Merampas Daulat Rakyat

AGIL OKTARYAL
Anggota LAM&PK, Ketua Perhimpunan Mahasiswa Tata Negara (PMTN) FH Universitas Andalas


Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahap penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilu dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada ditangan rakyat serta wujud paling konkret partisipasi rakyat dalam penyelenggaran negara. Oleh karena itu, sistem dan penyelenggaran pemilu selalu menjadi perhatian utama.

Dewasa ini permasalahan pemilu kembali menjadi topik perbincangan, Bukan lagi permasalahan pemilihan presiden, melainkan kontroversi pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilhan Kepala Daerah (RUU Pilkada) yang menginginkan kepala daerah kembali dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pilkada Dalam UUD 1945

Ketentuan tentang pilkada diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan gubernur, bupati, dan walikota dipilih secra demokratis. Sesuai dengan latar belakang perumusanya, frasa “secara demokratis” dapat dilakukan baik secara lansung oleh rakyat maupun secara tidak lansung oleh DPRD. Keduanya, asalkan dilakukan secara jujur dan adil serta sesuai dengan prinsip-prinsip pemilihan, adalah cara yang demokratis. Oleh karena itu dalam Putusan MK Nomor 072-073/PUU-II/2004 dinyatakan bahwa merupakan wewenang pembentuk undang-undang untuk menentukan apakah pilkada dilakukan secara lansung atau tidak. Bahkan, Pembuat undang-undang sesungguhnya juga dapat menentukan sistem pilkada yang berbeda-beda sesuai dengan daerah masing-masing. Jika di Padang pilkada dilaksanakan secara lansung, bukan berarti di Yogyakarta dan Papua harus demikian. Berdasarkan ketentuan UUD 1945 tersebut, dapat saja pilkada dilakukan secara lansung, yang selama ini dilakukan diubah menjadi pilkada tidak lansung anggota DPRD. Hal itu juga dimaksudkan sebagai penghargaan konstitusi terhadap keragaman adat istiadat dan budaya masyarakat antar daerah yang berbeda-beda yang dijamin dalam Pasal 18B UUD 1945.

Merampas Daulat Rakyat

Setidaknya ada tiga argumentasi utama yang melatari gagasan pilkada oleh DPRD. Pertama, pelaksanaan pilkada membutuhkan biaya sangat besar, baik yang dikeluarkan negara, maupun oleh pasangan calon. Terlebih pilkada dilakukan dalam dua putaran. Kedua, praktik pilkada selalu diwarnai politik uang, mulai dari yang bersifat sporadis hingga yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Ketiga, sering terjadi demokrasi berdarah atau konflik dalam pelaksanaan pilkada secara lansung.

Dengan alasan tersebut, keinginan untuk merampas daulat rakyat tentunya tidak dapat dibenarkan, apalagi kenginan untuk melakuan pemilihan kepala daerah melalaui DPRD pasca pengumuman presiden terpilih sarat akan kepentingan politik untuk menguasai “raja-raja kecil” di daerah, namun jika alasan perubahan sistem pemilihan masih dalam kerangka konstitusional tentu dapat dibenarkan, terkhusus untuk menghargai kekhasan daerah tertentu. Tetapi jika alasan tersebut diatas yang dijadikan patokan untuk mematikan demokrasi lansung di tingkat lokal sulit untuk diterima, karena alasan tersebut hanya sebagian kecil konsekuensi dari pemilihan lansung.

Kembalikan Daulat Rakyat

Salah satu wujud dan mekanisme demokrasi di daerah adalah pelaksanaan pilkada secara lansung. Karena pemilihan lansung dianggap satu-satunya cara agar institusi pemerintah bertanggungjawab kepada masyarakat.

Pemilihan oleh DPRD akan berpengaruh terhadap perubahan “derajat” demokrasi di daerah. Pemilihan lansung oleh rakyat tentu dirasakan “lebih demokratis” jika dibandingkan dengan pemilihan oleh DPRD. Ada dua hal mengapa pilkada oleh DPRD akan mengurangi derajat demokrasi. Pertama, akan menghilangkan satu ruang partisipasi masyarakat secara lansung dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pilkada. Kedua, akan berakibat menjauhnya hubungan antara kepala daerah dengan masyarakat di daerah dalam hal kepentingan dan aspirasi masyarakat, serta legitimasi masyarakat dalam pengawasan publik.

Oleh karena itu, kita harus mengembalikan kedaultan rakyat dengan mengoptimalisasikan pemilu secara lansung, one man one vote. Hal tersebut didasari agar masyarakat mengetahui informasi lebih objektif, mengetahui program yang ditawarkan, dan seorang kepala daerah akan mendapatkan dukungan lebih rill dari masyarakat. Robert a Dahl menyatakan bahwa legitimasi kekuasaan yang sah adalah legitimasi yang dilakukan melalui pemilihan umum secara lansung oleh rakyat, bukan dipilih oleh segerombolan elit tertentu atau teknokratis.

Meskipun pilkada melalui DPRD sah secara konstitusional, namun tentu kurang pada tempatnya apabila hal itu diputuskan tanpa mempertimbangkan alternatif lain yang dapat dilakukan, terdapat dua alternatif selain harus kembali kepada pemilihan melalui DPRD. Pertama, penegakan hukum dan peningkatan kesadaran politik masyarakat, penegakan hukum sangat diperlukan terutama untuk menjaga dan menegakkan hukum pelanggran pilkada sehingga tidak merusak esensi dari pilkada itu sendiri. Peningkatan kesadaran politik yang lebih dibutuhkan adalah kesadaran terhadap makna kedaultan dan suara yang dimiliki warga negara, serta konsekuensi dari pilihannya. Karena dalam pilkada yang dipilih tidak hanya kepala daerah melainkan juga program yang ditawarkannya. Kedua, menentukan cara pemilihan secara berbeda-beda. Pemilihan lansung atau melalui DPRD tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat pendidikan, ekonomi, dan karakter masyarakat di daerah setempat. Faktor-faktor itu tentu berbeda-beda, yang dengan sendirinya membawa konsekuensi sistem pemilihan yang sama tidak dapat diterapkan untuk semua daerah terlebih melalui DPRD. Pengaturan secara beragam ini tentu memerlukan pengaturan yang kompleks, sehingga harus disusun bersama secara komprehensif. Pengaturan beragam ini pun tidak bertentangan dengan konstitusi, bahkan dapat dikatakan sesuai dengan latar belakang pemikiran saat peumusan perubahan UUD 1945. Sehingga dengan menggunakan alternatif tersebut tidak merampas daulat rakyat ditingkat lokal dan dapat mengembalikan kedaulatan rakyat sepenuhnya.

One thought on “Merampas Daulat Rakyat”

  1. Kondisi memang menjadi dilema….akan tetapi jika memang harus diputuskan seperti isu yg berkembng skarang…maka bnyak hal yg mesti diperbaiki guna meredam munculnya gesekan karena spekulasi permainan elit politik akan kepntingan sebuah golongan….diantata yg mesti menjadi sorotan adalah termasuk mekanisme pemilihan org yg akan menjadi eksekutor kepala daerah”anggota dewan-red”…..trims

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *