Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak berbeda dengan sistem peradilan yang diatur dalam KUHP. Sistem peradilan pidana anak merupakan penyelesaian perkara tindak pidana yang mencari penyelesaian secara adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula yang terjadi pada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dan tujuan utamanya bukanlah pembalasan. Anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Salah satu alternatif yang dilakukan pada penyelesaian perkara tindak pidana Anak untuk mengurangi keterlibatannya pada proses pengadilan adalah Diversi.

Diversi menurut Pasal 1 Angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya disebut UU SPPA adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pelaksanaan diversi dilakukan untuk mengurangi keterlibatan anak pada proses pemeriksaan di pengadilan yang dapat menyebabkan anak tidak merasakan kenyamanan.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, Diversi tidak dapat dilaksanakan pada semua Anak. Diversi memiliki syarat yaitu dilakukan dalam hal Anak yang diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana berdasarkan.

Semakin rendah ancaman pidana maka semakin tinggi prioritas Diversi. Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun. Selain itu, Penentuan batas umur anak untuk menentukan prioritas pemberian Diversi yaitu, semakin muda umur anak maka semakin tinggi prioritas Diversi.

Diversi dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan Anak, orangtua/Wali Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional dan apabila diperlukan dapat memanggil Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau masyarakat.

Jika orangtua/Wali Anak tidak diketahui keberadaannya atau berhalangan hadir, musyawarah Diversi tetap dilanjutkan dengan dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam hal orangtua/Wali korban tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat hadir, musyawarah Diversi dapat dihadiri oleh Pekerja Sosial Profesional.

Berdasarkan Pasal 7 UU SPPA, Diversi wajib dilaksanakan pada setiap tingkatan penyidikan, penuntutan, dan proses pemeriksaan di pengadilan negeri. Secara lebih khusus pelaksanaan Diversi diatur dalam PP Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Berdasarkan PP Nomor 65 Tahun 2015 tersebut, proses pelaksanaan Diversi dapat dibedakan berdasarkan tingkatan pemeriksaan, sebagai berikut:

-Tahap Penyidikan

Dalam hal dilakukan upaya diversi, Penyidik memberitahukan upaya diversi kepada Penuntut Umum dalam jangka waktu 1 x 24 jam sejak dimulainya penyidikan dan dalam jangka waktu tersebut meminta Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional untuk mendampingi Anak. Penyidik wajib memberitahukan kepada Anak, Korban beserta Orangtua/Wali Korban untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi dan apabila sepakat, penyidik dapat menentukan tanggal pelaksaan Diversi.

Pada tahap ini, Diversi dilaksanakan selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya. Diversi dilakakukan melalui musyawarah serta dipimpin oleh Penyidik sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebaga wakil pembimbing fasilitator.

-Tahap Penuntutan
Pada tahap penuntutan, dalam jangka waktu 7 x 24 jam sejak Anak dan barang bukti diserahkan dari Penyidik kepada Penuntut Umum, Penuntut Umum wajib memberitahukan kepada Anak, orangtua/Wali Anak, Korban, orangtua/Wali Korban untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi dan apabila sepakat, penyidik dapat menentukan tanggal pelaksanaannya.

Diversi dilaksanakan selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya. Diversi dilakakukan melalui musyawarah serta dipimpin oleh Penuntut Umum sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil pembimbing fasilitator.

-Tahap pemeriksaan di Pengadilan
Hakim mengupayakan Diversi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, Hakim menawarkan kepada Anak, orangtua/Wali Anak, Korban, orangtua/Wali Korban untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi dan apabila sepakat, penyidik dapat menentukan tanggal pelaksanaannya.

Pada tahap ini, Diversi dilaksanakan selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya. Diversi dilakukan melalui musyawarah serta dipimpin oleh Hakim sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil pembimbing fasilitator.

Apabila Diversi berhasil dilaksanakan, maka akan memperoleh suatu kesepakatan yang dinamakan Kesepakatan Diversi. Kesepakatan Diversi dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan.

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain: perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; penyerahan kembali kepada orangtua/Wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat.

Apabila proses Diversi tidak menemukan kata kesepakatan dan proses Diversi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana Anak dilanjutkan.
Berdasarkan ketentuan diatas, Diversi merupakan pembatasan bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum agar sesuai dengan tujuan UU SPPA, yaitu tidak ada hukuman pembalasan. Upaya pembalasan haruslah dilaksanakan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Penulis: NA

Editor: BS

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi

Salah satu hal baru yang tengah terjadi di Indonesia berkaitan dengan pemilu adalah adanya sengketa hasil pemilu, oleh karena itu tersedia mekanisme permohonan keberatan terhadap hasil pemilu. Secara konstitusional, mekanisme ini mendapat jaminan berdasarkan UUD 1945 hasil perubahan ketiga, terutama dalam Pasal 24C ayat (1).

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilu diharapkan dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu dan untuk menjamin prinsip keadilan (fairness) dalam pemilu.

Perselisihan hasil Pemilu atau yang lebih dikenal dengan istilah sengketa hasil pemilihan umum adalah perselisihan antara peserta Pemilu dan KPU sebagai penyelenggara pemilu mengenai penetapan secara nasional perolehan suara hasil Pemilu oleh KPU.

Siapakah pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa Pemilu? Pihak-pihak yang terlibat dapat dibedakan menurut objek sengketanya. Apabila objek sengketanya adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, maka menurut PMK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pihak Pemohon adalah pasangan calon dan pihak Termohon adalah KPU. Pasangan calon juga bisa menjadi pihak terkait dengan atas permintaan sendiri maupun atas penetapan Mahkamah.

Jika objek sengketa adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPD dan DPRD, berdasarkan PMK Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pihak yang menjadi Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia calon anggota DPD peserta Pemilu, partai politik peserta Pemilu, dan partai politik lokal peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh (DPRK). Pihak yang menjadi Termohon adalah KPU dan KPU Provinsi dan/atau KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota dan/atau KIP Aceh dapat menjadi Turut Termohon.

Dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu di pengadilan, penting membahas latar belakang diajukan permohonan tersebut.

Setiap permohonan harus berdasarkan suatu argumen, yang menjadi dasar gugatan di antaranya: ketidakakuratan daftar pemilih, intimidasi terhadap pemilih, kecurangan atau dihalangi dari pemungutan suara, soal netralitas dan partisan-tidaknya pelaksana atau petugas pemilu, wajar-tidaknya tindakan kandidat atau partai politik, pemenuhan persyaratan kandidat untuk dipilih, penipuan suara, atau kesalahan atau ketidakberesan dalam proses perhitungan suara.

Obyek perselisihan yang dapat diajukan permohonan adalah Keputusan KPU tentang penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu tingkat nasional.

Pemohon harus mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 3 kali 24 jam, sejak pengumuman oleh KPU tentang penetapan hasil pemilu secara nasional berdasarkan Pasal 74 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut UU MK.

Berdasarkan Pasal 29 UU MK dijelaskan bahwa, Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi dalam 12 (dua belas) rangkap setelah ditandatangani oleh: ketua umum dan sekretaris jenderal dari dewan pimpinan pusat atau nama yang sejenisnya dari partai politik peserta pemilu atau kuasanya, ketua umum dan sekretaris jenderal dari dewan pimpinan atau nama yang sejenisnya dari partai politik lokal atau kuasanya, calon anggota DPD peserta Pemilu atau kuasanya, pasangan calon presiden dan wakil presiden atau kuasanya.

Luasnya wilayah Negara Republik Indonesia dapat menjadi kendala dalam memenuhi tenggat waktu “3 kali 24 jam”. Oleh sebab itu, diadakan mekanisme permohonan secara online atau alat lainnya (faksimili). Dalam hal ini, permohonan dapat diajukan melalui permohonan online , e-mail, atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak habisnya tenggat.

Pasal 75 UU MK menjelaskan bahwa, isi permohonan adalah uraian yang jelas tentang:
1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon.
2. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Perihal pembuktian dan alat bukti diatur dalam pasal 36 UU MK. Untuk membuktikan apakah permohonan yang diajukan benar, diperlukan adanya pembuktian. Alat bukti dalam perkara perselisihan hasil pemilu juga merupakan hal yang sangat penting. Alat bukti dalam perselisihan hasil pemilu terdiri atas: keterangan para pihak, surat atau tulisan, keterangan saksi petunjuk, dan alat bukti lain berupa informasi dan komunikasi elektronik.

Demikian ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Hal ini perlu dikemukakan untuk memperjelas perbedaan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa pemilu antara pengawas pemilu dan Mahkamah Konsitusi.

Penulis: ASM

Editor: BS

Putusan Sela dalam Perspektif KUHAP

Putusan sela memiliki peranan penting dalam tahap pemeriksaan perkara pidana. Untuk itu perlu pemahaman mendasar mengenai putusan sela.

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan pada saat pemeriksaan perkara dan belum membahas mengenai pokok perkara yang disebutkan dalam surat dakwaan. Putusan sela ada karena nota keberatan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum.

Putusan sela ini tidak mengakhiri proses pemeriksaan perkara dan masih tetap berlaku sampai adanya putusan lain yang mengikat. Putusan sela dibuat secara tertulis, disampaikan pada sidang terbuka untuk umum. Putusan sela juga dibuatkan berita acara sidang putusan sela.

Ketentuan mengenai putusan sela dijelaskan dalam Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut:
(1) Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.
(2) Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaiknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan.

Berdasarkan pasal tersebut didapatkan bahwa, apabila hakim menyatakan putusan sela yang pada pokoknya menerima keberatan dari terdakwa, dengan alasan penolakan yaitu pengadilan negeri tersebut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara, maka surat dakwaan tidak diterima atau dapat dibatalkan sehingga proses pemeriksaan perkara akan dihentikan.

Apabila isi dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap (obscuur libel), maka hakim akan mengeluarkan penetapan atau putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum.

Berbeda halnya jika hakim menolak keberatan terdakwa, maka dakwaan tersebut diterima dan hakim memerintahkan proses pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan sidang pembuktian.

Terhadap putusan sela ini dapat dilakukan upaya hukum oleh Jaksa Penuntut Umum, apabila merasa keberatan yaitu dengan mengajukan perlawanan pada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri bersangkutan.

Penulis: NA
Editor: ZA