Gebril Daulai: Tiga Syarat Menjadi Pemilih Cerdas Dalam Pemilu 2019

Penyerahan Plakat oleh Randy Handika selaku Ketua Pelaksana Diskusi Publik kepada Gabril Daulai.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat Gebril Daulai dalam acara Diskusi Publik Kombad Justitia yang bertema “Pelaksanaan dan Perlindungan Hak Pilih Bagi Warga Negara Indonesia Dalam Pemilu Serentak 2019” menyampaikan syarat-syarat menjadi pemilih yang cerdas dalam Pemilihan Umum (pemilu) 2019 mendatang.

Diskusi publik yang diadakan pada Kamis, 28 Maret 2019 ini dihadiri oleh KPU, civitas akademika dan mahasiswa ini berlangsung hikmat dengan berbagai materi dan tip yang disampaikan dalam mempersiapkan diri menghadapi pemilu.

Adapun dalam diskusi tersebut, Gebril Daulai menyampaikan bahwa syarat menjadi pemilih yang cerdas itu ada tiga. Pertama, terdaftar sebagai pemilih. Calon pemilih bisa memastikan dirinya sudah terdaftar atau belum sebagai pemilih. “Pastikan terlebih dahulu diri anda sendiri sudah terdaftar atau belum sebagai pemilih, baru bicara aspek yang lain”, kata Gebril.

Kedua, mengenali peserta pemilu dan calon yang akan dipilih. Pemilih diharapkan mengetahui peserta pemilu pilihannya. Gebril mengatakan bahwa jangan sampai ketika sudah masuk ke bilik suara, pemilih bingung peserta mana yang akan dipilih. Di mana jika pemilih sudah berada di bilik suara tidak bisa lagi bertanya kepada siapapun. Oleh karena itu, pemilih sudah harus menentukan calon secara mandiri.

Untuk mengenali perserta pemilu yang akan dipilih, Gabril berpendapat bahwa saat ini mudah mencari mereka karena jejak digitalnya mudah didapat. Selain itu, KPU juga menyediakan informasi tentang calon-calon, tapi yang ada sampai saat ini adalah calon anggota DPR. Di laman tersebut, pemilih bisa mendapatkan informasi tentang calon. Akan tetapi informasi yang terdapat di laman tersebut adalah informasi yang sangat dasar. Gebril menyarankan kepada pemilih untuk mencari lagi informasi yang luas dan mendalam terkait peserta pemilu dari berbagai media yang tersedia.

Saat ini, beberapa Organisasi Non Pemerintah atau biasa dikenal dengan NGO (Non Government Organization) juga menyediakan data-data peserta pemilu untuk memudahkan publik mengenali peserta pemilu dan calon-calonya. Adapun NGO yang dimaksud seperti Perludem dan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyediakan informasi calon anggota DPR dan DPRD untuk memudahkan akses publik.

Sedangkan syarat ketiga yaitu mengetahui tata cara mencoblos yang sah. Gabril menggambarkan persoalan yang terjadi di Sumatera Barat. Tingkat suara yang tidak sah di Sumatera Barat pada pemilu 2014 cukup tinggi. Terdapat sebanyak 6,2 persen suara tidak sah dalam pemilu DPR dan DPRD. Sedangkan untuk pemilu presiden dan wakil presiden hanya 0,74 persen.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa sebanyak 6,2 persen penduduk Sumatera Barat yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), tapi suaranya menjadi tidak bermakna karena salah dalam memberikan tanda coblosan. Gerbil menyarankan agar pemilih lebih cermat jika sudah di bilik suara. “Membuka surat suara secara sempurna, jangan sampai coblos-tembus. Tembus di bagian kertas peserta pemilu yang lain karena surat suara tidak dibuka dengan baik”, ungkap Gabril

Agar pemilih mengetahui tata cara memilih yang sah, harus mengetahui terlebih dahulu aspek-aspek teknis dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Gerbil berhipotesa bahwa surat suara yang tidak sah mungkin saja terdapat unsur sengaja dari pemilih, akan tetapi memerlukan penelitian yang lebih mendalam terkait hal itu.

“Surat suara yang tidak sah kadang kala juga bukan berarti pemilih tidak tahu tata cara mencoblos sehingga perlu penelitan yang mendalam. Bisa jadi sengaja”, pungkas Gebril.
Reporter: Rona Fitriati Hasanah
Editor: Nurhikmahdatul Ulfa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *