Tim Basket FHUA Banyak Mendulang Prestasi

Tim Basket FHUA kembali menjuarai Justicia Basket Ball Challenge (JBBC) beberapa waktu lalu. JBBC sebagai acara tahunan yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Andalas sejak tahun 2001, pada tahun ini diadakan tanggal 22 April sampai 01 Mei 2019 yang dibuka secara resmi oleh Busyra Azheri selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan dihadiri oleh Wakil Dekan III, Kepala Tata Usaha, Kasubag Akademik, Presiden BEM NM FHUA dan tamu undangan lainnya.

Tim basket FHUA berhasil menorehkan kemenangan kembali di JBBC 2019, setelah tahun 2017 mendapatkan juara 1 dan tahun 2018 meraih juara 2. Tim basket FHUA juga memenangkan beberapa pertandingan basket seperti di fakultas kedokteran, fakultas kesehatan masyarakat, mendapatkan juara 1 dan 2. Pada tahun 2018, Tim Basket FHUA mendapat kesempatan mengikuti perlombaan basket di Bandung untuk kejuaraan se-Indonesia dan memenangkan juara 3.

Rahasia dari keberhasilan Tim Basket FHUA adalah kegigihan mereka untuk melakukan latihan rutin setiap malam senin dan kamis. Disamping itu, juga banyak orang-orang yang berjasa dalam keberhasilan Tim Basket FHUA yakni senior basket FHUA yang berperan sebagai pelatih.

Ketua Tim Basket FHUA Aulia Rahman mengungkapkan segenap harapan untuk JBBC dan Tim Basket FHUA kedepannya “JBBC kalau bisa untuk tahun depan tidak pindah dari GSG, kalau bisa tetap disana dan untuk Tim Basket FHUA selalu mempertahankan juaranya dari tahun ketahun, soalnya FHUA di Sumatera Barat terpandang karena basketnya”. Sebagai penutup Aulia Rahman juga memberikan semangat untuk Tim Basket FHUA “Semangat latihan dan selalu pertahankan juara dimana pun berada”.

Reporter : Wardatul Aqliyah

Melebihi Target, 604 Atlet Ikuti Pandekar Event V

Pandekar Event V adalah kegiatan yang diadakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Pandekar Universitas Andalas (UKM Pandekar Unand). Mengusung tema “Winning is Not Everything! Challange Yourself!” Pandekar Event V sukses datangkan 604 atlet karate dalam Kejuaraan Karate Antar Mahasiswa se-Sumatra dan Open Tournament Se-Sumatra Barat yang berlangsung pada 26-28 April 2019 di Auditorium Unand.

Kegiatan ini bertujuan sebagai wadah yang menjadi sarana penyalur bakat dan minat generasi muda khususnya mahasiswa dan pelajar. Selain itu, juga berperan untuk mengembangkan potensi diri dan berprestasi dibidang non akademik seperti beladiri, khususnya beladiri karate.

Berbeda dengan kejuaraan dua tahun sebelumnya yang mengangkat kejuaraan pencak silat dan taekwondo.  Kejuaraan karate yang bekerjasama dengan FORKI Sumbar ini dipilih panitia dengan mempertimbangkan potensi jumlah atlet yang cukup banyak sehingga dapat full class dalam pertandingan.

Kejuaraan yang berlangsung selama tiga hari ini berjalan aman tanpa kendala yang berarti. Hanya saja, terdapat beberapa atlet yang melakukan registrasi ulang mendata kelasnya untuk mengikuti pertandingan.

Ketua Panitia Dwi Afrido Fazri mengatakan, “Jalannya acara aman saja, tidak banyak kendala. Kendala hanya dalam pertandingan, seperti nama atlet yang tidak terdaftar atau tidak masuk dalam kelas pertandingan atau ranji. Jadi mereka mengulang mendaftar dan mendata kembali kelasnya”, ucap Afrido.

Kelas pertandingan dibagi menjadi dua, yaitu kelas mahasiswa dan kelas pelajar (open tournament) mulai dari usia dini, kadet, pra pemula, pemula, dan senior.

Adapun peserta yang mengikuti pertandingan sebanyak 604 atlet beladiri karate. Jumlah ini melebihi target capaian panitia, yaitu sebanyak 600 atlet. Keseluruhan atlet tersebut terbagi dalam kategori Kata dan Kumite. “Kami menargetkan maksimal 600 peserta, alhamdulillah melebihi target yaitu sebanyak 604 atlet”, kata Afrido.

Dari keseluruhan peserta, terdapat 71 atlet yang merupakan mahasiswa, selebihnya merupakan pelajar. “Atlet dari mahasiswa 71 orang, selebihnya open tournament yang berasal dari Padang, Solok, Payakumbuh, Tanah Datar, Agam, dan Pesisir Selatan”, tambah Afrido.

Unand yang merupakan tuan rumah kejuaraan, melalui UKM Pandekar menurunkan sebanyak 19 orang atlet. Dari 19 orang atlet tersebut, masing-masing 7 orang dari anggota penuh dan 12 orang lebihnya adalah anggota pasif yang telah diseleksi.

Afrido berharap kejuaraan tahun ini dapat dijadikan pengalaman untuk kejuaraan selanjutnya. Afrido memandang mahasiswa memang sebaiknya fokus mengangkat kejuaraan antar mahasiswa yang notabene mengatasnamakan perguruan tinggi.

Reporter: Rona Fitriati Hasanah

Gebril Daulai: Tiga Syarat Menjadi Pemilih Cerdas Dalam Pemilu 2019

Penyerahan Plakat oleh Randy Handika selaku Ketua Pelaksana Diskusi Publik kepada Gabril Daulai.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat Gebril Daulai dalam acara Diskusi Publik Kombad Justitia yang bertema “Pelaksanaan dan Perlindungan Hak Pilih Bagi Warga Negara Indonesia Dalam Pemilu Serentak 2019” menyampaikan syarat-syarat menjadi pemilih yang cerdas dalam Pemilihan Umum (pemilu) 2019 mendatang.

Diskusi publik yang diadakan pada Kamis, 28 Maret 2019 ini dihadiri oleh KPU, civitas akademika dan mahasiswa ini berlangsung hikmat dengan berbagai materi dan tip yang disampaikan dalam mempersiapkan diri menghadapi pemilu.

Adapun dalam diskusi tersebut, Gebril Daulai menyampaikan bahwa syarat menjadi pemilih yang cerdas itu ada tiga. Pertama, terdaftar sebagai pemilih. Calon pemilih bisa memastikan dirinya sudah terdaftar atau belum sebagai pemilih. “Pastikan terlebih dahulu diri anda sendiri sudah terdaftar atau belum sebagai pemilih, baru bicara aspek yang lain”, kata Gebril.

Kedua, mengenali peserta pemilu dan calon yang akan dipilih. Pemilih diharapkan mengetahui peserta pemilu pilihannya. Gebril mengatakan bahwa jangan sampai ketika sudah masuk ke bilik suara, pemilih bingung peserta mana yang akan dipilih. Di mana jika pemilih sudah berada di bilik suara tidak bisa lagi bertanya kepada siapapun. Oleh karena itu, pemilih sudah harus menentukan calon secara mandiri.

Untuk mengenali perserta pemilu yang akan dipilih, Gabril berpendapat bahwa saat ini mudah mencari mereka karena jejak digitalnya mudah didapat. Selain itu, KPU juga menyediakan informasi tentang calon-calon, tapi yang ada sampai saat ini adalah calon anggota DPR. Di laman tersebut, pemilih bisa mendapatkan informasi tentang calon. Akan tetapi informasi yang terdapat di laman tersebut adalah informasi yang sangat dasar. Gebril menyarankan kepada pemilih untuk mencari lagi informasi yang luas dan mendalam terkait peserta pemilu dari berbagai media yang tersedia.

Saat ini, beberapa Organisasi Non Pemerintah atau biasa dikenal dengan NGO (Non Government Organization) juga menyediakan data-data peserta pemilu untuk memudahkan publik mengenali peserta pemilu dan calon-calonya. Adapun NGO yang dimaksud seperti Perludem dan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyediakan informasi calon anggota DPR dan DPRD untuk memudahkan akses publik.

Sedangkan syarat ketiga yaitu mengetahui tata cara mencoblos yang sah. Gabril menggambarkan persoalan yang terjadi di Sumatera Barat. Tingkat suara yang tidak sah di Sumatera Barat pada pemilu 2014 cukup tinggi. Terdapat sebanyak 6,2 persen suara tidak sah dalam pemilu DPR dan DPRD. Sedangkan untuk pemilu presiden dan wakil presiden hanya 0,74 persen.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa sebanyak 6,2 persen penduduk Sumatera Barat yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), tapi suaranya menjadi tidak bermakna karena salah dalam memberikan tanda coblosan. Gerbil menyarankan agar pemilih lebih cermat jika sudah di bilik suara. “Membuka surat suara secara sempurna, jangan sampai coblos-tembus. Tembus di bagian kertas peserta pemilu yang lain karena surat suara tidak dibuka dengan baik”, ungkap Gabril

Agar pemilih mengetahui tata cara memilih yang sah, harus mengetahui terlebih dahulu aspek-aspek teknis dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Gerbil berhipotesa bahwa surat suara yang tidak sah mungkin saja terdapat unsur sengaja dari pemilih, akan tetapi memerlukan penelitian yang lebih mendalam terkait hal itu.

“Surat suara yang tidak sah kadang kala juga bukan berarti pemilih tidak tahu tata cara mencoblos sehingga perlu penelitan yang mendalam. Bisa jadi sengaja”, pungkas Gebril.
Reporter: Rona Fitriati Hasanah
Editor: Nurhikmahdatul Ulfa

Jamal Wiwoho: Universitas Andalas Belum Dewasa, Makanya Belum Diberi BH

Jamal Wiwoho selaku Irjen Kemenristekdikti dalam kuliah umum Universitas Andalas menuju Peguruan Tinggi Badan Hukum(PTN-BH)

GEMAJUSTISIA.COM, PADANG – “Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) merupakan perguruan tinggi yang sudah dewasa, karena sudah dewasa maka pemerintah memberi status Badan Hukum (BH). Universitas Andalas sendiri masih belum dewasa karena masih berstatus Badan Layanan Umum(BLU) makanya belum diberi status Badan Hukum (BH).”

Pernyataan tersebut disampaikam oleh Jamal Wiwoho selaku Irjen Kemenristekdikti dalam kuliah umum Universitas Andalas Menuju Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum(PTN-BH) di Convention Hall Unand, Kamis (14/3/2019).

Jamal Wiwoho selaku narasumber dalam acara tersebut menjelaskan, bahwa dari 122 Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu 79 Perguruan Tinggi Saker (Satuan Kerja), ada 31 Perguruan tinggi BLU (Badan Layanan Umum) termasuk di dalamnya Universitas Andalas. Selain itu, terdapat 11 perguruan tinggi negeri berbadan hukum.

Pengklasteran ini menurut Jamal dapat memberikan sebuah justifikasi bahwa naiknya status dari Saker ke BLU, kemudian dari BLU ke PTN-BH berarti adanya peningkatan kinerja yang lebih baik.

Menurut Jamal PTN-BH dapat memberikan sisi positif terhadap perguruan tinggi, diantaranya perguruan tinggi memiliki kewenangan untuk membuka atau menutup program studi sendiri, membentuk badan usaha sendiri, menyusun organ dibawah rektor dengan sendiri, sampai dengan kewenangan untuk mengatur keuangan sendiri.

Selain sisi positif, juga terdapat sisi negatif dengan berlakunya PTN-BH, yaitu tenaga kependidikan tidak mendapatkan tunjangan kinerja dari negara, terjebak struktur gemuk atau euforia pembentukan program studi dan pembiayaan sumber daya manusia dilakukan secara mandiri.

Menanggapi pemaparan dari Jamal Wiwoho, diakhir acara seorang mahasiswa mengajukan pertanyaan berkaitan dengan apakah ada jaminan jika sudah bersatus sebagai PTN-BH maka Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa tidak akan naik.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Jamal berkata, “PTN-BH itu tidak dalam konteks adanya relevansi dengan pendapatan dari mahasiswa, jadi jika ada kekawatiran bahwa PTN-BH itu kemudian komersialisasi, itu tidak benar.”

Reporter: Anggi Herman dan Rona Fitriati Hasanah

Editor: Nurhikmahdatul Ulfa

POSITA: Mahasiswa dalam Perkembangan Teknologi Finansial dan Transaksi Elektronik

sesi foto bersama dalam rangkaian acara Posita 2019 oleh Himpunan Mahasiswa Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas, Senin(4/3)

GEMAJUSTISIA.COM, PADANG – Seminar Nasional Finansial Teknologi dan Transaksi Elektronik dalam rangka Pekan Solidaritas Mahasiswa Pardata (POSITA) resmi dibuka oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Perdata Afif Setia Budi pada pukul 10.02 WIB,  Senin (4/3). Seminar ini direncanakan dibuka oleh Dekan Fakuktas Hukum Unand, akan tetapi berhalangan hadir karena ada rapat.

Ketua Pelaksana Hafiz Aulia dalam sambutannya mengatakan bahwa seminar ini merupakan rangkaian dari acara posita dan merupakan agenda terbesar tahunan. Adapun  rangkaian POSITA yaitu seminar nasional, donor darah, dan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

“Materi ini sangat bermanfaat khususnya bagi mahasiswa tahun akhir yang sedang menulis tugas akhir serta bagi mahasiswa yang sedang kuliah dapat menunjang pemahaman dan wawasan terkait hukum perdata,” kata Hafiz.

Sementara itu, seminar yang dimoderatori oleh Azim ini berjalan santai. Azim menjelaskan,
“Finansial teknologi adalah teknologi hasil inovasi keuangan yang berbasis teknologi, teknologi ini bisa mempermudah setiap orang untuk melaksanakan transaksi apapun.”

Narasumber Bank Indonesia Ike Sri Utami selaku Analis Sistem Pembayaran Pengelolaan Uang Rupiah, Keuangan Inklusif dan Perlindungan Konsumen  mengemukakan, bahwa finansial teknologi berkembang karena infleksibilitas sistem keuangan formal pasca krisis ekonomi global yang cenderung memperketat regulasi serta pesatnya inovasi teknologi.

Ike juga menambahkan bahwa saat ini banyak masyarakat yang telah menggunakan maupun menyediakan finansial teknologi dan transaksi elektronik tersebut. Di kalangan mahasiswa, tanpa disadari teknologi ini sangat mempermudah akses dalam hal apapun. Contohnya penggunaan aplikasi ovo, go-jek,  grab oleh mahasiswa baik sebagai yang bekerja untuk digunakan jasanya maupun pelanggan biasa.

Sementara itu, narasumber Otoritas Jasa Keuangan Sumatra Barat Syukri Daneli Pengawas Sub Bagian Industri Keuangan Non Bank (IKNB) menjelaskan, untuk mendukung perkembangan finansial teknologi dan akses e-commerce oleh pelaku industri dan customer perlu adanya pengawasan yang optimal dari pemerintah, terutama menyangkut masalah regulasi yang lebih ditekankan pada hak dan kewajiban masing-masing pihak terlibat dalam kegiatan tersebut.

Seminar nasional ini berlangsung akademis dan ditutup dengan sesi tanya jawab antara narasumber dan peserta.

Reporter: Rona Fitriati Hasanah
Editor: Aulia Maharani


Donor Darah Sebagai Bentuk Pengabdian Masyarakat

Salah seorang mahasiswa sedang mendonorkan darah pada acara peringatan hari jadi Mapala Green Justice ke 36 tahun

GEMAJUSTISIA.COM, PADANG – Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala) Green Justice Fakultas Hukum Universitas Andalas mengadakan acara donor darah, dalam rangka merayakan hari jadi ke 36 tahun sekaligus rangkaian orientasi anggota muda Mapala Green Justice. Acara ini rutin diadakan tiap tahun sebagai bentuk pengabdian terhadap masyarakat.


Acara yang dilaksanakan di parkiran Gedung E Universitas Andalas ini, mengundang antusias mahasiswa untuk melakukan donor darah. “Dari yang kami lihat, lepas zuhur kemarin banyak yang mau donor. Namun karena kendala SOP dari PMI nggak boleh lagi pakai tenda dan harus menggunakan mobil, sehingga banyak antrian. Akhirnya banyak yang tidak jadi donor,” terang Teguh Almajid, selaku Ketua Mapala Green Justice.


Selain kendala di lapangan, Teguh juga menyebutkan bahwa terkendala pada dana awal untuk melancarkan acara. Terlebih permintaan dana yang diajukan ke fakultas hanya akan keluar setelah kegiatan selesai.


Terlepas dari kendala-kendala tersebut, acara kali ini jauh lebih menarik antusias mahasiswa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena tahun lalu acara rutin ini hanya dilakukan di lingkungan fakultas hukum saja. Selain donor darah, juga ada bazar alat-alat outdor dan live music yang menarik antusias mahasiwa.


Salah seorang mahasiswa, Putri, menjelaskan “Acara seperti ini sangat bagus diadakan oleh mahasiswa dalam hal mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.”


Ketua Mapala Green Justice, Teguh Almajid, mengharapkan bahwa kegiatan rutin donor darah ini dapat dilanjutkan oleh anggota muda Mapala Green Justice kedepannya.

Reporter : Firda Azkia dan Fadira Mutia Moreta

Editor : Nurhikmahdatul Ulfa

Setelah Resmi Dilantik, Hari Ini PPU Adakan Dengar Pendapat dan Sosialisasi

Panitia Pemilihan Umum (PPU) Fakultas Hukum Universitas Andalas resmi dilantik pada 16 Februari 2019 lalu. Hari ini, Jumat 1 Maret 2019 akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat di Ruang Praktik Peradilan 5 FHUA.

Rapat Dengar Pendapat ini mengundang seluruh lembaga dan organisasi di fakultas hukum, seperti DLM, BEM, UKMF, lembaga otonom, pers mahasiswa, himpunan mahasiswa dan warga negara fakultas hukum pada umumnya.

Adapun tujuan dengar pendapat dan sosialisasi ini adalah untuk mendengarkan pendapat warga fakultas hukum baik berupa kritik atau saran agar PPU tahun ini menjadi lebih baik dalam mengadakan pemilihan umum dari tahun-tahun sebelumnya, serta menyosialisakan pemilihan umum yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Sebelum mengadakan acara ini, PPU beranggotakan tiga belas orang ini telah lebih dahulu membuka pendaftran Kelompok Aspirasi Mahasiswa (KAM) pada 25-27 Februari 2019.

Sampai saat ini, terdapat dua KAM yang telah mendaftar yaitu KAM Somasi dan KAM PK. Diperkirakan ada 3 KAM di fakultas hukum, yaitu KAM Somasi, KAM PK dan KAM Justicia yang baru saja dibentuk.

Ketua PPU Ivan Aziz Muhammad menjelaskan terdapat kendala yang ia hadapi bersama rekan-rekannya dalam bekerja, yaitu masalah biaya pelaksanaan yang kurang dari biaya yang dianggarkan. Adapun biaya yang dibutuhkan sekitar Rp3.000.000,00 (3 juta rupiah).

“Saat ini, PPU hanya mengandalkan sumbangan dari anggota sedangkan dana dari fakultas bisa keluar sesudah LPJ (laporan pertanggungjawaban) selesai, dan ini menyulitkan kami juga. Kami mengharapkan kepada fakultas dana itu keluar lebih awal, setidaknya setengah. Kami juga mengupayakan bantuan dana dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatra Barat,” jelas Ivan.

Ivan juga mengatakan bahwa ada kendala lainnya, yaitu jumlah panitia yang terbatas, jadwal kuliah anggota yang berbeda-beda sehingga sulit untuk melakukan diskusi, serta tidak adanya kantor tempat bekerja. “Saat ini kami berkantor di kantor DLM,” tambah Ivan.

Reporter: Nanang Kosasih

Editor: Rona Fitriati Hasanah

KPU Goes to Campus, Mahasiswa Unand Keluhkan Tidak Terdaftar Sebagai Pemilih

GEMAJUSTISIA.COM – PADANG KPU Goes to Campus diadakan untuk memberikan pelayanan dan memfasilitasi calon pemilih yang tidak bisa memilih di tempat pemungutan suara (TPS) asal. Disini, calon pemilih harus mengurus Surat Keterangan Pindah Memilih atau disebut juga formulir model A-5 dalam pemilihan umum (pemilu) legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada 17 April 2019 mendatang.

Mengingat beberapa waktu terakhir banyak mahasiswa yang mendatangi Kantor KPU Padang, seperti BEM Fakultas Hukum Unand, BEM Fakultas Kedokteran Unand, Kopaja Unand, hingga pembina asrama yang mengajak KPU untuk buka posko pelayanan di kampus menimbang mahasiswa asrama banyak  yang membutuhkan layanan dan fasilitas pindah memilih.

Awalnya, pelayanan ini direncanakan hanya sehari dan bekerjasama dengan Negara Mahasiswa FISIP. Melihat antusias mahasiswa yang cukup tinggi, maka diadakanlah selama tiga hari mulai tanggal 18-20 Februari 2019.

Posko dibuka pada pukul 10.00 WIB-18.00 WIB pada hari pertama, begitu pula untuk hari berikutnya. Posko KPU ini ramai dikunjungi mahasiswa dari pagi hingga sore. Setidaknya, sekitar 500 mahasiswa melakukan proses administrasi pindah memilih di parkiran Gedung E Universitas Andalas dalam tiga hari ini. Akan tetapi, juga banyak mahasiswa yang tidak terdaftar (tidak ada rekapitulasi pasti dari penyelenggara) dalam mengurus proses administrasi pindah memilih. Hal itu disebabkan karena KTP elektronik mahasiswa yang bersangkutan tidak terdaftar pada daftar calon pemilih di KPU walaupun syarat usia sudah terpenuhi.

Para mahasiswa yang tidak terdaftar itu sangat menyayangkan dan mengeluh karena terancam tidak bisa memilih, terutama yang kampungnya jauh. Salah satunya Ningsih (21 tahun), mengeluhkan penyebab kenapa sampai KTP elektroniknya tidak terdaftar di KPU.
“Saya sejak SMA mempunyai KTP elektronik, tapi kok nggak terdaftar di KPU, ya? Heran. Padahal saya sangat beruntung ada kesempatan untuk mengurus pindah memilih ini. Kalau begini kejadiannya, ya sama saja, saya harus ke kampung dulu untuk urus. Kampung saya kan jauh dan nggak sempat pulang”, ujar Ningsih.

Sementara itu, Rola Ariska selaku Staf Program dan Data KPU Padang yang berada dilokasi menyebutkan, bahwa mahasiswa yang tidak terdaftar tersebut bisa jadi belum mengurus atau belum terdaftar di KPU wilayah asalnya (sesuai alamat di KTP). Sehingga belum bisa mengurus pindah domisili pemilih dan harus mengurus terlebih dahulu ke daerah asalnya.

“Untuk yang tidak terdaftar, kami (KPU, red) tidak mendatanya. Surat Keterangan Pindah Memilih inilah yang disebut formulir A-5. Untuk pengurusan formulir A-5 itu syaratnya harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT, red). Kalau orang yang nggak terdaftar itu, berarti dia nggak bisa masuk dalam daftar pemilih khusus (DPK, red)“, ungkap Rola.

Rola juga menjelaskan, bahwa pemilih khusus tidak bisa pindah memilih karena harus memilih sesuai alamat tertera di KTP. Selain itu, ada jam khusus untuk orang yang tidak terdaftar. Ketika hari H pemilu mereka mempunyai jam khusus tersendiri, mulai dari jam 12.00 WIB sampai jam 13.00 WIB. Syaratnya cukup dengan membawa KTP ke TPS.

“Sebagai contoh, seorang Mahasiswa Unand yang beralamat di Payakumbuh, dia datang ke posko untuk mengurus pindah memilih, tahu-tahu pas di cek tidak terdaftar, berarti kalau dia tidak terdaftar dia tidak bisa pindah memilih ke Padang, dia harus memilih di Payakumbuh. Harus sesuai dengan KTP-nya. Lapor saja ke kelurahan atau panitia pemungutan suara (PPS, red), orang itu yang mendata, hari H dia cuma bawa KTP saja memilih”, terang Rola.

Mahasiswa calon pemilih tidak terdaftar dan ingin pindah domisili tidak bisa, karena harus membuat KTP yang beralamat Padang terlebih dahulu. Kalau membuat KTP Padang, berarti pihak yang bersangkutan masuk dalam DPK Padang.

Terkait mahasiswa yang mempunyai KTP elektronik tetapi belum terdaftar, terdapat beberapa penyebab. Pertama, pihak yang bersangkutan pernah pindah domisili, tetapi tidak cepat melapor ke Kantor Pencatatan Sipil mengurus surat pindah domisili sehingga tetap terdaftar di tempat yang lama

Untuk penyebab pertama ini, Rola mencontohkan dari beberapa kejadian yang sering ditemukan. Misalnya, ada orang beralamat KTP di Pekanbaru pindah ke Padang, setelah 2 tahun di Padang dia baru mengurus KTP dan mendatangi KPU. Sehingga ketika panitia melakukan cek data lapangan, yang bersangkutan sudah tidak di Pekanbaru lagi, dan di Padang pun tidak tidak pernah mengurus surat keterangan pindah domisili ke Kantor Pencatatan Sipil. Akibatnya, yang bersangkutan tidak terdata sehingga tidak terdaftar di Pekanbaru maupun Padang.

Kedua, orang tersebut pernah pindah rumah, namun beda kecamatan. Serta yang ketiga, bisa jadi saat panitia mendata ke lapangan mereka tidak berada di alamat.

Adapun untuk calon pemilih yang sudah mendaftar dan mengantongi formulir A-5, tidak bisa lagi memiih ditempat asalnya. Hal tersebut dikarenakan datanya sudah terhapus, hal ini untuk mengantisipasi suara ganda.

“Kita kan nggak tahu kalau nanti ada mahasiwa yang jadi timses (tim sukses, red) dan sudah mengantongi formulir A-5. Pagi-pagi dia memilih di kampung, siang pindah tempat pemilihan lagi. Bisa jadi, kan. Makanya sistemnya online dan sinkron dengan data KPU pusat”, ujar Rola.

Reporter: Rona Fitriati Hasanah

Editor: Aulia Maharani

Turnamen Futsal Dekan Cup 2019 Resmi Bergulir

GEMAJUSTISIA.COM – PADANG Dekan Cup Fakultas Hukum Universitas Andalas (FHUA) 2019 resmi dibuka oleh Dekan Fakultas Hukum Busyra Azheri, pada Rabu (20/2/2019). Acara pembukaan ini turut dihadiri Wakil Dekan III, Lerry Patra dan Wakil Presiden FHUA, Ahmad Rudi Hasibuan.

Bertempat di Lapangan Futsal Unand, acara yang merupakan program kerja Kementerian Seni dan Olahraga BEM NM FHUA ini diagendakan akan berlangsung selama 4 hari, dimulai hari ini, 20-23 Februari 2019.

Setelah pembukaan, langsung dilaksanakan pertandingan perdana antara tim futsal FHUA melawan tim futsal FMIPA. Sejauh iniada 20 tim yang sudah terdaftar dalam Dekan Cup FHUA 2019. Adapun ke-20 tim itu adalah FMIPA A, Hukum B, Akuntansi UA, Kapelen, Fateta UA, FIP UNP, Ikom UA, Mugi, Faterna UA, Gracias, HMTP, FIB UA, DPS, Queen Bee, FMIPA B, Teknik UA, Hukum A, PMTN, LPI FHUA, dan tim Hamba Allah.

Hutri Azuria Sari selaku Sekretaris Pelaksana acara ini, mengharapkan agar kegiatan ini dapat terus berlanjut kedepannya. “Semoga generasi selanjutnya bisa meneruskan kegiatan Dekan Cup FHUA,” harap Hutri.

Reporter: Nurul Anisa, Utari Andini, Alvio Senna Fahri.

Editor: Aulia Maharani.

Menlu Retno: “Mendukung Palestina adalah Mendukung Keadilan”

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi memberikan kuliah umum di gedung Convention Hall Universitas Andalas Padang

GEMAJUSTISIA.COM, PADANG – Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi mengatakan Indonesia akan terus mendukung perjuangan Palestina, hal tersebut merupakan amanah konstitusi karena mendukung Palestina adalah mendukung keadilan.

Hal itu disampaikannya saat memulai kuliah umum, dalam rangkaian acara Diplomacy Festival atau DiploFest di Kampus Universitas Andalas, Limau Manis, Sabtu (02/02/2019).

Dalam kuliah umumnya, Retno Marsudi menyatakan bahwasanya diplomasi Indonesia dikenal kokoh dengan dua hal yaitu perdamaian dan kemanusiaan yang aktif, bersahabat, bermatabat, dan ikut membangun perdamaian serta kesejahteraan dunia.

Isu Palestina merupakan isu yang menjadi prioritas diplomasi Indonesia, selain Isu Afghanistan dan muslim di Myanmar.

Berbicara mengenai isu Palestina, Retno Marsudi menyatakan tidak ada opsi lain dalam penyelesaian konflik Israel dan Palestina selain opsi two state solution. “Two state solution is the only one option,” ujarnya.

Opsi tersebut disampaikan Menlu Retno pada saat debat terbuka Dewan Keamanan (DK) PBB di New York pada 22 Januari lalu. Menurutnya, tidak ada opsi lain selain two state solution, sehingga Indonesia harus tetap kokoh di dalam konsep two state solution untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Setelah menyampaikan statement tersebut pada debat terbuka DK PBB, Retno menceritakan bahwasanya Kementrian Luar Negeri Palestina pada tanggal 23 Januari mengeluarkan satu rillis secara khusus yang intinya berisikan ungkapan “Thankyou Indonesia”.

Selain itu perempuan yang sudah 32 tahun menjadi diplomat ini juga menyatakan, masalah palestina selain masalah keadilan adalah masalah terhadap hukum internasional dan resolusi-resolusi PBB.
“Sudah cukup banyak resolusi PBB yang dilanggar, kemerdekaan Palestina tentunya akan memiliki banyak jalan terjal di depannya, tetapi satu yang pasti, kita tidak akan menyerah untuk selalu mendukung Palestina.”

Diakhir pembahasannya mengenai isu Palestina, perempuan pertama yang menjadi Menteri Luar Negeri ini menyampaikan sebuah pantun.
“Bunga melati harum daunnya,
Dirangkai dalam vas kristal putih warnanya,
Indonesia akan terus bersama Palestina,
Sampai kepada titik dia merdeka.”

Reporter : Anggi Herman

Editor : Nurhikmahdatul Ulfa