Pergeseran Mata Kuliah Hukum & Ham – Konsepsi Negara Hukum

Setiap fakultas pada perguruan tinggi di Indonesia wajib melakukan rapat kurikulum. Rapat kurikulum ini diadakan setiap lima tahun sekali. Rapat kurikulum diadakan dengan tujuan menyesuaikan mata kuliah yang ada dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Misalkan Fakultas Hukum Universitas Andalas telah melakukan rapat kurikulum pada awal tahun 2013.

Ada yang menarik dari hasil rapat kurikulum yang dilaksanakan program kekhususan HTN FHUA, yakni adanya pergeseran antara beberapa mata kuliah dari mata kuliah wajib menjadi mata kuliah pilihan. Selain itu juga adanya pertambahan mata kuliah baru.

Isu yang beredar di kalangan masyarakat Fakultas Hukum Unand menyebutkan ada 2 (dua) mata kuliah wajib fakultas yang mengalami perubahan status. Kedua mata kuliah itu adalah mata kuliah Hukum&Ham dan Konsepsi Negara Hukum. Disebutkan bahwa mata kuliah H.HAM yang awalnya merupakan mata kuliah wajib fakultas dijadikan mata kuliah pilihan, sedangkan mata kuliah Konsepsi Negara Hukum yang juga merupakan mata kuliah wajib fakultas malah dihilangkan. Bahkan sempat beredar kabar bahwa hal tersebut terjadi karena adanya kesalahan pencatatan oleh sekretaris yang bersangkutan saat menjalankan rapat kurikulum, sedangkan hasil rapat kurikulum tersebut telah mulai dijalankan.

IsU tersebut jelas mengundang tanya mahasiswa fakultas hukum. Kenapa mata kuliah H.HAM dan Konsepsi Negara Hukum yang dapat dikatakan sebagai salah satu tonggak penting dalam mempelajari hukum malah diganti statusnya menjadi mata kuliah pilihan?. Jika memang benar terjadi kesalahan pencatatan oleh sekretasis yang bersangkutan saat menjalankan rapat kurikulum, kenapa tidak di lakukan evaluasi?, atau tindakan koperatif dari pihak fakultas untuk memberikan kejelasan secara komprehensif kepada mahasiswa mengenai perubahan kurikulum ini. Setidaknya ada klarifikasi yang dijelaskan kepada mahasiswa.

Untuk mengungkap kebenaran dari isu yang beredar, tim Gema Justisia mendatangi ruangan bagian program kekhususan HTN serta melakukan wawancara dengan salah satu dosen. Saat ditemui, Delfina Gusman menuturkan adanya mata kuliah H.HAM dan Konsepsi Negara Hukum mengalami perubahan status.  Namun sesungguhnya, mata kuliah H.HAM dan Konsepsi Negara Hukum ini diganti keduanya menjadi mata kuliah pilihan, bukannya di hilangkan salah satu (Konsepsi Negara Hukum) seperti isu yang beredar.

Delfina menerangkan bahwa rapat kurikulum itu wajib dilakukan sekali lima tahun. Perubahan status mata kuliah dapat terjadi karna perkembangan masyarakat serta kebutuhan hukum masyarakat saat ini. Dalam rapat kurikulum tidak hanya perubahan status mata kuliah yang terjadi, tapi juga adanya pengurangan atau pertambahan jumlah sks dari mata kuliah yang dirasa perlu diubah. Misalnya saja mata kuliah Ilmu Negara yang sebelumnya berjumlah 2 sks, sekarang menjadi 3 sks. Namun perlu diingat bahwa hasil dari rapat kurikulum ini harus tetap sesuai dengan kurikulum nasional.

Menarik rasanya mengingat jumlah sks minimal untuk bisa lulus adalah 145 sks. Artinya, saat rapat kurikulum dilaksanakan, jumlah sks minimal tetap harus 145 sks. Sehingga, saat adanya mata kuliah baru, ada beberapa mata kuliah yang harus ‘dikorbankan’ agar sks minimal tetap 145.

Alasan utama di jadikannya mata kuliah H.HAM dan Konsepsi Negara Hukum sebagai mata kuliah pilihan adalah karena adanya mata kuliah baru yaitu Hukum Acara Peradilan Mahkamah Kontitusi. Mata kuliah ini dimunculkan karena Mahkamah Konstitusi merupakan jenis peradilan baru sehingga lebih dibutuhkan pendidikannya dibanding H.HAM dan Konsepsi Negara Hukum. Selain itu, dimunculkannya mata kuliah yang memiliki sks berjumlah 2 sks ini juga karena sebelumnya telah ada mata kuliah Praktek Peradilan Mahkamah Konstitusi.

Perlu diketahui, tidak hanya antara mahasiswa terjadi pro dan kontra terhadap hasil dari rapat kurikulum ini. Pro dan kontra juga terjadi antar dosen yang mengikuti rapat kurikulum. Namun karna mengingat perlunya mata kuliah Hukum Acara Peradilan Mahkamah Konstitusi, serta mengingat kebutuhan hukum masyarakat saat ini, maka mata kuliah HAM dan Konsepsi Negara Hukum dikorbankan. Pengorbanan ini berupa perubahan status mata kuliah yang awalnya berupa mata kuliah wajib menjadi mata kuliah pilihan serta pengurangan sks kedua mata kuliah tersebut. Selain itu, mengingat bahwa materi dari Mata kuliah H.HAM telah menjadi sub bab dalam mata kuliah lain dan materi dari mata kuliah Konsepsi Negara Hukum yang merupakan pengulangan dari mata kuliah lain (seperti mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan), maka terpilihlah mata kuliah H.HAM dan Konsepsi Negara Hukum sebagai mata kuliah yang dikorbankan.

Namun tidak perlu khawatir, bagi mahasiswa yang berminat untuk mempelajari kedua mata kuliah tersebut secara mendalam tetap bisa mengambil mata kuliah itu.

One thought on “Pergeseran Mata Kuliah Hukum & Ham – Konsepsi Negara Hukum”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *