Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi

Salah satu hal baru yang tengah terjadi di Indonesia berkaitan dengan pemilu adalah adanya sengketa hasil pemilu, oleh karena itu tersedia mekanisme permohonan keberatan terhadap hasil pemilu. Secara konstitusional, mekanisme ini mendapat jaminan berdasarkan UUD 1945 hasil perubahan ketiga, terutama dalam Pasal 24C ayat (1).

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilu diharapkan dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu dan untuk menjamin prinsip keadilan (fairness) dalam pemilu.

Perselisihan hasil Pemilu atau yang lebih dikenal dengan istilah sengketa hasil pemilihan umum adalah perselisihan antara peserta Pemilu dan KPU sebagai penyelenggara pemilu mengenai penetapan secara nasional perolehan suara hasil Pemilu oleh KPU.

Siapakah pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa Pemilu? Pihak-pihak yang terlibat dapat dibedakan menurut objek sengketanya. Apabila objek sengketanya adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, maka menurut PMK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pihak Pemohon adalah pasangan calon dan pihak Termohon adalah KPU. Pasangan calon juga bisa menjadi pihak terkait dengan atas permintaan sendiri maupun atas penetapan Mahkamah.

Jika objek sengketa adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPD dan DPRD, berdasarkan PMK Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pihak yang menjadi Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia calon anggota DPD peserta Pemilu, partai politik peserta Pemilu, dan partai politik lokal peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh (DPRK). Pihak yang menjadi Termohon adalah KPU dan KPU Provinsi dan/atau KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota dan/atau KIP Aceh dapat menjadi Turut Termohon.

Dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu di pengadilan, penting membahas latar belakang diajukan permohonan tersebut.

Setiap permohonan harus berdasarkan suatu argumen, yang menjadi dasar gugatan di antaranya: ketidakakuratan daftar pemilih, intimidasi terhadap pemilih, kecurangan atau dihalangi dari pemungutan suara, soal netralitas dan partisan-tidaknya pelaksana atau petugas pemilu, wajar-tidaknya tindakan kandidat atau partai politik, pemenuhan persyaratan kandidat untuk dipilih, penipuan suara, atau kesalahan atau ketidakberesan dalam proses perhitungan suara.

Obyek perselisihan yang dapat diajukan permohonan adalah Keputusan KPU tentang penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu tingkat nasional.

Pemohon harus mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 3 kali 24 jam, sejak pengumuman oleh KPU tentang penetapan hasil pemilu secara nasional berdasarkan Pasal 74 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut UU MK.

Berdasarkan Pasal 29 UU MK dijelaskan bahwa, Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi dalam 12 (dua belas) rangkap setelah ditandatangani oleh: ketua umum dan sekretaris jenderal dari dewan pimpinan pusat atau nama yang sejenisnya dari partai politik peserta pemilu atau kuasanya, ketua umum dan sekretaris jenderal dari dewan pimpinan atau nama yang sejenisnya dari partai politik lokal atau kuasanya, calon anggota DPD peserta Pemilu atau kuasanya, pasangan calon presiden dan wakil presiden atau kuasanya.

Luasnya wilayah Negara Republik Indonesia dapat menjadi kendala dalam memenuhi tenggat waktu “3 kali 24 jam”. Oleh sebab itu, diadakan mekanisme permohonan secara online atau alat lainnya (faksimili). Dalam hal ini, permohonan dapat diajukan melalui permohonan online , e-mail, atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak habisnya tenggat.

Pasal 75 UU MK menjelaskan bahwa, isi permohonan adalah uraian yang jelas tentang:
1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon.
2. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Perihal pembuktian dan alat bukti diatur dalam pasal 36 UU MK. Untuk membuktikan apakah permohonan yang diajukan benar, diperlukan adanya pembuktian. Alat bukti dalam perkara perselisihan hasil pemilu juga merupakan hal yang sangat penting. Alat bukti dalam perselisihan hasil pemilu terdiri atas: keterangan para pihak, surat atau tulisan, keterangan saksi petunjuk, dan alat bukti lain berupa informasi dan komunikasi elektronik.

Demikian ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Hal ini perlu dikemukakan untuk memperjelas perbedaan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa pemilu antara pengawas pemilu dan Mahkamah Konsitusi.

Penulis: ASM

Editor: BS

Putusan Sela dalam Perspektif KUHAP

Putusan sela memiliki peranan penting dalam tahap pemeriksaan perkara pidana. Untuk itu perlu pemahaman mendasar mengenai putusan sela.

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan pada saat pemeriksaan perkara dan belum membahas mengenai pokok perkara yang disebutkan dalam surat dakwaan. Putusan sela ada karena nota keberatan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum.

Putusan sela ini tidak mengakhiri proses pemeriksaan perkara dan masih tetap berlaku sampai adanya putusan lain yang mengikat. Putusan sela dibuat secara tertulis, disampaikan pada sidang terbuka untuk umum. Putusan sela juga dibuatkan berita acara sidang putusan sela.

Ketentuan mengenai putusan sela dijelaskan dalam Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut:
(1) Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.
(2) Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaiknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan.

Berdasarkan pasal tersebut didapatkan bahwa, apabila hakim menyatakan putusan sela yang pada pokoknya menerima keberatan dari terdakwa, dengan alasan penolakan yaitu pengadilan negeri tersebut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara, maka surat dakwaan tidak diterima atau dapat dibatalkan sehingga proses pemeriksaan perkara akan dihentikan.

Apabila isi dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap (obscuur libel), maka hakim akan mengeluarkan penetapan atau putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum.

Berbeda halnya jika hakim menolak keberatan terdakwa, maka dakwaan tersebut diterima dan hakim memerintahkan proses pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan sidang pembuktian.

Terhadap putusan sela ini dapat dilakukan upaya hukum oleh Jaksa Penuntut Umum, apabila merasa keberatan yaitu dengan mengajukan perlawanan pada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri bersangkutan.

Penulis: NA
Editor: ZA

Forkom: Menjalin Silaturahmi Antara UKMF dan HIMA

Telah dilaksanakan Forkom (Forum Komunikasi) antara UKMF dan Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas di sekretariat BEM NM FHUA pada Jumat (24/5).

Forkom yang diselenggarakan BEM NM FHUA merupakan program kerja dari Kementrian Dalam Negeri dengan mengusung tema “Birokrasi Pusat Kegiatan Mahasiswa FHUA”. Acara ini dihadiri oleh beberapa perwakilan dari UKMF dan HIMA Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Agenda Forkom meliputi pengenalan pengurus baru UKMF dan HIMA, follow up anggota Forkom, dan membahas permasalahan yang dihadapi UKMF dan HIMA, serta berupaya mencari solusi bersama sehingga dapat terjalin hubungan baik antara organisasi yang ada pada FHUA.

Menteri Dalam Negeri, Gerry Kurnia Dichi mengungkapkan “Tujuan dari Forkom itu sendiri guna meningkatkan silaturahmi antara sesama warga di PKM, dimana kita dapat membahas permasalahan yang ada di PKM, serta di dalam forum itu kita juga mencari solusi terkait permasalahan PKM bersama-sama dan diharapkan forkom ini dapat dibersamai oleh seluruh UKMF dan HIMA Fakultas Hukum Universitas Andalas”

Untuk harapan kedepannya agar terjadi peningkatan terkait jumlah anggota yang hadir serta bersama-sama merangkul seluruh UKMF dan HIMA untuk menghadiri dan menganggap acara ini sebagai suatu urgensi karena forum komunikasi ini berkaitan dengan internal mahasiswa FHUA sendiri.

Reporter : Syarif Agustinal

Editor : Bunga Syahrita

Tim Basket FHUA Banyak Mendulang Prestasi

Tim Basket FHUA kembali menjuarai Justicia Basket Ball Challenge (JBBC) beberapa waktu lalu. JBBC sebagai acara tahunan yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Andalas sejak tahun 2001, pada tahun ini diadakan tanggal 22 April sampai 01 Mei 2019 yang dibuka secara resmi oleh Busyra Azheri selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan dihadiri oleh Wakil Dekan III, Kepala Tata Usaha, Kasubag Akademik, Presiden BEM NM FHUA dan tamu undangan lainnya.

Tim basket FHUA berhasil menorehkan kemenangan kembali di JBBC 2019, setelah tahun 2017 mendapatkan juara 1 dan tahun 2018 meraih juara 2. Tim basket FHUA juga memenangkan beberapa pertandingan basket seperti di fakultas kedokteran, fakultas kesehatan masyarakat, mendapatkan juara 1 dan 2. Pada tahun 2018, Tim Basket FHUA mendapat kesempatan mengikuti perlombaan basket di Bandung untuk kejuaraan se-Indonesia dan memenangkan juara 3.

Rahasia dari keberhasilan Tim Basket FHUA adalah kegigihan mereka untuk melakukan latihan rutin setiap malam senin dan kamis. Disamping itu, juga banyak orang-orang yang berjasa dalam keberhasilan Tim Basket FHUA yakni senior basket FHUA yang berperan sebagai pelatih.

Ketua Tim Basket FHUA Aulia Rahman mengungkapkan segenap harapan untuk JBBC dan Tim Basket FHUA kedepannya “JBBC kalau bisa untuk tahun depan tidak pindah dari GSG, kalau bisa tetap disana dan untuk Tim Basket FHUA selalu mempertahankan juaranya dari tahun ketahun, soalnya FHUA di Sumatera Barat terpandang karena basketnya”. Sebagai penutup Aulia Rahman juga memberikan semangat untuk Tim Basket FHUA “Semangat latihan dan selalu pertahankan juara dimana pun berada”.

Reporter : Wardatul Aqliyah

Semalam Bersama Studio Merah Wadah bagi Anggota Muda Untuk Berkarya

Jumat(3/5) telah diadakan acara Semalam Bersama Studio Merah di Museum Adityawarman. Semalam Bersama Studio Merah atau disebut SBSM 2019 mengusung tema “Manusia Tanpa Wajah” dengan konsep Kemanusiaan dan diangkat oleh anggota muda studio merah yakni peserta open recruitment yang telah melalui tahap seleksi.

SBSM 2019 menampilkan berbagai tampilan seperti tari tradisional, tari modern, tari kreasi, teater, drama komedi, pantomim, akustik, musik kontemporer, musikalisasi dan dramatisasi puisi serta pameran seni rupa dan galeri puisi. Acara yang terbuka untuk umum ini juga dihadiri oleh Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas, Wakil Presiden BEM NM FHUA, Ketua DLM FHUA, serta para alumni Studio Merah.

“Semalam bersama studio merah merupakan proses bersama antara anggota aktif, anggota kehormatan maupun anggota istimewa dari studio merah dengan calon anggota aktif dari studio merah. Proses ini melalui beberapa waktu sebelumnya dan telah terlaksana hari ini, semoga penonton dapat menikmati acara semalam bersama studio merah” tutur Abdul Malik Zaky Repdemen, Koordinator Umum Studio Merah pada pembukaan Jumat (3/5) lalu.

Bagi Muhammad Raihan G selaku Ketua pelaksana SBSM 2019, “anggota muda diberi kebebasan untuk berkarya, jadi garapan-garapan tidak hanya diberikan kepada anggota tim tetapi kami juga diberi kebebasan untuk berkesenian” selanjutnya ia menuturkan, “persiapan acara ini terbilang singkat, hanya 3 minggu sebelumnya”.

Reporter : Zhilvia Assura

Tiga Mahasiswa Kampus Merah Ukir Prestasi dalam Kejuaraan Karate

Tiga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas atau yang biasa dikenal kampus merah ukir prestasi dalam Kejuaraan Karate Antar Mahasiswa se-Sumatra dan Open Tournament se-Sumatra Barat, Pandekar Event V. Kejuaraan ini diadakan oleh UKM Pandekar Universitas Andalas yang berlangsung pada 26-28 April 2019 di Auditorium Unand.

Adapun tiga mahasiswa tersebut adalah Mardian Fajar (1610111105), Annisa (1610111031), dan Trya Rizki Fauzi (1710111028).

Mardian Fajar meraih Juara 1 Kumite -84 kilogram perguruan tinggi, Annisa meraih Juara 2 Kumite -61 kilogram perguruan tinggi dan Juara 3 Kata perorangan Putri perguruan pinggi, sedangkan Trya Rizki Fauzi meraih Juara 2 Kumite -67 kilogram Putra perguruan tinggi dan Juara 3 Kata perorangan perguruan tinggi.

Gema Justisia berkesempatan mewawancarai salah seorang dari mereka, Mardian Fajar. Peraih  medali emas yang duduk di semester VI ini mengaku memerlukan persiapan selama satu bulan untuk mengikuti Pandekar Event V. Mardian menjelaskan, bahwa dia menyayangkan fasilitas yang tersedia belum cukup memadai untuk menjalankan proses latihan rutin. Akan tetapi, Mardian tetap teguh berlatih untuk mengharumkan nama kampus merah dan Universitas Andalas.

“Jangan tanyakan apa yang diberikan kampus kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan untuk kampus ini”, kata Mardian.

Reporter: Rona Fitriati Hasanah