Rabu , 13 Desember 2017

Home » Opini » Asasi Berpolitik

Asasi Berpolitik

November 28, 2016 1:20 pm Category: Opini Leave a comment A+ / A-

Oleh Andrian Habibi

Koordinator Kajian Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia dan Pegiat HAM di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)

Insan, sejak lahir melekat pada dirinya hak-hak asasi dalam kehidupan. Kehadiran satu insan wajib dilihat sebagai anugrah Tuhan. Karunia Sang Pencipta yang terindah dari makhluk-makhluk ciptaan lain dengan hak perwakilan Tuhan untuk mengelola bumi. Pesan-pesan Tuhan dalam hal ini berbunyi; Ingatlah ketika Tuhan berkata kepada para Malaikat; “Aku (Tuhan) akan menciptakan Pemimpin di muka bumi”.

Walaupun malaikat mendebat Tuhan dengan pelbagai macam alasan, tetapi tetap saja hanya Tuhan yang lebih mengetahui bahwa Manusia lah yang mampu memimpin, mengelola dan menjadikan ciptaan Tuhan yang lain lebih bermamfaat dari sekedar ada dan hidup. Ini dasar pijakan bahwa manusia memiliki hak-hak politik (kepemimpinan) semenjak lahir di dunia.

Begitulah, Insan-insan lahir dengan suara teriakan dan isak tangis; arti dan kehendak tangis hanya diketahui oleh sang bayi dan Tuhan. Apakah itu teriakan sebagai bentuk pengakuan akan siap menjalani kehidupan sebagai pemimpin? Atau kah teriakan tangis berarti siap bersuara untuk diri sendiri atau orang lain? Manusia lain hanya berbangga penuh bahagia melihat wajah tak berdosa menyatakan bahwa dirinya memiliki hak untuk bersuara dan menyatakan pendapat di muka umum.

Hari berganti hari, suara-suara insan berubah wujud; bukan saja menyatakan pendapat tetapi memiliki warna pelangi. Adakalanya suara berwarna politik yang kemudian disebut suara rakrat suara Tuhan. Ada kalanya berwarna perjuangan atau disebut advokasi. Terkadang juga berwarna kebhagiaan dengan bingkai seni dan musik. Bisa juga berwana ilmu pengetahuan atas gagasan dan temuan ilmiah yang disampaikan.

Dalam hal suara politik; dahulu kala di belahan dunia lain yaitu Yunani, perwujudan suara-suara ini dikenal dengan nama demokrasi; suatu bentuk pemerintahan rakyat hasil produksi dari perubahan wujud suara manusia. Sedangkan di Nusantara; H.O.S. Jtokroaminoto, Sang Guru Bangsa, menyatakan bahwa setiap manusia equal, sama dalam pemerintahan sehingga membutuhkan pemerintahan sendiri.

Kedua pandangan ini adalah bentuk keseriusan menjaga hak-hak asasi insan dalam hal bersuara. Maka, asasi berpolitik merupakan bentuk partisipasi aktif dalam pemerintahan yang harus dan wajib dilindungi dan dipemenuhi oleh organ negara dan politik. kita harus memahami bahwa pemerintahan sendiri atau pemerintahan rakyat adalah bentuk perwakilan seluruh rakyat kepada sekelompok rakyat demi kemajuan rakyat.

Namun kita patut bersedih hati melihat situasi kekinian atas perlindungan hak-hak asasi politik manusia. Penyebab kesedihan ini bermula dari kebijakan politisi senior yang berusaha menambarak asasi orang lain dalam berpolitik. Di lain sisi, pakar-pakar pemerintahan juga membuat penjara-penjara untuk kebebasan berpolitik dengan dalih menjaga atas nama kesetaraan dan kepatuhan juga ketertiban umum.

Padahal, Dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memfasilitasi setiap pemerintahan dari pelbagai negara untuk menyamakan pemahaman dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi dibiang sipil dan politik. Hak asasi tersebut khususnya dalam hal mengeluarkan pendapat tanpa pembatasan dan kehendak berkumpul serta berkelompok.

Memang benar, Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik membuat batasan bahwa kebebasan beruara dan berpolitik dapat dibatasi. Adapun pembatasnya adalah (1) menghormati hak atau nama baik orang lain; dan (2) melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum. Sekarang, Pembatasan ini diatur dalam regulasi yang diciptakan atas kerjasama dan kesepahaman politik antara Legislatif dan Eksekutif.

Dengan begitu, insan yang satu dengan yang lain tidak berhak untuk saling membatasi hak-hak bersuara dalam hal apapun khususnya politik. Karena pembatasan merupakan kewenangan lembaga legislatif dan eksekutif yang pelaksanaannya diserahkan kepada lembaga-lembaga eksekut

Asasi Berpolitik Reviewed by on . Oleh Andrian Habibi Koordinator Kajian Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia dan Pegiat HAM di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indo Oleh Andrian Habibi Koordinator Kajian Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia dan Pegiat HAM di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indo Rating: 0

Leave a Comment

scroll to top