Tiga Mahasiswa Kampus Merah Ukir Prestasi dalam Kejuaraan Karate

Tiga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas atau yang biasa dikenal kampus merah ukir prestasi dalam Kejuaraan Karate Antar Mahasiswa se-Sumatra dan Open Tournament se-Sumatra Barat, Pandekar Event V. Kejuaraan ini diadakan oleh UKM Pandekar Universitas Andalas yang berlangsung pada 26-28 April 2019 di Auditorium Unand.

Adapun tiga mahasiswa tersebut adalah Mardian Fajar (1610111105), Annisa (1610111031), dan Trya Rizki Fauzi (1710111028).

Mardian Fajar meraih Juara 1 Kumite -84 kilogram perguruan tinggi, Annisa meraih Juara 2 Kumite -61 kilogram perguruan tinggi dan Juara 3 Kata perorangan Putri perguruan pinggi, sedangkan Trya Rizki Fauzi meraih Juara 2 Kumite -67 kilogram Putra perguruan tinggi dan Juara 3 Kata perorangan perguruan tinggi.

Gema Justisia berkesempatan mewawancarai salah seorang dari mereka, Mardian Fajar. Peraih  medali emas yang duduk di semester VI ini mengaku memerlukan persiapan selama satu bulan untuk mengikuti Pandekar Event V. Mardian menjelaskan, bahwa dia menyayangkan fasilitas yang tersedia belum cukup memadai untuk menjalankan proses latihan rutin. Akan tetapi, Mardian tetap teguh berlatih untuk mengharumkan nama kampus merah dan Universitas Andalas.

“Jangan tanyakan apa yang diberikan kampus kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan untuk kampus ini”, kata Mardian.

Reporter: Rona Fitriati Hasanah

Melebihi Target, 604 Atlet Ikuti Pandekar Event V

Pandekar Event V adalah kegiatan yang diadakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Pandekar Universitas Andalas (UKM Pandekar Unand). Mengusung tema “Winning is Not Everything! Challange Yourself!” Pandekar Event V sukses datangkan 604 atlet karate dalam Kejuaraan Karate Antar Mahasiswa se-Sumatra dan Open Tournament Se-Sumatra Barat yang berlangsung pada 26-28 April 2019 di Auditorium Unand.

Kegiatan ini bertujuan sebagai wadah yang menjadi sarana penyalur bakat dan minat generasi muda khususnya mahasiswa dan pelajar. Selain itu, juga berperan untuk mengembangkan potensi diri dan berprestasi dibidang non akademik seperti beladiri, khususnya beladiri karate.

Berbeda dengan kejuaraan dua tahun sebelumnya yang mengangkat kejuaraan pencak silat dan taekwondo.  Kejuaraan karate yang bekerjasama dengan FORKI Sumbar ini dipilih panitia dengan mempertimbangkan potensi jumlah atlet yang cukup banyak sehingga dapat full class dalam pertandingan.

Kejuaraan yang berlangsung selama tiga hari ini berjalan aman tanpa kendala yang berarti. Hanya saja, terdapat beberapa atlet yang melakukan registrasi ulang mendata kelasnya untuk mengikuti pertandingan.

Ketua Panitia Dwi Afrido Fazri mengatakan, “Jalannya acara aman saja, tidak banyak kendala. Kendala hanya dalam pertandingan, seperti nama atlet yang tidak terdaftar atau tidak masuk dalam kelas pertandingan atau ranji. Jadi mereka mengulang mendaftar dan mendata kembali kelasnya”, ucap Afrido.

Kelas pertandingan dibagi menjadi dua, yaitu kelas mahasiswa dan kelas pelajar (open tournament) mulai dari usia dini, kadet, pra pemula, pemula, dan senior.

Adapun peserta yang mengikuti pertandingan sebanyak 604 atlet beladiri karate. Jumlah ini melebihi target capaian panitia, yaitu sebanyak 600 atlet. Keseluruhan atlet tersebut terbagi dalam kategori Kata dan Kumite. “Kami menargetkan maksimal 600 peserta, alhamdulillah melebihi target yaitu sebanyak 604 atlet”, kata Afrido.

Dari keseluruhan peserta, terdapat 71 atlet yang merupakan mahasiswa, selebihnya merupakan pelajar. “Atlet dari mahasiswa 71 orang, selebihnya open tournament yang berasal dari Padang, Solok, Payakumbuh, Tanah Datar, Agam, dan Pesisir Selatan”, tambah Afrido.

Unand yang merupakan tuan rumah kejuaraan, melalui UKM Pandekar menurunkan sebanyak 19 orang atlet. Dari 19 orang atlet tersebut, masing-masing 7 orang dari anggota penuh dan 12 orang lebihnya adalah anggota pasif yang telah diseleksi.

Afrido berharap kejuaraan tahun ini dapat dijadikan pengalaman untuk kejuaraan selanjutnya. Afrido memandang mahasiswa memang sebaiknya fokus mengangkat kejuaraan antar mahasiswa yang notabene mengatasnamakan perguruan tinggi.

Reporter: Rona Fitriati Hasanah

Eksistensi Masyarakat Hukum Adat (MHA)

Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Masyarakat Adat adalah sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. Tidak dapat dinafikan bahwa keberagaman suku bangsa ataupun adatlah yang menjadikan Indonesia negara yang beragam. Ada lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia, atau tepatnya 1.340 suku bangsa menurut sensus BPS tahun 2010. Namun, eksistensi keberadaan masyarakat hukum adat mulai tergerus dan usang serta perlahan hilang dimakan zaman, tak sedikit dari masyarakat hukum adat yang tetap mempertahankan keberadaan mereka dan hidup secara tradisional. Yang menjadi dilema adalah mengenai perlindungan hak-hak masyarakat adat tersebut, “Indonesia adalah negara hukum” pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Artinya menjadikan semua aktifitas maupun kehidupan warga negaranya haruslah sesuai dengan norma ataupun aturan hukum, begitupula mengenai hak atas tanah masyarakat hukum adat. Seperti yang kita ketahui bahwa tanah masyarakat hukum adat sebagian besar tidak mempunyai bukti seperti surat-surat maupun bukti lainya yang memperkuat keberadaan tanah masyarakat hukum adat tersebut. Disisi lain konstitusi kita mengakui keberadaan masyarakat hukum adat hal ini tertuang pada pasal 18 B ayat 2 uud 1945 “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Namun, banyak kita jumpai hak-hak masyarakat hukum adat tersebut dilanggar oleh negara apalagi mengenai tanah adat mereka.


“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Kemakmuran rakyat mana?. Jika kita melihat permasalahan yang berkelanjutan dari masa ke masa mengenai hak atas tanah masyarakat hukum adat justru kita melihat pemerintah hanya mementingkan kepentingan nya saja tapi lupa dengan hak-hak masyarakat hukum adat yang mendiami suatu daerah contohnya saja mengenai HGU yang diatur dalam pasal 28-34 UU No 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria dalam pasal 28 dijelaskan bahwa “Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.” Artinya apabila masyarakat hukum adat menyerahkan tanahnya untuk dijadikan HGU maka secara yuridis tanah tersebut dikuasai oleh negara dan masyarakat hukum adat tidak mendapatkan benefit dari hasil pengolahan tanah tersebut. Karena kewajiban penerima HGU menurut PP No 40 tahun 1996 pada pasal 12 ayat 1 huruf a dijelaskan bahwa kewajiban penerima HGU hanya membayar pemasukan kepada negara , namun masyarakat hukum adat tidak lagi memiliki ha katas tanah tersebut. Sangat miris, ketika para founding father Indonesia menghendaki keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang terdapat dalam sila ke 5 pancasila tapi negara justru melanggar dari sila tersebut.


Oleh karena itu perlu adanya regulasi yang dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat hukum adat tetap eksis dan tidak hilang dari peradaban bangsa Indonesia, maka dari itu harus ada aturan atau paying hukum nya yang mengatur permasalahan hak-hak masyarakat hukum adat. Saat ini RUU Masyarakat Hukum Adat tinggal menunggu pengesahan saja, dalam RUU tersebut telah mengatur semua permasalahan masyarakat hukum adat baik itu mengenai ha katas tanah adat maupun yang lainnya.

Opini oleh : Jaga Rudi

Peneliti Muda Pusat Kajian Hukum Adat dan Agraria (PAgA) Fakultas Hukum Universitas Andalas.