Gebril Daulai: Tiga Syarat Menjadi Pemilih Cerdas Dalam Pemilu 2019

Penyerahan Plakat oleh Randy Handika selaku Ketua Pelaksana Diskusi Publik kepada Gabril Daulai.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat Gebril Daulai dalam acara Diskusi Publik Kombad Justitia yang bertema “Pelaksanaan dan Perlindungan Hak Pilih Bagi Warga Negara Indonesia Dalam Pemilu Serentak 2019” menyampaikan syarat-syarat menjadi pemilih yang cerdas dalam Pemilihan Umum (pemilu) 2019 mendatang.

Diskusi publik yang diadakan pada Kamis, 28 Maret 2019 ini dihadiri oleh KPU, civitas akademika dan mahasiswa ini berlangsung hikmat dengan berbagai materi dan tip yang disampaikan dalam mempersiapkan diri menghadapi pemilu.

Adapun dalam diskusi tersebut, Gebril Daulai menyampaikan bahwa syarat menjadi pemilih yang cerdas itu ada tiga. Pertama, terdaftar sebagai pemilih. Calon pemilih bisa memastikan dirinya sudah terdaftar atau belum sebagai pemilih. “Pastikan terlebih dahulu diri anda sendiri sudah terdaftar atau belum sebagai pemilih, baru bicara aspek yang lain”, kata Gebril.

Kedua, mengenali peserta pemilu dan calon yang akan dipilih. Pemilih diharapkan mengetahui peserta pemilu pilihannya. Gebril mengatakan bahwa jangan sampai ketika sudah masuk ke bilik suara, pemilih bingung peserta mana yang akan dipilih. Di mana jika pemilih sudah berada di bilik suara tidak bisa lagi bertanya kepada siapapun. Oleh karena itu, pemilih sudah harus menentukan calon secara mandiri.

Untuk mengenali perserta pemilu yang akan dipilih, Gabril berpendapat bahwa saat ini mudah mencari mereka karena jejak digitalnya mudah didapat. Selain itu, KPU juga menyediakan informasi tentang calon-calon, tapi yang ada sampai saat ini adalah calon anggota DPR. Di laman tersebut, pemilih bisa mendapatkan informasi tentang calon. Akan tetapi informasi yang terdapat di laman tersebut adalah informasi yang sangat dasar. Gebril menyarankan kepada pemilih untuk mencari lagi informasi yang luas dan mendalam terkait peserta pemilu dari berbagai media yang tersedia.

Saat ini, beberapa Organisasi Non Pemerintah atau biasa dikenal dengan NGO (Non Government Organization) juga menyediakan data-data peserta pemilu untuk memudahkan publik mengenali peserta pemilu dan calon-calonya. Adapun NGO yang dimaksud seperti Perludem dan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyediakan informasi calon anggota DPR dan DPRD untuk memudahkan akses publik.

Sedangkan syarat ketiga yaitu mengetahui tata cara mencoblos yang sah. Gabril menggambarkan persoalan yang terjadi di Sumatera Barat. Tingkat suara yang tidak sah di Sumatera Barat pada pemilu 2014 cukup tinggi. Terdapat sebanyak 6,2 persen suara tidak sah dalam pemilu DPR dan DPRD. Sedangkan untuk pemilu presiden dan wakil presiden hanya 0,74 persen.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa sebanyak 6,2 persen penduduk Sumatera Barat yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), tapi suaranya menjadi tidak bermakna karena salah dalam memberikan tanda coblosan. Gerbil menyarankan agar pemilih lebih cermat jika sudah di bilik suara. “Membuka surat suara secara sempurna, jangan sampai coblos-tembus. Tembus di bagian kertas peserta pemilu yang lain karena surat suara tidak dibuka dengan baik”, ungkap Gabril

Agar pemilih mengetahui tata cara memilih yang sah, harus mengetahui terlebih dahulu aspek-aspek teknis dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Gerbil berhipotesa bahwa surat suara yang tidak sah mungkin saja terdapat unsur sengaja dari pemilih, akan tetapi memerlukan penelitian yang lebih mendalam terkait hal itu.

“Surat suara yang tidak sah kadang kala juga bukan berarti pemilih tidak tahu tata cara mencoblos sehingga perlu penelitan yang mendalam. Bisa jadi sengaja”, pungkas Gebril.
Reporter: Rona Fitriati Hasanah
Editor: Nurhikmahdatul Ulfa

Kepo Dalam Mengawal Keterbukaan Informasi Publik

Talkshow Filosofi Kepo yang berlangsung di Gedung Seminar F Universitas Andalas pada Rabu (27/3/2019).

“Masyarakat Yang Cerdas Adalah Masyarakat Yang Tahu, Dipenuhi Informasi dan Melakukan Pengawasan.”

Kutipan diatas merupakan tema Talkshow Filosofi Kepo yang diadakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang bekerjasama dengan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat, Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas dan Badan Eksekutif Mahasiswa Negara Mahasiswa Fakultas Hukum Universias Andalas (BEM NM FHUA) di Gedung Seminar F Unand. Talkshow ini diadakan pada Rabu, 27 Maret 2019 lalu.

Presiden BEM NM FHUA Iqbal Gusri dalam sambutannya menyatakan bahwa hak memperoleh informasi adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945 sehingga diperlukan sharing ilmu tentang pentingnya informasi publik, khususnya bagi masyarakat dan mahasiswa.

Sementara itu, Wakil Dekan III FHUA Lerry Patra yang membuka secara resmi talkshow mengungkapkan ketertarikannya dengan judul talkshow tersebut.

“Saya sangat tertarik dengan judul ini, karena selama ini kita hanya tahu Filosofi Kopi, ternyata Filosofi Kepo juga ada. Menggugah rasa ingin tahu kita dengan judul yang sangat millenial.”
Menanggapi ketertarikan Lerry Patra, Wendra Rona Putra berpendapat bahwa Filosofi Kepo hadir dari satu pandangan bahwa rasa ingin tahu itu menjadi kodrati bagi setiap manusia.

“Filosofi Kepo memang terkesan millenial. Saya juga tidak mau bohong bahwa Filosofi Kepo juga sedikit mendompleng kesuksesan Filosofi Kopi dan belakangan menjadi booming. Tapi menurut saya, Filosofi Kepo hadir dari satu pandangan bahwa rasa ingin tahu itu menjadi kodrati bagi setiap manusia. Selalu penasaran, selalu ingin tahu.”

Menurut Wendra, alasan Filosofi Kepo dipakai karena eksistensi pengetahuan menjawab rasa ingin tahu seorang manusia.

Salah seorang perwakilan LBH Padang menyatakan, “Ketika anda mendapatkan informasi, sesungguhnya anda sedang mencoba mencintai negara. Kami mendedikasikan diri kami untuk mewakafkan waktu, untuk menjadi orang-orang yang kepo, karena dengan kepo anda mencintai negara. “

Talkshow ini mendiskusikan ‘kepo’ dalam konteks bagaimana seharusnya administrasi penyelenggara negara dibangun. Bahwa transparansi menjadi suatu kebutuhan didalam pembangunan negara yang baik. Berdiskusi tentang bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi jika penyelenggara pelayanan publik tidak mempunyai suplai data dan informasi yang cukup sesuai yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu, juga menjawab persoalan bagaimana mahasiswa, akademisi, atau kelompok masyarakat lainnya dalam memberikan masukan kepada pemerintah jika seandainya mereka tidak tahu problem atau informasi dasar.

Untuk itu, Dinas Informasi melakukan upaya dalam menggalakkan keterbukaan informasi. Sesuai amanat UUD 1945 Pasal 28F dan amanat Undang-undang Nomor 15 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, semua informasi-informasi OPD yang ada di pemerintah provinsi sudah terdata dan bisa diketahui masyarakat secara online.

Selain itu, agar masyarakat mendapatkan data dan informasi, telah dilakukan kerjasama dengan Komisi Informasi. Bentuk kerjasama itu adalah mengembangkan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) kepada masyarakat yang tersebar di kabupaten/kota diseluruh Sumatera Barat. Selain itu, banyak hal-hal yang ditampilkan, supaya masyarakat tahu Sumatera Barat.

Terkait dengan ‘kepo’, Arif Yunardi yang merupakan perwakilan Komisi Informasi Sumatera Barat mengatakan, “Kelemahan sekarang ini adalah karakteristik masyarakat kita kurang ingin tahu. Ini yang nantinya kita dorong kepada masyarakat melalui sosialisasi-sosialisasi. Ini (talkshow, red) luar biasa, kita mengapresiasi karena bagaimanapun proses pembangunan di badan publik, proses pembangunan di pemerintahan itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai hasilnya masyarakat mesti tahu. Tidak ada pengecualian,”

Arif menjelaskan bahwa Komisi Informasi memang dilahirkan untuk mengawal transaparansi, mengawal UU Keterbukaan Informasi Publik. Jika ditelaah lagi memang tugasnya hanya menyelesaikan sengketa informasi. Sengketa informasi itu muncul ketika masyarakat secara personal ataupun kelompok tidak dapat mengakses informasi dari badan publik. Mendorong badan-badan publik untuk malakukan SOP bagaimana memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi tersebut.

“Kelemahan sekarang ini adalah karakteristik masyarakat kita kurang ingin tahu. Ini yang nantinya kita dorong kepada masyarakat melalui sosialisasi-sosialisasi kita. Ini (talkshow, red) luar biasa, kita mengapresiasi karena bagaimanapun proses pembangunan di badan publik, proses pembangunan di pemerintahan itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai hasilnya masyarakat mesti tahu. Tidak ada pengecualian.”

Sementara itu, Feri Amsari Direktur PUSaKO Universitas Andalas mengatakan, “Pada dasarnya seluruh informasi itu tidak rahasia, boleh diakses publik, kecuali yang dikecualikan dalam undang-undang. Akan tetapi, ada juga negara yang berprinsip bahwa seluruh informasi tidak boleh dikecualikan. Pada prinsipnya seluruh informasi itu milik publik, toh pemerintah itu bekerja untuk publik”, pungkas Feri.

Feri juga menjelaskan, bahwa sebenarnya UU Keterbukaan Informasi Publik adalah reformasi baru untuk mendapatkan informasi publik. Sangat disayangkan kalau masyarakat tidak memanfaatkannya.

“Saya termasuk yang mendorong melalui program anti konflik kepentingan di kampus untuk Universitas Andalas membuka akses seluas-luasnya. Tidak mudah, karena kadangkala begitu akses dibuka, publik terlalu banyak menikmati hal-hal rahasia sehingga meminta seluruh akses data. Jujur saja, tidak banyak kampus yang siap untuk mengelola data dan informasi. Mungkin salah satu kampus yang bermasalah, kampus saya”, gurau Feri.
Reporter: Rona Fitriati Hasanah
Editor: Nurhikmahdatul Ulfa

Hasil Suara Pemilu FHUA 2019 : Paslon Aziz-Diki Unggul Tipis

Daftar perolehan suara akhir dari masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu negara mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas

GEMAJUSTISIA.COM, PADANG- Proses penghitungan surat suara pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu negara mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas (FHUA) 2019 telah selesai dilaksanakan pada 27 maret 2019.

Bertempat di Mushalla Al-Hakim, penghitungan suara yang dimulai pada pukul 19.10 WIB ini selesai pada 23.30 WIB.

Dari penghitungan surat suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Umum (PPU) FHUA, yang ikut dihadiri oleh masing-masing Kelompok Aspirasi Mahasiswa (KAM) dan juga warga negara FHUA, Pasangan calon 01 Aziz-Diki unggul 18 suara dari pasangan calon 02 Aci-Jodi.


Pasangan calon Aziz-Diki memperoleh 393 suara, sementara pasangan Aci-Jodi memperoleh 375 suara. Selain itu, juga terdapat 15 surat suara tidak sah. Surat suara tidak sah ini dikarenakan adanya pemilih yang menggunakan hak suara ganda ataupun adanya pemilih yang mencoblos tidak sesuai aturan.


Hasil dari penghitungan surat suara ini dianggap sudah final, namun jika nantinya masing-masing pasangan calon menganggap adanya indikasi kecurangan dalam pemilu, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan laporan ke PPU dengan tenggat waktu dua minggu setelah pemilu.

“Ya jika ada indikasi kecurangan paslon dapat mengajukan laporan ke PPU, nanti setelah tiga hari sejak laporan masuk PPU akan meyerahkan laporan ke MPM, tapi ya laporan tersebut harus disertai dengan bukti otentik di lapangan,”ucap Ivan selaku ketua PPU ketika diwawancarai oleh Tim Gema Justisia.


Berkaitan dengan kendala selama pemungutan suara, Ivan menyatakan ada beberapa kendala terutama berkaitan dengan waktu.

Proses pengecekan ulang yang dilakukan oleh panitia pemilihan umum


“Kalau kendala itu pasti ada, terutama waktu, waktu nya malam jadi konsentrasi dan fokus berkurang tapi InsyaAllah kita sudah berkerja keras dan mengusahakan untuk tetap fokus,”tutup Ivan.


Reporter: Nurfitriani dan Wardatul Aqliyah
Editor: Nurhikmahdatul Ulfa

Tingginya Antusias Warga Negara FHUA Pada Pemilu 2019

Beberapa jari dari warga negara setelah proses pencoblosan di Gazebo Fakultas Hukum Universitas Andalas

GEMAJUSTISIA.COM,PADANG- Pemilihan umum FHUA 2019 yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Umum (PPU) pada 27 Maret 2019 berlangsung pukul 09.00 -18.00 WIB, dan berlokasi di tiga Tempat Pemungutan Suara (TPS), yakni gazebo FHUA, gedung kuliah E dan gazebo gedung F.

Pada pemilu kali ini terlihat Antusias yang cukup tinggi dari warga negara FHUA. Hal tersebut dapat dilihat dari telah adanya warga negara yang mengantri sebelum jam 09.00 WIB. “Sebelum jam 09.00 WIB udah ada yang nanya tapi masih persiapan dan sekitar 08.30 WIB udah ada juga yang ngantri, tapi kita tunggu dulu karena menunggu saksi agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan,” ungkap Ivan selaku ketua PPU.

Adapun target PPU pada pemilu kali ini adalah 50% suara dari 1700-an warga FHUA yang aktif. Pada awalnya, PPU hanya menyediakan surat suara berjumlah 700 buah untuk capres-cawapres dan DLM dengan pertimbangan pada pemilu sebelumnya yang menggunakan hak pilih hanya sekitar 500-600 orang.

Ivan juga menambahkan, “Tadi surat suara sudah dicetak ulang karena 700 surat suara tidak cukup dan hal tersebut menunjukkan keantusiasan warga FHUA pada pemilu 2019,” jelas Ivan.

Salah seorang warga negara saat menceplukan jari tangannya ke dalam tinta sebagai bukti telah mencoblos

Hal yang sama juga disampaikan ketua Kelompok Aspirasi Mahasiswa (KAM) Peduli Kampus (PK), Abdul Karim, “Alhamdulillah antusias, sebab saya lihat dari pagi sudah mulai banyak yang menyoblos dan di sore ini juga banyak bahkan tadi saya lihat di Gazebo Gedung F mahasiswa yang selesai kuliah langsung ke TPS dan memilih,” ungkapnya.

Sementara itu, Saddam sebagai ketua Kelompok Aspirasi Mahasiswa(KAM) Solidaritas Mahasiswa (Somasi) juga mengatakan hal senada. “Untuk antusias dari angkatan paling bawah, yang masih aktif dan belum wisuda, sampai angkatan terbaru memang terlihat ramai. Menurut pandangan saya, sosialisasi pemilu sukses karena sosialisasi dari KAM ke mahasiswa, disana KAM bermain untuk mengajak mahasiswa menyukseskan pemilu,” tutup Saddam.
Reporter: Bunga Syahrita dan Wardatul Aqliyah
Editor: Nurhikmahdatul Ulfa

Debat Capres Cawapres FHUA: Program Beasiswa Untuk Bantu Mahasiswa

Pasangan calon presiden dan wakil presiden negara mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas

GEMAJUSTISIA.COM, PADANG- Panitia Pemilihan Umun (PPU) FHUA 2019 telah selesai mengadakan debat capres dan cawapres dengan tema “Pemuda Sebagai Aset Penerus Bangsa”, pada Senin(25/3/2019). Pada debat kali ini, terdapat 3 panelis yang berkompeten dalam bidangnya, yakni Romi, Beni Kurnia Ilahi dan Ari Wiriadinata. Debat tersebut terdiri atas 5 sesi dan berlangsung kurang lebih selama 2 jam.


Pada debat kali ini, tampak hal yang cukup menarik terkait program yang disampaikan kedua pasangan calon, salah satunya adalah terkait beasiswa. Kedua kandidat sama-sama mencantumkan beasiswa sebagai program yang akan diangkat pada masa kepemimpinannya. Terkait dengan beasiswa ini, Ari sebagai panelis menanyakan tentang keunggulan beasiswa masing-masing paslon.

Paslon 01 Aziz-Diki menamai program beasiswa ini dengan “Beasiswa Gotong Royong”. Beasiswa gotong royong ini merupakan salah satu dari lima program unggulan paslon 01.


“Latar belakang dari beasiswa ini adalah hubungan alumni yang perlu di tingkatkan, yang merupakan salah satu aspek dari sumber beasiswa ini”, ungkap D Aziz selaku Capres paslon 01. Kemudian mengenai sumber beasiswa itu sendiri adalah sumbangan alumni, kemudia mahasiswa aktif yang mampu serta surplus dana dari program BEM akan di sumbangkan sebanyak 5% “. Lanjutnya.


D aziz sebagai calon presma FHUA juga mengungkapkan, “kita analogikan saja jika ada empat angkatan yang aktif dan setiap angkatan ada 200 orang yang lebih mampu dikali 4 menjadi 800 orang, dan ditambah angkatan yang masih ada dan lebih mampu sekitar 200 orang maka jumlahnya sudah 1000. Kita akan buka ladang amal kira-kira 20.000 saja dan dikali 1000 sudah 20.000.000, itu konkrit dan realistis serta mampu membantu teman-teman kita yang kurang mampu”.


Keunggulan program ini disampaikan oleh Diki sebagai Cawapres FHUA yaitu meningkatkan hubungan dengan alumni dan meningkatkan kepedulian antara sesama mahasiswa FHUA.


Selanjutnya, paslon 02 juga menamai program beasiswa ini dengan nama beasiswa BEM, “kami ingin mengadakan start up, bahwa start up ini akan mengakomodir segala kebutuhan-kebutuhan mahasiswa yang mana ada dalam start up tersebut yang kemudian akan disalurkan kepada beasiswa BEM”, ungkap CH. Idzan, Capres nomor urut 02.

Sumber dari beasiswa BEM ini bersumber dari keuntungan Menteri Perekonomian dan Bisnis sebagai pergerakan perubahan yang akan dicanangkan paslon 02.


Jodi, cawapres 02 juga menambahkan terkait beasiswa BEM tersebut, “beasiswa ini masuk dalam poin no. 7 misi kita yakni menumbuh kembangkan jiwa kreatifitas dan kewirausahaan, untuk kedepannya kami akan bekerja sama dengan AIl developer yang ada di Kota Padang akan diadakan semacam bukalapak hukum, jadi disana akan ada apapun yang dibutuhkan semacam proses perkuliahan, proses di organisasi, nanti akan kita akan mewadahi itu. Surplus dana itu akan dialokasikan ke beasiswa BEM. Kemudian terkait dengan alumni, kami akan bekerja sama.”


Program beasiswa yang direncankan oleh kedua paslon memang menjadi program bagus yang dapat membantu mahasiswa. Harapan mahasiswa tentu bukan kata semata, tapi memang ada pelaksanaan yang matang dari para pemimpin nanti untuk mengusahakan apa yang telah mereka janjikan.


Reporter: Bunga Syahrita
Editor: Aulya Maharani

Kekecewaan Warga Negara FHUA Pada Debat Capres dan Cawapres 2019

Suasana di Gazebo Fakultas Hukum Unibersitas Andalas saat berlangsungnya debat capres dan cawapres pada pemilu negara Mahasiswa FHUA 2019

GEMAJUSTISIA.COM, PADANG-Panitia Pemilihan Umum (PPU) Fakultas Hukum Universitas Andalas sukses melaksanakan debat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden BEM NM FHUA pada Senin (25/3/2019).

Acara yang berlangsung di Gazebo Fakultas Hukum ini memang tampak ramai dengan antusias kehadiran warga negara FHUA. Namun dibalik kesuksesan acara tersebut, terdapat beberapa kekecewaan dari warga negara Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Beberapa kekecewaan warga negara FHUA pasca debat tadi adalah paslon seolah-olah menyampaikan kritik evalusi terhadap kinerja BEM tahun sebelumnya, yang mana seharusnya debat tersebut untuk memantapkan visi dan misi kedepan bagi calon terpilih nanti.

Kekecewaan warga negara selanjutnya adalah tidak diberikannya kesempatan kepada warga negara FHUA untuk memberikan pertanyaan terkait program yang dibuat oleh pasangan calon. Bahkan, moderator hanya memberikan kesempatan bertanya kepada masing-masing kubu Kelompok Aspirasi Mahasiswa(KAM).

Salah seorang warga negara, Nisa, mengatakan, “Debat ini terlihat seperti bukan untuk menyuarakan aspirasi warga negara, tetapi hanya menyuarakan aspirasi dua kubu partai”.

Menanggapi hal tersebut, Ivan Azis selaku Ketua PPU 2019 menyatakan, “Hal tersebut memang melenceng dari tema, namun tidak salah juga mengkritik kinerja BEM sebelumnya karena disini bicara soal politik.”

“Setiap politik itu ada celah, setiap lawan politik pasti mencari celah lawannya, itulah fungsi dari debat itu sendiri”, tambah Ivan.

Menanggapi kekecewaan warga negara untuk pembatasan sesi bertanya, Ivan mengatakan hal tersebut karena kendala waktu. Selain itu, hal lain pembatasan sesi bertanya adalah untuk menghindari keberpihakan atau konflik kepentingan yang merugikan salah satu pasangan calon.

“Kita takut nanti kalau dibuka sesi bebas akan mengakibatkan pertanyaan berat sebelah antar kedua pihak”, tutup Ivan.
Reporter: Anggi Herman
Editor: Rona Fitriati Hasanah

Soal Debat Capres Cawapres NM FHUA: Antara konkrit dan Realistis VS Moralitas

Pasangan capres cawapres nomor urut 1 dan 2 melakukan sesi foto bersama dengan penelis dan wakil dekan III pada akhir debat

GEMAJUSTISIA.COM, PADANG- Mengusung tema “Pemuda Sebagai Aset Penerus Bangsa”, Panitia Pemilihan Umum (PPU) Negara Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas (NM FHUA) menyelenggarakan debat calon presiden dan calon wakil presiden antara Pasangan calon (paslon) nomor urut 01 dan paslon nomor urut 02 di Gazebo FHUA, pada Senin (25/3/2019).

Debat ini dihadiri oleh Lerry Patra selaku Wakil Dekan 3 dan Rembrandt selaku Wakil Dekan 2 FHUA serta oleh Dewan Panelis yaitu Romi, Beni Kurnia Ilahi dan Ari Dinata, serta aktivis dan mahasiswa FHUA.

Dalam debat tersebut, setiap paslon diberikan kesempatan untuk memaparkan visi dan misi serta argumennya dalam hal menyelenggarakan pergerakan BEM NM FHUA jika terpilih nanti.

Sifat debat yang terbuka membuat seluruh masyarakat FHUA dapat mendengarkan bagaimana misi dan solusi dari kedua paslon untuk NM FHUA kedepannya.

Paslon nomor urut 01, D Aziz Abdullatif bersama Diki Wahyudi menyebutkan, bahwa program-program yang mereka miliki adalah program yang konkrit dan realistis dengan lingkup menjadikan BEM NM FHUA yang profesional, gotong-royong dan berintegritas yang mewujudkan bekal mahasiswa sebagai penerus bangsa.

Pasangan calom nomor urut 1 pada saat debat berlangsung

Sedangkan paslon nomor urut 02, CH Idzan Falaqi H bersama Jodi Purnama Putra menuturkan bahwa mereka akan menjadikan BEM NM FHUA yang progresif dinamis dan berbasis intelektual yang berbudaya luhur.

Pasangan calon nomor urut 2 pada sesi debat

Paslon 01 menekankan akan pentingnya sifat program konkrit yang dapat memberikan kejelasan secara nyata bagaimana jalannya BEM NM FHUA. Di sisi lain, paslon 02 lebih menekankan pada sifat BEM yang terbuka, kekeluargaan dan bermoral.

Sejalan dengan tujuan debat capres dan cawapres ini, para panelis dan anggota perwakilan Kelompok Aspirasi Mahasiswa (KAM) juga diberi kesempatan untuk bertanya pada kedua paslon. Mulai dari penilaian kepemimpinan, terkait beasiswa dan usaha pendekatan kepada alumni, serta mengenai solusi masalah dana perlombaan yang diikuti mahasiswa.

Suasana debat mulai panas saat kedua paslon mulai saling mengkritik argumen dan program yang mereka ajukan. Salah satunya terkait bagaimana para paslon mengenal BEM di tahun sebelumnya.
Paslon 01 menyatakan bahwa oposisi tidak mengenal secara baik kinerja BEM, bagaimana BEM yang sekarang telah lebih baik dari yang sebelumnya. Sedangkan paslon 02 mengatakan bahwa paslon 01 hanya melaksanakan program BEM yang telah ada, tidak memberikan program yang baru.

Sementara itu, terkait dana perlombaan yang diikuti mahasiswa, para paslon memiliki landasan yang sama untuk perlu mengawal dan membantu para mahasiswa mengembangkan kemampuan yang mengikuti lomba, khususnya dana lomba itu sendiri.

Disinggung mengenai dana, Rembrant mengatakan, “Benar, kita tidak bisa bergerak tanpa dana. Tidak dapat dielakkan bahwa tanpa uang semuanya dapat berjalan lancar”. Rembrant juga berterima kasih kepada para kandidat yang menyebutkan masalah ini dan mengingatkannya untuk terus memperjuangkan kebutuhan mahasiswa.

Terkait debat ini, Rembrant juga memuji para paslon yang cerdas dalam menggunakan kata dalam berdebat, yang artinya ada peningkatan bagi mahasiswa dalam berbicara.

“Saya khawatir, nanti debat ini bisa lebih hebat dari debat presiden negara kita”, canda Rembrant.

Sesi debat diakhiri dengan closing statement dan foto bersama para paslon, panelis, dan PPU.

Reporter: Fifi Widia Sari

Editor: Rona Fitriati Hasanah

Pemilu FHUA, Paslon Aziz-Diki: Butuh Kemantapan Hati Menerima Amanah

Pasangan Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 pemilahan presiden BEM FHUA 2019

GEMAJUSTISIA.COM, Padang- Setelah mewawancarai Pasangan Calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02, dalam kesempatan kali ini Gema Justisia juga berhasil mewawancarai Paslon nomor urut 01 Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden D Aziz Abdul Latif dan Diki Wahyudi.

Saat diwawancarai mengenai motivasinya mencalonkan diri, paslon nomor urut 01 ini menyebutkan motivasinya untuk mencalonkan diri dalam pemilu FHUA adalah Lillah karena Allah SWT.

“Dari awal tidak ada ambisi pribadi untuk mendapatkan jabatan ini dan benar-benar Lillah karena Allah SWT”, ujar Diki.

Saat dipilih oleh partai KAM-PK, D Aziz Abdul Latif dan Diki Wahyudi, tidak langsung mengiyakan pencalonan tersebut, mereka membutuhkan waktu untuk memantapkan hati dalam menerima amanah ini.

“Setelah berembuk bersama-sama dengan kesepakatan bersama, dan hasilnya yang keluar pertama nama Aziz, kemudian tidak langsung di-iya-kan, jadi Aziz pun juga perlu waktu untuk mengiyakan amanah-amanah tersebut, itupun diberi waktu untuk sholat dulu, berdo’a dulu, meminta keyakinan hati, dan ridho dari orang tua dulu, dan akhirnya baru Aziz mengiyakan begitupun dengan saya sendiri”, jelas Diki.

Sementara itu, saat ditanya mengenai gebrakan yang akan dilakukan jika terpilih untuk melakukan perubahan di Negara Mahasiswa Fakultas Hukum

Diki mengatakan,
“Tentunya di dalam visi dan misi kami memiliki gebrakan-gebrakan baru, sebagaimana yang kita ketahui saat ini untuk BEM telah banyak gebrakan-gebrakan baru yang ada, selain meneruskan tren positif tersebut, kami memiliki dua aspek program, yang pertama dinamakan program tetap. Terkait dengan apa-apa saja yang telah BEM lakukan yang tidak ada pada tahun sebelumnya akan kami teruskan, yang kedua adalah program unggulan yakni program yang belum ada pada BEM saat ini atau yang sudah ada namun belum terlaksana”.

Sebelum menutup wawancara diki berpesan, siapapun yang terpilih nantinya kita harus satukan suara untuk kemajuan FHUA.
Reporter: Merlina
Editor: Aulya Maharani

Mengenal Lebih Dekat Capres dan Cawapres Nomor Urut 2

Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden BEM FHUA Nomor Urut 2 Pada Pemilu 2019

GEMA JUSTISIA.COM,PADANG- Fakultas Hukum Universitas Andalas (FHUA) akan kembali melaksanakan pemilihan umum (pemilu) untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FHUA periode 2019/2020 pada 27 Maret 2019 mendatang.


Sama dengan pemilu sebelumnya, tahun ini pun pemilihan presiden BEM FHUA kembali akan diikuti oleh dua pasangan dari dua Kelompok Aspirasi Mahasiswa (KAM), yaitu KAM Peduli Kampus (KAM PK) dengan nomor urut 1 mengusung capres cawapres D Aziz Abdul Latif dan Diki Wahyudi. Sementara itu, KAM Solidaritas Mahasiswa (KAM SOMASI) dengan nomor urut 2 mengusung pasangan Capres dan Cawapres CH Idzan Falaqi Harmer dan Jodi Purnama Putra.

Beberapa waktu lalu Tim Gema Justisia berkesempatan untuk mewawancarai pasangan calon (Paslon) nomor urut 2 CH Idzan Falaqi Harmer (Aci) dan Jodi Purnama Putra.


Dalam wawancara tersebut, paslon nomor urut 2 ini menyampaikan bahwa motivasinya mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden BEM FHUA ini adalah sebagai ladang amal.


“Banyak hal yang sudah didapat selama 3 tahun kuliah disini, tentunya dengan apa yang sudah didapat tersebut ingin diamalkan dalam lingkungan kampus, termasuk ingin mewujudkan amanat tri darma perguruan tinggi. Tak luput dari itu semua, ini adalah waktunya untuk mencari ladang amal di kampus. Berladang amal dalam upaya menebar kebaikan,” ungkap Aci yang pernah menjuarai lomba debat tingkat nasional pada 2017 lalu.


Ketika ditanya mengenai persiapan menuju pemilu, paslon nomor urut 2 ini menjawab bahwa setiap proses yang telah dilalui adalah persiapan.


Selain itu, Jodi selaku calon wakil presiden menyatakan bahwasanya mahasiswa sekarang ini sangat minim aktivitas dalam dunia pergerakan, “Ketika ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau bahkan pihak kampus sendiri, kita cenderung tidak mau bergerak, padahal kita punya gedung PKM sebagai rumah kedua, rumah untuk berdiskusi dan juga berkegiatan. Sebagai mahasiswa harusnya peka terhadap isu-isu yang berbau sosial, ekonomi, politik dan hukum,” ujarnya.


Pada akhir wawancara paslon ini berharap mahasiswa negara FHUA antusias dan ikut serta mendukung pemilu, agar terselenggaraanya kesuksesan pemilu yang diidamkan.


Reporter: Atika Lersia dan Syarif Agustinal
Editor: Aulya Maharani

Menuju Unand PTN-BH, AMPU Adakan Aksi Penolakan

Aksi yang dilakukan mahasiswa tolak Unand PTN-BH di depan gedung Convention Hall Universitas Andalas

GEMAJUSTISIA.COM, PADANG – Mahasiswa  yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Unand (AMPU) melakukan aksi Tolak Unand Jadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) di depan Convention Hall Unand, Senin (14/3/2019). Aksi ini dimulai pukul 15.50 WIB setelah Kuliah Umum Universitas Andalas Menuju Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) dengan narasumber Irjen Kemenristekdiki Jamal Wiwoho selesai.

Sebelumnya, pada kuliah umum tersebut dibuka sesi tanya jawab antara Irjen Kemenristekdikti dengan civitas academica dan mahasiswa. Akan tetapi, hanya dua orang perwakilan dari mahasiswa yang diberi kesempatan untuk bertanya sehingga terkesan membatasi pengetahuan mahasiswa terkait PTN-BH.

Adapun dalam sesi tanya jawab tersebut, moderator mengatakan bahwa waktu untuk sesi tanya jawab terbatas dan Bapak Irjen juga bergegas.
“Saya kira cukup sekian, kita tutup saja,” tutup moderator.

Menyikapi hal tersebut, mahasiswa yang belum sempat bertanya kepada Irjen Kemenristekdiki protes karena tidak diberikan kesempatan untuk bertanya dan menyampaikan aspirasinya terkait Unand yanh nantinya Berbadan Hukum. Padahal, mahasiswa ingin menanyakan urgensi Unand menjadi PTN-BH dan relevansinya dengan komersialisasi perguruan tinggi.

Aksi yang berlangsung selama 15 menit ini tidak hanya diikuti oleh AMPU, tapi juga oleh mahasiswa dari berbagai fakultas, diantaranya fakultas hukum, ilmu sosial dan politik, pertanian, ilmu budaya, dan peternakan, serta masih banyak lagi.

Pada aksi penolakan ini mahasiswa peserta aksi sangat bergairah dalam menyampaikan aspirasinya dengan memegang spanduk-spanduk berisi kritik dan penolakan Unand menjadi PTN-BH. Mereka menolak Unand akan menjadi PTN-BH dan meminta klarifikasi atas penolakan audiensi oleh Wakil Rektor II terkait uang kuliah tunggal (UKT).


Adzanil selaku koordinator aksi berpendapat, “Aksi ini merupakan momentum bagi mahasiswa untuk menyampaikan keresahan-keresahan yang ada selama ini. Tujuan utamanya adalah menolak Unand menjadi PTN-BH. Karena ketika Unand menjadi PTN-BH, maka akan bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan karena akan mengelola keuangannya secara mandiri dan tidak di-support dana oleh kementerian seperti PTN yang berstatus BLU. Jika Unand PTN-BH maka secara tidak langsung akan mempengaruhi uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa”, ujar Adzanil.

Wakil Rektor III Hermansyah saat diwawancarai Tim Gema Justisia mengatakan, “Itu (aksi, red) hak mereka, cuma etika mereka saja yang kurang.”

Untuk mengonfirmasi hal tersebut, akan diadakan audiensi dengan Wakil Rektor III setelah menunaikan salat ashar. Akan tetapi, sampai saat berita ini diterbitkan Tim Gema Justisia belum mendapatkan kepastian dari hasil audiensi yang dilakukan.

Reporter: Rona Fitriati Hasanah dan Anggi Herman

Editor: Nurhikmahdatul Ulfa