

Pengumuman pembagian PK agak terlambat dilakukan karena adanya beberapa kendala, antara lain dikarenakan terlambatnya pemasukkan nilai oleh dosen.
“Pembagian PK memang agak terlambat keluarnya karena ada beberapa nilai yang terlambat dimasukkan oleh dosen yang bersangkutan. Baru kemarin sore (Senin,7/1) semua nilai selesai dimasukkan,” ujar Yulidar saat diwawancarai oleh Tim Gema Justisia di ruang kerjanya.

Yulidar menambahkan, bahsawanya pembagian PK diperkirakan akan keluar pada Kamis (10/1/19).
“Untuk program kekhususan kemungkinan akan dikeluarkan dalam minggu ini, diusahakan hari Kamis pembagiannya sudah ditempel di papan informasi,” tutup Yulidar. *SNU

Siaran Pers: Kementerian ESDM Harus Membuka Akses Data Bagi Masyarakat Terkait Geothermal

IMG-20181212-WA0078

Siaran Pers Nomor: 18/S.Pers/LBH-PDG/XII/2018
tentang Kementerian ESDM Harus Membuka Akses Data Bagi Masyarakat Terkait Geothermal.

Lembaga Bantuan Hukum Padang (LBH Padang) sebelumnya telah mengajukan surat permohonan data dan dokumen yang diajukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) berdasarkan surat Nomor 142/SK-E/LBH-PDG/XI/2018 tertanggal 12 November 2018. Dalam suratnya, LBH Padang meminta dokumen dan data terkait pembangunan geotermal di Gunung Talang-Bukit Kili. Adapun dokumen dan data yang dimintakan adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan masyarakat di wilayah kerja Panas Bumi Projek Geotermal diatas lahan 27.000 Ha yang telah ditetapkan oleh Kementrian ESDM. Berdasarkan informasi yang kami terima terdapat 22 Nagari yang ditetapkan sebagai wilayah kerja panas bumi Gunung Talang-Bukit Kili;
2. Laporan Evaluasi Geotermal yang bermasalah di beberapa wilayah seperti Lahedong, Lebong, Mataloko dan Slamet serta tempat lainnya yang menjelaskan permasalahan yang terjadi, penanggulangan masalah dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat saat kejadian dan pasca kejadian;
3. Dokumen hukum yang merujuk bahwa PT. Hitay Daya Energi hanya memanfaatkan lahan sebanyak 20 HA saja tanpa mengganggu wilayah lainnya diatas lahan 27.000 HA dan titik kordinat lokasinya 20 HA yang akan dimanfaatkan tersebut.

Namun, permintaan data dan dokumen hingga saat ini tidak direspons oleh Menteri ESDM hingga saat ini. Sehingga LBH Padang mengajukan keberatan kepada Menteri ESDM. Dalam suratnya Direktur LBH Padang Wendra Rona Putra mengatakan “hak untuk memperoleh informasi dan data merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.”
Oleh sebab itu, kami mengajukan keberatan atas tidak ditanggapinya permintaan data dan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang telah diajukan LBH Padang sebulan yang lalu. Masyarakat berhak untuk mendapatkan data dan informasi yang berimbang, agar masyarakat dapat mengambil keputusan untuk menerima atau menolak proyek pembangunan secara sadar dan tanpa tekanan”. Hal ini sekaligus merespon tindakan PT Hitay Daya Energi yang mencoba menggiring “pandangan baik” mengenai geothermal dengan memfasilitasi kunjungan beberapa perwakilan masyarakat Batubajanjang ke Desa Margamukti Pengalengan, Jawa Barat beberapa waktu yang lalu.

Padahal Pemerintah juga harus fair untuk mengungkap bahwa benar ada project geothermal yang tidak begitu berhasil hingga berdampak pada lingkungan dan pertanian masyarakat, seperti dampak yang dirasakan oleh 11 desa akibat geothermal di Desa Mataloko Kecamatan Golewa, Kupang, tercemarnya air bersih di kawasan Gunung Slamet, Longsor dan yang terjadi di Lebong dan lokasi-lokasi pengeboran lainnya.

Lebih lanjut Wendra Rona Putra menjelaskan bahwa data dan dokumen ini akan dipergunakan oleh LBH Padang yang merupakan pendamping masyarakat Salingka Gunung Talang untuk meluruskan beberapa informasi yang telah diterima oleh masyarakat namun tidak ada penjelasan yang akurat, transparans dan akuntabel dari pemerintahan. Semestinya, tanpa diminta oleh LBH Padang, ESDM mesti memberikan data dan dokumen diatas kepada publik karena publik berhak tahu tentang pembangunan geotermal. Bukan malah sebaliknya yang saat ini, mempersulit kesediaan dokumen dan data yang telah diajukan. Idealnya, ESDM sesegera mungkin memberikan data dan dokumen agar konflik yang terjadi tidak kisruh berkepanjangan.

Hormat kami,
LBH Padang

Rekan-rekan dapat mengkonformasi pada:
Direktur LBH Padang Wendra Rona Putra (081267410008)

Menjawab Kebingungan Mahasiswa Perihal Program Kekhususan

IMG-20181212-WA0003

 

Pada Selasa (11/12) bertempat di Ruang Sidang Dekanat lantai 2 Fakultas Hukum Universitas Andalas telah berlangsung audiensi perihal Program Kekhususan (PK) bersama Ferdi selaku Wakil Dekan 1, dan Yulidar selaku Kepala Sub Bagian Akademik, audiensi tersebut dihadari oleh mahasiswa yang diwakili oleh Badan Eksekutif Mahasiswa FHUA dan Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Gema Justisia.

“Kebijakan untuk menetapkan PK ada pada Dekan, sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Andalas No. 14 Tahun 2017 tentang Kurikulum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas,” ujar Ferdi diawal pembicaraan.

Ketentuan khusus mengenai PK ini diatur pada pasal 13 sampai pasal 15. Pada pasal 13 disebutkan bahwa: (1) Dekan menetapkan PK bagi mahasiswa yang telah memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Telah menyelesaikan beban studi minimal 100 SKS; dan

b. Telah dinyatakan lulus dengan nilai minimal B Minus (B-) semua mata kuliah prasyarat PK yang dipilih (2) PK Mahasiswa ditetapkan berdasarkan nilai IPK tertinggi matakuliah prasyarat PK

Pasal 15 disebutkan bahwa : “Tata cara penetapan PK selanjutnya diatur oleh Dekan.”

Menanggapi Pasal 15 tersebut, Ferdi menjelaskan bahwa untuk pengaturan lainnya seperti Surat Keterangan Dekan belum ada. “Biasanya pihak fakultas hanya akan mengeluarkan kebijakan mengenai PK tiap tahunnya. Penetapan PK akan dilaksanakan ketika semua nilai semester 1 sampai 5 telah dikumulasikan,” jelasnya.

Ferdi juga menjelaskan bahwa banyak keluhan dari mahasiswa, kenapa PK tidak berdasarkan keinginan mahasiswa saja dan mengapa harus fakultas yang menentukan. Terkait keluhan mahasiswa tersebut, ia menjelaskan bahwa fakultas menerapkan sistem tersebut karena beberapa alasan.

“Beberapa tahun yang lalu pernah fakultas menerapkan PK itu berdasarkan minat mahasiswa. Namun, kebijakan ini kurang efektif karena berakibat pada ketimpangan jumlah mahasiswa pada masing- masing PK, ada yang satu PK mahasiswanya terlalu banyak dan tidak berimbang dengan PK lainnya yang hanya memiliki sedikit mahasiswa. Oleh karena itulah untuk sekarang, PK ditentukan oleh pihak fakultas berdasarkan nilai mahasiswa yang tertinggi, dengan tujuan untuk pemerataan,” ungkap Ferdi.

Mengenai mahasiswa yang memiliki selisih nilai prasyarat PK yang tipis antara beberapa mata kuliah dan ingin pindah PK, dapat mengajukan surat permohonan kepada dekan melalui bagian umum.

“Mahasiswa tersebut bisa mengajukan surat permohonan kepada dekan untuk ditetapkan kepada PK yang diinginkan, asalkan skor IPK dari mata kuliah prasyarat PK yang diinginkan minimal 3,5. Namun hal ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan pertimbangan jumlah kuota yang telah terpenuhi di suatu bagian, melampirkan sertifikat mengikuti lomba yang berkaitan pada PK yang diinginkan (penunjang), tujuan konkret dari pindah PK,” jelas Ferdi.

Ferdi menambahkan, dalam Surat Pengajuan Pindah PK, mahasiswa bisa mencantumkan beberapa opsi PK yang diinginkannya. Pengajuan permohonan pindah PK hanya bisa dilakukan setelah mahasiswa memperoleh PK yang ditetapkan fakultas. Kemungkinan PK keluar pada pertengahan Januari 2019. “Boleh saja dalam mengajukan pindah PK dicantumkan beberapa pilihan PK yang diinginkan, asalkan total IPK dari mata kuliah prasyarat PK tersebut tidak kurang dari 3,5. Dan diingatkan lagi, keputusan bisa pindah atau tidaknya tetap ada pada dekan, dan tentunya dekan akan memberi keputusan dengan memikirkan berbagai pertimbangan sebelumnya,” ungkap Ferdi

Selain itu, terhadap keluhan mahasiswa mengenai jumlah SKS yang kurang untuk memperoleh PK, mahasiswa tersebut harus menunda PK terlebih dahulu. Dalam hal ini, sesuai dengan Peraturan Rektor artinya mahasiswa tersebut sudah tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan PK-nya. Sehingga mahasiswa tersebut terpaksa harus menunda PK terlebih dahulu sampai jumlah SKS mencukupi.

Yulidar selaku Kasubag Akademik mengatakan, “Jika mahasiswa tidak cukup 100 SKS, ya tunda dulu PK-nya sembari ia memperbaiki nilai yang dirasa masih kurang. Untuk prosedur tunda PK ini dengan mengajukan Surat Permohonan Penundaan PK kepada dekan melalui bagian umum yang dilampirkan dengan fotokopi bukti pembayaran UKT, transkrip nilai dan alasan untuk tunda PK. Nanti surat itu dari bagian umum akan diproses di bagian akademik dan nantinya akan direkap,” jelas Yulidar. *NU,Okt

Daftar Ulang Mahasiswa, Program Baru Kasubag Akademik

Registrasi ulang atau daftar ulang mahasiswa secara manual akan menjadi program baru Yulidar selaku Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Andalas (FHUA) yang baru dilantik pada 31 Agustus 2018 lalu.

“Nanti diakhir semester setelah pembayaran UKT, mahasiswa Fakultas Hukum akan diminta untuk melaksakan daftar ulang dibagian akademik dengan tujuan untuk menertibkan mahasiswa”, tegas Yulidar yang telah bertugas di Unand sejak 1990.

Menertibkan mahasiswa ini, berfungsi untuk penegasan kepada mahasiswa yang tidak menemui dosen Pembimbing Akademik (PA) masing-masing. Ketika saat pendaftaran ulang mahasiswa akan diminta untuk melengkapi berkas-berkas seperti bukti pembayaran Uang Kuliah Tunggal ( UKT), Kartu Rencana Studi (KRS), Kartu Hasil Studi (KHS), dan Lembar Konsultasi Mahasiswa.

Disamping itu, tujuan dari daftar ulang ini adalah untuk pengarsipan data mahasiswa tiap angkatan. Arsip tersebut berguna untuk kemudahan urusan fakultas dengan orang tua, di mana biasanya ada beberapa orang tua yang menghubungi fakultas untuk menanyakan perkembangan anaknya.

Selain daftar ulang, program baru lainnya yang telah dilaksanakan oleh bagian akademik adalah pelayanan urusan mahasiswa melalui loket seperti legalisasi ijazah, surat aktif kuliah dan arsip nilai, dimana biasanya semua urusan mahasiswa diadakan di dalam ruangan. Program ini dulunya juga sudah pernah dibuat namun tidak terlaksana dengan baik, maka sekarang ini adalah waktu yang tepat untuk merealisasikannya.

Akan tetapi masih ada beberapa urusan mahasiswa tetap dilayani di dalam ruangan seperti pendaftaran kompre dan pendaftaran wisuda mengingat berkasnya yang banyak.

“ Program baru yang akan kita buat banyak namun tidak semuanya dirubah secara frontal, tetapi secara berangsur-angsur, karena perubahan itu butuh proses dan pertimbangan dari banyak pihak” Tutup Yulidar. *Ang

PRESS RELEASE: Stop Kekerasan Terhadap Jurnalis

Stop Kekerasan Terhadap Jurnalis

PRESS RELEASE

KRONOLOGI DAN PERNYATAAN SIKAP PPMI KOTA MALANG ATAS TERJADINYA PENGEROYOKAN YANG MENIMPA JURNALIS LPM SIAR UKMP UM

Kebebasan setiap orang untuk mendapatkan segala informasi dijamin dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28F. Pasal itu menjelaskan bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Namun, sangat disayangkan banyak masyarakat Indonesia yang mengaku nasionalis namun justru mengangkangi UUD 1945 sebagai dasar berbangsa dan bernegara. Hal ini terbukti dengan adanya kasus kekerasan terhadap jurnalis yang kian meningkat. Sebelumnya, kasus kekerasan dan intimidasi dialami oleh salah satu rekan jurnalis dari Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Suaka Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang bernama Muhammad Iqbal (Iqbal).

Kasus serupa baru-baru ini dialami pula oleh rekan jurnalis Ahmad Kevin Alfirdaus Arief (Kevin) dan Achmad Fitron Fernanda Arifin (Fitron) anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Siar Unit Kegiatan Mahasiswa Penulis (UKMP) Universitas Negeri Malang (UM). Bedanya, Iqbal mendapat intimidasi dan kekerasan dari pihak kepolisian saat mengamankan aksi massa, sedangkan Kevin dan Fitron mengalami tindak kekerasan yang diduga dari organisasi masyarakat (ormas) Pemuda Pancasila (PP) dan gerombolan Haris Budi Kuncahyo (HBK).

Kejadian itu bermula pada hari Minggu (30/9/2018), Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menggelar aksi damai di alun-alun Kota Malang dalam rangka memperingati Roma Agreement. Aksi tersebut dilakukan untuk menyuarakan bahwa Roma Agreement itu ilegal. Akan tetapi, sebelum mereka sempat menyuarakan aspirasinya, aksi yang diikuti oleh kurang lebih 39 orang ini berupaya dibubarkan paksa oleh ormas PP dan gerombolan HBK. Aksi yang dibuka dengan pembacaan doa secara Islam tersebut beberapa saat setelahnya didatangi oleh sekitar 30 orang rombongan ormas PP-HBK yang kemudian melakukan tindakan represif berupa kekerasan fisik dan kekerasan verbal. Massa aksi yang mendapatkan tindakan represif tersebut mencoba bertahan dengan membuat barikade melingkar untuk melindungi anggota aksi yang dihujami dengan pemukulan, penendangan dan lain-lain. Alasan PP-HBK merepresi karena ingin menjaga NKRI.

Selama sekitar satu jam keadaan berlangsung tidak kondusif. Kekerasan verbal berupa umpatan dilontarkan diikuti dengan melakukan kekerasan oleh ormas PP dan gerombolan HBK. Akibat dari tindakan itu massa FRI-WP banyak yang terluka. Juga tak terhindarkan jurnalis LPM Siar UKMP UM, Kevin dan Fitron turut menjadi pelampiasan amukan massa. Kevin berniat merekam aksi tersebut lebih dekat, namun tiba-tiba salah satu anggota ormas yang ingin membubarkan aksi menunjuk ke arah Kevin dan menghampiri. Massa aksi sempat menuduh Kevin bagian dari massa aksi dan spontan Kevin merespon dan berusaha menjelaskan bahwa ia adalah jurnalis. Belum sempat dialog selesai, tiba-tiba dengan serampangan kelompok ormas seketika mengeroyok Kevin.

Mereka bertanya dan meneriakinya dengan sebutan Papua sambil melayangkan tinju bertubi-tubi ke arah Kevin lalu diikuti yang lain. Kevin sempat jatuh ke jalan, lalu Fitron berusaha menghalangi kelompok ormas tersebut, namun sayangnya pemukulan juga terjadi terhadap Fitron. Akhirnya, pihak kepolisian melerai kejadian tersebut. Namun, polisi tidak mengamankan anggota ormas yang melakukan pemukulan, dan para polisi justru membawa Kevin masuk ke deretan massa aksi FRI-WP yang tengah membuat border melingkar. Akibat dari pengeroyokan ini, Kevin mengalami luka di berbagai titik. Telinga Kevin berdarah, rahang dan wajah lebam, serta beberapa bagian tubuh terasa sakit dan mengalami sakit dalam.

Atas kejadian tersebut, PPMI Kota Malang menyatakan sikap melalui press release (3/10/2018):

1. Mengecam keras tindakan pengeroyokan terhadap jurnalis pers mahasiswa LPM Siar UKMP UM yang diduga dilakukan oleh gerombolan Haris Budi Kuncahyo dan Ormas Pemuda Pancasila;

2. Menuntut gerombolan Haris Budi Kuncahyo dan Ormas Pemuda Pancasila untuk tidak lagi melakukan tindakan intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis yang tengah melakukan tugas jurnalistik sesuai dengan Undang-Undang dan kode etik yang berlaku;

3. Menuntut pihak kepolisian agar lebih tegas dan profesional dalam menjalankan tugasnya mengawal penyampaian aspirasi masyarakat di muka umum;

4. Menuntut Dewan Pers untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap jurnalis pers mahasiswa;

5. Menghimbau kepada masyarakat untuk mendukung pers dalam melakukan kerja-kerja jurnalistik;

6. Mengajak seluruh elemen masyarakat pro-demokrasi untuk bersolidaritas bersatu melawan pemberangusan ruang demokrasi dan persekusi terhadap masyarakat.

Narahubung:

1. Irmaya Merdiana, Badan Pekerja Advokasi PPMI Kota Malang (081333745351)

2. Ugik Endarto, Sekjend PPMI Kota Malang (089676066685)

SPBU Sawahan Padang Terbakar

IMG_20180921_172202_HDR

Telah terjadi kebakaran di SPBU Jalan Sawahan, Padang sekitar pukul 16.00 WIB (21/9/2018).

Feri selaku warga yang kebetulan berada di lokasi menyebutkan, bahwa api mulai muncul saat sebuah angkot (angkutan kota) sedang mengisi bahan bakar bensin, minyak tersebut disalin kebeberapa jeriken. Diperkirakan terdapat sepuluh jeriken yang dibawa angkot tersebut.

“Awalnya ada letupan kecil, lalu api muncul. Kemudian setelah letupan ketiga barulah apinya membesar, letupan ketiga itulah yang bersuara paling keras, tadi ada empat kali letupan”.

Namun sampai saat ini belum diketahui pasti penyebab terbakarnya SPBU tersebut. Penyelidikan masih dilakukan oleh Polsek Padang Timur.
“Saksi kunci dan petugas SPBU berjenis kelamin perempuan dibawa ke Polsek Padang Timur untuk penyelidikan,” tambah Feri.

Ketika ditemui tim Gema Justisia, polisi menyatakan belum dapat memberikan keterangan lengkap serta penyebab pasti munculnya api, karena masih dalam proses penyelidikan. *FR

Ilmu Hukum Unand, Terbanyak Kirim Mahasiswa ke Eropa

Tiga mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Universitas Andalas mengikuti Student Mobility 2018 ke tiga negara di Benua Biru, Eropa.

Ini merupakan sebuah prestasi bagi fakultas hukum yang dapat mengirim tiga mahasiswa dari 46 mahasiswa yang mengikuti student mobility 2018, sedangkan jurusan lain di lingkup Universitas Andalas hanya mengirimkan dua mahasiswa per jurusan.

Ketiga mahasiswa tersebut yaitu Muhammad Fajri Chai (angkatan 2015) ke Leiden University Belanda, Putri Melati (angkatan 2015) ke Matej Bel University Slovakia, dan Agung Prasetyo Azrum (angkatan 2014) ke Eotvos Lorand University Hongaria.

Student Mobility merupakan program beasiswa yang diberikan oleh Universitas Andalas kepada mahasiswanya, di mana semua biaya ditanggung oleh pihak universitas. Program ini bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa Universitas Andalas untuk merasakan atmosfer pendidikan di luar negeri supaya nantinya mempunyai keinginan untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri.

Sementara itu, syarat utama untuk mengikuti student mobility adalah harus mempunyai Letter of Acceptance (Surat Bukti Penerimaan) atau Letter of Invitation (Surat bukti Undangan) yang nantinya bisa diajukan ke pihak rektorat.

Charles Simabura selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas mengatakan bahwa program ini merupakan program dari Universitas Andalas dan fakultas hanya bersifat mengumumkan. Selain itu, mahasiswa yang ingin mengikuti program ini dapat mendaftar langsung ke pihak rektorat, dan mahasiswa yang mengikuti program ini bukan merupakan rekomendasi dari fakultas.
“Program student mobiliy itu program Universitas, fakultas sifatnya hanya menyampaikan pengumuman dari universitas. Mereka (mahasiswa, red) yang ikut program itu mendaftar, lalu diseleksi oleh pihak universitas.” *RF

Buka Tutup Portal Hambat Kegiatan di PKM

Pembatasan jadwal buka-tutup portal parkiran belakang Fakultas Hukum Universitas Andalas (FHUA) mulai diberlakukan hari ini, Jumat (24/8/2018).

Sesuai instruksi dari pimpinan FHUA, portal ditutup pukul 18.00 WIB. Bagi yang masih berkegiatan di fakultas setelah jam tutup portal, dapat memarkirkan kendaraannya di parkiran depan dekanat, dan melapor kepada petugas keamanan yang sedang bertugas.

Tulas Rahmadha, salah seorang warga PKM FHUA merasa kebijakan ini menghambat kegiatan di PKM.

“Tentunya hal ini membatasi kegiatan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Sebenarnya kan kegiatan yang efektif di PKM ini pada sore hari, karena dari pagi sampai siang hari kita ada kuliah. Kalau seperti itu, ruang gerak kita dibatasi, kegiatan kita terhalang.”

Terkait pernyataan tersebut, salah seorang petugas keamanan di FHUA yang tidak bisa disebutkan namanya mengatakan bahwa kebijakan itu berasal dari pihak fakultas, “Saya cuma melaksanakan perintah pimpinan”, ujarnya.

Saat tim Gema Justisia mengkonfirmasi hal ini kepada Azral Kepala Bagian Tata Usaha FHUA, ia menjelaskan bahwa ini dilakukan demi keamanan kampus.

“Sebenarnya kebijakan ini sudah diatur oleh pihak universitas, namun realisasi di fakultas hukum baru sekarang. Ini sebagai bentuk antisipasi keamanan dari pihak fakultas. Karena tujuan dari aturan ini untuk keamanan. Faktor pendorong diberlakukannya kebijakan ini diantaranya, adanya keterbatasan tenaga keamanan, dan aset fakultas yang ada di dekanat merupakan hal utama yang harus dijaga.” *SNU,DK