Seharusnya

Cerpen Oleh: Firda Azkia
Anggota Muda LPM Gema Justisia

Terik siang ini, aku masih menapaki jalan menuju rumah sepulang sekolah.
“Sudahku bilang Samar, kita tak usah pilih mereka lagi!”
“Jangan begitulah Pak Jaki, golput itu namanya”

Aku berhenti memperhatikan percakapan orang-orang tua di balai desa, lagi-lagi mereka membahas hal yang sama. Sudah dua hari semenjak kampanye untuk pemilihan para anggota legislatif dan ini berdampak pada desaku, banyak para calon yang berkoar-koar meneriakkan visi dan misinya, bahkan ada pula yang memberikan sembako pada rumah-rumah sekitar. Biar dikata merakyat, begitu pendapat Pak Jaki tetanggaku.

“Percuma kita memilih, setelah terpilih kita takkan dianggap macam tahun sebelumnya”
Lagi-lagi pak Jaki bersuara.
“Negara kita ini negara demokrasi pak, bagaimana pula kita tidak memilih?” Salah satu warga menanggapi perkataan Pak Jaki.
“Kalau menurut saya, kita tetap memilih saja, masalah janji kampanye itu terserah mereka setidaknya kita mentaati bentuk negara kita” Bapakku bersuara.

Desa kami berada jauh dari kota, jauh dari jalan raya, jauh dari mana-mana, jangankan Mall, menginjak aspal saja aku tak pernah, hanya beberapa kawan yang pernah ke kota dan menceritakan bagaimana bentuk jalan di sana pada kami dan bagaimana bangunan-bangunan di sana. Kami sekelas benar-benar takjub mendengarnya. Begitulah desaku jauh dari jangkauan pemerintah, ingin menonton tv saja kami harus pergi ke balai desa, dan jika masalah pemilihan para pemimpin akan digelar, penuh sudah kampungku dengan janji-janji manis para calonnya. Setelah dipilih, langsung lupa dengan desa kami, hal itulah yang membuat Pak Jaki kesal jika sudah masalah pilih memilih para caleg.

Tak kuat dengan terik matahari, aku pun kembali melanjutkan langkah menuju rumah. Di jalan, otakku berpikir kenapa para pemimpin suka mengumbar janji yang sekiranya tidak bisa mereka tepati? Membuat rakyat marah dan hilang kepercayaan macam Pak Jaki.

“Mak, bagaimana menurut mamak tentang Pemilu para caleg?” Tanyaku sambil menyendok nasi yang masih terkepul asap, baru dimasak mamak.

“Tersambar apa kau tadi, sampai bertanya tantang Pemilu Tora?” Mamak duduk disebelahku ikut menyendok nasi

“Jadi bagaimana menurut Mamak?”Aku mendesak
“Mamak kau ini setuju-setuju saja Tora asal negeri kita ini semakin membaik, tak penuh dengan janji-janji palsu saja, kita lihat positifnya dengan ada Pemilu berarti ada kampanye, jika ada kampanye desa kita tertimpa rezeki lebih, mereka sering memberi rumah-rumah sembako ataupun baju partai walau ada foto mereka, setidaknya kita bisa merasakan memakai baju baru” Mamak menjelaskan panjang lebar, belum mulai makan sebab kami masih menunggu bapak pulang.

“Tapi kenapa Pak Jaki tidak suka sekali Mak?”
“Itu pemikiran dia yang sempit, memang kenyataannya setelah mereka terpilih kita dilupakan tapi setidaknya kita tidak golput, negara kita ini negara demokrasi, macam mana pula kita jika golput makin kacau negara ini, kau pasti sudah belajar tentang pentingnya pilih memilih di sekolah” Lagi-lagi mamak menjelaskan.

“Assalamualaikum”
“Waalaikumsalam”
Aku dan Mamak menjawab serentak, Bapak langsung duduk di kursi ikut menyendok nasi.
“Bagaimana hasil rapatnya Pak? Mamak bertanya
“Semuanya setuju untuk tetap ikut Pemilu kecuali Si Jaki, memang keras kepala sekali manusia satu itu sudah dijelaskan tapi tetap saja tidak mau dengar”
“Kita lihat bagaimana hasilnya saja Pak”
Mamak menyudahi percakapan.

Satu tahun kemudian.
Ternyata memang benar kata Bapak dan Mamak, tidak ada gunanya golput dan mencemooh janji-janji yang diumbar itu, karena masih ada para pemimpin yang terpilih yang menjalankan janjinya dengan baik. Seperti sekarang, kini aku tak perlu lagi mendengar cerita Borga tentang jalanan beraspal di kota, sebab kini desaku telah beraspal, listrik juga sudah mengalir di seluruh desa, sudah ada puskesmas terdekat dan imunisasi bagi balita, dan begitu pula pemikiran Pak Jaki mengenai Pemilu, kini ia mendukung penuh dengan keputusan pemerintah.

Tren Politik Identitas Masih Eksis di 2019?

Opini Oleh : Fadira Mutia Moreta
Anggota Muda LPM Gema Justisia

Politik identitas bukanlah hal yang baru di Indonesia. Istilah ini mulai populer pada tahun 60-an dan 70-an sebagai perilaku politik yang terkonsentrasi dalam sub-komunitas tertentu di dalam masyarakat. Inti dari perilaku ini yaitu adanya penggolongan dalam masyarakat seperti suku, agama, ras, gender, klan, maupun ekspresi politik individu yang memiliki perspektif yang sama dengan kelompok yang ia masuki. Dalam ranah pergerakan politik dapat dilihat dari bagaimana masyarakat adat yang berjuang atas hak untuk menentukan nasibnya sendiri, atau bagaimana kelompok feminisme yang memperjuangkan adanya persamaan terhadap perempuan di berbagai bidang.

Menyongsong Pemilu 2019 yang akan tercatat dalam sejarah politik Indonesia, karena untuk pertama kali Indonesia akan melaksanakan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden secara bersamaan. Tentunya, politik identitas diprediksi akan tetap eksis mengingat berbagai pihak berbondong-bondong merenggut suara sebanyak-banyaknya terutama di daerah basis dan konsentrasi suatu partai atau figur tertentu.

Masih segar dalam ingatan masyarakat Indonesia akan peristiwa Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Pernyataan yang diucapkan Ahok memicu amarah banyak pihak hingga aksi 411 dan 212 yang membawa drama bagi bangsa ini, dimana umat muslim berkumpul untuk menyuarakan tuntutan untuk memenjarakan Ahok atas tuduhan penistaan agama. Hal ini dianggap berkorelasi dengan kemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Pilkada DKI 2017 yang dianggap memperjuangkan Islam serta figur Anies yang humanis dan merangkul banyak pihak.

Tetapi, jika kita melihat lebih luas, politik identitas tidak hanya terjadi di Indonesia. Amerika Serikat, sebagai negara yang menjunjung tinggi liberalisme dan kebebasan individu juga mengalami polarisasi kelompok pada pemilihan presiden pada 2016. Publik dibuat terkejut dengan kemenangan Donald Trump yang memainkan politik identitas kelompok kulit putih dan slogan penyanjung Amerika seperti America First atau Make America Great Again. Lalu ada cuitan janji politik membangun tembok perbatasan Mexico, masuknya imigran gelap yang mengacaukan kondisi masyarakat, dan cuitan-cuitan lain mengenai kebijakan yang dianggap menyudutkan suatu kaum. Hal ini tentu disadari oleh Trump beserta tim kampanye sebagai cara guna menggalang suara dan memainkan sentimen rasial.

Pertarungan Pilpres kali ini kembali mempertemukan Joko ‘Jokowi’ Widodo dan Prabowo Subianto, yang paling disorot publik sejak Pilpres 2014. Menariknya, Jokowi kali ini menggandeng K. H. Ma’ruf Amin, Ketua MUI yang dianggap dapat menangkal serangan maupun hoax atas tuduhan kepada Jokowi yang dinilai tidak berpihak pada umat islam, seperti pernyataan kedua pasangan tersebut melengkapi bersatunya simbol nasionalis dan religius. Di pihak lawan, Prabowo menggandeng Sandiaga Uno yang sudah memenangkan hati masyarakat pada Pilkada DKI. Kedua pasangan calon menyatakan bahwa akan menjunjung tinggi pemilu yang damai dan aman. Namun, tentu ini akan jadi omongan belaka karena kita sudah disuguhi pernyataan politik ataupun pernyataan warganet yang mengarah pada isu SARA, sentimen keberpihakan, dan isu lainnya yang dapat merusak kebhinekaan. Politik identitas dianggap masih salah satu cara terbaik guna menaikkan jumlah suara dan sangat efektif untuk mengampanyekan masing-masing calon.

Tentunya sebagai masyarakat yang paham akan adanya politik identitas di Indonesia, baiknya kita tidak tersulut atas sesuatu yang dapat merusak kebhinekaan bangsa ini dan mengusahakan pemilu yang damai tanpa adanya drama lagi.

Pengumuman Program Kekhususan (PK) dan Pengisian KRS Mahasiswa FHUA Tertunda

Yulidar Kasubbag Akademik Fakultas Hukum Universitas Andalas

Berdasarkan kalender akademik yang dikeluarkan oleh Universitas Andalas untuk semester genap 2018/2019, sejatinya pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) bagi mahasiswa aktif dijadwalkan dimulai pada tanggal 3 Januari 2019. Namun, sampai berita ini diturunkan (08/01/19) KRS tersebut masih belum bisa diisi oleh mahasiswa FHUA pada portal masing-masing.

Menanggapi hal tersebut, Yulidar selaku Kasubbag Akademik Fakultas Hukum Unand menjelaskan, bahwasanya keterlambatan pengisian KRS diakibatkan jadwal kuliah yang belum final.
“Saat ini jadwal kuliah belum final, jadwal kuliah disusun oleh tim penyusun jadwal kuliah dari Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK) Unand. Karena dari LPTIK belum selesai, jadi belum bisa mengisi KRS,” jelasnya.

Sementara itu, untuk angkatan 2016 perlu menunggu hasil pembagian Program Kekhususan (PK) terlebih dahulu sebelum mengisi KRS.
“Pembagian PK dikeluarkan sebelum pengisian KRS, karena mahasiswa yang sudah jelas PK-nya bisa mengambil mata kuliah wajib dan pilihan,” terangya.

Pengumuman pembagian PK agak terlambat dilakukan karena adanya beberapa kendala, antara lain dikarenakan terlambatnya pemasukkan nilai oleh dosen.
“Pembagian PK memang agak terlambat keluarnya karena ada beberapa nilai yang terlambat dimasukkan oleh dosen yang bersangkutan. Baru kemarin sore (Senin,7/1) semua nilai selesai dimasukkan,” ujar Yulidar saat diwawancarai oleh Tim Gema Justisia di ruang kerjanya.

Yulidar menambahkan, bahsawanya pembagian PK diperkirakan akan keluar pada Kamis (10/1/19).
“Untuk program kekhususan kemungkinan akan dikeluarkan dalam minggu ini, diusahakan hari Kamis pembagiannya sudah ditempel di papan informasi,” tutup Yulidar. *SNU

Pemilu Hendaknya Jujur dan Adil

IMG-20181225-WA0010

Berakhirnya tahun 2018, menandakan semakin dekatnya Pemilu yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019. Di mana situasi politik semakin menghangat. Ada tiga elemen penting yang semakin sibuk, yaitu peserta pemilu, KPU dan Bawaslu. Pasalnya, Pemilu di tahun 2019 adalah pemilihan kepala negara (presiden dan wakil presiden) dan anggota legislatif (angota DPR dan anggota DPD), yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali, sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E yang berbunyi: Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Saat ini, peserta pemilu sibuk menebarkan janji-janji politik yang menarik agar dipilih oleh rakyat yang memiliki hak suara. Pelbagai cara pun dilakukan, mulai dari memasang atribut kampanye dijalan-jalan hingga kampanye di media massa, serta warganet yang ikut kisruh di dunia maya. Mereka rela melakukan apa saja untuk dapat duduk di kursi pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif. Berbagai lobby politik mulai muncul, bertebaran, membentuk jaringan dan jalinan silaturahim satu sama lain, serta tidak sedikit pula yang sampai memutuskan hubungan. Semua itu merupakan bunga rampai dalam menggait dukungan pemilik hak suara yang semakin terasa gesekannya seiring dekatnya pemilu, ambil positifnya, biarkan dan cegah dampak buruknya. Demikianlah sedikit gambaran menyambut pesta demokrasi.

Begitu juga dengan KPU dan Bawaslu, KPU sebagai penyelenggara Pemilu sedangkan Bawaslu mengawasi jalannya pemilu. KPU dalam melaksanakan Pemilu, penyelenggara harus memenuhi 11 (sebelas) prinsip, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertip, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Serta Bawaslu haruslah memastikan semua prinsip dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Tidak kalah heboh, kotak suara dari kardus pun jadi hal yang menarik di tahun ini, ditengah duel peserta yang sibuk menanggapi isu-isu kampanye yang saling menonjolkan kelebihan. Kotak suara ini menjadi perhatian publik, yang mana menimbulkan berbagai pendapat pro maupun kontra. Ada yang mengatakan bahannya tidak aman dan sebaiknya menggunakan bahan yang lebih keras, anti air, dan tidak mudah rusak. Banyak juga, yang meragukan keamanan dari kotak tersebut karena adanya indikasi kecurangan yang lebih besar apabila menggunakan kotak suara yang mudah dibobol dan dirusak. Bahkan lucunya, ada pula yang beranggapan bahwa bahannya seperti kardus makanan.

Namun sebenarnya tidaklah demikian, Dalam konferensi pers dan diberbagai media Komisioner KPU baik dipusat dan didaerah mengatakan bahwa bahan yang digunakan dijamin dapat mengamankan surat suara, telah diuji coba dan dapat untuk digunakan pada pemilu. Dalam prosesnya, penyelenggaraan pemilu sangat dibutuhkan suara pemilih, tanpa itu tidak ada gunanya kotak suara tersebut. Oleh karena itu, diharapkan pemilu dilaksanakan dengan pengawasan yang sangat ketat untuk menjamin keamanan proses pemungutan suara mulai di TPS (Tempat Pemungutan Suara) hingga hasil perhitungannya.

Tentulah kotak suara ini tidak akan dipermasalahkan jika pemilu dilaksanakan dengan jujur dan adil atau sesuai dengan asas pelaksanaan pemilu. Pasal 2 UU Pemilu mengatakan bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Jujur, mudah diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan, apalagi dalam hal politik yang tujuannya adalah kekuasaan atau jabatan tertentu. Asas ini dapat diartikan bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan pemilu harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu UU Pemilu. Kurangnya penerapan asas ini dalam pemilu, dapat menimbulkan berbagai dampak, seperti kecurangan dan ketidakpercayaan rakyat sebagai pemilih sehingga memilih untuk tidak ambil bagian dalam pemilu.

Begitu juga dengan asas adil. Asas adil dapat dimaknai sebagai perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu, baik yang dipilih maupun yang memilih. Dapat dikatakan bahwa asas ini menghendaki pihak yang terlibat dalam pemilu diperlakukan sama sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang pemilu.
Terlepas dari itu, pemilu hendaknya diadakan tanpa kecurangan, tidak mencederai demokrasi dan dilaksanakan untuk kemajuan dan kemakmuran bangsa. Sehingga bagaimana pun hasilnya, siapa pun yang nantinya mengisi jabatan di lembaga legislatif maupun eksekutif dapat menjalankan amanah rakyat dan menjadikan Indonesia lebih baik lagi kedepannya.

Sebagai pemilih harus dapat menentukan pilihan yang tepat, dimana satu suara sangat berharga untuk 5 (lima) tahun kedepan. Cintai negara dengan cara ikut serta dalam pemilih, jadi pemilih cerdas di pemilu tahun 2019. Memilih dalam pemilu adalah bentuk kedaulatan rakyat, yang dijamin UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) yang mengatakan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Penulis: Resti Fauzi
(Pimpinan PSDM Gema Justisia)

Siaran Pers: Kementerian ESDM Harus Membuka Akses Data Bagi Masyarakat Terkait Geothermal

IMG-20181212-WA0078

Siaran Pers Nomor: 18/S.Pers/LBH-PDG/XII/2018
tentang Kementerian ESDM Harus Membuka Akses Data Bagi Masyarakat Terkait Geothermal.

Lembaga Bantuan Hukum Padang (LBH Padang) sebelumnya telah mengajukan surat permohonan data dan dokumen yang diajukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) berdasarkan surat Nomor 142/SK-E/LBH-PDG/XI/2018 tertanggal 12 November 2018. Dalam suratnya, LBH Padang meminta dokumen dan data terkait pembangunan geotermal di Gunung Talang-Bukit Kili. Adapun dokumen dan data yang dimintakan adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan masyarakat di wilayah kerja Panas Bumi Projek Geotermal diatas lahan 27.000 Ha yang telah ditetapkan oleh Kementrian ESDM. Berdasarkan informasi yang kami terima terdapat 22 Nagari yang ditetapkan sebagai wilayah kerja panas bumi Gunung Talang-Bukit Kili;
2. Laporan Evaluasi Geotermal yang bermasalah di beberapa wilayah seperti Lahedong, Lebong, Mataloko dan Slamet serta tempat lainnya yang menjelaskan permasalahan yang terjadi, penanggulangan masalah dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat saat kejadian dan pasca kejadian;
3. Dokumen hukum yang merujuk bahwa PT. Hitay Daya Energi hanya memanfaatkan lahan sebanyak 20 HA saja tanpa mengganggu wilayah lainnya diatas lahan 27.000 HA dan titik kordinat lokasinya 20 HA yang akan dimanfaatkan tersebut.

Namun, permintaan data dan dokumen hingga saat ini tidak direspons oleh Menteri ESDM hingga saat ini. Sehingga LBH Padang mengajukan keberatan kepada Menteri ESDM. Dalam suratnya Direktur LBH Padang Wendra Rona Putra mengatakan “hak untuk memperoleh informasi dan data merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.”
Oleh sebab itu, kami mengajukan keberatan atas tidak ditanggapinya permintaan data dan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang telah diajukan LBH Padang sebulan yang lalu. Masyarakat berhak untuk mendapatkan data dan informasi yang berimbang, agar masyarakat dapat mengambil keputusan untuk menerima atau menolak proyek pembangunan secara sadar dan tanpa tekanan”. Hal ini sekaligus merespon tindakan PT Hitay Daya Energi yang mencoba menggiring “pandangan baik” mengenai geothermal dengan memfasilitasi kunjungan beberapa perwakilan masyarakat Batubajanjang ke Desa Margamukti Pengalengan, Jawa Barat beberapa waktu yang lalu.

Padahal Pemerintah juga harus fair untuk mengungkap bahwa benar ada project geothermal yang tidak begitu berhasil hingga berdampak pada lingkungan dan pertanian masyarakat, seperti dampak yang dirasakan oleh 11 desa akibat geothermal di Desa Mataloko Kecamatan Golewa, Kupang, tercemarnya air bersih di kawasan Gunung Slamet, Longsor dan yang terjadi di Lebong dan lokasi-lokasi pengeboran lainnya.

Lebih lanjut Wendra Rona Putra menjelaskan bahwa data dan dokumen ini akan dipergunakan oleh LBH Padang yang merupakan pendamping masyarakat Salingka Gunung Talang untuk meluruskan beberapa informasi yang telah diterima oleh masyarakat namun tidak ada penjelasan yang akurat, transparans dan akuntabel dari pemerintahan. Semestinya, tanpa diminta oleh LBH Padang, ESDM mesti memberikan data dan dokumen diatas kepada publik karena publik berhak tahu tentang pembangunan geotermal. Bukan malah sebaliknya yang saat ini, mempersulit kesediaan dokumen dan data yang telah diajukan. Idealnya, ESDM sesegera mungkin memberikan data dan dokumen agar konflik yang terjadi tidak kisruh berkepanjangan.

Hormat kami,
LBH Padang

Rekan-rekan dapat mengkonformasi pada:
Direktur LBH Padang Wendra Rona Putra (081267410008)

Menjawab Kebingungan Mahasiswa Perihal Program Kekhususan

IMG-20181212-WA0003

 

Pada Selasa (11/12) bertempat di Ruang Sidang Dekanat lantai 2 Fakultas Hukum Universitas Andalas telah berlangsung audiensi perihal Program Kekhususan (PK) bersama Ferdi selaku Wakil Dekan 1, dan Yulidar selaku Kepala Sub Bagian Akademik, audiensi tersebut dihadari oleh mahasiswa yang diwakili oleh Badan Eksekutif Mahasiswa FHUA dan Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Gema Justisia.

“Kebijakan untuk menetapkan PK ada pada Dekan, sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Andalas No. 14 Tahun 2017 tentang Kurikulum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas,” ujar Ferdi diawal pembicaraan.

Ketentuan khusus mengenai PK ini diatur pada pasal 13 sampai pasal 15. Pada pasal 13 disebutkan bahwa: (1) Dekan menetapkan PK bagi mahasiswa yang telah memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Telah menyelesaikan beban studi minimal 100 SKS; dan

b. Telah dinyatakan lulus dengan nilai minimal B Minus (B-) semua mata kuliah prasyarat PK yang dipilih (2) PK Mahasiswa ditetapkan berdasarkan nilai IPK tertinggi matakuliah prasyarat PK

Pasal 15 disebutkan bahwa : “Tata cara penetapan PK selanjutnya diatur oleh Dekan.”

Menanggapi Pasal 15 tersebut, Ferdi menjelaskan bahwa untuk pengaturan lainnya seperti Surat Keterangan Dekan belum ada. “Biasanya pihak fakultas hanya akan mengeluarkan kebijakan mengenai PK tiap tahunnya. Penetapan PK akan dilaksanakan ketika semua nilai semester 1 sampai 5 telah dikumulasikan,” jelasnya.

Ferdi juga menjelaskan bahwa banyak keluhan dari mahasiswa, kenapa PK tidak berdasarkan keinginan mahasiswa saja dan mengapa harus fakultas yang menentukan. Terkait keluhan mahasiswa tersebut, ia menjelaskan bahwa fakultas menerapkan sistem tersebut karena beberapa alasan.

“Beberapa tahun yang lalu pernah fakultas menerapkan PK itu berdasarkan minat mahasiswa. Namun, kebijakan ini kurang efektif karena berakibat pada ketimpangan jumlah mahasiswa pada masing- masing PK, ada yang satu PK mahasiswanya terlalu banyak dan tidak berimbang dengan PK lainnya yang hanya memiliki sedikit mahasiswa. Oleh karena itulah untuk sekarang, PK ditentukan oleh pihak fakultas berdasarkan nilai mahasiswa yang tertinggi, dengan tujuan untuk pemerataan,” ungkap Ferdi.

Mengenai mahasiswa yang memiliki selisih nilai prasyarat PK yang tipis antara beberapa mata kuliah dan ingin pindah PK, dapat mengajukan surat permohonan kepada dekan melalui bagian umum.

“Mahasiswa tersebut bisa mengajukan surat permohonan kepada dekan untuk ditetapkan kepada PK yang diinginkan, asalkan skor IPK dari mata kuliah prasyarat PK yang diinginkan minimal 3,5. Namun hal ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan pertimbangan jumlah kuota yang telah terpenuhi di suatu bagian, melampirkan sertifikat mengikuti lomba yang berkaitan pada PK yang diinginkan (penunjang), tujuan konkret dari pindah PK,” jelas Ferdi.

Ferdi menambahkan, dalam Surat Pengajuan Pindah PK, mahasiswa bisa mencantumkan beberapa opsi PK yang diinginkannya. Pengajuan permohonan pindah PK hanya bisa dilakukan setelah mahasiswa memperoleh PK yang ditetapkan fakultas. Kemungkinan PK keluar pada pertengahan Januari 2019. “Boleh saja dalam mengajukan pindah PK dicantumkan beberapa pilihan PK yang diinginkan, asalkan total IPK dari mata kuliah prasyarat PK tersebut tidak kurang dari 3,5. Dan diingatkan lagi, keputusan bisa pindah atau tidaknya tetap ada pada dekan, dan tentunya dekan akan memberi keputusan dengan memikirkan berbagai pertimbangan sebelumnya,” ungkap Ferdi

Selain itu, terhadap keluhan mahasiswa mengenai jumlah SKS yang kurang untuk memperoleh PK, mahasiswa tersebut harus menunda PK terlebih dahulu. Dalam hal ini, sesuai dengan Peraturan Rektor artinya mahasiswa tersebut sudah tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan PK-nya. Sehingga mahasiswa tersebut terpaksa harus menunda PK terlebih dahulu sampai jumlah SKS mencukupi.

Yulidar selaku Kasubag Akademik mengatakan, “Jika mahasiswa tidak cukup 100 SKS, ya tunda dulu PK-nya sembari ia memperbaiki nilai yang dirasa masih kurang. Untuk prosedur tunda PK ini dengan mengajukan Surat Permohonan Penundaan PK kepada dekan melalui bagian umum yang dilampirkan dengan fotokopi bukti pembayaran UKT, transkrip nilai dan alasan untuk tunda PK. Nanti surat itu dari bagian umum akan diproses di bagian akademik dan nantinya akan direkap,” jelas Yulidar. *NU,Okt

Bawaslu Goes to Campus: Pentingnya Pengawasan Partisipatif

IMG_20181201_093330

Sosialisasi Pegembangan Pengawasan Partisipatif diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dalam rangka Bawaslu Goes to Campus bersama Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) dan BEM NM Fakultas Hukum Universitas Andalas di Ruang Seminar Gedung F Unand, Jumat (30/112018).

“Penyelenggaraan kegiatan ini didasarkan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan sasaran penguatan terhadap pengawasan pemilu masyarakat”, ucap Kanalis, Sekretaris Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat dalam sambutannya.

Sosialisasi resmi dibuka pada pukul 09.58 WIB oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat yang diwakilkan oleh Nurhidayeti. Dalam sambutannya, Nurhidayeti menyampaikan bahwa Bawaslu sesungguhnya hanya melaksanakan 3 (tiga) peran, yaitu: melakukan pengawasan; pencegahan; dan penindakan.

Sosialisasi yang dibarengi dengan diskusi “Peran Aktif Mahasiswa dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemilu 2019” menghadirkan narasumber Komisioner Bawaslu Sumatera Barat Vifner, Peneliti PUSaKO Fakultas Hukum Unand Khairul Fahmi, dan Presiden BEM NM FH Unand Ikhbal Gusri, serta Beni Kurnia Illahi sebagai moderator diskusi.

Sosialisasi dan diskusi ini penting dilaksanakan, terutama untuk mahasiswa sebagai agen perubahan untuk masa yang akan datang. Dengan sasaran masyarakat, mahasiswa diharapkan semangat dan ikut serta dalam pemilu.

Dengan pelaksanaan dan pengawasan Pemilu, Bawaslu Sumatera Barat akan mengkondisikan mahasiswa di Sumatera Barat untuk menjadi bagian dari pemilu, yaitu dengan melakukan pengawasan partisipatif.

Dalam diskusi, Ikhbal Gusri menjelaskan bahwa pemilu menjadi penting bagi mahasiswa. Hal ini dikarenakan terdapat 3 (tiga) unsur utama yang menjadikan pemilu itu menjadi penting, yaitu: pemilu merupakan bentuk implementasi kedaulatan rakyat; pemilu merupakan proses rotasi penyelenggara negara; dan pemilu menentukan waktu Indonesia 5 tahun kedepan. Selain itu, hal yang perlu digarisbawahi adalah kualitas pemilu menentukan Indonesia lebih baik.

Berdasarkan catatan data Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 26 juta penduduk miskin Indonesia. Terkait hal ini, Presiden BEM NM FH Unand Iqbal Gusri berpendapat, bahwa hal tersebut mungkin saja bisa disebabkan penyelenggara negara yang tidak amanah dalam menjalankan kekuasaan.

Maka dari itu, pengawasan partisipatif masyarakat dalam pemilu menjadi penting karena telah dijamin oleh undang-undang, prinsip penyelenggaraan terbuka dan akuntabel, dan partisipasi merupakan salah satu indikator kualitas dan keberhasilan pemilu.

Sementara itu, Khairul Fahmi mengatakan, “Pendidikan politik adalah jantung keberhasilan demokrasi. Hari ini, mekanisme inilah yang sangat penting digunakan. Mahasiswa harus menjaga integritas pemilu untuk menyiasati pelanggaran-pelanggaran pemilu 2019.” *RFH

Manuver Pemerintahan KM UNAND: Agresi dan Upaya Delegitimasi Kedaulatan NM FHUA

IMG-20181127-WA0035

Kedaulatan adalah kata yang akhir-akhir ini sering muncul dalam percakapan masyarakat politik kampus. Kata ini seolah-olah mengalami inflasi karena terus mengambil andil dalam setiap percakapan mahasiswa soal politik kampus kontemporer. Adalah terkait Pemerintahan KM UNAND (yang kembali) mempersoalkan kemerdekaan dan kedaulatan Negara Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas dan dua negara tetangga yang juga sudah merdeka dan berdaulat. Upaya untuk mendeligitimasi kedaulatan negara yang sudah merdeka dan berdaulat terus diupayakan dengan argumentasi-argumentasi yang tidak berdasar. Ketika kita telaah apa-apa yang didalilkan oleh Pemerintahan KM Unand, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa dalil yang disampaikan itu adalah bentuk ketidaktahuan dan/atau bentuk kekacauan berpikir.

Perspektif Keilmuan dan Praktik Real Bernegara

Negara Mahasiswa Fakultas Hukum didirikan berdasarkan konsensus bersama seluruh mahasiswa Fakultas Hukum sebagai pemilik kedaulatan dengan maksud mewujudkan kemerdekaan sebagai negara yang berdiri sendiri, dan itu tercermin di dalam Konstitusi NM FHUA. Konstitusi NM FHUA kemudian dijadikan dasar untuk mendirikan pemerintahan yang sah dan berdaulat dalam rangka menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan dan soal-soal kemahasiswaan. Maka dari itu dibentuklah lembaga kepresidenan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), lembaga legislatif yang terdiri dari Dewan Legislatif Mahasiswa, Dewan Perwakilan Angkatan, dan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Bahkan dalam konstitusi NM FHUA hasil amandemen yang dilaksanakan pada tahun 2018, juga dimaktubkan satu lembaga judicial yaitu Mahkamah Mahasiswa.

Jika kita coba tarik persoalan ini ke ranah keilmuan, maka kita akan sampai pada perbincangan soal teori asal mula negara dan unsur-unsur negara. Soal asal mula negara, teori perjanjian masyarakat atau kontrak sosial dianggap sebagai teori yang paling tua dan paling penting. Bahwa berdasarkan teori ini, negara terjadi karena suatu persetujuan, dari persetujuan itu lahirlah kekuasaan untuk memerintah, dan kekuasaan tertinggi untuk memerintah ini yang dinamakan kedaulatan. Kontrak sosial sebagai dasar berdirinya negara tersebut diejawantahkan ke dalam bentuk deklarasi kemerdekaan NM FHUA, dan dinormakan ke dalam konstitusi yang menjadi wujud dari konsensus bersama mahasiswa Fakultas Hukum.

Soal unsur negara, berdasarkan Pasal 1 Convention on Rights and Duties of States 1933 ditentukan unsur negara sebagai berikut: (1) Penduduk; (2) Wilayah; (3) Pemerintah yang berdaulat; dan (4) Kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain. NM FHUA terbukti secara de facto telah memenuhi ketiga unsur materil, dan terkait unsur formil, juga telah mampu melakukan hubungan luar negeri dengan berbagai negara mahasiswa lainnya, utamanya dengan NM FISIP dan NM FIB. Maka secara keilmuan tak ada lagi argumentasi yang mampu menjadi anti-tesis jika Negara Mahasiswa dipandang dari perspektif kehidupan bernegara yang real.

Menyoal SK Rektor dan Frasa “Negara Separatis”
Yang juga menggelitik adalah soal statement Pemerintahan KM yang menyatakan bahwa Negara Mahasiswa haruslah berdiri atas dasar SK Rektor, dan dengan dalil yang demikian, secara implisit Pemerintahan KM telah menafikkan hakikat dari kedaulatan itu yang sudah tentu secara utuh dimiliki oleh mahasiswa. Model berpikir yang demikian adalah prototipe riil dari suburnya kultur feodalistik di Pemerintahan KM yang dengan sendirinya malah akan berseberangan dengan semangat pergerakan mahasiswa.

Menarik jika kita bertanya dengan logika sederhana, lalu apakah Negara Republik Indonesia harus memiliki dasar hukum semacam beschikking yang lebih tinggi untuk mendirikan negara merdeka dan berdaulat? SK Sekretaris Jenderal PBB mungkin? Tentu tidak, karena negara lahir melalui persetujuan bersama masyarakat. Lagipula, negara yang sedang menjadi soal kita adalah negara mahasiswa, bukan negara yang didirikan atas kehendak rektor.

Belum lagi soal penggunaan frasa “Negara Separatis” yang merupakan sebuah kesalahpahaman dari Pemerintahan KM. Terkait hal ini, NM FHUA dan dua NMF tetangga telah lama menggunakan right to self determination dengan mendeklarasikan kemerdekaan untuk mendirikan Negara Mahasiswa sendiri. Adalah keliru menyatakan bahwa NM FHUA dan dua NMF tetangga adalah negara/kelompok separatis dan/atau pihak belligerent, karena ketiga negara mahasiswa ini sama sekali tidak memiliki intensi untuk meminta pemisahan diri (karena secara de facto dan de jure sudah benar-benar terpisah), menggulingkan pemerintahan yang sah, dan berintegrasi dengan suatu negara merdeka lainnya sebagai syarat suatu kelompok orang dinyatakan sebagai kelompok separatis. Maka dari itu, tindakan pemerintahan KM untuk memaksakan kehendaknya dapat dikategorikan sebagai sebuah bentuk agresi terhadap negara yang pada dasarnya sudah merdeka dan berdaulat.

Sebenarnya, penulis hanya ingin menghentikan produksi kesalahpahaman dan kekacauan berpikir yang terus produktif dihasilkan oleh elite politik yang menggunakan dalil yang irrasional dan tidak ilmiah untuk melegitimasi agresi dan tindakan mendeligitimasi kedaulatan negara lain.

Penulis ingin menutup tulisan ini dengan pernyataan seorang filsuf berkebangsaan Prancis yang lahir di Aljazair, yakni Albert Camus:
“Freedom is not a gift received from the State or leader, but a possession to be won every day by the effort of each and the union of all”.
Hidup Mahasiswa!

Opini oleh: Yovan Adhiyaksa

Sehari Bersama Dekan, Jalin Kedekatan antar Mahasiswa dan Dekan

Berlokasi di Ruang Sidang Dekanat Lt. II Fakultas Hukum Universitas Andalas (FHUA), telah berlangsung acara “Sehari Bersama Dekan” yang diadakan BEM FHUA dengan mengusung tema “Mengenal Lebih Dekat Program Dekan FHUA”, pada Rabu (14/11).

Acara ini dihadiri langsung oleh Busyra Azheri, selaku Dekan FHUA, didampingi Wakil Dekan I, Ferdi; Wakil Dekan III, Lerry Patra; Kepala Bagian Tata Usaha, Azral; Kepala Sub Bagian Umum Keuangan, Deswan; serta Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, Yulidar. Selain itu, acara ini dihadiri oleh perwakilan dari Lembaga Otonom FHUA dan mahasiswa dari berbagai angkatan.

Acara ini bertujuan untuk meningkatkan silaturahmi antar mahasiswa dengan pimpinan fakultas serta mengetahui visi misi pimpinan fakultas kedepannya mengingat saat ini baru dilantiknya pimpinan FHUA periode 2018/2022.
Dalam sambutannya, Ikhbal Gusri selaku Presiden Mahasiswa NM FHUA, menyampaikan bahwa mahasiswa harus menjalankan fungsi kontrol sosial.

“Mahasiswa sebagai generasi penerus yang salah satunya menjalankan fungsi dan kontrol sosial, kita tidak hanya melulu bicara mengenai kebijakan-kebijakan politik dan hukum di negeri ini, sebenarnya kita punya hal yang lebih sederhana yaitu kontrol sosial di lingkungan kampus. Maka oleh karena itu, dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menjadi salah satu wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi dan keluh kesah serta mampu mencarikan solusi terhadap permasalahan yang ada di lingkungan FHUA”.

Dalam acara yang berlangsung selama 3 jam ini, salah satu fokus pembahasannya adalah Program Dekan mengenai Penguatan Lembaga Kemahasiswaan, program tersebut antara lain :

1. Menyusun Program Tahunan bidang kemahasiswaan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan partisipasi yang didasarkan pada inovasi dan kreatifitas yang mampu meningkatkan kompetensi keilmuan.
2. Mendorong budaya menulis mahasiswa melalui penerbitan jurnal mahasiswa dan buletin mahasiswa.
3. Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam penelitian bersama dosen.
4. Mendorong kegiatan diskusi berbasis keilmuan hukum pada masing-masing himpunan mahasiswa.
5. Mendorong mahasiswa untuk mengikuti kompetisi dibidang ilmiah pada level nasional dan internasional.
6. Membekali mahasiswa dengan kegiatan soft skill untuk meningkatkan daya saing.
7. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang bagi aktifitas kegiatan mahasiswa.
8. Membangun dialog secara periodik tiga bulan sekali dengan civitas akademika khususnya mahasiswa dalam rangka menerima masukan dan kritikan khususnya menyangkut proses belajar mengajar dan pelayanan terhadap mahasiswa.
9. Memberikan penghargaan bagi mahasiswa berprestasi dan aktivis kampus melalui prioritas pemberian beasiswa dan bentuk penghargaan lainnya.

Selain itu, Busyra juga merencanakan:
1. Mencetak tamatan hukum dibidang syariah.
2. Merancang labor hukum yang didalamnya terdapat KBH, mediasi, contract drafting, legal drafting dan sebagainya.
3. Mencanangkan program magang yang sifatnya pilihan (boleh iya boleh tidak) dengan muatan 10 SKS dan setelah itu akan diujikan.

Pada acara ini mahasiswa juga diberi kesempatan menyampaikan keluhannya. Beberapa keluhan mahasiswa yang disampaikan antara lain, mengenai transparansi birokrasi dana kegiatan mahasiswa, dosen yang jarang masuk, dosen yang tidak memberi RPS, literatur di perpustakaan yang sedikit, penyampaian informasi yang kurang jelas, kesulitan saat mengisi Kartu Rencana Studi (KRS), Program Kekhususan (PK) yang tidak sesuai dengan minat bakat mahasiswa dan sarana prasarana yang kurang memadai seperti ruangan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang tidak mencukupi, kebersihan lingkungan fakultas, serta toilet yang kurang memadai serta air yang keruh.

Menanggapi keluhan-keluhan yang disampaikan oleh mahasiswa, dekan beserta jajarannya menerima dan merespon secara positif, dan nantinya akan dijadikan sebagai bahan untuk evaluasi.*Okt,Za

Daftar Ulang Mahasiswa, Program Baru Kasubag Akademik

Registrasi ulang atau daftar ulang mahasiswa secara manual akan menjadi program baru Yulidar selaku Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Andalas (FHUA) yang baru dilantik pada 31 Agustus 2018 lalu.

“Nanti diakhir semester setelah pembayaran UKT, mahasiswa Fakultas Hukum akan diminta untuk melaksakan daftar ulang dibagian akademik dengan tujuan untuk menertibkan mahasiswa”, tegas Yulidar yang telah bertugas di Unand sejak 1990.

Menertibkan mahasiswa ini, berfungsi untuk penegasan kepada mahasiswa yang tidak menemui dosen Pembimbing Akademik (PA) masing-masing. Ketika saat pendaftaran ulang mahasiswa akan diminta untuk melengkapi berkas-berkas seperti bukti pembayaran Uang Kuliah Tunggal ( UKT), Kartu Rencana Studi (KRS), Kartu Hasil Studi (KHS), dan Lembar Konsultasi Mahasiswa.

Disamping itu, tujuan dari daftar ulang ini adalah untuk pengarsipan data mahasiswa tiap angkatan. Arsip tersebut berguna untuk kemudahan urusan fakultas dengan orang tua, di mana biasanya ada beberapa orang tua yang menghubungi fakultas untuk menanyakan perkembangan anaknya.

Selain daftar ulang, program baru lainnya yang telah dilaksanakan oleh bagian akademik adalah pelayanan urusan mahasiswa melalui loket seperti legalisasi ijazah, surat aktif kuliah dan arsip nilai, dimana biasanya semua urusan mahasiswa diadakan di dalam ruangan. Program ini dulunya juga sudah pernah dibuat namun tidak terlaksana dengan baik, maka sekarang ini adalah waktu yang tepat untuk merealisasikannya.

Akan tetapi masih ada beberapa urusan mahasiswa tetap dilayani di dalam ruangan seperti pendaftaran kompre dan pendaftaran wisuda mengingat berkasnya yang banyak.

“ Program baru yang akan kita buat banyak namun tidak semuanya dirubah secara frontal, tetapi secara berangsur-angsur, karena perubahan itu butuh proses dan pertimbangan dari banyak pihak” Tutup Yulidar. *Ang