Jamal Wiwoho: Universitas Andalas Belum Dewasa, Makanya Belum Diberi BH

Jamal Wiwoho selaku Irjen Kemenristekdikti dalam kuliah umum Universitas Andalas menuju Peguruan Tinggi Badan Hukum(PTN-BH)

GEMAJUSTISIA.COM, PADANG – “Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) merupakan perguruan tinggi yang sudah dewasa, karena sudah dewasa maka pemerintah memberi status Badan Hukum (BH). Universitas Andalas sendiri masih belum dewasa karena masih berstatus Badan Layanan Umum(BLU) makanya belum diberi status Badan Hukum (BH).”

Pernyataan tersebut disampaikam oleh Jamal Wiwoho selaku Irjen Kemenristekdikti dalam kuliah umum Universitas Andalas Menuju Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum(PTN-BH) di Convention Hall Unand, Kamis (14/3/2019).

Jamal Wiwoho selaku narasumber dalam acara tersebut menjelaskan, bahwa dari 122 Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu 79 Perguruan Tinggi Saker (Satuan Kerja), ada 31 Perguruan tinggi BLU (Badan Layanan Umum) termasuk di dalamnya Universitas Andalas. Selain itu, terdapat 11 perguruan tinggi negeri berbadan hukum.

Pengklasteran ini menurut Jamal dapat memberikan sebuah justifikasi bahwa naiknya status dari Saker ke BLU, kemudian dari BLU ke PTN-BH berarti adanya peningkatan kinerja yang lebih baik.

Menurut Jamal PTN-BH dapat memberikan sisi positif terhadap perguruan tinggi, diantaranya perguruan tinggi memiliki kewenangan untuk membuka atau menutup program studi sendiri, membentuk badan usaha sendiri, menyusun organ dibawah rektor dengan sendiri, sampai dengan kewenangan untuk mengatur keuangan sendiri.

Selain sisi positif, juga terdapat sisi negatif dengan berlakunya PTN-BH, yaitu tenaga kependidikan tidak mendapatkan tunjangan kinerja dari negara, terjebak struktur gemuk atau euforia pembentukan program studi dan pembiayaan sumber daya manusia dilakukan secara mandiri.

Menanggapi pemaparan dari Jamal Wiwoho, diakhir acara seorang mahasiswa mengajukan pertanyaan berkaitan dengan apakah ada jaminan jika sudah bersatus sebagai PTN-BH maka Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa tidak akan naik.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Jamal berkata, “PTN-BH itu tidak dalam konteks adanya relevansi dengan pendapatan dari mahasiswa, jadi jika ada kekawatiran bahwa PTN-BH itu kemudian komersialisasi, itu tidak benar.”

Reporter: Anggi Herman dan Rona Fitriati Hasanah

Editor: Nurhikmahdatul Ulfa

POSITA: Mahasiswa dalam Perkembangan Teknologi Finansial dan Transaksi Elektronik

sesi foto bersama dalam rangkaian acara Posita 2019 oleh Himpunan Mahasiswa Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas, Senin(4/3)

GEMAJUSTISIA.COM, PADANG – Seminar Nasional Finansial Teknologi dan Transaksi Elektronik dalam rangka Pekan Solidaritas Mahasiswa Pardata (POSITA) resmi dibuka oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Perdata Afif Setia Budi pada pukul 10.02 WIB,  Senin (4/3). Seminar ini direncanakan dibuka oleh Dekan Fakuktas Hukum Unand, akan tetapi berhalangan hadir karena ada rapat.

Ketua Pelaksana Hafiz Aulia dalam sambutannya mengatakan bahwa seminar ini merupakan rangkaian dari acara posita dan merupakan agenda terbesar tahunan. Adapun  rangkaian POSITA yaitu seminar nasional, donor darah, dan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

“Materi ini sangat bermanfaat khususnya bagi mahasiswa tahun akhir yang sedang menulis tugas akhir serta bagi mahasiswa yang sedang kuliah dapat menunjang pemahaman dan wawasan terkait hukum perdata,” kata Hafiz.

Sementara itu, seminar yang dimoderatori oleh Azim ini berjalan santai. Azim menjelaskan,
“Finansial teknologi adalah teknologi hasil inovasi keuangan yang berbasis teknologi, teknologi ini bisa mempermudah setiap orang untuk melaksanakan transaksi apapun.”

Narasumber Bank Indonesia Ike Sri Utami selaku Analis Sistem Pembayaran Pengelolaan Uang Rupiah, Keuangan Inklusif dan Perlindungan Konsumen  mengemukakan, bahwa finansial teknologi berkembang karena infleksibilitas sistem keuangan formal pasca krisis ekonomi global yang cenderung memperketat regulasi serta pesatnya inovasi teknologi.

Ike juga menambahkan bahwa saat ini banyak masyarakat yang telah menggunakan maupun menyediakan finansial teknologi dan transaksi elektronik tersebut. Di kalangan mahasiswa, tanpa disadari teknologi ini sangat mempermudah akses dalam hal apapun. Contohnya penggunaan aplikasi ovo, go-jek,  grab oleh mahasiswa baik sebagai yang bekerja untuk digunakan jasanya maupun pelanggan biasa.

Sementara itu, narasumber Otoritas Jasa Keuangan Sumatra Barat Syukri Daneli Pengawas Sub Bagian Industri Keuangan Non Bank (IKNB) menjelaskan, untuk mendukung perkembangan finansial teknologi dan akses e-commerce oleh pelaku industri dan customer perlu adanya pengawasan yang optimal dari pemerintah, terutama menyangkut masalah regulasi yang lebih ditekankan pada hak dan kewajiban masing-masing pihak terlibat dalam kegiatan tersebut.

Seminar nasional ini berlangsung akademis dan ditutup dengan sesi tanya jawab antara narasumber dan peserta.

Reporter: Rona Fitriati Hasanah
Editor: Aulia Maharani


Donor Darah Sebagai Bentuk Pengabdian Masyarakat

Salah seorang mahasiswa sedang mendonorkan darah pada acara peringatan hari jadi Mapala Green Justice ke 36 tahun

GEMAJUSTISIA.COM, PADANG – Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala) Green Justice Fakultas Hukum Universitas Andalas mengadakan acara donor darah, dalam rangka merayakan hari jadi ke 36 tahun sekaligus rangkaian orientasi anggota muda Mapala Green Justice. Acara ini rutin diadakan tiap tahun sebagai bentuk pengabdian terhadap masyarakat.


Acara yang dilaksanakan di parkiran Gedung E Universitas Andalas ini, mengundang antusias mahasiswa untuk melakukan donor darah. “Dari yang kami lihat, lepas zuhur kemarin banyak yang mau donor. Namun karena kendala SOP dari PMI nggak boleh lagi pakai tenda dan harus menggunakan mobil, sehingga banyak antrian. Akhirnya banyak yang tidak jadi donor,” terang Teguh Almajid, selaku Ketua Mapala Green Justice.


Selain kendala di lapangan, Teguh juga menyebutkan bahwa terkendala pada dana awal untuk melancarkan acara. Terlebih permintaan dana yang diajukan ke fakultas hanya akan keluar setelah kegiatan selesai.


Terlepas dari kendala-kendala tersebut, acara kali ini jauh lebih menarik antusias mahasiswa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena tahun lalu acara rutin ini hanya dilakukan di lingkungan fakultas hukum saja. Selain donor darah, juga ada bazar alat-alat outdor dan live music yang menarik antusias mahasiwa.


Salah seorang mahasiswa, Putri, menjelaskan “Acara seperti ini sangat bagus diadakan oleh mahasiswa dalam hal mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.”


Ketua Mapala Green Justice, Teguh Almajid, mengharapkan bahwa kegiatan rutin donor darah ini dapat dilanjutkan oleh anggota muda Mapala Green Justice kedepannya.

Reporter : Firda Azkia dan Fadira Mutia Moreta

Editor : Nurhikmahdatul Ulfa

Setelah Resmi Dilantik, Hari Ini PPU Adakan Dengar Pendapat dan Sosialisasi

Panitia Pemilihan Umum (PPU) Fakultas Hukum Universitas Andalas resmi dilantik pada 16 Februari 2019 lalu. Hari ini, Jumat 1 Maret 2019 akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat di Ruang Praktik Peradilan 5 FHUA.

Rapat Dengar Pendapat ini mengundang seluruh lembaga dan organisasi di fakultas hukum, seperti DLM, BEM, UKMF, lembaga otonom, pers mahasiswa, himpunan mahasiswa dan warga negara fakultas hukum pada umumnya.

Adapun tujuan dengar pendapat dan sosialisasi ini adalah untuk mendengarkan pendapat warga fakultas hukum baik berupa kritik atau saran agar PPU tahun ini menjadi lebih baik dalam mengadakan pemilihan umum dari tahun-tahun sebelumnya, serta menyosialisakan pemilihan umum yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Sebelum mengadakan acara ini, PPU beranggotakan tiga belas orang ini telah lebih dahulu membuka pendaftran Kelompok Aspirasi Mahasiswa (KAM) pada 25-27 Februari 2019.

Sampai saat ini, terdapat dua KAM yang telah mendaftar yaitu KAM Somasi dan KAM PK. Diperkirakan ada 3 KAM di fakultas hukum, yaitu KAM Somasi, KAM PK dan KAM Justicia yang baru saja dibentuk.

Ketua PPU Ivan Aziz Muhammad menjelaskan terdapat kendala yang ia hadapi bersama rekan-rekannya dalam bekerja, yaitu masalah biaya pelaksanaan yang kurang dari biaya yang dianggarkan. Adapun biaya yang dibutuhkan sekitar Rp3.000.000,00 (3 juta rupiah).

“Saat ini, PPU hanya mengandalkan sumbangan dari anggota sedangkan dana dari fakultas bisa keluar sesudah LPJ (laporan pertanggungjawaban) selesai, dan ini menyulitkan kami juga. Kami mengharapkan kepada fakultas dana itu keluar lebih awal, setidaknya setengah. Kami juga mengupayakan bantuan dana dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatra Barat,” jelas Ivan.

Ivan juga mengatakan bahwa ada kendala lainnya, yaitu jumlah panitia yang terbatas, jadwal kuliah anggota yang berbeda-beda sehingga sulit untuk melakukan diskusi, serta tidak adanya kantor tempat bekerja. “Saat ini kami berkantor di kantor DLM,” tambah Ivan.

Reporter: Nanang Kosasih

Editor: Rona Fitriati Hasanah

KPU Goes to Campus, Mahasiswa Unand Keluhkan Tidak Terdaftar Sebagai Pemilih

GEMAJUSTISIA.COM – PADANG KPU Goes to Campus diadakan untuk memberikan pelayanan dan memfasilitasi calon pemilih yang tidak bisa memilih di tempat pemungutan suara (TPS) asal. Disini, calon pemilih harus mengurus Surat Keterangan Pindah Memilih atau disebut juga formulir model A-5 dalam pemilihan umum (pemilu) legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada 17 April 2019 mendatang.

Mengingat beberapa waktu terakhir banyak mahasiswa yang mendatangi Kantor KPU Padang, seperti BEM Fakultas Hukum Unand, BEM Fakultas Kedokteran Unand, Kopaja Unand, hingga pembina asrama yang mengajak KPU untuk buka posko pelayanan di kampus menimbang mahasiswa asrama banyak  yang membutuhkan layanan dan fasilitas pindah memilih.

Awalnya, pelayanan ini direncanakan hanya sehari dan bekerjasama dengan Negara Mahasiswa FISIP. Melihat antusias mahasiswa yang cukup tinggi, maka diadakanlah selama tiga hari mulai tanggal 18-20 Februari 2019.

Posko dibuka pada pukul 10.00 WIB-18.00 WIB pada hari pertama, begitu pula untuk hari berikutnya. Posko KPU ini ramai dikunjungi mahasiswa dari pagi hingga sore. Setidaknya, sekitar 500 mahasiswa melakukan proses administrasi pindah memilih di parkiran Gedung E Universitas Andalas dalam tiga hari ini. Akan tetapi, juga banyak mahasiswa yang tidak terdaftar (tidak ada rekapitulasi pasti dari penyelenggara) dalam mengurus proses administrasi pindah memilih. Hal itu disebabkan karena KTP elektronik mahasiswa yang bersangkutan tidak terdaftar pada daftar calon pemilih di KPU walaupun syarat usia sudah terpenuhi.

Para mahasiswa yang tidak terdaftar itu sangat menyayangkan dan mengeluh karena terancam tidak bisa memilih, terutama yang kampungnya jauh. Salah satunya Ningsih (21 tahun), mengeluhkan penyebab kenapa sampai KTP elektroniknya tidak terdaftar di KPU.
“Saya sejak SMA mempunyai KTP elektronik, tapi kok nggak terdaftar di KPU, ya? Heran. Padahal saya sangat beruntung ada kesempatan untuk mengurus pindah memilih ini. Kalau begini kejadiannya, ya sama saja, saya harus ke kampung dulu untuk urus. Kampung saya kan jauh dan nggak sempat pulang”, ujar Ningsih.

Sementara itu, Rola Ariska selaku Staf Program dan Data KPU Padang yang berada dilokasi menyebutkan, bahwa mahasiswa yang tidak terdaftar tersebut bisa jadi belum mengurus atau belum terdaftar di KPU wilayah asalnya (sesuai alamat di KTP). Sehingga belum bisa mengurus pindah domisili pemilih dan harus mengurus terlebih dahulu ke daerah asalnya.

“Untuk yang tidak terdaftar, kami (KPU, red) tidak mendatanya. Surat Keterangan Pindah Memilih inilah yang disebut formulir A-5. Untuk pengurusan formulir A-5 itu syaratnya harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT, red). Kalau orang yang nggak terdaftar itu, berarti dia nggak bisa masuk dalam daftar pemilih khusus (DPK, red)“, ungkap Rola.

Rola juga menjelaskan, bahwa pemilih khusus tidak bisa pindah memilih karena harus memilih sesuai alamat tertera di KTP. Selain itu, ada jam khusus untuk orang yang tidak terdaftar. Ketika hari H pemilu mereka mempunyai jam khusus tersendiri, mulai dari jam 12.00 WIB sampai jam 13.00 WIB. Syaratnya cukup dengan membawa KTP ke TPS.

“Sebagai contoh, seorang Mahasiswa Unand yang beralamat di Payakumbuh, dia datang ke posko untuk mengurus pindah memilih, tahu-tahu pas di cek tidak terdaftar, berarti kalau dia tidak terdaftar dia tidak bisa pindah memilih ke Padang, dia harus memilih di Payakumbuh. Harus sesuai dengan KTP-nya. Lapor saja ke kelurahan atau panitia pemungutan suara (PPS, red), orang itu yang mendata, hari H dia cuma bawa KTP saja memilih”, terang Rola.

Mahasiswa calon pemilih tidak terdaftar dan ingin pindah domisili tidak bisa, karena harus membuat KTP yang beralamat Padang terlebih dahulu. Kalau membuat KTP Padang, berarti pihak yang bersangkutan masuk dalam DPK Padang.

Terkait mahasiswa yang mempunyai KTP elektronik tetapi belum terdaftar, terdapat beberapa penyebab. Pertama, pihak yang bersangkutan pernah pindah domisili, tetapi tidak cepat melapor ke Kantor Pencatatan Sipil mengurus surat pindah domisili sehingga tetap terdaftar di tempat yang lama

Untuk penyebab pertama ini, Rola mencontohkan dari beberapa kejadian yang sering ditemukan. Misalnya, ada orang beralamat KTP di Pekanbaru pindah ke Padang, setelah 2 tahun di Padang dia baru mengurus KTP dan mendatangi KPU. Sehingga ketika panitia melakukan cek data lapangan, yang bersangkutan sudah tidak di Pekanbaru lagi, dan di Padang pun tidak tidak pernah mengurus surat keterangan pindah domisili ke Kantor Pencatatan Sipil. Akibatnya, yang bersangkutan tidak terdata sehingga tidak terdaftar di Pekanbaru maupun Padang.

Kedua, orang tersebut pernah pindah rumah, namun beda kecamatan. Serta yang ketiga, bisa jadi saat panitia mendata ke lapangan mereka tidak berada di alamat.

Adapun untuk calon pemilih yang sudah mendaftar dan mengantongi formulir A-5, tidak bisa lagi memiih ditempat asalnya. Hal tersebut dikarenakan datanya sudah terhapus, hal ini untuk mengantisipasi suara ganda.

“Kita kan nggak tahu kalau nanti ada mahasiwa yang jadi timses (tim sukses, red) dan sudah mengantongi formulir A-5. Pagi-pagi dia memilih di kampung, siang pindah tempat pemilihan lagi. Bisa jadi, kan. Makanya sistemnya online dan sinkron dengan data KPU pusat”, ujar Rola.

Reporter: Rona Fitriati Hasanah

Editor: Aulia Maharani

Turnamen Futsal Dekan Cup 2019 Resmi Bergulir

GEMAJUSTISIA.COM – PADANG Dekan Cup Fakultas Hukum Universitas Andalas (FHUA) 2019 resmi dibuka oleh Dekan Fakultas Hukum Busyra Azheri, pada Rabu (20/2/2019). Acara pembukaan ini turut dihadiri Wakil Dekan III, Lerry Patra dan Wakil Presiden FHUA, Ahmad Rudi Hasibuan.

Bertempat di Lapangan Futsal Unand, acara yang merupakan program kerja Kementerian Seni dan Olahraga BEM NM FHUA ini diagendakan akan berlangsung selama 4 hari, dimulai hari ini, 20-23 Februari 2019.

Setelah pembukaan, langsung dilaksanakan pertandingan perdana antara tim futsal FHUA melawan tim futsal FMIPA. Sejauh iniada 20 tim yang sudah terdaftar dalam Dekan Cup FHUA 2019. Adapun ke-20 tim itu adalah FMIPA A, Hukum B, Akuntansi UA, Kapelen, Fateta UA, FIP UNP, Ikom UA, Mugi, Faterna UA, Gracias, HMTP, FIB UA, DPS, Queen Bee, FMIPA B, Teknik UA, Hukum A, PMTN, LPI FHUA, dan tim Hamba Allah.

Hutri Azuria Sari selaku Sekretaris Pelaksana acara ini, mengharapkan agar kegiatan ini dapat terus berlanjut kedepannya. “Semoga generasi selanjutnya bisa meneruskan kegiatan Dekan Cup FHUA,” harap Hutri.

Reporter: Nurul Anisa, Utari Andini, Alvio Senna Fahri.

Editor: Aulia Maharani.

Menlu Retno: “Mendukung Palestina adalah Mendukung Keadilan”

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi memberikan kuliah umum di gedung Convention Hall Universitas Andalas Padang

GEMAJUSTISIA.COM, PADANG – Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi mengatakan Indonesia akan terus mendukung perjuangan Palestina, hal tersebut merupakan amanah konstitusi karena mendukung Palestina adalah mendukung keadilan.

Hal itu disampaikannya saat memulai kuliah umum, dalam rangkaian acara Diplomacy Festival atau DiploFest di Kampus Universitas Andalas, Limau Manis, Sabtu (02/02/2019).

Dalam kuliah umumnya, Retno Marsudi menyatakan bahwasanya diplomasi Indonesia dikenal kokoh dengan dua hal yaitu perdamaian dan kemanusiaan yang aktif, bersahabat, bermatabat, dan ikut membangun perdamaian serta kesejahteraan dunia.

Isu Palestina merupakan isu yang menjadi prioritas diplomasi Indonesia, selain Isu Afghanistan dan muslim di Myanmar.

Berbicara mengenai isu Palestina, Retno Marsudi menyatakan tidak ada opsi lain dalam penyelesaian konflik Israel dan Palestina selain opsi two state solution. “Two state solution is the only one option,” ujarnya.

Opsi tersebut disampaikan Menlu Retno pada saat debat terbuka Dewan Keamanan (DK) PBB di New York pada 22 Januari lalu. Menurutnya, tidak ada opsi lain selain two state solution, sehingga Indonesia harus tetap kokoh di dalam konsep two state solution untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Setelah menyampaikan statement tersebut pada debat terbuka DK PBB, Retno menceritakan bahwasanya Kementrian Luar Negeri Palestina pada tanggal 23 Januari mengeluarkan satu rillis secara khusus yang intinya berisikan ungkapan “Thankyou Indonesia”.

Selain itu perempuan yang sudah 32 tahun menjadi diplomat ini juga menyatakan, masalah palestina selain masalah keadilan adalah masalah terhadap hukum internasional dan resolusi-resolusi PBB.
“Sudah cukup banyak resolusi PBB yang dilanggar, kemerdekaan Palestina tentunya akan memiliki banyak jalan terjal di depannya, tetapi satu yang pasti, kita tidak akan menyerah untuk selalu mendukung Palestina.”

Diakhir pembahasannya mengenai isu Palestina, perempuan pertama yang menjadi Menteri Luar Negeri ini menyampaikan sebuah pantun.
“Bunga melati harum daunnya,
Dirangkai dalam vas kristal putih warnanya,
Indonesia akan terus bersama Palestina,
Sampai kepada titik dia merdeka.”

Reporter : Anggi Herman

Editor : Nurhikmahdatul Ulfa


Bawaslu Goes to Campus: Pentingnya Pengawasan Partisipatif

IMG_20181201_093330

Sosialisasi Pegembangan Pengawasan Partisipatif diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dalam rangka Bawaslu Goes to Campus bersama Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) dan BEM NM Fakultas Hukum Universitas Andalas di Ruang Seminar Gedung F Unand, Jumat (30/112018).

“Penyelenggaraan kegiatan ini didasarkan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan sasaran penguatan terhadap pengawasan pemilu masyarakat”, ucap Kanalis, Sekretaris Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat dalam sambutannya.

Sosialisasi resmi dibuka pada pukul 09.58 WIB oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat yang diwakilkan oleh Nurhidayeti. Dalam sambutannya, Nurhidayeti menyampaikan bahwa Bawaslu sesungguhnya hanya melaksanakan 3 (tiga) peran, yaitu: melakukan pengawasan; pencegahan; dan penindakan.

Sosialisasi yang dibarengi dengan diskusi “Peran Aktif Mahasiswa dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemilu 2019” menghadirkan narasumber Komisioner Bawaslu Sumatera Barat Vifner, Peneliti PUSaKO Fakultas Hukum Unand Khairul Fahmi, dan Presiden BEM NM FH Unand Ikhbal Gusri, serta Beni Kurnia Illahi sebagai moderator diskusi.

Sosialisasi dan diskusi ini penting dilaksanakan, terutama untuk mahasiswa sebagai agen perubahan untuk masa yang akan datang. Dengan sasaran masyarakat, mahasiswa diharapkan semangat dan ikut serta dalam pemilu.

Dengan pelaksanaan dan pengawasan Pemilu, Bawaslu Sumatera Barat akan mengkondisikan mahasiswa di Sumatera Barat untuk menjadi bagian dari pemilu, yaitu dengan melakukan pengawasan partisipatif.

Dalam diskusi, Ikhbal Gusri menjelaskan bahwa pemilu menjadi penting bagi mahasiswa. Hal ini dikarenakan terdapat 3 (tiga) unsur utama yang menjadikan pemilu itu menjadi penting, yaitu: pemilu merupakan bentuk implementasi kedaulatan rakyat; pemilu merupakan proses rotasi penyelenggara negara; dan pemilu menentukan waktu Indonesia 5 tahun kedepan. Selain itu, hal yang perlu digarisbawahi adalah kualitas pemilu menentukan Indonesia lebih baik.

Berdasarkan catatan data Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 26 juta penduduk miskin Indonesia. Terkait hal ini, Presiden BEM NM FH Unand Iqbal Gusri berpendapat, bahwa hal tersebut mungkin saja bisa disebabkan penyelenggara negara yang tidak amanah dalam menjalankan kekuasaan.

Maka dari itu, pengawasan partisipatif masyarakat dalam pemilu menjadi penting karena telah dijamin oleh undang-undang, prinsip penyelenggaraan terbuka dan akuntabel, dan partisipasi merupakan salah satu indikator kualitas dan keberhasilan pemilu.

Sementara itu, Khairul Fahmi mengatakan, “Pendidikan politik adalah jantung keberhasilan demokrasi. Hari ini, mekanisme inilah yang sangat penting digunakan. Mahasiswa harus menjaga integritas pemilu untuk menyiasati pelanggaran-pelanggaran pemilu 2019.” *RFH

Sehari Bersama Dekan, Jalin Kedekatan antar Mahasiswa dan Dekan

Berlokasi di Ruang Sidang Dekanat Lt. II Fakultas Hukum Universitas Andalas (FHUA), telah berlangsung acara “Sehari Bersama Dekan” yang diadakan BEM FHUA dengan mengusung tema “Mengenal Lebih Dekat Program Dekan FHUA”, pada Rabu (14/11).

Acara ini dihadiri langsung oleh Busyra Azheri, selaku Dekan FHUA, didampingi Wakil Dekan I, Ferdi; Wakil Dekan III, Lerry Patra; Kepala Bagian Tata Usaha, Azral; Kepala Sub Bagian Umum Keuangan, Deswan; serta Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, Yulidar. Selain itu, acara ini dihadiri oleh perwakilan dari Lembaga Otonom FHUA dan mahasiswa dari berbagai angkatan.

Acara ini bertujuan untuk meningkatkan silaturahmi antar mahasiswa dengan pimpinan fakultas serta mengetahui visi misi pimpinan fakultas kedepannya mengingat saat ini baru dilantiknya pimpinan FHUA periode 2018/2022.
Dalam sambutannya, Ikhbal Gusri selaku Presiden Mahasiswa NM FHUA, menyampaikan bahwa mahasiswa harus menjalankan fungsi kontrol sosial.

“Mahasiswa sebagai generasi penerus yang salah satunya menjalankan fungsi dan kontrol sosial, kita tidak hanya melulu bicara mengenai kebijakan-kebijakan politik dan hukum di negeri ini, sebenarnya kita punya hal yang lebih sederhana yaitu kontrol sosial di lingkungan kampus. Maka oleh karena itu, dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menjadi salah satu wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi dan keluh kesah serta mampu mencarikan solusi terhadap permasalahan yang ada di lingkungan FHUA”.

Dalam acara yang berlangsung selama 3 jam ini, salah satu fokus pembahasannya adalah Program Dekan mengenai Penguatan Lembaga Kemahasiswaan, program tersebut antara lain :

1. Menyusun Program Tahunan bidang kemahasiswaan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan partisipasi yang didasarkan pada inovasi dan kreatifitas yang mampu meningkatkan kompetensi keilmuan.
2. Mendorong budaya menulis mahasiswa melalui penerbitan jurnal mahasiswa dan buletin mahasiswa.
3. Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam penelitian bersama dosen.
4. Mendorong kegiatan diskusi berbasis keilmuan hukum pada masing-masing himpunan mahasiswa.
5. Mendorong mahasiswa untuk mengikuti kompetisi dibidang ilmiah pada level nasional dan internasional.
6. Membekali mahasiswa dengan kegiatan soft skill untuk meningkatkan daya saing.
7. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang bagi aktifitas kegiatan mahasiswa.
8. Membangun dialog secara periodik tiga bulan sekali dengan civitas akademika khususnya mahasiswa dalam rangka menerima masukan dan kritikan khususnya menyangkut proses belajar mengajar dan pelayanan terhadap mahasiswa.
9. Memberikan penghargaan bagi mahasiswa berprestasi dan aktivis kampus melalui prioritas pemberian beasiswa dan bentuk penghargaan lainnya.

Selain itu, Busyra juga merencanakan:
1. Mencetak tamatan hukum dibidang syariah.
2. Merancang labor hukum yang didalamnya terdapat KBH, mediasi, contract drafting, legal drafting dan sebagainya.
3. Mencanangkan program magang yang sifatnya pilihan (boleh iya boleh tidak) dengan muatan 10 SKS dan setelah itu akan diujikan.

Pada acara ini mahasiswa juga diberi kesempatan menyampaikan keluhannya. Beberapa keluhan mahasiswa yang disampaikan antara lain, mengenai transparansi birokrasi dana kegiatan mahasiswa, dosen yang jarang masuk, dosen yang tidak memberi RPS, literatur di perpustakaan yang sedikit, penyampaian informasi yang kurang jelas, kesulitan saat mengisi Kartu Rencana Studi (KRS), Program Kekhususan (PK) yang tidak sesuai dengan minat bakat mahasiswa dan sarana prasarana yang kurang memadai seperti ruangan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang tidak mencukupi, kebersihan lingkungan fakultas, serta toilet yang kurang memadai serta air yang keruh.

Menanggapi keluhan-keluhan yang disampaikan oleh mahasiswa, dekan beserta jajarannya menerima dan merespon secara positif, dan nantinya akan dijadikan sebagai bahan untuk evaluasi.*Okt,Za

LKMM-TD Fakultas Hukum Unand Siap Jadi Agenda Wajib Tahunan

IMG-20180924-WA0019

Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar (LKMM-TD), merupakan program kerja baru BEM NM Fakultas Hukum Unand di bawah Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa (PSDM). LKMM-TD 2018 diselenggarakan selama 3 hari berturut-turut, yaitu tanggal 21-23 September 2018. Acara ini dibuka langsung oleh Busyra Azheri, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Unand.

Kedepannya, LKMM-TD ini akan dijadikan sebagai kegiatan tahunan yang diwajibkan bagi mahasiswa baru. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri PSDM BEM NM FHUA, D. Aziz Abdullatif. “Rencananya akan menjadi kegiatan tahunan dan mudah-mudahan tahun depan bisa meningkatkan kerjasama dengan UKMF yang lain, agar nantinya adik-adik mahasiswa baru bisa merasakan atmosfer dunia kampus yang beda pada saat di SMA,” ujar Aziz.

Sementara itu,Ketua Pelaksana LKMM-TD 2018, Febri Yunaldi, mengungkapkan kegiatan yang dikhususkan untuk mahasiswa fakultas hukum angkatan 2016, 2017 dan 2018 ini bertujuan untuk melatih prinsip-prinsip dasar kepemimpinan serta manajemen waktu.

“Acara ini diangkat karena sebelumnya belum pernah ada di Fakultas Hukum Unand, dan agar mahasiswa tidak apatis lagi terhadap kampus dan organisasi. Dengan ini, kami dari BEM membekali teman-teman untuk melatih dasar kepemimpinan, supaya waktu memasuki dunia organiasasi tidak canggung, serta melatih teman-teman peserta untuk memanajemen konflik permasalahan di kampus,” ungkap Febri.

Aziz selaku Menteri PSDM ketika ditemui di sekretariat BEM NM FHUA Sayap Kanan PKM FHUA (21/9) mengatakan, “Harapannya, dengan diadakan LKMM-TD ini menjadi langkah awal agar nantinya melahirkan pemimpin yang cerdas berkarakter dan juga berkualitas.”

Salah satu perserta, Suci, mengatakan acara ini memberikan berbagai manfaat bagi pesertanya.

“LKMM-TD materinya sangat bagus, dari yang kurang tahu menjadi tahu setelah mengikuti acara LKMM-TD itu. Pematerinya pun mempunyai cara yang berbeda dalam menyampaikan materi. Yang sangat saya suka itu materi publik speaking, pematerinya tidak membosankan dan humoris dalam menyampaikan materi. Perubahan bagi diri saya secara keseluruhan belum ada, tetapi yang saya dapatkan seperti bagaimana cara manajemen waktu, yang biasanya banyak waktu kosong, kini saya isi dengan hal bermanfaat, dan dari yang sebelumnya suka mengulur-ulur waktu, diusahakan tidak lagi, trus juga mencoba lebih berani bicara di depan umum”, kata Suci.

Peserta lain bernama Indri mengatakan, “Acaranya bagus, untuk perubahan dalam diri yaitu lebih menghargai diri sendiri dan waktu, juga pematerinya menyampaikan dengan cara yang jelas. Saya berharap semoga panitia lebih tegas lagi dalam acara ini.” *NS,DK