KPU Goes to Campus, Mahasiswa Unand Keluhkan Tidak Terdaftar Sebagai Pemilih

GEMAJUSTISIA.COM – PADANG KPU Goes to Campus diadakan untuk memberikan pelayanan dan memfasilitasi calon pemilih yang tidak bisa memilih di tempat pemungutan suara (TPS) asal. Disini, calon pemilih harus mengurus Surat Keterangan Pindah Memilih atau disebut juga formulir model A-5 dalam pemilihan umum (pemilu) legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada 17 April 2019 mendatang.

Mengingat beberapa waktu terakhir banyak mahasiswa yang mendatangi Kantor KPU Padang, seperti BEM Fakultas Hukum Unand, BEM Fakultas Kedokteran Unand, Kopaja Unand, hingga pembina asrama yang mengajak KPU untuk buka posko pelayanan di kampus menimbang mahasiswa asrama banyak  yang membutuhkan layanan dan fasilitas pindah memilih.

Awalnya, pelayanan ini direncanakan hanya sehari dan bekerjasama dengan Negara Mahasiswa FISIP. Melihat antusias mahasiswa yang cukup tinggi, maka diadakanlah selama tiga hari mulai tanggal 18-20 Februari 2019.

Posko dibuka pada pukul 10.00 WIB-18.00 WIB pada hari pertama, begitu pula untuk hari berikutnya. Posko KPU ini ramai dikunjungi mahasiswa dari pagi hingga sore. Setidaknya, sekitar 500 mahasiswa melakukan proses administrasi pindah memilih di parkiran Gedung E Universitas Andalas dalam tiga hari ini. Akan tetapi, juga banyak mahasiswa yang tidak terdaftar (tidak ada rekapitulasi pasti dari penyelenggara) dalam mengurus proses administrasi pindah memilih. Hal itu disebabkan karena KTP elektronik mahasiswa yang bersangkutan tidak terdaftar pada daftar calon pemilih di KPU walaupun syarat usia sudah terpenuhi.

Para mahasiswa yang tidak terdaftar itu sangat menyayangkan dan mengeluh karena terancam tidak bisa memilih, terutama yang kampungnya jauh. Salah satunya Ningsih (21 tahun), mengeluhkan penyebab kenapa sampai KTP elektroniknya tidak terdaftar di KPU.
“Saya sejak SMA mempunyai KTP elektronik, tapi kok nggak terdaftar di KPU, ya? Heran. Padahal saya sangat beruntung ada kesempatan untuk mengurus pindah memilih ini. Kalau begini kejadiannya, ya sama saja, saya harus ke kampung dulu untuk urus. Kampung saya kan jauh dan nggak sempat pulang”, ujar Ningsih.

Sementara itu, Rola Ariska selaku Staf Program dan Data KPU Padang yang berada dilokasi menyebutkan, bahwa mahasiswa yang tidak terdaftar tersebut bisa jadi belum mengurus atau belum terdaftar di KPU wilayah asalnya (sesuai alamat di KTP). Sehingga belum bisa mengurus pindah domisili pemilih dan harus mengurus terlebih dahulu ke daerah asalnya.

“Untuk yang tidak terdaftar, kami (KPU, red) tidak mendatanya. Surat Keterangan Pindah Memilih inilah yang disebut formulir A-5. Untuk pengurusan formulir A-5 itu syaratnya harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT, red). Kalau orang yang nggak terdaftar itu, berarti dia nggak bisa masuk dalam daftar pemilih khusus (DPK, red)“, ungkap Rola.

Rola juga menjelaskan, bahwa pemilih khusus tidak bisa pindah memilih karena harus memilih sesuai alamat tertera di KTP. Selain itu, ada jam khusus untuk orang yang tidak terdaftar. Ketika hari H pemilu mereka mempunyai jam khusus tersendiri, mulai dari jam 12.00 WIB sampai jam 13.00 WIB. Syaratnya cukup dengan membawa KTP ke TPS.

“Sebagai contoh, seorang Mahasiswa Unand yang beralamat di Payakumbuh, dia datang ke posko untuk mengurus pindah memilih, tahu-tahu pas di cek tidak terdaftar, berarti kalau dia tidak terdaftar dia tidak bisa pindah memilih ke Padang, dia harus memilih di Payakumbuh. Harus sesuai dengan KTP-nya. Lapor saja ke kelurahan atau panitia pemungutan suara (PPS, red), orang itu yang mendata, hari H dia cuma bawa KTP saja memilih”, terang Rola.

Mahasiswa calon pemilih tidak terdaftar dan ingin pindah domisili tidak bisa, karena harus membuat KTP yang beralamat Padang terlebih dahulu. Kalau membuat KTP Padang, berarti pihak yang bersangkutan masuk dalam DPK Padang.

Terkait mahasiswa yang mempunyai KTP elektronik tetapi belum terdaftar, terdapat beberapa penyebab. Pertama, pihak yang bersangkutan pernah pindah domisili, tetapi tidak cepat melapor ke Kantor Pencatatan Sipil mengurus surat pindah domisili sehingga tetap terdaftar di tempat yang lama

Untuk penyebab pertama ini, Rola mencontohkan dari beberapa kejadian yang sering ditemukan. Misalnya, ada orang beralamat KTP di Pekanbaru pindah ke Padang, setelah 2 tahun di Padang dia baru mengurus KTP dan mendatangi KPU. Sehingga ketika panitia melakukan cek data lapangan, yang bersangkutan sudah tidak di Pekanbaru lagi, dan di Padang pun tidak tidak pernah mengurus surat keterangan pindah domisili ke Kantor Pencatatan Sipil. Akibatnya, yang bersangkutan tidak terdata sehingga tidak terdaftar di Pekanbaru maupun Padang.

Kedua, orang tersebut pernah pindah rumah, namun beda kecamatan. Serta yang ketiga, bisa jadi saat panitia mendata ke lapangan mereka tidak berada di alamat.

Adapun untuk calon pemilih yang sudah mendaftar dan mengantongi formulir A-5, tidak bisa lagi memiih ditempat asalnya. Hal tersebut dikarenakan datanya sudah terhapus, hal ini untuk mengantisipasi suara ganda.

“Kita kan nggak tahu kalau nanti ada mahasiwa yang jadi timses (tim sukses, red) dan sudah mengantongi formulir A-5. Pagi-pagi dia memilih di kampung, siang pindah tempat pemilihan lagi. Bisa jadi, kan. Makanya sistemnya online dan sinkron dengan data KPU pusat”, ujar Rola.

Reporter: Rona Fitriati Hasanah

Editor: Aulia Maharani

Turnamen Futsal Dekan Cup 2019 Resmi Bergulir

GEMAJUSTISIA.COM – PADANG Dekan Cup Fakultas Hukum Universitas Andalas (FHUA) 2019 resmi dibuka oleh Dekan Fakultas Hukum Busyra Azheri, pada Rabu (20/2/2019). Acara pembukaan ini turut dihadiri Wakil Dekan III, Lerry Patra dan Wakil Presiden FHUA, Ahmad Rudi Hasibuan.

Bertempat di Lapangan Futsal Unand, acara yang merupakan program kerja Kementerian Seni dan Olahraga BEM NM FHUA ini diagendakan akan berlangsung selama 4 hari, dimulai hari ini, 20-23 Februari 2019.

Setelah pembukaan, langsung dilaksanakan pertandingan perdana antara tim futsal FHUA melawan tim futsal FMIPA. Sejauh iniada 20 tim yang sudah terdaftar dalam Dekan Cup FHUA 2019. Adapun ke-20 tim itu adalah FMIPA A, Hukum B, Akuntansi UA, Kapelen, Fateta UA, FIP UNP, Ikom UA, Mugi, Faterna UA, Gracias, HMTP, FIB UA, DPS, Queen Bee, FMIPA B, Teknik UA, Hukum A, PMTN, LPI FHUA, dan tim Hamba Allah.

Hutri Azuria Sari selaku Sekretaris Pelaksana acara ini, mengharapkan agar kegiatan ini dapat terus berlanjut kedepannya. “Semoga generasi selanjutnya bisa meneruskan kegiatan Dekan Cup FHUA,” harap Hutri.

Reporter: Nurul Anisa, Utari Andini, Alvio Senna Fahri.

Editor: Aulia Maharani.

Pemindahan Jadwal Kuliah oleh Dosen Menuai Pertentangan Mahasiswa

Ferdi selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas saat diwawancarai oleh Tim Gema Justisia di ruang kerjanya, Senin (04/02/2019).

GEMAJUSTISIA.COM, PADANG – Pemindahan jadwal kuliah oleh beberapa dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas (FHUA) menuai banyak pertentangan dari mahasiswa.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Tim Gema Justisia, dari 102 responden, 93% pernah mengalami pemindahan jadwal kuliah dan 76% tidak setuju dengan adanya pemindahan jadwal kuliah tersebut.

Mahasiswa yang tidak setuju dengan adanya pemindahan jadwal tersebut memiliki berbagai alasan. Sebagian besar karena jadwal yang dipindahkan tersebut bentrok dengan jadwal kuliah lain, atau pun mengganggu kegiatan mereka seperti kerja part time.

“Terkadang dua orang dosen memindahkan jadwal di jam dan hari yang sama, bagaimana cara saya membagi dua badan untuk masuk ke 2 kelas yang berbeda sedangkan dosen yang bersangkutan tetap kekeh terhadap perbuatannya,” jelas seorang mahasiswa yang tidak dapat disebutkan namanya.

Sementara salah seorang mahasiswa lainnya juga menyampaikan keluhan.
Paniang ambo balari-lari dek jadwal kuliahnyo dakek-dakek gitu,” keluhnya.

Menanggapi hal ini, Ferdi selaku Wakil Dekan I FHUA menyampaikan beberapa keterangan. Menurutnya, pemindahan jadwal kuliah memang tidak boleh dilakukan, namun karena ada beberapa kendala yang muncul, hal ini pun kadang tak dapat terelakan.

“Sebetulnya tidak boleh dilakukan pemindahan jadwal, karena dari Unand sendiri ada kontrol terhadap pemakaian gedung yang digunakan untuk perkuliahan. Namun terkadang ada hal-hal tertentu seperti dosen yang kesehatannya terganggu, sehingga minta pindah kelas. Jadi, untuk keadaan tertentu memang sulit memaksa dosen kita mengajar di tempat yang sudah ditetapkan oleh Unand,” terang Ferdi, saat diwawancarai oleh Tim Gema Justisia di ruang kerjanya, Senin (4/2/2019).

Selain itu menurut Ferdi, sebelum masa perkuliahan dimulai para dosen sudah diberitahukan untuk tidak memindahkan jadwal kuliah.

“Sebelum memulai perkuliahan, sudah disampaikan kepada dosen, bahwa tidak boleh memindahkan jadwal perkuliahan selain yang telah ditetapkan oleh LPTIK,” ujarnya.

Beberapa saat yang lalu telah ada dosen yang ditegur karena memindahkan jadwal. Namun masih saja ada yang tak acuh terhadap teguran dari fakultas. Terkait hal ini, Ferdi mengatakan akan membicarakan lebih lanjut persoalan ini kepada dosen yang bersangkutan.

“Nanti kita (pimpinan fakultas-red) akan komunikasikan lebih lanjut terkait hal ini kepada dosen yang bersangkutan, untuk mencari solusi bersama yang tidak perlu merugikan salah satu pihak,”jelasnya.

Semester Uji Coba

“Semester ini merupakan uji coba pertama dengan membuka lebih dari 16 kelas, karena kita menambah jumlah mahasiswa. Selain itu, sekarang dosen memerlukan jumlah minimal kelas yang harus dipenuhinya setiap semester. Hal tersebut menyebabkan semester ini menjadi rawan terhadap keadaan seperti ini (pemindahan jadwal-red),” jelas Ferdi lebih lanjut.

Hal lain yang turut mempengaruhi banyak terjadi pemindahan jadwal yaitu, saat ini Unand tidak menyediakan ruangan kelas bagi mata kuliah pilihan di gedung perkuliahan. Pihak Unand menganjurkan mata kuliah pilihan dilaksanakan di fakultas.

“Karena fakultas hukum tidak memiliki ruangan yang representatif, maka diminta solusi ke Wakil Rektor I dan LPTIK. Solusi yang bisa dilakukan adalah menggunakan gedung bersama dan ruang praktik peradilan,”ujar Ferdi.

Reporter: Nurhikmahdatul Ulfa dan Anggi Herman

Editor: Aulya Maharani dan Rona Fitriati Hasanah

Menlu Retno: “Mendukung Palestina adalah Mendukung Keadilan”

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi memberikan kuliah umum di gedung Convention Hall Universitas Andalas Padang

GEMAJUSTISIA.COM, PADANG – Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi mengatakan Indonesia akan terus mendukung perjuangan Palestina, hal tersebut merupakan amanah konstitusi karena mendukung Palestina adalah mendukung keadilan.

Hal itu disampaikannya saat memulai kuliah umum, dalam rangkaian acara Diplomacy Festival atau DiploFest di Kampus Universitas Andalas, Limau Manis, Sabtu (02/02/2019).

Dalam kuliah umumnya, Retno Marsudi menyatakan bahwasanya diplomasi Indonesia dikenal kokoh dengan dua hal yaitu perdamaian dan kemanusiaan yang aktif, bersahabat, bermatabat, dan ikut membangun perdamaian serta kesejahteraan dunia.

Isu Palestina merupakan isu yang menjadi prioritas diplomasi Indonesia, selain Isu Afghanistan dan muslim di Myanmar.

Berbicara mengenai isu Palestina, Retno Marsudi menyatakan tidak ada opsi lain dalam penyelesaian konflik Israel dan Palestina selain opsi two state solution. “Two state solution is the only one option,” ujarnya.

Opsi tersebut disampaikan Menlu Retno pada saat debat terbuka Dewan Keamanan (DK) PBB di New York pada 22 Januari lalu. Menurutnya, tidak ada opsi lain selain two state solution, sehingga Indonesia harus tetap kokoh di dalam konsep two state solution untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Setelah menyampaikan statement tersebut pada debat terbuka DK PBB, Retno menceritakan bahwasanya Kementrian Luar Negeri Palestina pada tanggal 23 Januari mengeluarkan satu rillis secara khusus yang intinya berisikan ungkapan “Thankyou Indonesia”.

Selain itu perempuan yang sudah 32 tahun menjadi diplomat ini juga menyatakan, masalah palestina selain masalah keadilan adalah masalah terhadap hukum internasional dan resolusi-resolusi PBB.
“Sudah cukup banyak resolusi PBB yang dilanggar, kemerdekaan Palestina tentunya akan memiliki banyak jalan terjal di depannya, tetapi satu yang pasti, kita tidak akan menyerah untuk selalu mendukung Palestina.”

Diakhir pembahasannya mengenai isu Palestina, perempuan pertama yang menjadi Menteri Luar Negeri ini menyampaikan sebuah pantun.
“Bunga melati harum daunnya,
Dirangkai dalam vas kristal putih warnanya,
Indonesia akan terus bersama Palestina,
Sampai kepada titik dia merdeka.”

Reporter : Anggi Herman

Editor : Nurhikmahdatul Ulfa