Rabu , 13 Desember 2017

Home » Opini » Membuka “Kotak Pandora” PK

Membuka “Kotak Pandora” PK

Juni 4, 2014 12:38 pm Category: Opini, Peristiwa Leave a comment A+ / A-

Muhammad Ikhsan Alia

Peneliti Muda Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas

Lagi-lagi, kejutan terbaru datang dari Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan Judicial review yang dimilikinya. Setelah beberapa periode menjadi buah bibir dikalangan masyarakat dengan berbagai kontroversi, MK kembali mendapat sorotan tajam dengan putusan sensasionalnya terkait uji materil pasal 268 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (baca: KUHAP).

Banyak pihak yang menilai bahwa PMK No.34/PUU-XI/2013 adalah putusan “blunder” untuk kesekian kalinya yang dilecut oleh MK. Pasalnya, putusan tersebut menggugurkan ketentuan mengenai pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) satu kali dalam pasal 268 ayat 3 KUHAP. Putusan ini juga dinilai membuka peluang bagi terpidana kasus-kasus pidana seperti pembunuhan, terorisme, bahkan korupsi untuk lepas dari jeratan hukum. Karena tidak ada batasan yang jelas mengenai pengajuan PK tersebut. Lebih lanjut, putusan ini dianggap semakin mengaburkan kepastian hukum peradilan Indonesia, sebab mengingkari asas “lites finiri oportet”, yaitu bahwa setiap perkara hukum itu harus ada akhirnya.

Di sisi lain, MK bersikukuh pada pendiriannya bahwa pasal 268 ayat 3 KUHAP yang menyatakan PK hanya bisa diajukan satu kali adalah inkonstitusional. Setidaknya, Batu uji yang digunakan MK adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan Indonesia sebagai negara hukum, memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap setiap warga negara atas hukum dan keadilan.

Wajar memang jika muncul kekhawatiran masyarakat terkait putusan MK ini. bagaimana tidak, seorang terpidana yang telah diputus dengan putusan yang berkekuatan tetap (Inkracht van gewijsde) kini punya celah lebih besar untuk melepaskan diri.

Sesungguhnya, jika kita mau telisik lebih dalam, faktor yang menjadi pertimbangan utama Mahkamah Konstitusi dalam putusannya adalah untuk memastikan proses peradilan yang adil (due process of law), dimana setiap orang memiliki hak untuk mempertahankan dirinya dan diperlakukan sama di hadapan hukum (equality before the law).

Keadilan Materil Terabaikan

Melihat dari segi konteks norma, di dalam pasal 268 ayat 3 KUHAP memang telah secara gamblang disuratkan bahwa pengajuan PK hanya bisa dilakukan satu kali, tujuannya untuk memberikan kepastian hukum agar suatu perkara tidak berlarut-larut dalam proses peradilan.

Namun, pada dasarnya kepastian hukum haruslah dimaknai secara lebih luas, teori hukum positif kita menganut paham bahwa kepastian hukum haruslah sejalan dengan tegaknya keadilan. Berbanding terbalik dengan kenyataannya,terkadang cita-cita untuk menjunjung tinggi kepastian hukum dilakukan dengan menafikan kepastian keadilan bagi warga negara yang sedang memperjuangkannya (justitiabellen).

Jauh sebelum terjadinya pergulatan antara keadilan dan kepastian hukum, seorang filsuf yunani bernama Celsus telah menitiskan sebuah adagium”Ius est ars Aeque et boni”, yang berartikan Hukum adalah seni dalam menerapkan nilai kebaikan dan kepatutan. Dia melihat bahwasanya hukum tidak hanya memuat aturan yang mengatur tingkat laku manusia saja, akan tetapi harus mempertimbangkan keadilan, kepatutan dan kebaikan dalam pelaksanaannya.

Kepastian keadilan inilah yang seringkali terabaikan dalam proses perumusan sebuah aturan hukum. Merujuk pada kasus uji materil atas pasal 268 ayat 3 KUHAP ini, terlihat bahwa kepastian keadilan belum mendapatkan tempat yang layak, aturan ini hanya berpatokan pada kepastian hukum terhadap sebuah perkara tanpa menjamin tercapainya kebenaran materiil.

Kotak Pandora PK

Peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa adalah misteri tersendiri dalam proses peradilan di Indonesia. Di satu sisi, PK menjadi jalan terakhir bagi terpidana kasus-kasus berat seperti korupsi, pembunuhan, bahkan terorisme untuk memperjuangkan keadilan atas dirinya. Tapi di sisi lain PK juga menjadi bom atom yang mampu mengobrak-abrik tatanan hukum di Indonesia. Contohnya kasus PK Sudjiono Timan yang sempat menggegerkan berbagai pihak. Pasalnya, pengajuan PK ini secara gamblang telah “murtad” dari keseluruhan aturan pengajuan PK dalam KUHAP.

Namun, tak dapat dipungkiri bahwa putusan MK yang membatalkan pasal 268 ayat 3 KUHAP tersebut membongkar “kotak Pandora” PK yang selama ini terkunci rapat. MK telah mengejawantahkan sebongkah keadilan baru dalam sistem peradilan Indonesia. Kini, seorang terpidana yang telah diputus dengan putusan yang inkracht, akan lebih leluasa untuk bergulat dengan ketidakadilan (Struggling against iniquity).

Atas dasar itu putusan MK ini kiranya perlu dilihat dari kacamata yang objektif, mungkin akan muncul resiko yang lebih besar dengan adanya “PK diatas PK”, tapi juga akan memberi ruang lebih untuk tercapainya keadilan. Semoga, dengan putusan ini sistem peradilan di Indonesia akan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, tidak hanya bertumpu pada kepastian hukum, namun juga menjunjung tinggi kepastian keadilan.

Membuka “Kotak Pandora” PK Reviewed by on . Muhammad Ikhsan Alia Peneliti Muda Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Lagi-lagi, kejutan terbaru datang dari Mahkamah Konstitusi dengan k Muhammad Ikhsan Alia Peneliti Muda Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Lagi-lagi, kejutan terbaru datang dari Mahkamah Konstitusi dengan k Rating: 0

Leave a Comment

scroll to top