Minggu , 22 April 2018

Home » Opini » Mengupas Masalah Upah Minimum

Mengupas Masalah Upah Minimum

Januari 11, 2016 1:13 pm Category: Opini Leave a comment A+ / A-

Oleh

Agung Hermansyah

(Anggota Gema Justisia, Member HukumOnline.com)

Semenjak diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, upah selalu menjadi hal yang tak habis-habisnya dipersoalkan kalangan pekerja alias buruh. Kebijakan PP pengupahan tersebut merupakan kebijakan pemerintah yang membidik sektor perburuhan dan bagian dari kebijakan paket ekonomi jilid IV.

Jika kita cermati, Pada intinya semua paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendorong masuknya investasi ke Indonesia. Pemerintah perlu menyadari bahwa selama ini yang membuat susahnya ber-investasi di Indonesia bukanlah soal upah semata yang dikeluhkan oleh para pelaku usaha melainkan sistim birokrasi dan pengurusan izin yang berbelit memakan waktu lama  bagaikan benang kusut. Belum lagi biaya yang harus dikeluarkan dalam pengurusan izin tersebut.

Buruh selalu ditempatkan pada kondisi yang tidak menguntungkan. Hak-hak buruh dilabrak oleh regulasi aturan yang berbelit-belit yang dibuat oleh para birokrat di negri ini. Terkadang  kebijakan ekonomi yang dikeluarkan tersebut banyak yang menerobos ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Memang didalam pasal  UU. No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidak ditafsirkan secara jelas terkait upah dalam regulasi yang lebih teknis. Perbedaan kepentingan menyulitkan kata sepakat buruh dan pengusaha dalam penentuan skala upah.

Kebijakan dalam PP Pengupahan tersebut ditetapkan bahwa tentang formula pengupahan dan mewajibkan para pekerja membentuk struktur dan skala upah. Formulasi penentuan upah minimum ditentukan oleh faktor pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Terkait dengan formula ‘’baru’’ pengupahan, dengan meniadakan kebutuhan hidup layak (KHL), survei pasar dan dewan pengupahan merupakan kesalahan fatal. Karena menggunakan upah berbasis angka semu dan bukan upah berdasarkan daya beli riil masyarakat.

Padahal, Pasal 88 ayat (4) UU Ketenagakerjaan  menyebutkan “Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.”

Pertumbuhan ekonomi tidak tepat digunakan sebagai indikator kenaikan upah minimum karena tidak mencerminkan kemampuan daya beli buruh. Pertumbuhan ekonomi merupakan variabel makro yang tidak relevan jadi indikator penghitungan upah.

Pemerintah harus ingat bahwa ketentuan Pasal 89 ayat (3) UU Ketenagakerjaan menyebutkan penetapan upah minimum dilakukan gubernur atas rekomendasi Dewan Pengupahan di wilayah provinsi, kabupaten/kota, atau sektor tertentu. Namun, sejak terbitnya PP Pengupahan seolah-olah keberadaan Dewan Pengupahan sudah tidak ada lagi. Padahal, pembentukan PP Pengupahan merujuk atau tidak boleh bertentangan dengan UU No.13/2003 ‘’UU Ketenagakerjaan’’.

Lalu, terkait struktur dan skala upah, Pasal 14 PP Pengupahan menjelaskan tentang struktur dan skala upah, tapi tidak disebut bahwa pekerja berhak mengetahui struktur dan skala upah yang berlaku di perusahaan. Struktur dan skala upah yang tidak transparan bisa memunculkan diskriminasi upah antar pekerja.

Selama ini, Banyak masalah pengupahan terjadi karena pengusaha tidak transaparan tentang struktur dan skala upah. Jika struktur dan skala upah itu dibuat terbuka dan transparan sehingga diketahui semua pekerja maka para pekerja di perusahaan itu akan tertantang untuk lebih bekerja produktif.

Kemudian, pada Pasal 11 PP Pengupahan terkesan tidak mempertimbangkan masa kerja. Seorang pekerja yang masa kerjanya lima tahun bisa memiliki upah yang sama dengan pekerja dengan masa kerja satu tahun, khususnya bagi pekerja yang mengerjakan pekerjaan yang nilainya sama.

Selanjutnya, pada Pasal 24 PP Pengupahan mengancam pekerja yang melakukan mogok kerja atau demo sesuai prosedur yang diatur UU Ketenagakerjaan tidak mendapat upah. ketentuan dalam PP Pengupahan yang menyebut menjalankan tugas serikat pekerja dengan persetujuan pengusaha. Artinya mogok kerja atau demo sesuai prosedur (legal) pasti tidak disetujui pengusaha. Padahal aturan yang ada selama ini secara tegas mengamanatkan pekerja yang mogok kerja sesuai prosedur upahnya tetap dibayar

Hal ini bertentangan dengan Pasal  102 ayat 2 UU. No. 13 Tahun 2003 dalam menjalankan hubungan industril buruh mempunyai fungsi menyalurkan fungsi secara demokratis dan juga berpotensi mengekang kebebasan hak mengeluarkan pendapat yang dimilki kaum buruh. Hal ini juga bertentangan dengan  Pasal 28e ayat 3 yang menjamin hak dan kebebasan mengeluarkan pendapat.

Untuk yang terkahir, pada Pasal 42 ayat 1 PP Pengupahan,menyebut upah minimum diberlakukan untuk pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Dengan aturan itu maka pekerja yang berkeluarga dengan masa kerja di bawah satu tahun bisa dikenakan upah minimum. Padahal dalam aturan sebelumnya menyebutkan upah minimum hanya untuk pekerja dengan masa kerja nol tahun atau lajang.

Sedangkan pada Pasal 42 ayat 2 PP Pengupahan menyebut upah minimum bagi buruh yang masa kerjanya satu tahun atau lebih,  dirundingkan secara bipartit antara pemerintah dan pengusaha.  hal ini tentu memberangus keberadaan lembaga tripartit nasional (LKS Tripnas) yang terdiri dari unsur pemerintah, buruh dan pengusaha(Pasal 103 huruf d UU No.13/2003). Untuk bidang ketenagakerjaan, peran tripartit sangat penting sebagai dialog sosial antar pemangku kepentingan. Mekanisme tripartit itu sudah lazim digunakan di berbagai negara maju  termasuk yang industrinya kuat.

Kedudukan buruh di semua sektor usaha, termasuk buruh non formal, TKI, pembantu rumah tangga adalah kedudukan yang penting di negara kita. Buruh menempati posisi yang strategis mengingat jumlahnya yang sangat besar dan tentunya patut dioptimalkan perannya dalam memajukan pembangunan negara.

Berdasarkan hal inilah, Pemerintah perlu merevisi  PP Pengupahan yang banyak bertentangan dan melabrak Ketentuan  UU Ketenagakerjaan (UU No.13/2003). Demi menciptakan suasana yang kondusif dan untuk memberikan pekerjaan serta penghidupan yang layak bagi buruh sesuai dengan amanat konstitusi (Pasal 27 ayat 2UUD 1945).

Mengupas Masalah Upah Minimum Reviewed by on . Oleh Agung Hermansyah (Anggota Gema Justisia, Member HukumOnline.com) Semenjak diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, up Oleh Agung Hermansyah (Anggota Gema Justisia, Member HukumOnline.com) Semenjak diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, up Rating: 0

Leave a Comment

scroll to top