Putusan Sela dalam Perspektif KUHAP

Putusan sela memiliki peranan penting dalam tahap pemeriksaan perkara pidana. Untuk itu perlu pemahaman mendasar mengenai putusan sela.

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan pada saat pemeriksaan perkara dan belum membahas mengenai pokok perkara yang disebutkan dalam surat dakwaan. Putusan sela ada karena nota keberatan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum.

Putusan sela ini tidak mengakhiri proses pemeriksaan perkara dan masih tetap berlaku sampai adanya putusan lain yang mengikat. Putusan sela dibuat secara tertulis, disampaikan pada sidang terbuka untuk umum. Putusan sela juga dibuatkan berita acara sidang putusan sela.

Ketentuan mengenai putusan sela dijelaskan dalam Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut:
(1) Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.
(2) Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaiknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan.

Berdasarkan pasal tersebut didapatkan bahwa, apabila hakim menyatakan putusan sela yang pada pokoknya menerima keberatan dari terdakwa, dengan alasan penolakan yaitu pengadilan negeri tersebut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara, maka surat dakwaan tidak diterima atau dapat dibatalkan sehingga proses pemeriksaan perkara akan dihentikan.

Apabila isi dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap (obscuur libel), maka hakim akan mengeluarkan penetapan atau putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum.

Berbeda halnya jika hakim menolak keberatan terdakwa, maka dakwaan tersebut diterima dan hakim memerintahkan proses pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan sidang pembuktian.

Terhadap putusan sela ini dapat dilakukan upaya hukum oleh Jaksa Penuntut Umum, apabila merasa keberatan yaitu dengan mengajukan perlawanan pada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri bersangkutan.

Penulis: NA
Editor: ZA