Kepo Dalam Mengawal Keterbukaan Informasi Publik

Talkshow Filosofi Kepo yang berlangsung di Gedung Seminar F Universitas Andalas pada Rabu (27/3/2019).

“Masyarakat Yang Cerdas Adalah Masyarakat Yang Tahu, Dipenuhi Informasi dan Melakukan Pengawasan.”

Kutipan diatas merupakan tema Talkshow Filosofi Kepo yang diadakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang bekerjasama dengan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat, Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas dan Badan Eksekutif Mahasiswa Negara Mahasiswa Fakultas Hukum Universias Andalas (BEM NM FHUA) di Gedung Seminar F Unand. Talkshow ini diadakan pada Rabu, 27 Maret 2019 lalu.

Presiden BEM NM FHUA Iqbal Gusri dalam sambutannya menyatakan bahwa hak memperoleh informasi adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945 sehingga diperlukan sharing ilmu tentang pentingnya informasi publik, khususnya bagi masyarakat dan mahasiswa.

Sementara itu, Wakil Dekan III FHUA Lerry Patra yang membuka secara resmi talkshow mengungkapkan ketertarikannya dengan judul talkshow tersebut.

“Saya sangat tertarik dengan judul ini, karena selama ini kita hanya tahu Filosofi Kopi, ternyata Filosofi Kepo juga ada. Menggugah rasa ingin tahu kita dengan judul yang sangat millenial.”
Menanggapi ketertarikan Lerry Patra, Wendra Rona Putra berpendapat bahwa Filosofi Kepo hadir dari satu pandangan bahwa rasa ingin tahu itu menjadi kodrati bagi setiap manusia.

“Filosofi Kepo memang terkesan millenial. Saya juga tidak mau bohong bahwa Filosofi Kepo juga sedikit mendompleng kesuksesan Filosofi Kopi dan belakangan menjadi booming. Tapi menurut saya, Filosofi Kepo hadir dari satu pandangan bahwa rasa ingin tahu itu menjadi kodrati bagi setiap manusia. Selalu penasaran, selalu ingin tahu.”

Menurut Wendra, alasan Filosofi Kepo dipakai karena eksistensi pengetahuan menjawab rasa ingin tahu seorang manusia.

Salah seorang perwakilan LBH Padang menyatakan, “Ketika anda mendapatkan informasi, sesungguhnya anda sedang mencoba mencintai negara. Kami mendedikasikan diri kami untuk mewakafkan waktu, untuk menjadi orang-orang yang kepo, karena dengan kepo anda mencintai negara. “

Talkshow ini mendiskusikan ‘kepo’ dalam konteks bagaimana seharusnya administrasi penyelenggara negara dibangun. Bahwa transparansi menjadi suatu kebutuhan didalam pembangunan negara yang baik. Berdiskusi tentang bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi jika penyelenggara pelayanan publik tidak mempunyai suplai data dan informasi yang cukup sesuai yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu, juga menjawab persoalan bagaimana mahasiswa, akademisi, atau kelompok masyarakat lainnya dalam memberikan masukan kepada pemerintah jika seandainya mereka tidak tahu problem atau informasi dasar.

Untuk itu, Dinas Informasi melakukan upaya dalam menggalakkan keterbukaan informasi. Sesuai amanat UUD 1945 Pasal 28F dan amanat Undang-undang Nomor 15 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, semua informasi-informasi OPD yang ada di pemerintah provinsi sudah terdata dan bisa diketahui masyarakat secara online.

Selain itu, agar masyarakat mendapatkan data dan informasi, telah dilakukan kerjasama dengan Komisi Informasi. Bentuk kerjasama itu adalah mengembangkan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) kepada masyarakat yang tersebar di kabupaten/kota diseluruh Sumatera Barat. Selain itu, banyak hal-hal yang ditampilkan, supaya masyarakat tahu Sumatera Barat.

Terkait dengan ‘kepo’, Arif Yunardi yang merupakan perwakilan Komisi Informasi Sumatera Barat mengatakan, “Kelemahan sekarang ini adalah karakteristik masyarakat kita kurang ingin tahu. Ini yang nantinya kita dorong kepada masyarakat melalui sosialisasi-sosialisasi. Ini (talkshow, red) luar biasa, kita mengapresiasi karena bagaimanapun proses pembangunan di badan publik, proses pembangunan di pemerintahan itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai hasilnya masyarakat mesti tahu. Tidak ada pengecualian,”

Arif menjelaskan bahwa Komisi Informasi memang dilahirkan untuk mengawal transaparansi, mengawal UU Keterbukaan Informasi Publik. Jika ditelaah lagi memang tugasnya hanya menyelesaikan sengketa informasi. Sengketa informasi itu muncul ketika masyarakat secara personal ataupun kelompok tidak dapat mengakses informasi dari badan publik. Mendorong badan-badan publik untuk malakukan SOP bagaimana memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi tersebut.

“Kelemahan sekarang ini adalah karakteristik masyarakat kita kurang ingin tahu. Ini yang nantinya kita dorong kepada masyarakat melalui sosialisasi-sosialisasi kita. Ini (talkshow, red) luar biasa, kita mengapresiasi karena bagaimanapun proses pembangunan di badan publik, proses pembangunan di pemerintahan itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai hasilnya masyarakat mesti tahu. Tidak ada pengecualian.”

Sementara itu, Feri Amsari Direktur PUSaKO Universitas Andalas mengatakan, “Pada dasarnya seluruh informasi itu tidak rahasia, boleh diakses publik, kecuali yang dikecualikan dalam undang-undang. Akan tetapi, ada juga negara yang berprinsip bahwa seluruh informasi tidak boleh dikecualikan. Pada prinsipnya seluruh informasi itu milik publik, toh pemerintah itu bekerja untuk publik”, pungkas Feri.

Feri juga menjelaskan, bahwa sebenarnya UU Keterbukaan Informasi Publik adalah reformasi baru untuk mendapatkan informasi publik. Sangat disayangkan kalau masyarakat tidak memanfaatkannya.

“Saya termasuk yang mendorong melalui program anti konflik kepentingan di kampus untuk Universitas Andalas membuka akses seluas-luasnya. Tidak mudah, karena kadangkala begitu akses dibuka, publik terlalu banyak menikmati hal-hal rahasia sehingga meminta seluruh akses data. Jujur saja, tidak banyak kampus yang siap untuk mengelola data dan informasi. Mungkin salah satu kampus yang bermasalah, kampus saya”, gurau Feri.
Reporter: Rona Fitriati Hasanah
Editor: Nurhikmahdatul Ulfa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *