Tren Politik Identitas Masih Eksis di 2019?

Opini Oleh : Fadira Mutia Moreta
Anggota Muda LPM Gema Justisia

Politik identitas bukanlah hal yang baru di Indonesia. Istilah ini mulai populer pada tahun 60-an dan 70-an sebagai perilaku politik yang terkonsentrasi dalam sub-komunitas tertentu di dalam masyarakat. Inti dari perilaku ini yaitu adanya penggolongan dalam masyarakat seperti suku, agama, ras, gender, klan, maupun ekspresi politik individu yang memiliki perspektif yang sama dengan kelompok yang ia masuki. Dalam ranah pergerakan politik dapat dilihat dari bagaimana masyarakat adat yang berjuang atas hak untuk menentukan nasibnya sendiri, atau bagaimana kelompok feminisme yang memperjuangkan adanya persamaan terhadap perempuan di berbagai bidang.

Menyongsong Pemilu 2019 yang akan tercatat dalam sejarah politik Indonesia, karena untuk pertama kali Indonesia akan melaksanakan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden secara bersamaan. Tentunya, politik identitas diprediksi akan tetap eksis mengingat berbagai pihak berbondong-bondong merenggut suara sebanyak-banyaknya terutama di daerah basis dan konsentrasi suatu partai atau figur tertentu.

Masih segar dalam ingatan masyarakat Indonesia akan peristiwa Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Pernyataan yang diucapkan Ahok memicu amarah banyak pihak hingga aksi 411 dan 212 yang membawa drama bagi bangsa ini, dimana umat muslim berkumpul untuk menyuarakan tuntutan untuk memenjarakan Ahok atas tuduhan penistaan agama. Hal ini dianggap berkorelasi dengan kemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Pilkada DKI 2017 yang dianggap memperjuangkan Islam serta figur Anies yang humanis dan merangkul banyak pihak.

Tetapi, jika kita melihat lebih luas, politik identitas tidak hanya terjadi di Indonesia. Amerika Serikat, sebagai negara yang menjunjung tinggi liberalisme dan kebebasan individu juga mengalami polarisasi kelompok pada pemilihan presiden pada 2016. Publik dibuat terkejut dengan kemenangan Donald Trump yang memainkan politik identitas kelompok kulit putih dan slogan penyanjung Amerika seperti America First atau Make America Great Again. Lalu ada cuitan janji politik membangun tembok perbatasan Mexico, masuknya imigran gelap yang mengacaukan kondisi masyarakat, dan cuitan-cuitan lain mengenai kebijakan yang dianggap menyudutkan suatu kaum. Hal ini tentu disadari oleh Trump beserta tim kampanye sebagai cara guna menggalang suara dan memainkan sentimen rasial.

Pertarungan Pilpres kali ini kembali mempertemukan Joko ‘Jokowi’ Widodo dan Prabowo Subianto, yang paling disorot publik sejak Pilpres 2014. Menariknya, Jokowi kali ini menggandeng K. H. Ma’ruf Amin, Ketua MUI yang dianggap dapat menangkal serangan maupun hoax atas tuduhan kepada Jokowi yang dinilai tidak berpihak pada umat islam, seperti pernyataan kedua pasangan tersebut melengkapi bersatunya simbol nasionalis dan religius. Di pihak lawan, Prabowo menggandeng Sandiaga Uno yang sudah memenangkan hati masyarakat pada Pilkada DKI. Kedua pasangan calon menyatakan bahwa akan menjunjung tinggi pemilu yang damai dan aman. Namun, tentu ini akan jadi omongan belaka karena kita sudah disuguhi pernyataan politik ataupun pernyataan warganet yang mengarah pada isu SARA, sentimen keberpihakan, dan isu lainnya yang dapat merusak kebhinekaan. Politik identitas dianggap masih salah satu cara terbaik guna menaikkan jumlah suara dan sangat efektif untuk mengampanyekan masing-masing calon.

Tentunya sebagai masyarakat yang paham akan adanya politik identitas di Indonesia, baiknya kita tidak tersulut atas sesuatu yang dapat merusak kebhinekaan bangsa ini dan mengusahakan pemilu yang damai tanpa adanya drama lagi.

Pemilu Hendaknya Jujur dan Adil

IMG-20181225-WA0010

Berakhirnya tahun 2018, menandakan semakin dekatnya Pemilu yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019. Di mana situasi politik semakin menghangat. Ada tiga elemen penting yang semakin sibuk, yaitu peserta pemilu, KPU dan Bawaslu. Pasalnya, Pemilu di tahun 2019 adalah pemilihan kepala negara (presiden dan wakil presiden) dan anggota legislatif (angota DPR dan anggota DPD), yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali, sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E yang berbunyi: Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Saat ini, peserta pemilu sibuk menebarkan janji-janji politik yang menarik agar dipilih oleh rakyat yang memiliki hak suara. Pelbagai cara pun dilakukan, mulai dari memasang atribut kampanye dijalan-jalan hingga kampanye di media massa, serta warganet yang ikut kisruh di dunia maya. Mereka rela melakukan apa saja untuk dapat duduk di kursi pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif. Berbagai lobby politik mulai muncul, bertebaran, membentuk jaringan dan jalinan silaturahim satu sama lain, serta tidak sedikit pula yang sampai memutuskan hubungan. Semua itu merupakan bunga rampai dalam menggait dukungan pemilik hak suara yang semakin terasa gesekannya seiring dekatnya pemilu, ambil positifnya, biarkan dan cegah dampak buruknya. Demikianlah sedikit gambaran menyambut pesta demokrasi.

Begitu juga dengan KPU dan Bawaslu, KPU sebagai penyelenggara Pemilu sedangkan Bawaslu mengawasi jalannya pemilu. KPU dalam melaksanakan Pemilu, penyelenggara harus memenuhi 11 (sebelas) prinsip, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertip, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Serta Bawaslu haruslah memastikan semua prinsip dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Tidak kalah heboh, kotak suara dari kardus pun jadi hal yang menarik di tahun ini, ditengah duel peserta yang sibuk menanggapi isu-isu kampanye yang saling menonjolkan kelebihan. Kotak suara ini menjadi perhatian publik, yang mana menimbulkan berbagai pendapat pro maupun kontra. Ada yang mengatakan bahannya tidak aman dan sebaiknya menggunakan bahan yang lebih keras, anti air, dan tidak mudah rusak. Banyak juga, yang meragukan keamanan dari kotak tersebut karena adanya indikasi kecurangan yang lebih besar apabila menggunakan kotak suara yang mudah dibobol dan dirusak. Bahkan lucunya, ada pula yang beranggapan bahwa bahannya seperti kardus makanan.

Namun sebenarnya tidaklah demikian, Dalam konferensi pers dan diberbagai media Komisioner KPU baik dipusat dan didaerah mengatakan bahwa bahan yang digunakan dijamin dapat mengamankan surat suara, telah diuji coba dan dapat untuk digunakan pada pemilu. Dalam prosesnya, penyelenggaraan pemilu sangat dibutuhkan suara pemilih, tanpa itu tidak ada gunanya kotak suara tersebut. Oleh karena itu, diharapkan pemilu dilaksanakan dengan pengawasan yang sangat ketat untuk menjamin keamanan proses pemungutan suara mulai di TPS (Tempat Pemungutan Suara) hingga hasil perhitungannya.

Tentulah kotak suara ini tidak akan dipermasalahkan jika pemilu dilaksanakan dengan jujur dan adil atau sesuai dengan asas pelaksanaan pemilu. Pasal 2 UU Pemilu mengatakan bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Jujur, mudah diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan, apalagi dalam hal politik yang tujuannya adalah kekuasaan atau jabatan tertentu. Asas ini dapat diartikan bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan pemilu harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu UU Pemilu. Kurangnya penerapan asas ini dalam pemilu, dapat menimbulkan berbagai dampak, seperti kecurangan dan ketidakpercayaan rakyat sebagai pemilih sehingga memilih untuk tidak ambil bagian dalam pemilu.

Begitu juga dengan asas adil. Asas adil dapat dimaknai sebagai perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu, baik yang dipilih maupun yang memilih. Dapat dikatakan bahwa asas ini menghendaki pihak yang terlibat dalam pemilu diperlakukan sama sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang pemilu.
Terlepas dari itu, pemilu hendaknya diadakan tanpa kecurangan, tidak mencederai demokrasi dan dilaksanakan untuk kemajuan dan kemakmuran bangsa. Sehingga bagaimana pun hasilnya, siapa pun yang nantinya mengisi jabatan di lembaga legislatif maupun eksekutif dapat menjalankan amanah rakyat dan menjadikan Indonesia lebih baik lagi kedepannya.

Sebagai pemilih harus dapat menentukan pilihan yang tepat, dimana satu suara sangat berharga untuk 5 (lima) tahun kedepan. Cintai negara dengan cara ikut serta dalam pemilih, jadi pemilih cerdas di pemilu tahun 2019. Memilih dalam pemilu adalah bentuk kedaulatan rakyat, yang dijamin UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) yang mengatakan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Penulis: Resti Fauzi
(Pimpinan PSDM Gema Justisia)

Manuver Pemerintahan KM UNAND: Agresi dan Upaya Delegitimasi Kedaulatan NM FHUA

IMG-20181127-WA0035

Kedaulatan adalah kata yang akhir-akhir ini sering muncul dalam percakapan masyarakat politik kampus. Kata ini seolah-olah mengalami inflasi karena terus mengambil andil dalam setiap percakapan mahasiswa soal politik kampus kontemporer. Adalah terkait Pemerintahan KM UNAND (yang kembali) mempersoalkan kemerdekaan dan kedaulatan Negara Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas dan dua negara tetangga yang juga sudah merdeka dan berdaulat. Upaya untuk mendeligitimasi kedaulatan negara yang sudah merdeka dan berdaulat terus diupayakan dengan argumentasi-argumentasi yang tidak berdasar. Ketika kita telaah apa-apa yang didalilkan oleh Pemerintahan KM Unand, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa dalil yang disampaikan itu adalah bentuk ketidaktahuan dan/atau bentuk kekacauan berpikir.

Perspektif Keilmuan dan Praktik Real Bernegara

Negara Mahasiswa Fakultas Hukum didirikan berdasarkan konsensus bersama seluruh mahasiswa Fakultas Hukum sebagai pemilik kedaulatan dengan maksud mewujudkan kemerdekaan sebagai negara yang berdiri sendiri, dan itu tercermin di dalam Konstitusi NM FHUA. Konstitusi NM FHUA kemudian dijadikan dasar untuk mendirikan pemerintahan yang sah dan berdaulat dalam rangka menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan dan soal-soal kemahasiswaan. Maka dari itu dibentuklah lembaga kepresidenan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), lembaga legislatif yang terdiri dari Dewan Legislatif Mahasiswa, Dewan Perwakilan Angkatan, dan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Bahkan dalam konstitusi NM FHUA hasil amandemen yang dilaksanakan pada tahun 2018, juga dimaktubkan satu lembaga judicial yaitu Mahkamah Mahasiswa.

Jika kita coba tarik persoalan ini ke ranah keilmuan, maka kita akan sampai pada perbincangan soal teori asal mula negara dan unsur-unsur negara. Soal asal mula negara, teori perjanjian masyarakat atau kontrak sosial dianggap sebagai teori yang paling tua dan paling penting. Bahwa berdasarkan teori ini, negara terjadi karena suatu persetujuan, dari persetujuan itu lahirlah kekuasaan untuk memerintah, dan kekuasaan tertinggi untuk memerintah ini yang dinamakan kedaulatan. Kontrak sosial sebagai dasar berdirinya negara tersebut diejawantahkan ke dalam bentuk deklarasi kemerdekaan NM FHUA, dan dinormakan ke dalam konstitusi yang menjadi wujud dari konsensus bersama mahasiswa Fakultas Hukum.

Soal unsur negara, berdasarkan Pasal 1 Convention on Rights and Duties of States 1933 ditentukan unsur negara sebagai berikut: (1) Penduduk; (2) Wilayah; (3) Pemerintah yang berdaulat; dan (4) Kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain. NM FHUA terbukti secara de facto telah memenuhi ketiga unsur materil, dan terkait unsur formil, juga telah mampu melakukan hubungan luar negeri dengan berbagai negara mahasiswa lainnya, utamanya dengan NM FISIP dan NM FIB. Maka secara keilmuan tak ada lagi argumentasi yang mampu menjadi anti-tesis jika Negara Mahasiswa dipandang dari perspektif kehidupan bernegara yang real.

Menyoal SK Rektor dan Frasa “Negara Separatis”
Yang juga menggelitik adalah soal statement Pemerintahan KM yang menyatakan bahwa Negara Mahasiswa haruslah berdiri atas dasar SK Rektor, dan dengan dalil yang demikian, secara implisit Pemerintahan KM telah menafikkan hakikat dari kedaulatan itu yang sudah tentu secara utuh dimiliki oleh mahasiswa. Model berpikir yang demikian adalah prototipe riil dari suburnya kultur feodalistik di Pemerintahan KM yang dengan sendirinya malah akan berseberangan dengan semangat pergerakan mahasiswa.

Menarik jika kita bertanya dengan logika sederhana, lalu apakah Negara Republik Indonesia harus memiliki dasar hukum semacam beschikking yang lebih tinggi untuk mendirikan negara merdeka dan berdaulat? SK Sekretaris Jenderal PBB mungkin? Tentu tidak, karena negara lahir melalui persetujuan bersama masyarakat. Lagipula, negara yang sedang menjadi soal kita adalah negara mahasiswa, bukan negara yang didirikan atas kehendak rektor.

Belum lagi soal penggunaan frasa “Negara Separatis” yang merupakan sebuah kesalahpahaman dari Pemerintahan KM. Terkait hal ini, NM FHUA dan dua NMF tetangga telah lama menggunakan right to self determination dengan mendeklarasikan kemerdekaan untuk mendirikan Negara Mahasiswa sendiri. Adalah keliru menyatakan bahwa NM FHUA dan dua NMF tetangga adalah negara/kelompok separatis dan/atau pihak belligerent, karena ketiga negara mahasiswa ini sama sekali tidak memiliki intensi untuk meminta pemisahan diri (karena secara de facto dan de jure sudah benar-benar terpisah), menggulingkan pemerintahan yang sah, dan berintegrasi dengan suatu negara merdeka lainnya sebagai syarat suatu kelompok orang dinyatakan sebagai kelompok separatis. Maka dari itu, tindakan pemerintahan KM untuk memaksakan kehendaknya dapat dikategorikan sebagai sebuah bentuk agresi terhadap negara yang pada dasarnya sudah merdeka dan berdaulat.

Sebenarnya, penulis hanya ingin menghentikan produksi kesalahpahaman dan kekacauan berpikir yang terus produktif dihasilkan oleh elite politik yang menggunakan dalil yang irrasional dan tidak ilmiah untuk melegitimasi agresi dan tindakan mendeligitimasi kedaulatan negara lain.

Penulis ingin menutup tulisan ini dengan pernyataan seorang filsuf berkebangsaan Prancis yang lahir di Aljazair, yakni Albert Camus:
“Freedom is not a gift received from the State or leader, but a possession to be won every day by the effort of each and the union of all”.
Hidup Mahasiswa!

Opini oleh: Yovan Adhiyaksa

Menyoal Korupsi Serta Tantangan Pemberantasannya di Indonesia

Ilustrasi: antarafoto.com
Ilustrasi: antarafoto.com

Belakangan ini pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi berita primadona dan menyita perhatian publik. Bagaimana tidak, hampir semua kalangan diciduk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mulai dari kepala daerah tingkat kabupaten/kota, DPRD, mentri bahkan anggota DPR tak luput dari jeratan KPK.

Menurut data yang diperoleh dari acch.kpk.go.id, per 31 Desember 2017 setidaknya terdapat 123 perkara dalam tahapan penyelidikan, 11 perkara dalam tahapan penyidikan, 103 perkara dalam tahapan penuntutan, serta 84 perkara inkracht (berkekuatan hukum tetap). Namun deretan angka-angka ini masih menyisakan seribu tanda tanya, mulai dari kasus korupsi besar yang terhenti di tengah jalan (kasus BLBI dan lainnya), serta rendahnya tuntutan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi sehingga mengurangi makna extra ordinary crime yang harusnya melekat pada hukuman bagi tindak pidana korupsi. Tentu ini menjadi satu hal yang mesti diantisipasi dan dicarikan solusi pengentasan lebih lanjut dengan cara efektif dan efisien agar tindak pidana korupsi dapat diminimalisasi keberadaanya di Indonesia.

Pengertian Tindak Pidana Korupsi serta Hubungannya dengan Kekuasaan
Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang atau badan hukum lain yang merugikan keuangan negara. Di Indonesia Korupsi dikategorikan sebagai delik umum dalam hukum pidana. Artinya, tanpa pengaduan terlebih dahulu pun aparat dapat menindak pelaku tindak pidana korupsi dengan syarat tertentu dengan bukti permulaan yang cukup.

Lalu apa hubungan korupsi dengan kekuasaan? John Edward Dalberg Acton dalam suratnya kepada Bishop Mandell Creighton, menulis sebuah ungkapan yang menghubungkan antara “korupsi” dengan “kekuasaan”. Menurut Acton, “power tends to corrupt, absolutely power tends to corrupt absolutely“, yang artinya “kekuasaan cenderung untuk korupsi, dan kekuasaan absolut cenderung untuk korupsi absolute”. Senada dengan ungkapan tersebut, pakar pidana Indonesia Romli Atmasasmita di dalam bukunya ”Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasinal dan Aspek Internasional” juga mengatakan bahwa korupsi berkaitan dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan kroninya. Ditegaskanlah kemudian bahwa korupsi selalu ada dan berkembang di sektor publik dengan bukti-bukti yang nyata. Bahwa dengan kekuasaan itulah pejabat publik dapat menekan atau memeras para pencari keadilan atau mereka yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah. Dengan demikian, jelas bahwa korupsi merupakan bagian dari tindak pidana yang memiliki dampak paling mengerikan bagi pembangunan bangsa.

Mengingat hal ini penulis teringat akan roman Anak Semua Bangsa karya Pramoedya Ananta Toer, tepatnya dialog Minke dengan mertuanya Nyai Ontosoroh. Begini kira-kira bunyi dialognya: “Di Hindia Mingke, lain dari di Eropa. Di Hindia, manusia tiada berarti dihadapan kekuasaan. Di Eropa manusia runtuh dihadapan deretan protozoa yang bernama modal”. Penulis rasa Indonesia sekarang tak lebih hampir sama dengan Hindia Belanda seperti yang digambarkan roman diatas, tentu dengan tidak melupakan keberhasilan yang telah dicapai anak bangsa dalam merebut kemerdekaan.

Masalah korupsi di Indonesia menjadi tambah sulit untuk diselesaikan ketika penegak keadilan juga ikut menikmati uang korupsi. C.S.T Kansil dalam bukunya berjudul ”Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara” mengatakan, bahwa pendidikan keterampilan teknis di bidang hukum yang mengabaikan segi yang menyangkut tanggung jawab seseorang terhadap yang dipercayakan kepadanya dan profesinya pada umumnya, serta nilai-nilai dan ukuran etika yang harus menjadi pedoman dalam menjalankan profesinya hanya akan menghasilkan tukang-tukang yang terampil belaka di bidang hukum dan profesinya”. Tampak jelas pada pernyataan ini bahwa hal yang semestinya terlebih dahulu dimiliki oleh para penegak hukum adalah moral serta akhlak, bukan hanya otaknya saja.

Senada dengan C.S.T Kansil, Ermansyah Djaja dalam bukunya “Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Morupsi” berpendapat bahwa pendekatan moralistik dan keimanan merupakan rambu-rambu pembatas untuk meluruskan jalannya langkah penegak hukum serta memperkuat integritas penyelenggara negara untuk selalu memegang teguh dan menjunjung tinggi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. Bukan tanpa alasan ketika otak lebih memikirkan materi. Bahkan demi materi mungkin saja manusia mau untuk membunuh sesama, seperti yang pernah dikatakan Aristoteles bahwa hakikatnya “manusia itu adalah homo homini lupus” atau manusia adalah serigala bagi manusia lainnya.

Lalu apa dampak kekacauan ini terhadap masyarakat terutama anak-anak? Mari kita mulai dari idiom “Keadilan harus ditegakkan maski langit akan runtuh”. Jika kita renungi maka dapat ditarik kesimpulan betapa pentingnya penegakan keadilan itu. Sama halnya dengan beratnya syarat keadilan material dalam hukum pidana, yang harus diperoleh berdasarkan minimal 2 alat bukti serta keyakinan hakim. Tapi malang kemudian dalam garis rententan pengaplikasian justru banyak ditemukan ketimpangan dalam putusan hakim. Apa hendak dikata, keadaan tebang pilih atau lebih tepatnya tajam kebawah lalu tumpul keatas dalam penegakan hukum terjadi dengan latar belakang yang berbeda. Apakah itu akibat praktik suap, korupsi, kolusi, nepotisme dan sejenisnya masih menghantui para penegak hukum di Indonesia.

Rendahnya Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Dampaknya Bagi Perkembangan Perilaku Anak
Aturan yang tercipta terkadang seperti sebuah oasis di padang pasir tampak begitu menggairahkan semangat juang, begitu tertata rapi lengkap dengan hukuman pidananya namun tetap saja akhirnya yang ditemukan adalah tidak adanya keseriusan, serta terkesan setengah hati dalam memberantas korupsi.
Dari data yang dicatat oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) pada tahun 2017, seperti yang dikutip dari detik.com, setidaknya dari jumlah 348 terdakwa sebanyak 22 orang diputus bebas dan 262 dihukum 0-4 tahun penjara. Tentu ini termasuk dalam kategori pidana ringan bukan extra ordinary crime yang mestinya hukumanya lebih berat seperti yang digembar-gemborkan selama ini. Bahkan Hal ini sudah diwanti-wanti oleh Dahlan Sinaga dalam bukunya ”Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi” bahwa hukum pidana haruslah berkeadilan dan sedapat mungkin menangani orang-orang, baik yang dipersangkakan, didakwa, maupun yang diputuskan terbukti melakukan tindak pidana.

Dampak dari penegakan korupsi yang setengah-setengah akan sama apabila kita ibaratkan layaknya hubungan guru dan siswa. Ketika disekolah diajarkan bahwa korupsi itu tidak boleh serta merupakan suatu tindak pidana berat dan dilarang oleh agama. Maka ketika anak menjumpai perilaku korupsi ini diberitakan dimedia elektronik tv maupun non elektronik seperti koran. Ternyata hukumanya tidak begitu berat, kemudian berikutnya dapat remisi atau potongan masa tahanan. Ditambah lagi pelaku yang tampak senyum seakan bangga dengan kelakuannya serta menampakkan bahwa keadaan baik-baik saja. Maka dalam kasus ini anak akan menemukan kejanggalan dan ketidaksesuain antara das sein dan das sollen atas hal itu. Disinilah mulai kebingungan itu, biasanya kebingungan ini akan berakhir pada pengabaian terhadap suatu ajaran kebenaran serta dapat menjadi faktor pendorong besar dari pada lahirnya proses imitasi dari praktek-praktek buruk yang ada di kehidupan sehari-hari. Akhirnya yang terjadi adalah regenerasi penjahat dari generasi ke generasi.

Dalam pengibaratan diatas tampak suatu keadaan anomi, yang menurut Emile Durkheim adalah keadaan dimana masyarakat sudah bingung, berada dalam keadaan tanpa norma, meskipun norma itu ada namun bagi masyarakat daya ikatnya sangat lemah. Atau deterrence efeknya kurang terasa. Oleh karena itu tidak menjadi suatu keheranan apabila masyarakat sudah acuh lalu melakukan pengabaian terhadap tindak pidana korupsi. Atau jika keadaan sudah semakin runyam maka bukan tidak mungkin masyarakat akan muak kemudian menggunakan cara eigenrichtigh (main hakim sendiri) sebagai ekspresi ketidakpuasan terhadap apa yang terjadi. Tentu ini merupakan hal yang harus kita wanti-wanti jika tidak ingin Negara ini makin semrawut, rusak terlalu jauh.
Meskipun begitu tetap optimisme harus kita bangun mulai dari yang kecil serta mulai dari diri sendiri. Mengutip dialog dalam roman Anak Semua Bangsa karya Pramoedya Ananta Toer “Dalam jaman modern ini tidak ada gerakan tanpa penerbitan sendiri tuan. Sebaliknya juga bukan? Setiap penerbitan tentu mewakili suatu kekuatan tertentu, juga penerbitan tuan sendiri.”

Penulis:
Iswaji.
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Ilmu Hukum dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah

Ilmu Hukum dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah
Oleh: Wisnu Pratama Iryanto

Kompetisi merupakan ajang untuk mengasah ide dan gagasan para mahasiswa. Banyaknya cabang kompetisi di tingkat perguruan tinggi pun membuat peluang yang cukup besar untuk meraih prestasi. Kompetisi tingkat perguruan tinggi pada umumnya bermacam-macam. Lomba desain, peradilan semu, public speaking, debat, dan kepenulisan. Menarik jika kita membahas tentang lomba kepenulisan ilmiah yang pada umumnya dikenal dengan lomba karya tulis ilmiah (LKTI) dan esai.

LKTI dan esai merupakan tulisan yang berisi ide keratif dan inovatif seputar isu-isu permasalahan yang sedang terjadi di Indonesia. Biasanya LKTI dan esai akan ditentukan temanya oleh pihak penyelenggara. Tema-tema yang sekarang paling sering digunakan adalah Sustainable Development Goals 2030, Nawacita Pemerintahan Jokowi, dan Pemberantasan Korupsi. Data yang didapatkan dari Divisi Karya Ilmiah Lex Scientia, LKTI dan esai memenangkan posisi pertama sebagai cabang kompetisi paling diminati dan paling banyak diselenggarakan oleh institusi maupun perguruan tinggi. Tercatat bahwa jumlah LKTI dan esai nasional yang diselenggarakan pada jangka waktu Agustus – November 2017 mencapai 19 kompetisi. Pada tahap ini, mahasiswa hukum perlu memanfaatkan peluang tersebut dengan cara ikut berkompetisi.

Peluang menjuarai LKTI maupun esai bagi mahasiswa hukum nampaknya perlu ditelaah lebih dalam lagi. Hal ini dikarenakan kompetisi ini memerlukan strategi yang matang dan kemampuan presentasi yang baik. Pada umumnya, LKTI maupun esai dilakukan melalui dua tahap seleksi. Pertama tahap penjaringan naskah. Pada tahap ini akan disaring 10 atau 15 tim dengan naskah terbaik untuk melanjutkan ke tahap kedua. Pada tahap kedua yaitu presentasi, tim dituntut untuk menjelaskan ide dan gagasan didepan dewan juri dan para finalis lainnya dengan skema yang hampir sama di seluruh kompetisi LKTI maupun esai.

Menjuarai LKTI maupun esai di tingkat nasional bagi mahasiswa hukum merupakan sebuah tantangan. Pada dasarnya, skema yang hampir sama yang penulis maksudkan adalah cara dewan juri memberikan penilaian dan pertanyaan. Umumnya, kriteria penilaian di tahap presentasi meliputi: kesesuaian ide dengan tema, kerjasama tim, dan cara penyampaian. Namun perlu digarisbawahi bahwa setiap tahap presentasi pasti akan ada sesi tanya jawab. Pada tahap inilah finalis LKTI maupun esai akan dijebak oleh dewan juri. Jika dalam satu tim (tiga anggota) berasal dari studi ilmu hukum, maka dewan juri akan memberikan pertanyaan di luar penguasaan mahasiswa ilmu hukum, misalnya pertanyaan terkait ekonomi. Dewan juri akan mencari celah melalui LKTI yang kita buat, disebabkan LKTI maupun esai pasti bersifat multidisipliner. Artinya tidak mungkin hanya menggunakan satu bidang studi saja. Maka, salah satu solusi terbaik agar tim kita dapat menyabet gelar juara nasional di ajang kompetisi ini adalah dengan berkolaborasi dengan mahasiswa dari bidang studi lain.

Kemelut Tenaga Kerja Asing Di Indonesia

Tenaga kerja asing (TKA) adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

Dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 42 ayat 4 disebutkan, tenaga kerja asing dapat diperkerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Dalam pasal 46 juga dijelaskan bahwa tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu yang lebih lanjut diatur dalam kepmenkertrans No.40 tahun 2012.

Lebih lanjut, diterangkan dalam Kepmenkertrans No. 40 tahun 2012, ada 19 jabatan tertentu yang tidak boleh diduduki oleh TKA. Jabatan tertentu yang tidak boleh diduduki oleh TKA antara lain Direktur Personalia, Manajer Hubungan
Industrial, Manajer Personalia, Supervisor Pengembangan personalia, Supervisor Perekrutan Personalia, Supervisor Penempatan Personalia, Supervisor Pembinaan Karir Pegawai, Penata Usaha Personalia, Kepala Eksekutif Kantor, Ahli Pengembangan Personalia dan Karir, Spesialis Personalia, Penasehat Karir, Penasehat tenaga Kerja, Pembimbing dan Konseling Jabatan, Perantara Tenaga Kerja, Pengadministrasi Pelatihan Pegawai, Pewawancara Pegawai, Analis Jabatan dan Penyelenggara Keselamatan Kerja Pegawai.

Dengan diperingatinya hari buruh setiap tanggal 1 Mei, mencuat juga isu tenaga kerja asing (TKA) yang menjadi pekerja kasar di Morowali, Sulawesi Selatan.
Hal ini tentu saja bertentangan dengan Kepmennakertrans No. 40 tahun 2012 yang menentukan hanya beberapa bidang yg dapat diduduki oleh TKA, namun kurang dijelaskan sacara rinci apakah boleh menjadi pekerja kasar.

Isu TKA di Indonesia yang semakin banyak ini tidak hanya heboh saat diperingatinya hari buruh, jauh sebelum itu Ombudsman Republik Indonesia (ORI) telah menemukan sekitar 200 TKA di Morowali yang menjadi supir.

Dari pencatatan pemerintah, ada sekitar 2.100 TKA di Morowali. Kenyataannya, menurut pengakuan seorang buruh Indonesia yang bekerja di salah satu perusahaan di Indonesia, ada sekitar 8.000 TKA yang mayoritasnya berasal dari negeri tirai bambu. Terlebih lagi banyak yang tidak mempunyai skill.

Bagaimana mungkin jumlah TKA di Morowali berbeda jauh dari yang didata pemerintah?

Masuknya TKA illegal ini, menurut ORI merupakan dampak pasca dikeluarkannya Perpres no. 21 tahun 2016, yang memberi kebijakan bebas visa sehingga memudahkan TKA tanpa skill masuk ke Indonesia dengan visa turis.

Banyaknya TKA tanpa skill di Morowali membuat buruh Indonesia semakin terkepit. Dari segi bahasa, para TKA banyak yang tidak pandai berbahasa Indonesia. Dari segi upah, menurut hasil penelusuran Ombudsman Republik Infomesia (ORI), upah tenaga kerja asing (TKA) jumlahnya 3 kali lipat lebih besar daripada pekerja Indonesia dengan jabatan yang sama.

Kini, beberapa hari setelah diperingatinya hari buruh dan mencuatnya kabar mengenai TKA yang menjadi buruh kasar, seakan pemerintah masih tak acuh.
Belum ada tanggapan konkret dari pemerintah untuk menindaklanjuti masalah ini. Diharapkan pemerintah segera menuntaskannya dan memberi keadilan bagi para buruh di Indonesia.*ZA

Meningkatnya Angka Kejahatan Akibat Menurunya Keamanan di Kota Padang.

Belakangan ini permasalahan-permasalahan dikota padang semakin bertambah baik itu seperti banjir, kemacetan hingga kejahatan.

Kejahatan yang sering terjadi seperti jambret, pencurian, tawuran hingga pembunuhan. Pada kasus tawuran sendiri telah banyak memakan korban jiwa, data tersebut saya dapat dari media lokal dan juga pelaku tawuran itu sendiri.

Dibeberapa titik di kota Padang yang rawan terjadi tawuran salah satunnya di jalan Khatib Sulaiman kota Padang tepatnya dipersimpangan Bundaran Presiden yang mana seakan-akan agenda nya dijadwalkan,tawuran sering terjadi pada malam minggu atau minggu dini hari.

Korbannya pun dari yang luka-luka sampai korban jiwa. Pelaku rata-rata anak sekolahan baik itu SMP sampai SMA, hal ini tentunya mempengaruhi kejiwaan mereka, naluri melukai hingga membunuh pun telah mulai tumbuh pada mereka pelaku tawuran tersebut, senjata yang digunakan pun bermacam-macam dari benda keras hingga senjata tajam, bukan main-main yang digunakan mereka.

Melumpuhkan lawan adalah suatu kebanggan tersendiri bagi mereka yang tergabung dalam anggota tawuran,ini sanggat miris sekali dalam generasi saat ini, semakin banyak mereka menjatuhkan korban itu adalah suatu prestasi bagi mereka sehingga menjadi ajang eksistensi dalam satu kelompok tawuran. Hal tersebut sanggat mencoreng dunia pendidikan di Kota Padang yang mana sebagian besar pelaku tawuran adalah pelajar.

Beberapa hari yang lalu tepat pada tanggal 8/4/2018 sekitar pukul 04:00 WIB sempat menjadi hal yang kontroversi di Kota Padang yaitu jatuhnya satu korban jiwa yaitu seorang driver ojek online yang menjadi salah sasaran amukan oleh geng motor dan juga sekaligus salah satu kelompok tawuran di Kota Padang, TKP di dekat kawasan jembatan siti nurbaya Kota Padang.

Kronologis kejadian, pengakuan dari teman korban, mereka diserang oleh sekelompok orang yang mengendarai motor saat nongkrong ditepi jalan, mereka menjadi korban amukan kelompok tersebut tanpa tau sebab akibatnya, sehingga akibat aksi brutal tersebut timbulnya satu korban jiwa yang meninggal.

Hal ini mustinya menjadi perhatian yang serius, untuk mengantisipasi munculnya korban selanjutnya, hal ini butuh komitmen dari pihak-pihak yang terkait, baik itu kepolisian, satpol pp dan aparat penegak hukum lain dan juga pihak-pihak terkait lainya, agar kedepan nya tidak menimbulkan korban dan keresahan ditenggah-tenggah masyrakat kota padang.

Upaya preventif, represif dan persuasif dari pihak berwajib musti dilakukan dengan komitmen yang serius demi menjaga keamanan dan jatuhnya korban selanjutnya ditenggah-tenggah masyarakat kota Padang.

Andri Firdaus.
Wasekum PA HMI Komisariat Hukum Unand.
13/4/2018.

Mahasiswa Harusnya Seperti Semut di Kisah Nabi Ibrahim A.S

Ditulis oleh :

Diki Rafiqi.

Mahasiswa dan Anggota LAM&PK FH-UA.

Saya teringat dengan sebuah dongeng seekor semut di masa nabi Ibrahim A.S. Dimana pada masa itu nabi Ibrahim A.S akan dihukum oleh raja Nambrud. Hukuman yang diberikan oleh raja Nambrud pada saat itu tidak tanggung-tanggung, yakni akan membakar hidup-hidup nabi Ibrahim.

Mendengar kabar demikian, seisi semesta menjadi ketakutan melihat kejamnya raja Nambrud. Dari manusia, burung, semut, hingga pepohonan ikut larut dalam ketakutan karena akan kehilangan pencerah dimuka bumi ini.

Hari ke hari terus berganti. Menandakan waktu eksekusi sudah semakin dekat. Dengan tingginya popularitas dari nabi Ibrahim serta raja Nambrud ini membuat seisi alam ini menjadi tahu. Padahal disaat itu belum adanya dengan namanya face-bo-ok atau in-stag-ram. Apalagi dengan penyedia followers untuk mempercepat viralnya suatu berita.

Apa daya jika kun fayakun oleh maha kuasa, viralnya Young Lex maupun Tsamara tak akan menjadi tandingannya. Oleh karena itu berbondong-bondonglah manusia, dan binatang untuk melihat terakhir kalinya utusan Tuhan ini untuk hidup.

Tapi dari rombongan yang bergabung terlihat ada sesuatu yang aneh. Karena dari sekian banyak makhluk yang berjalan menuju tempat panasbihan kehebatan Nimbrud untuk membuktikan Tuhan itu tidak ada, hanya seekor semut yang kecillah terlihat aneh.

Seekor semut ini membawa sebuah beban yang sangat berat dalam perjalannya. Disepanjang jalan semut ini selalu dilihat sinis oleh semua mahluk yang dijumpainya. Karena hanya dialah yang terlihat berbeda dari yang lain. Bahkan, pandangan seluruh mahluk yang melihat semut itu mengambarkan  bahwa semut itu telah berbuat kejahatan karena berbeda dari yang lain.

Sungguh banyak hinaan kepada semut ini disepanjang jalan. Tak terhitung ungkapan-ungkapan yang akan meruntuhkan semangatnya. Tapi semut ini terus berjalan, dan berkata dalam hatinya “aku memang beda dari kalian, tapi inilah yang aku percayai, dan semangatku tak seberapa dari ocehan-ocehan kalian”. Dengan semangat itulah semut ini terus berjalan tanpa henti, dan tanpa kata lelah.

Terus berjalannya semut ini, tak terasa semut ini hampir sampai ketempat pembuktian raja Nambrud yang paling kuasa di muka bumi ini. Pada sebuah persimpangan yang disana tempat pemberentian para rombongan. Terlihat disana ada sebuah pohon begitu menjulangnya mencakar langit, sedangkan daunanya terlihat melebihi kecantikan wanita Tsar Rusia yang tumbuh disekitaran batang yang begitu kokoh. Melihat hal tersebut semut tadi langsung terkesima. Bergegaslah semut itu pergi kesana untuk beristirahat sembari menunggu Ibrahim A.S akan dieksekusi.

Setibanya disana, si semut langsung di tertawakan oleh seluruh mahluk yang ada disana. Kecuali seekor burung yang langsung bertanya. “apa yang kau bawa semut?”

“aku membawa air” ucap semut dengan tegas.

“untuk apa kau bawa itu?” sebenarnya burung sudah menduga jawabannya, akan tetapi burung ini tidak mau terjebak dengan kebenaran pribadi, dan yang lain sebelum mendengar kepastian dari semut itu.

Tapi ular langsung menjawab, “air ini untuk memadamkan api yang membakar Ibrahim A.S”. Sontak seluruh mahluk yang ada disana langsung tertawa.

“Dengan air sedikit itu, mana mungkin akan memadamkan api yang begitu besar”. ujar burung.

“Walaupun tidak akan memadamkan api itu, setidaknya saya telah memilih untuk berdiri di pihak yang mana, sepahit apa keadilan itu, saya tetap berada disana”. Seluruh mahluk yang berada disana langsung terdiam oleh perkataan semut. Semuanya saling berbisik-bisik merenungkan perkataan semut tadi.

Mahasiswa Seharusnya. 

Dari penggalan kasus tersebut sehendaknya mahasiswa yang berada dimanapun dapat merefleksikan bersama. Kenapa harus mahasiwa? Pertanyaan itu mungkin mengawang di samudera pikiran kita. Mengapa diharuskan kepada ke mahasiswa, bukan kepada siswa SMA, atau yang lainnya.

Jawabannya terletak dimana posisi mahasiswa dalam masyarakat. Pertama, mahasiwa adalah seorang yang telah berfikir matang atau dewasa, dan memiliki ilmu pengetahuan. Kedua, mahasiwa sebagai pondasi perubahan di Indonesia. Dari sumpah pemuda, kemerdekaan, Orde lama, Orde baru, dan terakhir Reformasi.

Dari jawaban itu bisa kita korelasikan dengan cerita di atas. Mahasiswa seharusnya sebagai obat dari kerisauan yang terjadi dalam masyarakat. Berpikir mahasiswa seharusnya keadilan. Kedua kakinya telah menapakkan pada keadilan. Apapun yang telah terjadi setidaknya mahasiswa harus menunjukkan sikap dan bersuara dengan ketidak-adilan. Jangan berfikir kalau ketidak-adilan tersebut berubah secara cepat. Lihatlah kisah si semut itu, walaupun air itu tidak bisa memadamkan api yang membakar Ibrahim A.S. Tapi setidaknya dengan setetes air dari semut telah mengurangi besarnya api.

Oleh karena itu, karena ketidak-adilan tidak bisa dirobah secara cepat. Maka mahasiswa hendaknya selalu memukul secara terus menerus (memukul itu bisa dalam bentuk apapun, jangan hanya terfokus pada satu bentuk). Walaupun pukulan yang kita berikan masih belum terasa diawalnya. Tapi dengan pukulan secara terus menerus sebuah objek yang kita pukul, akan dapat menyakitkan dan akhirnya meruntuhkan sekuat apa itu pertahanan ketidak-adilan yang terjadi.

Mahasiswa sebagai Peran Utama dalam Mengawal Proses Politik Indonesia.

Oleh : Syukri Kurniawan.

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas.

 

Mahasiswa adalah kaum terpelajar dinamis yang penuh dengan kreatifitas. Mahasiswa diidentikkan dengan kaum muda yang telah dianggap sebagai agen pembawa perubahan bagi suatu negara. Mahasiswa merupakan tolak ukur kemajuan bangsa dan negara, sehingga apabila mahasiswa masuk dalam kancah dunia politik yang secara empiris dipandang sebagai dunia yang kotor dan jauh dari kata baik. Para mahasiwa berasumsi bahwa berpatisipasi atau tidak mereka dalam bidang politik tidak akan berpengaruh besar terhadap perubahan yang diharapkan.

Hal ini dapat kita buktikan dengan minimnya mahasiswa dalam kegiatan politik. Sebagai contoh kegiatan politik dalam ruang lingkup kampus adalah ketika diadakannya pesta demokrasi (pemilihan presiden mahasiswa misalnya), terlihat minim sekali partisipasi mahasiswa dalam menyukseskan kegiatan itu. Contoh tersebut bisa dijadikan salah satu sebab terjadinya apatisme mahasiswa terhadap politik, padahal itu adalah pendidikan politik yang sangat penting bagi mahasiswa. Cara pandang seperti itu harus dihilangkan oleh mahasiswa. Kita tidak mengatakan apa yang dilakukan tadi sepenuhnya salah, tapi hal tersebut akan mempersempit makna dari peran dan juga fungsi seorang mahasiswa. Sejatinya dunia mahasiswa adalah proses pendidikan politik, proses pembangunan karakter, pematangan ide pemikiran, menjadi generasi bangsa Indonesia yang berkualitas kelak kemudian hari.

Mahasiswa yang telah dianggap sebagai seorang yang intelektual seharusnya dapat berpikir, jika masuk dalam kancah dunia politik merupakan sesuatu yang sangat baik. Jika yang dimaksudkan untuk berperan dalam pengawasan, pengabdian, dan memberikan dampak positif terhadap bangsa dan negara. Masa depan negeri ini membutuhkan keterlibatan mahasiswa dalam berbagai hal dengan pemikiran-pemikiran cerdasnya dan kegiatan-kegiatan intelektual yang dilakukan. Peran Mahasiswa sangat diharapkan oleh masyarakat, tak berlebihan jika banyak harapan yang dipikul oleh mahasiswa. Sebab dalam kerangka sosial mahasiswa mempunyai peran dan fungsi yang cukup penting. Mahasiswa disini diharapkan dapat berperan sebagai agen pengawasan (agent of control) dan agen menuju perubahan ke arah yang lebih baik.

Di sisi lain, selain mahasiswa dianggap seorang yang berintelektual, mahasiswa juga dianggap sebagai pilar utama demokrasi karena memiliki tingkat idealitas yang tinggi. Karenanya, ketika krisis ekonomi yang semakin tidak terkendali pada masa pemerintahan Soeharto (masa orde baru), mahasiswa bergerak, rakyat mengamuk, dan hal inilah yang menyebabkan Soeharto raja besar itu kehilangan kepercayaan diri serta kehilangan kursi kepresidenan yang sudah dijabatnya selama 32 tahun.
Sejak saat itu mahasiswa mempunyai ruang bebas dalam bersuara serta meluruskan kekacauan-kekacauan yang terjadi dalam instansi pemerintahan (masa reformasi). Itu merupakan bukti nyata dimana mahasiswa menunjukkan perannya dikancah perpolitikan nasional yang tentunya menciptakan keselarasan menuju masyarakat yang makmur sentosa, meskipun sampai sekarang buah tangan dari perjuangan mahasiswa tersebut masih jauh panggang dari api. Sehingga dapat disimpulkan kekuatan mahasiswa dalam kancah perpolitikan nasional menjadi patut diperhitungkan sebagai gerakan yang murni membela kepentingan rakyat semata.

Maka dari itu, keberadaan mahasiswa sebagai salah satu kekuatan politik dalam konteks bernegara merupakan fenomena universal. Beberapa negara, hampir setiap perubahan sosial besar yang terkait dengan kekuasaan, selalu melibatkan peran mahasiswa. Begitu pula dengan pengalaman sejarah mahasiswa di Indonesia, peran mahasiswa sebagai kekuatan politik sangat dirasakan. Dapat dikatakan, mahasiswa menjadi salah satu inisiator atau agen dalam mendiskusikan ide/ideologi gerakan-gerakan sebelum dan setelah kemerdekaan serta zaman reformasi di Indonesia. Adapun peran utama mahasiswa yang dapat dijalankan dalam mengawal proses politik di Indonesia.

Pertama, Mahasiswa berperan sebagai kontrol politik. Artinya dalam hal hubungan pemerintah dengan masyarakat, mahasiswa bertindak sebagai pengawas serta partisipan dalam membahas segala hal mengenai fungsi partai politik yang terkait dengan pengambilan keputusan pemerintah beserta berbagai macam keputusan yang telah terambil sebelumnya.

Kedua, mahasiswa berperan dalam menyampaikan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah. Hal ini diwujudkan dengan melakukan interaksi sosial dengan masyarakat yang memiliki peran dan fungsi mahasiswa dalam masyarakat yang nantinya akan dilanjutkan dengan menganalisa masalah-masalah yang tepat, lalu menyampaikan realita yang sedang terjadi di masyarakat beserta solusinya kepada pemerintah. Selain itu, mahasiswa harus bertanggungjawab dalam menjawab berbagai masalah yang tejadi di masyarakat.

Ketiga, mahasiswa juga berperan sebagai penyambung lidah pemerintah. Mahasiswa diharapkan mampu melakukan sosialisasi kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah kepada masyarakat yang seringkali dalam berbagai kasuS. Kebijakan-kebijakan tersebut sering disalah-artikan oleh masyarakat, sehingga dalam hal ini tugas mahasiswa adalah sebagai penerjemah tentang maksud dan tujuan dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap kontroversial tersebut sehingga pada akhirnya dapat dipahami dan dimengerti oleh masyarakat.
Akan tetapi,  posisi mahasiswa cukuplah rentan, mahasiswa berada diantara idealisme dan realita yang ada. Dalam beberapa keadaan, fakta menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan yang mengakibatkan posisi tersebut menjadi berat sebelah, misalnya saja pada saat mereka melakukan pembelaan terhadap suatu idealisme, tetapi realita yang terjadi di masyarakat tampak kian memburuk. Begitu juga sebaliknya, disaat para mahasiswa gencar membela realita yang terjadi di masyarakat, tetapi ternyata secara tidak sadar mereka telah meninggalkan atau menyimpang dari idealisme yang menghiraukan manfaat Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ada serta watak ilmu yang mereka miliki.

Selanjutnya yang keempat, bagaimana peranan mahasiswa dalam agenda suksesi, baik di tingkat daerah maupun nasional? Dalam konteks peranan mahasiswa yakni menjaga/mengawal proses demokratisasi. Kondisi ini disebabkan agenda suksesi kepemimpinan seperti Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Kepala daerah (Pilkada). Dalam hal ini mahasiswa mempunyai peranan yang strategis, karena mahasiswa merupakan kekuatan masyarakat politik yang bersifat independen, objektif dan berlandasakan pada aspek moralitas. Oleh karena itu, peran pengawalan terhadap proses politik seperti ini dapat dimainkan oleh mahasiswa sebagai individu maupun oleh lembaga-lembaga mahasiswa, seperti lembaga intern kampus, lembaga ekstern kampus, dan organisasi mahasiswa kedaerahan. Adapun jalan yang bisa sekiranya ditempuh oleh mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan dalam melakukan peranannya dalam mengawal proses politik ini antara lain diskusi, seminar, opini publik, tulisan di media massa, pernyataan sikap, dan demonstrasi.

Dari peranan tersebut yang paling penting adalah mahasiswa sebagai tokoh intelektual dalam kehidupan berdemokrasi. Mahasiswa harus mampu memberikan contoh yang baik serta pendidikan politik kepada masyarakat, yang dilakukan sebagai wujud tanggungjawab mereka kepada masyarakat. Sebab mahasiswa sebagai kaum terpelajar dan individu masyarakat yang memliki hak penuh dalam setiap proses politik. Dalam pelaksanaannya, etika harus dibangun oleh setiap mahasiswa adalah sikap objektivitas dan akuntabilitas dalam mengawal setiap proses politik di Indonesia.

Objektivitas yang dimaksud ialah dilakukan tanpa disusupi oleh kepentingan politik praktis. Hal ini penting, sebab mahasiswa sebagai sebuah gerakan moral, mesti bersikap netral dan berpihak kepada masyarakat luas. Sedangkan akuntabilitas adalah penilaian yang diberikan oleh sebuah organisasi mahasiswa, yang harus bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya. Artinya, apabila mahasiswa menilai seorang penguasa yang terindikasi melakukan tindakan penyelewengan kekuasaan maka data dan fakta yang disampaikan harus dapat dibuktikan, bukan sekedar isu belaka sehingga kepercayaan masyarakat tetap besar terhadap gerakan mahasiswa.

Peran mahasiswa dalam pelaksanaan politik sangat dibutuhkan, dikarenakan mahasiswa merupakan kaum intelektual muda yang memiliki pemikiran kritis terhadap masalah-masalah politik yang sedang terjadi di Indonesia saat ini. Mahasiswa sebagai pilar sekaligus fondasi bangsa yang memiliki peranan utama dalam mengawal proses politik di Indonesia. Untuk itu peran mahasiswa sangatlah berharga demi terciptanya kelangsungan sistem politik menuju ke arah yang lebih baik lagi, karena politik merupakan salah satu tolak ukur kemajuan suatu bangsa dan negara.

KKN VS Magang.

Oleh : Yola Gusri Yanifa

Universitas merupakan gudangnya program-program yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Karena tidak hanya menyediakan fasilitas pendidikan formal, universitas juga menyediakan program-program untuk mengasah keterampilan mahasiswa dalam rangka persiapan untuk terjun ke dunia pekerjaan. Setidaknya ada dua program utama yang diterapkan oleh hampir seluruh perguruan tinggi di Indonesia, yaitu KKN dan Magang.

Kuliah Kerja Nyata atau biasa dikenal dengan sebutan KKN adalah program wajib yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa yang telah mengumpulkan minimal 120 beban SKS. Program ini merupakan salah satu program unggulan, khususnya di Universitas Andalas yang konon katanya merupakan salah satu universitas pencetus ide program KKN ini.

Sebelum penerapan program KKN, yang menjadi program unggulan di hampir seluruh perguruan tinggi di Indonesia adalah magang. Dimana melalui program magang ini mahasiswa dapat mengasah kemampuan dan merasakan pengalaman terjun langsung ke dunia pekerjaan.

Awal penerapan dari program KKN menimbulkan pro dan kontra, tidak hanya di kalangan mahasiswa tetapi juga di kalanagan civitas akademika khususnya di Universitas Andalas. Hal ini disebabkan karena kekhawatiran bahwa program KKN ini tidak akan efektif dalam mengasah keterampilan mahasiswa dalam rangka persiapan diri untuk terjun ke dunia pendidikan setelah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Kekhawatiran ini tentunya sangat beralasan, karena KKN hanya menawarkan kesempatan kepada mahasiswa untuk terjun langsung ke masyarakat dan bersosialisasi dengan masyarakat setempat melalui program-program kerja yang telah direncanakan sebelumnya. Masyarakat yang menjadi sasaran dari program KKN ini pun adalah masyarakat yang tinggal di daerah yang masih membutuhkan pembenahan.

Untuk beberapa jurusan, program yang ditawarkan dalam KKN ini akan sangat berguna. Seperti halnya mahasiswa dari program studi Pendidikan Dokter, tentu ilmu yang mereka peroleh selama perkuliahan akan sangat berguna dan dapat dipraktikkan dengan maksimal di lapangan, hal ini dikarenakan mengingat kondisi masyarakat yang rentan akan permasalahan-permasalahan kesehatan. Lain halnya dengan mahasiswa dari program studi ilmu sosial seperti salah satunya program studi Ilmu Hukum, program KKN ini dianggap tidak akan efektif untuk mengasah keterampilan mahasiswa dalam praktik penerapan ilmu hukum yang diperoleh selama perkuliahan. Karena kebanyakan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat khususnya masyarakat di daerah yang masih memerlukan pembenahan di sana sini adalah masalah-masalah yang tidak berkaitan langsung dengan hukum. Hal ini tentu akan menghambat mahasiswa dalam praktik penerapan ilmu hukumnya karena tidak adanya sasaran yang akan dituju sebagai objek dalam penerapan ilmu hukum yang telah dipelajari baik secara teori maupun praktik selama masa perkuliahan.

Sebaliknya magang dianggap sebagai program yang sangat efektif dalam mengasah keterampilan keilmuan mahasiswa. Karena program magang menawarkan kepada mahasiswa kesempatan untuk terjun langsung ke perusahaan-perusahaan yang notabene mengandung banyak permasalahan yang berkaitan dengan bidang keilmuan yang dipelajari di perguruan tinggi.

Namun sebenarnya baik KKN maupun magang itu sendiri mempunyai manfaat yang hampir sama, yaitu sama-sama melatih keterampilan mahasiswa. Baik itu keterampilan dalam penerapan ilmunya maupun keterampilan dalam melatih jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Karena bagaimanapun juga, segala hal yang dikerjakan oleh mahasiswa setelah menyelesaiakan pendidikan di perguruan tinggi, mereka mempunyai tanggung jawab moral dan sosial kepada masyarakat. Oleh karena itu melaui program KKN ini setidaknya mahasiswa dilatih untuk menyelami kehidupan masyarakat sehingga diharapkan mahasiswa dapat menggali nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat tersebut dan menjadikannya pedoman dan pegangan dalam penerapan ilmunya di dunia pekerjaan nanti.

Selain itu jika dirasa belum cukup, tidak tertutup kemungkinan mahasiswa untuk mengikuti program magang setelah program KKN. Hal ini tentu akan sangat bermanfaat, karena setelah menggali nilai-nilai sosial dalam masyarakat melalui program KKN, mahasiswa dapat langsung menerapkan ilmunya dengan berpegang pada nilai-nilai tersebut dalam program magang.

Oleh karena itu, baik program KKN maupun magang sama-sama mempunyai manfaat yang luar biasa dalam mempersiapkan mental mahasiswa sebelum terjun ke dunia pekerjaan, hanya saja tergantung kepada keseriusan dari mahasiswa yang menjalaninya.