Presiden BEM FHUA Lantik Kementerian Kabinet Integrasi Mahasiswa

Jumat(07/04), Presiden BEM FHUA Dino Wahyu Saputra resmi melantik 10 orang kementerian Kabinet Integrasi Mahasiswa di Ruang TPSDP lantai IV dekanat Fakultas Hukum. Acara pembukaan yang awalnya diagendakan pada pukul 13.30 WIB dibuka oleh Wakil Dekan III FHUA Bapak Charles Simabura, S.H, M.H baru resmi dibuka pada pukul 14:45 WIB oleh Presiden BEM FHUA dan salah satu perwakilan dari MPM FHUA karena Wakil Dekan III terkendala tidah bisa hadir. Kementerian Kabinet Intergari Mahasiswa resmi dilantik pada pukul 15.10 WIB oleh Presiden BEM NM FHUA.

Dalam wawancaranya dengan anggota muda LPM Gema Justisia, Presiden BEM FHUA Dino Wahyu Saputra mengatakan persiapan pelantikan diadakan seminggu sebelumnya yaitu dengan sistem lobi, kriteria dalam memilih menteri tersebut adalah memilih orang-orang yang bertanggung jawab, bisa mengemban amanah sesuai dengan yang diharapkan warga negara FHUA, memilih orang yang sesuai dengan bidang yang dibutuhkan dalam 10 kementerian, dan betul-betul orang yang berkompeten dengan bidang tersebut. Wakil Presiden BEM FHUA Akbar Ayatullah, juga menambahkan kriteria dalam memilih menteri, yaitu yang sesuai dengan visi dan misi presiden dan wakil presiden yaitu BERNYALI ( Berintelektual, Nyata, Luwes, Berintegritas) ; dan juga orang yang bisa bekerja keras. Prinsip dalam memilih menteri merupakan hak prerogatif Presiden BEM, pencalonan dari partai, pilihan warga negara Fakultas Hukum, serta beberapa orang dari staf BEM tahun sebelumnya.
Adapun menteri-menteri yang dilantik dalam Kabinet Integeritas Mahasiswa berdasarkan Surat Keputusan Presiden BEM NM FHUA No. 1/SKP/FHUK/IV/2017 tentang Pengangkatan Menteri Badan Eksekutif Mahasiswa Negara Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas masa bakti 2017/2018, yaitu : (1) Nurhaida selaku Menteri Sekretaris Negara ; (2) Yola Gusri Yanifa selaku Menteri Keuangan ; (3) Andri Firdaus selaku Menteri Dalam Negeri ; (4) Agung Azrun selaku Menteri Dalam Negeri ; (5) Rozi Rizqullah Rabbani selaku Menteri Hukum dan Perundang-undangan ; (6) Fahmi Akbar NR selaku Menteri Sumber Daya Manusia ; (7) Rahmad Firmansyah selaku Menteri Seni dan Olahraga ; (8) Heru Perdana Alfian selaku Menteri Komunikasi dan Informasi ; (9) Faldo Andrea selaku Menteri Agama dan Sosial ; (10) Arif Ferdiman selaku Menteri Kajian dan Strategis.

Presiden BEM FHUA Dino Wahyu Saputra, juga memaparkan beberapa program kerja BEM jangka pendek dan jangka panjang. Program jangka pendek Minggu awal setelah pelantikan menteri, mengadakan Open Recruitmen untuk staf BEM, dua minggu selanjutnya melakukan pembenahan Internal BEM, dan beberapa bulan kedepan fokus pada pembenahan pada PKM FHUA, menjalin hubungan dengan lembaga didalam maupun diluar fakultas hukum. Ia juga mengatakan, programnya berlandaskan Tridarma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Program unggulan jangka panjang fokus pada pengabdian masyarakat dengan tidak mengesampingkan politik kampus. Program KKN ( Kaliliang-kaliliang Nagari ) adalah program yang namanya diambil dari plesetan KKN yang sebenarnya dalam bentuk desa binaan. Desa binaan yang dimaksud adalah desa yang penuh dengan konfik kebijakan pemerintah, serta hak-hak masyarakat yang belum terpenuhi. Dalam menjalankan program ini butuh beberapa desa yang akan dikontrol dalam waktu satu tahun.

Presiden BEM menambahkan, jika terdapat menteri yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, Presiden tidak akan mengadakan reshuffle kabinet karena masa jabatan hanya satu tahun tetapi BEM akan melakukan evaluasi atas kelebihan dan kekurangan disetiap kementerian. Dalam menghadapi hal tersebut pihak internal BEM membuat sistem kerja gontong royong dalam penyelesaian masalah tersebut, kementerian tidak merupakan sebuah simbolis tetapi pemegang tanggung jawab, sekaligus pengontrol kebijkan yang diambil oleh setiap kementerian. Menurut Wapres BEM, jika ada suatu kementerian tidak sesuai dengan kinerja yang diharapkan akan kita evaluasi terlebih dahulu dan kita lihat dimana letak kesalahannya.” kami berharapnya tentu lancar, kalau ada hambatan itu wajar, dan rintangan itu yang harus kita hadapi bersama” tuturnya.

Dengan resmi dilantiknya Menteri Kabinet Kabinet Integrasi Mahasiswa BEM NM FHUA, maka Presiden dan Wakil Presiden BEM NM FHUA mengaharapkan kerjasama warga negara FHUA dalam menjalankan pemerintahan untuk satu tahun kedepan. *RFH&RF

Resiko Hukum Mencari Pokemon di Pekarangan Orang

oleh: Agung Hermansyah

koordinator Litbang Gema Justisia

Salah satu faktor pendukung yang membuat game Pokemon Go laris dan digemari banyak orang di dunia adalah karena pada game ini sang pemain (gamer) dapat mencari dan menangkap pokemon yang di inginkannya seperti pada serial anime pokemon.

Hal ini dikarenakan GamePokemon Go memadukan dunia digital dan dunia nyata (augmented realitiy) berbasis global positioning system (GPS) sehingga membuat para gamer di haruskan berkeliling untuk mendapatkan monster pokemon sebanyak mungkin.

Ketika mencari pokemon, sang gamer harus rela berkeliling ke berbagai tempat untuk menemukan pokemon yang ia inginkan. Termasuk mencari pokemon di pekarangan rumah orang lain. Jika saat bermain Pokemon Gosang gamer memasuki rumah atau perkarangan rumah orang lain yang tertutup, maka ia bisa juga di hukum.

Hal ini diatur di dalam kitab Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP). Seperti yang termaktub dalam pasal 167 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

’Barang siapa yang memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, di ancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500.00’’.

Unsur-unsur dalam Pasal ini yang membuat gamer ketika mencari pokemon dapat diancam dengan pidana adalah (1) apabila ketika gamer mencari pokemon secara sadar dan melawan ‘’hak masuk’’ dengan paksa ke dalam rumah, ruangan, dan pekarangan yang tertutup. (2) apabila ketika gamer mencari pokemon melawan ‘’hak berada’’di rumah, ruangan, dan pekarangan tertutup dan tidak segera pergi dari tempat orang tersebut.

Dalam buku berjudul kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal (Hal. 143) yang di tulis R.Soesilo menjelaskan bahwa perbuatan yang di jelaskan dalam pasal ini biasanya disebut ‘’huisvredebreuk’’ yang berarti pelanggaran hak kebebasan rumah tangga.

Ketika gamer mencari pokemon, yang perlu di perhatikan di sini yakni ‘’masuk begitu saja’’ dengan ‘’masuk dengan paksa’’. Masuk bgitu saja belum tentu masuk dengan paksa. Yang dimkasud dengan masuk dengan paksa adalah masuk dengan melawan kehendak orang lain yang berhak.

Masuk dengan lawan kehendak di sini maksudnya apabila sang pemilik rumah memberi rambu-rambu dengan menggantungkan papan pemebritahuan yang memberi informasi ‘’dilarang masuk’’ atau tanda-tanda lainnya yang dapat di mengerti oleh orang di sekitarnya.  Pintu rumah atau pagar yang tertutup belum tentu seseorang belum boleh masuk.

 

Pekarangan yang tidak boleh dimasuki ketika mencari pokemon apabila pintu dikunci atau ditempeli dengan tulisan ‘’dilarang masuk’’ barulah  gamer tidak boleh masuk dan mencari pokemon di sekitar pekarangan itu.Selain itu, apabila pemilik rumah melarang gamer untuk mencari pokemon di pekarangan rumahnya dan menyuruh gamer segera pergi, maka gamer harus segera pergi. Jika hal ini tidak di indahkan oleh gamer maka  gamer itu sudah bisa di hukum karena sudah memenuhi unsur ‘’masuk dengan paksa’’.

Konsekuensi Hukum dari PHK

Oleh Dr. Khairani, SH. MH.

Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang

 

Beberapa bulan terakhir marak diberitakan akan terjadi PHK besar-besaran yang akan dilakukan oleh beberapa perusahaan besar yang ada di Indonesia. PHK dilakukan akibat terjadinya krisis ekonomi secara global melanda dunia yang juga sangat berpengaruh pada perekonomian Indonesia. PHK adalah salah satu bentuk berakhirnya hubungan kerja yang dapat dilakukan oleh salah satu pihak di dalam hubungan kerja. Banyak kalangan yang menolak dilakukan PHK, apalagi yang dilakukan sepihak oleh pemberi kerja atau pengusaha. Hal ini disebabkan karena dengan adanya PHK, maka terputuslah sumber kehidupan pekerja/buruh, dengan PHK akan terjadi pengangguran, akan menambah angka kemiskinan dan menimbulkan berbagai persoalan kehidupan dan sosial kemasyarakatan.

Pertanyaannya apakah PHK boleh dilakukan?

Pada dasarnya PHK sedapat mungkin harus dihindari dengan mengupayakan segala cara agar jangan sampai terjadi. Namun jika semua upaya yang dilakukan tidak bisa mencegah terjadinya PHK, maka boleh dilakukan PHK dengan syarat mendapat penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), dengan kata lain PHK yang tidak memiliki penetapan PHI batal demi hukum. Penetapan PHI diperoleh apabila pemohon PHK melampirkan bukti perundingan yang sudah dilakukan untuk menghindari PHK. PHK yang demikian bisa dilakukan dengan konsekuensi pengusaha memberikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh buruh/pekerja. Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 156 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, jika PHK dilakukan oleh pihak pengusaha, maka wajib baginya untuk memberikan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak. Pekerja berhak atas pesangon jika PHK dilakukan atas kehendak pengusaha. Sebaliknya apabila pekerja yang mengundurkan diri, pekerja tidak berhak atas uang pesangon.

Pesangon adalah pembayaran sejumlah uang dari pengusaha/pemberi kerja kepada pekerja yang di-PHK yang diperhitungkan berdasarkan masa kerja dan didasarkan pada upah yang diterima oleh pekerja setiap bulan. Menurut Pasal 156 ayat (2), perhitungan uang pesangon paling sedikit sebagai berikut : a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah; b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah; c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun , 3 (tiga) bulan upah; d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah; e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah; f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah; g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah; h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah; i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

Selain Uang Pesangon, kepada pekerja juga harus diberikan Uang Penghargaan Masa Kerja yang sudah mempunyai masa kerja minimal 3 tahun, dengan ketentuan sebagai berikut : a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah; b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah; c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah; d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah; e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah; f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah; g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah; h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah;

Disamping itu pekerja yang di PHK juga berhak atas Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; b. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja; c. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat; d. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Jika diperhatikan ketentuan Pasal 156 UU Ketenagakerjaan menunjukkan perlindungan yang sangat baik kepada pekerja apabila akan diakhiri hubungan kerjanya oleh pemberi kerja/pengusaha. Perlindungan yang dimaksud disini adalah dengan memberikan sejumlah kewajiban kepada pengusaha yang memutuskan hubungan kerja dengan pekerja agar kehidupan pekerja masih bisa dilanjutkan meski sudah tidak bekerja lagi dengan sejumlah uang sebagai modalnya untuk memulai kehidupan yang baru.

Namun demikian di dalam situasi yang khusus ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pengusaha untuk melakukan PHK tanpa harus melalui prosedur atau tanpa perlu penetapan PHI yang disebutkan di atas, misalnya pada kondisi perekonomian yang dialami oleh perusahaan, sehingga PHK harus dilakukan sebagaimana diatur di dalam Pasal 164 UU Ketenagakerjaan. Misalnya perusahaan tutup, force majeur dan untuk melakukan efisiensi. Maksudnya pengusaha bisa melaksanakan PHK jika perusahaan merugi secara berturut-turut selama 2 tahun dimana kerugian dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.

PHK juga dibolehkan pada waktu keadaan memaksa misalnya terjadi bencana alam yang menyebabkan perusahaan tidak bisa berproduksi. Apabila PHK dilakukan dengan alasan tersebut, maka pekerja berhak atas Uang Pesangon, Uang Penghargaan dan Uang Penggantian Hak sebesar 1 kali sebagaimana ketentuan Pasal 156 di atas. Pengusaha juga dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali sesuai ketentuan pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan pasal 156 ayat (3), dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4). Artinya jika seorang pekerja yang di-PHK sudah bekerja selama 5 tahun, maka hak yang diterimanya adalah Uang Pesangon sebesar 2 x 6 bulan upah, Uang Penghargaan sebesar 2 x upah.

Sesuai dengan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa PHK dapat dilakukan oleh pengusaha ketika kondisi perusahaan dalam keadaan normal sepanjang sesuai dengan ketentuan UU, maupun dalam keadaan perusahaan mengalami kondisi ekonomi yang sulit. Jika dikaitkan dengan kondisi yang ada saat ini, maka besar kemungkinan PHK yang akan dilakukan oleh perusahaan terjadi sebagian besar disebabkan karena alasan ekonomi. Pelaksanaan dari ketentuan pasal 164 (PHK karena alasan ekonomi) tidak harus mengikuti prosedur yang ditentukan atau tidak memerlukan penetapan PHI, sehingga perlindungan terhadap pekerja yang di-PHK sangat tergantung pada niat baik dan keseriusan pengusaha dan pemerintah. Apalagi pasal 164 ini tidak disertai dengan ancaman sanksi sehingga tidak ada upaya paksa yang dapat dilakukan apabila pengusaha tidak memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu yang perlu diperhatikan adalah bagaimana peran pemerintah dalam mengawal dan mengawasi pemenuhan hak-hak pekerja yang timbul setelah di-PHK.

 

 

Mengulas Kewenangan Plt

Oleh: Nahdatul Humaira Zulhas

(Bendahara Umum Gema Justisia)

Selama ini, kita sering mendengar istilah Pelaksana tugas (Plt) dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan. Istilah ini kerap dipakai ketika terjadi kekosongan jabatan struktural tertentu, namun bagaimana sebenarnya kedudukan Plt secara hukum?

Istilah dari Plt dapat kita temui di dalam Undang-Undang No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Namun, undang-undang ini tidak memberikan pengertian khusus terhadap frasa tersebut. Pasal 34 ayat 2 UUAP menyatakan:

“Apabila pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan menjalankan tugasnya, maka atasan pejabat yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat pemerintahan yang memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas”.

Persyaratan untuk menduduki suatu jabatan dapat kita lihat dalam Peraturan Pemerintah No.100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan, yang menyatakan bahwa agar dapat diangkat dalam jabatan struktural serendah-rendahnya harus menduduki pangkat satu tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan. Jika tidak ditemukan di lingkungan instansi tersebut atau dengan kata lain persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka barulah boleh diangkat seorang Pelaksana tugas demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas. Syarat-syarat dan mekanismenya diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Kepala BKN No. K.26-20/V.24.25/99 tertanggal 10 Desember 2001 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.

Sebagai pemegang jabatan sementara, otomatis Plt tidak memiliki kewenangan yang sama halnya dengan pejabat defenitif. Di dalam UUAP tidak ada penjelasan secara tegas yang mengatur bagaimana kewenangan dari Plt itu sendiri, namun hal ini dapat kita temukan penjelasannya di dalam SK Kepala BKN No. K.26.30/V.20.3/99 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian tertanggal 5 Februari 2016.

SK Kepala BKN memberikan batasan kewenangan dari Plt itu sendiri sebagai berikut: Pertama, tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau  tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada aspek kepegawaian. Kedua, tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai. Ketiga, kewenangan Plt adalah: (a) Menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja; (b) Menetapkan kenaikan gaji berkala; (c) Menetapkan cuti selain cuti di luar tanggungan negara; (d) Menetapkan surat penugasan pegawai; (e) Menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi; dan (f) Memberikan izin belajar, izin mengikut seleksi jabatan pimpinan tinggi/administrasi, dan izin tidak masuk kerja.

Terkait pembatasan ini, kewenangan atas pengambilan segala bentuk keputusan terutama dalam hal tertentu yang bersifat strategis diserahkan pada atasan atau bawahan langsungnya sesuai kewenangan atasan atau bawahan yang dimaksud.

Perlu diketahui, menurut SK Kepala BKN ini, Plt yang ditetapkan tidak perlu dilantik atau diambil sumpahnya, melainkan pengangkatannya cukup dengan surat perintah dari pejabat pemerintahan yang memberi mandat. Plt juga tidak mendapat tunjangan struktural jabatan yang di Plt-kan, namun tunjangan tetap berdasarkan jabatan definitifnya.

Selain itu, pengaturan mengenai Plt juga dapat kita temui teknisnya di dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 98/PMK.01/2015 Tentang Tata Cara Penunjukkan Atau Pengangkatan Pelaksana Tugas Dan Penunjukkan Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Keuangan.

PMK ini memberikan definisi terhadap Plt yaitu: (a) Pegawai yang ditunjuk untuk menduduki jabatan struktural di lingkungan kementerian keuangan apabila pejabat definitifnya berhalangan tetap; atau (b) Pegawai yang memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan struktural di lingkungan kementerian keuangan, namun belum memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku, dan diangkat untuk melaksanakan tugas pada suatu jabatan struktural.

Lebih lanjut, dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.1 tahun 2014 juga memberikan definisi terkait Plt yaitu: pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan struktural yang lowong.

Terkait pembatasan kewenangan Plt itu sendiri juga ditegaskan bahwa Plt memiliki kewenangan yang sama dengan pejabat struktural yang berhalangan sementara atau jabatan struktural lowong, kecuali untuk lima hal yaitu: mengambil kebijakan yang bersifat substansial yang berdampak kepada anggaran; menetapkan keputusan yang bersifat substansial; menjatuhkan hukuman disiplin; memberikan penilaian kinerja terhadap pegawai; dan mengambil kebijakan yang mengikat lainnya.

Hukum Bicara Perjodohan Paksa

Oleh

Suci Rama Yulanda

(Pimpinan Divisi Dana dan Usaha LPM Gema Justisia)

“Sore yang sepi membuat gelas jatuh berbunyi lantang dan piring membagi dirinya dengan kasar di atas lantai karena aku tak menerima perjodohan yang di rencanakan orang tuaku tanpa persetujuanku. Memang mereka wali ku dan tak bisa ku tantang, tapi menikah adalah hak ku dan seharusnya pernikahan terjadi sekali seumur hidup bersama orang yang aku citai. Durhakakah aku menentang pernikahan yang dipaksakan ini? “

Banyak kasus dimana anak perempuan ataupun laki-laki menikah dengan paksaan baik itu karena kelakuan orang tua ataupun paksaan dari salah satu pihak yang membuat pihak kedua terpaksa menurutinya. Namun tak banyak yang terungkap karena apa? Karena sang anak tak ingin di anggap anak durhaka.

Pernikahan melalui perjodohan sudah lama terjadi seperti zaman Rasul SAW, Aisyah RA yang kala itu masih anak-anak dijodohkan dan dinikahkan oleh ayahnya dengan Rasulullah SAW dan setelah baligh barulah Ummul Mukmin Aisyah tinggal bersama Rasulullah SAW. Namun pada masa Rasulullah SAW perjodohan dibolehkan namun dengan persetujuan dari kedua belah pihak mempelai laki-laki dan mempelai wanita karena perjodohan hanyalah salah satu cara untuk menikahkan.

Namun jika dilihat pada zaman dahulu di daerah adat Minangkabau tanah urang awak banyak terjadinya perjodohan, namun yang terkenal adalah kisah perjodohan Siti Nur Baya. Siti terpaksa menikah dengan Datuk Maringgih karena Siti tak ingin ayahnya dipenjara karena utang ayahnya kepada Datuk Maringgih. Kisah Siti Nur Baya ini hanya satu dari banyaknya pernikahan yang terjadi bukan karena rasa sayang.

Sekarang di negara ini sudah ada lembaga perlindungan anak namun masih banyak anak yang mengalami kekerasan baik kekerasan fisik maupun batin. Lembaga ini tidak akan bergerak jika masyarakat ataupun anak yang menjadi korban bungkam. Pernikahan yang terjadi dengan paksaan sangat bertentangan dengan ajaran Islam untuk penganutnya dan di Negara ini bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai” dimana dalam pasal ini bermakna agar setiap orang bebas memilih pasangannya untuk hidup berumah tangga dalam perkawinan.

Pasal dalam undang-undang ini lahir karena mengacu pada hak seorang anak pada zaman dahulu meskipun berlanjut hingga sekarang,  dimana anak tak dapat menentang orang tua untuk menolak pernikahan yang dipaksakan oleh orang tuanya. Terlalu banyak hal yang melatar belakangi pernikahan paksa ini sehingga anak di ancam agar melaksanakannya baik ancaman fisik maupun batin, penyiksaan batin dapat berupa ucapan “jika tak mengikuti perintah orang tuamu ini kau termasuk anak yang durhaka” itu salah satu contoh kalimat yang mengancam batin. Namun ketika pernikahan telah terjadi dan anak merasa tertekan karena paksaan, hal tersebut dapat ditanggulangi dengan pembatalan perkawinan di mana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 “apabila paksaan itu di bawah ancaman hukum.”

Hal ini juga pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW di mana seorang wanita cantik yang bernama Habibah binti Sahl menemui Rasul dan mengungkapkan kekecewaannya karena Habibah  belum pernah melihat wajah suaminya sampai saat malam pertama tiba karena ia percaya pada orang tuanya dalam memilih jodoh namun iya terkejut setelah mengetahui pilihan orang tuanya yang tega memilihkan suami seperti Tsabit bin Qois yang baik kadar imannya namun buruk rupanya. Hal tersebut membuat Habibah tidak bisa sepenuhnya menerima Tsabit sebagai suaminya. Habibah tak bermaksud mencela akhlak maupun agama suaminya namun Habibah tak menyukai kekufuran dalam islam. Sehingga Rasulullah bertanya kepada Habibah apakah Habibah ingin mengembalikan kebun yang diberikan suaminya? Habibah menjawab Ya dan Rasulullah SAW bersabda : “Terimalah kebun itu hai Tsabit dan jatuhkanlah talak satu kepadanya!”. Atas perintah Rasul maka mereka bercerai dan kisah ini merupakan kisah khulu’ (gugatan cerai istri kepada suami) yang terjadi pertama kali dalam hukum islam.

Pernikahan secara paksa ini tidaklah diperbolehkan dalam islam karena dikatakan bahwa “Tidak boleh menikahkan seorang janda sebelum dimusyawarahkan dengannya dan tidak boleh menikahkan anak gadis (perawan) sebelum meminta izin darinya.” Mereka bertanya “wahai Rasulullah, bagaimana mengetahui izinnya?” Beliau menjawab, “Dengan ia diam.” (HR. Al-Bukhari no. 5136 dan Muslim no. 1419)

Oleh karena itu hendaklah seorang anak menyatakan pendapatnya ketika orang tua menjodohkannya. Dan bila salah seorang pihak baik mempelai wanita maupun laki-laki merasa terpaksa melakukan perkawinan maka hendaklah melaporkan ke pihak berwenang agar tidak ada anak yang menjadi korban pemaksaan dalam pernikahan. Di mana perjodohan paksa terbagi atas dua kata perjodohan dan paksa, yang mana perjodohan berarti salah satu cara untuk menikahkan dan paksa berupa tekanan. Maka bagi orang tua harusnya tidak memaksakan kehendak terlalu keras kepada anak karena hukum mengatur dan melindungi dengan demikian harusnya orang tua melindungi anak karena tak semua pilihan orang tua untuk anak adalah benar dan tak semua pilihan anak untuk dirinya adalah benar namun berdiskusilah karena rencana Tuhan lebih indah

Penahanan dan Penangguhannya

Permohonan penangguhan penahanan Abraham Samad yang diajukan kuasa hukumnya telah dikabulkan oleh penyidik Polda Sulselbar selasa (28/4). Liliana santosa selaku kuasa hukum AS menuturkan tidak ada alasan bagi polisi untuk menahan kliennya. Pengabulan permohonan penangguhan ini juga didukung itikad baik yang diperlihatkan oleh AS dengan bersikap kooperatif selama menjalani pemeriksaan, ungkap penyidik Polda Sulselbar.

Hal ini tentu menimbulkan tanda tanya di benak sebagian besar masyarakat. bagaimana mungkin seorang yang telah ditahan dapat keluar lagi padahal belum satu hari berada dibalik jeruji. Bukannya selama ini yang terlihat, butuh waktu lama untuk menghirup udara bebas setelah dipeluk pengapnya penjara. Disini akan dijelaskan bagaimana hal-hal tersebut dapat terjadi. Apa itu penahanan dan apa bedanya dengan penjara. Kenapa seseorang bisa ditahan dan apa yang menyebabkan tersangka yang ditahan dapat dibebaskan. Berbagai pertanyaan-pertanyaan tersebut seringkali muncul menanggapi persoalan hukum yang santer terdengar.

Penahanan, sebagaimana tertera di dalam pasal 1 butir 21 KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur menurut undang-undang. Sedangkan hukuman penjara merupakan hukuman berupa kehilangan kemerdekaan dalam bentuk pengasingan terpidana yang dijalaninya usai putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht).

Adapun syarat-syarat dilakukannya penahanan terbagi dua yaitu subjektif dan objektif. Syarat subjektif merupakan syarat yang tergantung pada orang yang memerintahkan penahanan tadi, baik itu penyidik, jaksa ataupun hakim. Yang termasuk syarat subjektif adalah tersangka atau terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana, bukti dirasa cukup dan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti atau mengulangi tindak pidana.

Dan syarat objektif adalah syarat yang dapat diuji ada atau tidak oleh orang lain, yang diatur dalam pasal 21 ayat 4 KUHAP. Yang termasuk di dalamnya adalah untuk tindak pidana yang diancam hukuman di atas lima tahun dan beberapa tindak pidana yang diancam hukuman di bawah lima tahun, seperti narkotika, tindak pidana imigrasi dan pelanggaran terhadap bea cukai.

Kemudian menyangkut masa tahanan, berbeda di tiap tingkat pemeriksaan. Di tahap penyidikan, tersangka dapat ditahan selama 20 hari dan diperpanjang selama 40 hari. Sedangkan di tingkat penuntutan, perpanjangan masa tahanan lebih cepat yaitu 30 hari. Berbeda dengan penahanan dalam proses pemeriksaan di siding pengadilan, hakim dapat menahan selama 30 hari dan diperpanjang selama 60 hari.

Jadi kesimpulannya, ketika pada proses pemeriksaan, tersangka atau terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dan sudah melewati masa penahanan, maka mereka dapat dibebaskan dari penahanan demi hukum.

Lalu, kenapa penangguhan penahanan itu bisa dilakukan? Penangguhan penahanan dapat dilakukan atas permintaan tersangka atau terdakwa jika memenuhi syarat-syarat tertentu dengan atau tanpa jaminan orang sesuai yang telah ditentukan.

Atas permintaan tersangka atau terdakwa penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan. (psl 31 KUHAP Jo. Psl 35 dan 36 PP no. 27/1983 Jo. Psl 25 Per MenKeh No. M.04.UM.01.06/1983. tgl 16 Desember 1983 Jo. Kep MenKeh No. M.14-PW.07.03/1983 tanggal 10 Desember 1983)

Penangguhan penahanan dapat terjadi apabila ada permintaan dari tersangka/terdakwa, permintaan disetujui oleh instansi yang menahan dengan syarat, dan jaminan yang ditetapkan ada persetujuan dari tersangka/terdakwa yang ditahan untuk mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan. Sedangkan jaminan untuk penangguhan penahanan dapat berupa Jaminan Uang yang ditetapkan secara jelas dan disebutkan dalam surat perjanjian penangguhan penahanan dan Jaminan orang. (riz, jenn)

 

 

Meski ada PP, Keamanan Hakim belumlah terjamin

Jaminan keamanan merupakan salah satu hak hakim sebagai pejabat negara yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim. Pada Pasal 7 (PP no. 94/2012) dijelaskan jaminan keamanan tersebut berupa tindakan pengawalan dan perlindungan terhadap keluarga.

Dewasa ini kesejahteraan hakim Indonesia mulai meningkat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal itu belumlah cukup untuk memenuhi gaya hidup, jika dibandingkan dengan kesejahteraan hakim di Amerika Serikat. Ditemui setelah acara kuliah umum dengan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang, Fahmiron S.H., MHum yang diadakan oleh Dosen Bagian Hukum Perdata di Ruang Peradilan Semu Gedung Fakultas Hukum Unand, (5/11) menyampaikan pendapatnya tentang kesejahteraan dan keamanan hakim di Indonesia. Menurutnya dalam keamanan hakim di Indonesia sebenarnya telah mempunyai payung hukum dalam PP no.94/2012, namun belum ada penerapannya.  biaya keamanan hakim itu cukup besar.”ungkapnya.

Tugas hakim adalah menerima, menyelesaikan, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya. Dalam menjalankan tugasnya hakim sering mendapat tekanan, bahkan ancaman atau teror baik untuk dirinya sendiri maupun tertuju pada keluarga hakim. Maka dari itu perlu kiranya peraturan tentang jaminan keamanan bagi hakim ini ditegakkan.

Di sela-sela memberikan kuliah tentang peradilan dalam Hukum Acara Perdata, ia sedikit banyak bercerita tentang bagaimana profesi hakim sangat rentan dengan ancaman. Namun selama kurang lebih 20 tahun menjadi hakim belumlah ia mendapat fasilitas keamanan dalam menjalankan tugas. Hal ini menjadi gambaran bagi kita tentang rendahnya pengamanan terhadap keselamatan jiwa seorang hakim di Indonesia.

PP no.94 tahun 2012 itu belum cukup untuk dapat merealisasikan hak hakim dalam bidang keamanan. Diharapkan agar Mahkamah Agung segera menerbitkan Keputusan Mahkamah Agung (KMA) tentang jaminan keamanan bagi hakim sebagai bentuk dari amanat dari PP no.94/2012 tersebut. (Rama & Um)