DEMOKRASI (DALAM) LEGITIMASI DUA KUBU

Arifki Chaniago

Anggota Penuh UKM PHP Unand-Penggagas Gerakan Andalas Menulis

Bahasa demokrasi memang bahasa yang indah, sejuk didengar dalam hati yang “legowo’, dan hancur dalam hati yang “otoriter”, itulah demokrasi dalam bahasa awam kita memandang. Dalam demokrasi semua orang punya hak untuk berbicara, mencaci atau meyampaikan pendapat atas ‘kegelisahan hati’ yang terpendam.

Inilah demokrasi yang kita jalani saat ini, dan kita menjadi bagian yang menikmati atau mencicipi ‘kue’ yang selalu menjadi pembicaraan orang-orang di warung (lapau), atau masuk dalam pembicaraan dunia-dunia akademis yang terkesan ‘mewah’ dan kritis dalam memberikan kesantunan analisa.  Semua itu adalah demokrasi, karena ia berbicara diantara kita dan kita.

Beberapa waktu ini, tampilan-tampilan media cetak, elektronik, maupun sosial, banyak yang berbicara mengenai agenda 9 Juli 2014. Pemilihan Presiden saat ini memang sangat panas, namun tak ada poros tengah yang muncul sebagai wasit, dan calon yang ada hanya dua kubu. Nomor urut 1: Prabowo Subianto- Hatta Rajasa dan No urut 2 Joko Widodo- Jusuf Kalla, sehingga kondisi pertempuran antara kedua tim sukses sangat menggetarkan: ada dua kutub yang saling meyakini calon-calon yang mereka usung, apakah itu ada pertempuran darat atau pertempuran udara. Inilah demokrasi sesunguhya, semua orang punya hak berpihak atas politik yang mereka ‘imani’. Pertempuran ini seperti era perang dingin: ketika Uni Soviet dan Amerika Serikat, sementara Jerman Barat dan Jerman Timur, sedangkan di asia ada Korea Utara dan Korea Selatan.

Inilah demokrasi yang akan kita lalui pada 9 Juli 2014 nanti, ada dua kubu yang akan bertarung. Mirisnya, tak ada pihak penengah  mengajak berunding ketika kalah, atau pihak yang berinisiasi untuk menyatukan ‘kubu’ yang berpecah ketika kalah nanti, atau kita akan melihat perpecahan yang ada jika ‘kemenangan tipis’ atau ‘kekalahan tipis’.

Pendukung Prabowo-Hatta dan Jokowi – JK sama-sama kuat, sama-sama berkeinginan calonnya menang dalam demokrasi terbesar di Republik Indoensia ini. Bahkan tiga-seperempat dari masyarakat dapat menentukan siapa panglima tertinggi yang akan membawa kapal ini berlabuh. Pertanyaan sederhananya, apakah panglima tersebut tetap berlabuh dalam pusaran kemiskinan, merajalelanya korupsi, justru semakin menggiring masyarakat kearah sasaran diskriminasi kekuasaan. Apakah sebaliknya, pemerintah berupaya ‘maraton’ atau berlari dari zaman jahiliyah-nya hukum dan meningkatkan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat, atau pemerintah lebih stagnan bernostalgia dalam menikmat ‘purbakala moderen’.

Ketika hukum hanya dimiliki oleh tuan pemegang palu kebenaran, bukankah pemilik, dimana hukum itu seharusnya sama, tak ada beda antara rakyat dan pemimpin, antara kaum miskin dengan kaum kaya. Mungkin itu pesan harapan banyak rakyat pada pemimpin yang terpilih nantinya, Apakah itu Prabowo- Hatta atau Jokowi-JK. Ini merupakan sejarah baru, dan kita jugalah yang menentukan, karena kita harus memilih dan menentukan pemimpin. Sebab, saat ini bukan era Orde Lama, yang mengukuhkan diri menjadi presiden seumur hidup, atas dasar ‘konstitusi’ telah ia genggam. Sehingga ia bisa berkata kepada masyarakat Indonesia: “sayalah yang menetukan kalian”. Namun di era reformasi ini, bukan zamannya presiden yang mendikte rakyatnya agar memilihnya, akan tetapi rakyatlah yang akan menentukan siapa sosok pemimpinnya kelak. Seorang pemimpin yang akan merubah nasib kita bersama.

Legitimasi rakyat adalah penentu dalam demokrasi, namun saat ini legitimasi itu terpecah dalam dua kubu. Kubu Prabowo dan Kubu Jokowi. Demokrasi tak bisa di-syaratkan dengan ‘anggukan musyawarah’, ia tak bicara mufakat, akan tetapi ia berbicara antara satu orang-dengan satu suara. Musyawarah memang bisa meredam konflik, tapi musyawarah tak berlaku untuk menentukan pilihan dalam pilpres kali ini. Ketika satu orang-satu suara, semua akan berbicara bebas, semua akan punya hak, tanpa melalui musyawarah panjang yang justru menghilangkan ke-objektivitasan suara secara individual. Semua akan punya cara: agar suaranya tak sia-sia.

Inilah yang menjadi masalah, ketika pesta demokrasi mendatang, tak ada satu-pun pihak yang menyimpan mental atau  berjiwa besar. Semua butuh persiapan. Bukan saja mental calon yang harus disiapkan, akan tetapi mental pendukung juga harus kita siapkan, dan kita masih memiliki waktu untuk menyimpan kesiapan mentalmulai detik ini. Pelbagai kasus pemilukada yang sudah-sudah, kita lihat: masih banyak terjadi pembakaran setelah hasil suara diumumkan. Ketika ada pendukung yang tak terima calon yang diusungnya kalah, mereka akan menjelma menjadi ‘pemberontak’ dalam pemerintahan yang baru. Disinilah yang dituntut kedewasaan kita dalam berpolitik, bukan saja kedewasan calon, tetapi juga kedewasaan pendukung.

Demokrasi itu harus ada yang siap kalah, dan siap mengakui kekalahannya. Jika tak ada yang mengaku kalah dalam demokrasi, maka semua akan merasa menang dan ingin dimenangkan, meskipun suaranya tidak menang dalam pemilihan. Politik itu adalah kedewasaan dan memiliki moral jiwa besar, selalu akan menjadi sorotan orang banyak, karena ketentuan yang akan menjadi penentu setelah demokrasi ini berakhir, bukan kesiapan kita bagi yang menang saja, tapi juga di-tuntut bagaimana kesiapan yang kalah. Kiranya, demokrasi 9 Juli 2014 mendatang menjadi momok yang menakutkan bagi berbagai kalangan. Sebenarya bukan menakutkan bagi siapa yang menang diantara calon nanti, tapi apa yang terjadi jika presiden yang naik kali ini, menang dengan memperoleh suara tipis. Apakah para pendukung yang kalah akan siap masuk dalam barisan pendukung pemerintahan dengan menjaga kedamain, atau menjadi sorotan anarkis dalam perebutan kekuasaan politik yang selalu direcoki oleh pihak yang kalah dalam pemilu.

Mesir adalah negara yang menjadi contoh: setelah Husni Mubarok tumbang, pemerintahan di negeri fir’aun ini tak hentinya-hentinya berganti pemimpin secara mendadak ,dengan gejolak-gejolak politik yang menakutkan dan meresahkan, tak ada kedewasaan politik dalam menerima kekalahan dan mendukung dengan ‘legowo’ ketika visi-misi pemimpin berkualitas. Pemilu 9 Juli 2014, adalah pemilu penentu bagi Indoensia, begitulah analisa para pengamat, jika kita bisa melahirkan pemilu yang sangat demokratis, maka kita sukses menuju peradaban baru: namun ketika kita tetap berada dalam sinisme kekerasan setelah ini, pertanda bahwa demokrasi indonesia akan tetap macet ditempat dalam kajian demokrasi yang stagnan.

3 thoughts on “DEMOKRASI (DALAM) LEGITIMASI DUA KUBU”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *