KPU Goes to Campus, Mahasiswa Unand Keluhkan Tidak Terdaftar Sebagai Pemilih

GEMAJUSTISIA.COM – PADANG KPU Goes to Campus diadakan untuk memberikan pelayanan dan memfasilitasi calon pemilih yang tidak bisa memilih di tempat pemungutan suara (TPS) asal. Disini, calon pemilih harus mengurus Surat Keterangan Pindah Memilih atau disebut juga formulir model A-5 dalam pemilihan umum (pemilu) legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada 17 April 2019 mendatang.

Mengingat beberapa waktu terakhir banyak mahasiswa yang mendatangi Kantor KPU Padang, seperti BEM Fakultas Hukum Unand, BEM Fakultas Kedokteran Unand, Kopaja Unand, hingga pembina asrama yang mengajak KPU untuk buka posko pelayanan di kampus menimbang mahasiswa asrama banyak  yang membutuhkan layanan dan fasilitas pindah memilih.

Awalnya, pelayanan ini direncanakan hanya sehari dan bekerjasama dengan Negara Mahasiswa FISIP. Melihat antusias mahasiswa yang cukup tinggi, maka diadakanlah selama tiga hari mulai tanggal 18-20 Februari 2019.

Posko dibuka pada pukul 10.00 WIB-18.00 WIB pada hari pertama, begitu pula untuk hari berikutnya. Posko KPU ini ramai dikunjungi mahasiswa dari pagi hingga sore. Setidaknya, sekitar 500 mahasiswa melakukan proses administrasi pindah memilih di parkiran Gedung E Universitas Andalas dalam tiga hari ini. Akan tetapi, juga banyak mahasiswa yang tidak terdaftar (tidak ada rekapitulasi pasti dari penyelenggara) dalam mengurus proses administrasi pindah memilih. Hal itu disebabkan karena KTP elektronik mahasiswa yang bersangkutan tidak terdaftar pada daftar calon pemilih di KPU walaupun syarat usia sudah terpenuhi.

Para mahasiswa yang tidak terdaftar itu sangat menyayangkan dan mengeluh karena terancam tidak bisa memilih, terutama yang kampungnya jauh. Salah satunya Ningsih (21 tahun), mengeluhkan penyebab kenapa sampai KTP elektroniknya tidak terdaftar di KPU.
“Saya sejak SMA mempunyai KTP elektronik, tapi kok nggak terdaftar di KPU, ya? Heran. Padahal saya sangat beruntung ada kesempatan untuk mengurus pindah memilih ini. Kalau begini kejadiannya, ya sama saja, saya harus ke kampung dulu untuk urus. Kampung saya kan jauh dan nggak sempat pulang”, ujar Ningsih.

Sementara itu, Rola Ariska selaku Staf Program dan Data KPU Padang yang berada dilokasi menyebutkan, bahwa mahasiswa yang tidak terdaftar tersebut bisa jadi belum mengurus atau belum terdaftar di KPU wilayah asalnya (sesuai alamat di KTP). Sehingga belum bisa mengurus pindah domisili pemilih dan harus mengurus terlebih dahulu ke daerah asalnya.

“Untuk yang tidak terdaftar, kami (KPU, red) tidak mendatanya. Surat Keterangan Pindah Memilih inilah yang disebut formulir A-5. Untuk pengurusan formulir A-5 itu syaratnya harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT, red). Kalau orang yang nggak terdaftar itu, berarti dia nggak bisa masuk dalam daftar pemilih khusus (DPK, red)“, ungkap Rola.

Rola juga menjelaskan, bahwa pemilih khusus tidak bisa pindah memilih karena harus memilih sesuai alamat tertera di KTP. Selain itu, ada jam khusus untuk orang yang tidak terdaftar. Ketika hari H pemilu mereka mempunyai jam khusus tersendiri, mulai dari jam 12.00 WIB sampai jam 13.00 WIB. Syaratnya cukup dengan membawa KTP ke TPS.

“Sebagai contoh, seorang Mahasiswa Unand yang beralamat di Payakumbuh, dia datang ke posko untuk mengurus pindah memilih, tahu-tahu pas di cek tidak terdaftar, berarti kalau dia tidak terdaftar dia tidak bisa pindah memilih ke Padang, dia harus memilih di Payakumbuh. Harus sesuai dengan KTP-nya. Lapor saja ke kelurahan atau panitia pemungutan suara (PPS, red), orang itu yang mendata, hari H dia cuma bawa KTP saja memilih”, terang Rola.

Mahasiswa calon pemilih tidak terdaftar dan ingin pindah domisili tidak bisa, karena harus membuat KTP yang beralamat Padang terlebih dahulu. Kalau membuat KTP Padang, berarti pihak yang bersangkutan masuk dalam DPK Padang.

Terkait mahasiswa yang mempunyai KTP elektronik tetapi belum terdaftar, terdapat beberapa penyebab. Pertama, pihak yang bersangkutan pernah pindah domisili, tetapi tidak cepat melapor ke Kantor Pencatatan Sipil mengurus surat pindah domisili sehingga tetap terdaftar di tempat yang lama

Untuk penyebab pertama ini, Rola mencontohkan dari beberapa kejadian yang sering ditemukan. Misalnya, ada orang beralamat KTP di Pekanbaru pindah ke Padang, setelah 2 tahun di Padang dia baru mengurus KTP dan mendatangi KPU. Sehingga ketika panitia melakukan cek data lapangan, yang bersangkutan sudah tidak di Pekanbaru lagi, dan di Padang pun tidak tidak pernah mengurus surat keterangan pindah domisili ke Kantor Pencatatan Sipil. Akibatnya, yang bersangkutan tidak terdata sehingga tidak terdaftar di Pekanbaru maupun Padang.

Kedua, orang tersebut pernah pindah rumah, namun beda kecamatan. Serta yang ketiga, bisa jadi saat panitia mendata ke lapangan mereka tidak berada di alamat.

Adapun untuk calon pemilih yang sudah mendaftar dan mengantongi formulir A-5, tidak bisa lagi memiih ditempat asalnya. Hal tersebut dikarenakan datanya sudah terhapus, hal ini untuk mengantisipasi suara ganda.

“Kita kan nggak tahu kalau nanti ada mahasiwa yang jadi timses (tim sukses, red) dan sudah mengantongi formulir A-5. Pagi-pagi dia memilih di kampung, siang pindah tempat pemilihan lagi. Bisa jadi, kan. Makanya sistemnya online dan sinkron dengan data KPU pusat”, ujar Rola.

Reporter: Rona Fitriati Hasanah

Editor: Aulia Maharani

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *