Menuju Unand PTN-BH, AMPU Adakan Aksi Penolakan

Aksi yang dilakukan mahasiswa tolak Unand PTN-BH di depan gedung Convention Hall Universitas Andalas

GEMAJUSTISIA.COM, PADANG – Mahasiswa  yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Unand (AMPU) melakukan aksi Tolak Unand Jadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) di depan Convention Hall Unand, Senin (14/3/2019). Aksi ini dimulai pukul 15.50 WIB setelah Kuliah Umum Universitas Andalas Menuju Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) dengan narasumber Irjen Kemenristekdiki Jamal Wiwoho selesai.

Sebelumnya, pada kuliah umum tersebut dibuka sesi tanya jawab antara Irjen Kemenristekdikti dengan civitas academica dan mahasiswa. Akan tetapi, hanya dua orang perwakilan dari mahasiswa yang diberi kesempatan untuk bertanya sehingga terkesan membatasi pengetahuan mahasiswa terkait PTN-BH.

Adapun dalam sesi tanya jawab tersebut, moderator mengatakan bahwa waktu untuk sesi tanya jawab terbatas dan Bapak Irjen juga bergegas.
“Saya kira cukup sekian, kita tutup saja,” tutup moderator.

Menyikapi hal tersebut, mahasiswa yang belum sempat bertanya kepada Irjen Kemenristekdiki protes karena tidak diberikan kesempatan untuk bertanya dan menyampaikan aspirasinya terkait Unand yanh nantinya Berbadan Hukum. Padahal, mahasiswa ingin menanyakan urgensi Unand menjadi PTN-BH dan relevansinya dengan komersialisasi perguruan tinggi.

Aksi yang berlangsung selama 15 menit ini tidak hanya diikuti oleh AMPU, tapi juga oleh mahasiswa dari berbagai fakultas, diantaranya fakultas hukum, ilmu sosial dan politik, pertanian, ilmu budaya, dan peternakan, serta masih banyak lagi.

Pada aksi penolakan ini mahasiswa peserta aksi sangat bergairah dalam menyampaikan aspirasinya dengan memegang spanduk-spanduk berisi kritik dan penolakan Unand menjadi PTN-BH. Mereka menolak Unand akan menjadi PTN-BH dan meminta klarifikasi atas penolakan audiensi oleh Wakil Rektor II terkait uang kuliah tunggal (UKT).


Adzanil selaku koordinator aksi berpendapat, “Aksi ini merupakan momentum bagi mahasiswa untuk menyampaikan keresahan-keresahan yang ada selama ini. Tujuan utamanya adalah menolak Unand menjadi PTN-BH. Karena ketika Unand menjadi PTN-BH, maka akan bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan karena akan mengelola keuangannya secara mandiri dan tidak di-support dana oleh kementerian seperti PTN yang berstatus BLU. Jika Unand PTN-BH maka secara tidak langsung akan mempengaruhi uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa”, ujar Adzanil.

Wakil Rektor III Hermansyah saat diwawancarai Tim Gema Justisia mengatakan, “Itu (aksi, red) hak mereka, cuma etika mereka saja yang kurang.”

Untuk mengonfirmasi hal tersebut, akan diadakan audiensi dengan Wakil Rektor III setelah menunaikan salat ashar. Akan tetapi, sampai saat berita ini diterbitkan Tim Gema Justisia belum mendapatkan kepastian dari hasil audiensi yang dilakukan.

Reporter: Rona Fitriati Hasanah dan Anggi Herman

Editor: Nurhikmahdatul Ulfa

Jamal Wiwoho: Universitas Andalas Belum Dewasa, Makanya Belum Diberi BH

Jamal Wiwoho selaku Irjen Kemenristekdikti dalam kuliah umum Universitas Andalas menuju Peguruan Tinggi Badan Hukum(PTN-BH)

GEMAJUSTISIA.COM, PADANG – “Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) merupakan perguruan tinggi yang sudah dewasa, karena sudah dewasa maka pemerintah memberi status Badan Hukum (BH). Universitas Andalas sendiri masih belum dewasa karena masih berstatus Badan Layanan Umum(BLU) makanya belum diberi status Badan Hukum (BH).”

Pernyataan tersebut disampaikam oleh Jamal Wiwoho selaku Irjen Kemenristekdikti dalam kuliah umum Universitas Andalas Menuju Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum(PTN-BH) di Convention Hall Unand, Kamis (14/3/2019).

Jamal Wiwoho selaku narasumber dalam acara tersebut menjelaskan, bahwa dari 122 Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu 79 Perguruan Tinggi Saker (Satuan Kerja), ada 31 Perguruan tinggi BLU (Badan Layanan Umum) termasuk di dalamnya Universitas Andalas. Selain itu, terdapat 11 perguruan tinggi negeri berbadan hukum.

Pengklasteran ini menurut Jamal dapat memberikan sebuah justifikasi bahwa naiknya status dari Saker ke BLU, kemudian dari BLU ke PTN-BH berarti adanya peningkatan kinerja yang lebih baik.

Menurut Jamal PTN-BH dapat memberikan sisi positif terhadap perguruan tinggi, diantaranya perguruan tinggi memiliki kewenangan untuk membuka atau menutup program studi sendiri, membentuk badan usaha sendiri, menyusun organ dibawah rektor dengan sendiri, sampai dengan kewenangan untuk mengatur keuangan sendiri.

Selain sisi positif, juga terdapat sisi negatif dengan berlakunya PTN-BH, yaitu tenaga kependidikan tidak mendapatkan tunjangan kinerja dari negara, terjebak struktur gemuk atau euforia pembentukan program studi dan pembiayaan sumber daya manusia dilakukan secara mandiri.

Menanggapi pemaparan dari Jamal Wiwoho, diakhir acara seorang mahasiswa mengajukan pertanyaan berkaitan dengan apakah ada jaminan jika sudah bersatus sebagai PTN-BH maka Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa tidak akan naik.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Jamal berkata, “PTN-BH itu tidak dalam konteks adanya relevansi dengan pendapatan dari mahasiswa, jadi jika ada kekawatiran bahwa PTN-BH itu kemudian komersialisasi, itu tidak benar.”

Reporter: Anggi Herman dan Rona Fitriati Hasanah

Editor: Nurhikmahdatul Ulfa