Putusan Sela dalam Perspektif KUHAP

Putusan sela memiliki peranan penting dalam tahap pemeriksaan perkara pidana. Untuk itu perlu pemahaman mendasar mengenai putusan sela.

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan pada saat pemeriksaan perkara dan belum membahas mengenai pokok perkara yang disebutkan dalam surat dakwaan. Putusan sela ada karena nota keberatan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum.

Putusan sela ini tidak mengakhiri proses pemeriksaan perkara dan masih tetap berlaku sampai adanya putusan lain yang mengikat. Putusan sela dibuat secara tertulis, disampaikan pada sidang terbuka untuk umum. Putusan sela juga dibuatkan berita acara sidang putusan sela.

Ketentuan mengenai putusan sela dijelaskan dalam Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut:
(1) Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.
(2) Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaiknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan.

Berdasarkan pasal tersebut didapatkan bahwa, apabila hakim menyatakan putusan sela yang pada pokoknya menerima keberatan dari terdakwa, dengan alasan penolakan yaitu pengadilan negeri tersebut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara, maka surat dakwaan tidak diterima atau dapat dibatalkan sehingga proses pemeriksaan perkara akan dihentikan.

Apabila isi dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap (obscuur libel), maka hakim akan mengeluarkan penetapan atau putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum.

Berbeda halnya jika hakim menolak keberatan terdakwa, maka dakwaan tersebut diterima dan hakim memerintahkan proses pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan sidang pembuktian.

Terhadap putusan sela ini dapat dilakukan upaya hukum oleh Jaksa Penuntut Umum, apabila merasa keberatan yaitu dengan mengajukan perlawanan pada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri bersangkutan.

Penulis: NA
Editor: ZA

Sejarah Gema Justisia

Berawal dari kegiatan diskusi dan tulis menulis, angkatan tahun 90-an yang terdiri dari FITRA YOGA SAMBAS, RINALDO, FITHRIADI DAN ZENWEN PADAR mengawali perjalanan Pers Kampus FHUA dengan menerbitkan Buletin Gema Justisia untuk pertama kalinya pada tahun 1993.

Ternyata perjalanan Pers Kampus ini tidak berjalan mulus. Setahun sejak terbitan pertama, Gema Justisia mengadakan Wawancara ekslusif dengan ADNAN BUYUNG NASUTION yang mengkritisi secara tajam kebijakan orde baru. Alhasil Pemimpin Redaksi Gema Justisia saat itu, FITHRIADI, dipanggil untuk diinterogasi pihak KODIM PADANG. Meskipun penerbitan buletin pada saat itu terbatas untuk kalangan internal FHUA saja, namun Gema Justisia tetap mendapat kecaman keras dari pihak Fakultas yang berada dalam posisi serba salah menghadapi kelakuan mahasiswa.

Kejadian tersebut justru semakin menumbuhkan jiwa kritis Wartawan Gema. Walaupun sempat vakum selama 2 tahun (2001-2003), Gema kembali bangkit dengan mengadakan DIKLAT Jurnalistik I se-Kota Padang yang melahirkan jurnalis-jurnalis baru. Disinilah babak baru dari perjalanan Pers Kampus FHUA dimulai.

Saat kepemimpinan Reni Sunarti (Pemimpin Umum Tahun 2003) Gema ikut serta dalam peliputan berita demo-demo akbar, salah satunya Demo tolak pesangon DPRD Sumbar dan bahkan berhasil mewawancarai Ketua Anggaran DPRD Sumbar secara Ekslusif. Selain itu beberapa wartawan Gema pernah magang di Harian Lokal Padang Ekspress dan diserahi tanggung jawab untuk mengisi satu kolom penuh.

Eksistensi Gema tidak sampai disitu, pada kepemimpinan Risfa Neltasia (Pemimpin Umum 2005-2006), Gema semakin disorot. Bahkan pada demo kenaikan BBM, wartawan Gema dapat masuk kedalam Kantor Gubernur yang dijaga ketat oleh petugas keamanan. Hal ini membuktikan bahwa wartawan Gema dapat disejajarkan dengan wartawan lainnya. Dan saat kepemimpinan Netha pula, wartawan Gema berhasil melakukan Wawancara Ekslusif dengan Bagir Manan dan Dubes RI untuk Ethiopia.

Namun dalam 2 tahun belakangan ini semenjak tahun 2008 gema sempat fakum dan hanya menerbitkan buletin beberapa kali. Dan pada saat sekarang ini dibawah pimpinan Eko Kurniawan (Pemimpin Umum 2010-2011) Gema Justisia perlahan mulai bangkit kembali melakukan liputan-liputan berita, melakukan kunjungan-kunjungan keberbagai media cetak dipadang serta organisasi-organisasi pers kampus lainnya yang ada di Universitas Andalas dan universitas lainnya dikota Padang. Selain itu Gema Justisia juga aktif dalam berbagai kegiatan, seperti Diklat Jurnalistik tingkat Universitas. Semenjak maraknya bergulir jurnalisme online pada zaman sekarang ini, alhamdulilah Gema Justicia telah mencoba ikut hijrah ke sistim online dengan menyajikan kabar yang aktual-cepat sampai ke pembaca.

Mungkin ini hanyalah sekelebat kata-kata yang terdengar klise. Tiada maksud lain, kami hanya ingin memperkenalkan diri kami. Dan jika teman-teman ingin turut merasakan apa yang kami rasakan berada di Gema Justisia, bergelut di bidang jurnalistik. Inilah saat yang tepat bagi teman-teman 2009 dan 2010 untuk unjuk gigi dan bergabung dengan kami dalam keluarga besar Lembaga Pers Mahasiswa Gema Jusitisia. Karena kita MEDIA ASPIRASI MAHASISWA CERDAS, KRITIS, DAN DINAMIS.