Rabu , 13 Desember 2017

Home » Opini » Menjaga Daerah Pemilihan

Menjaga Daerah Pemilihan

November 22, 2016 2:57 am Category: Opini Leave a comment A+ / A-

Oleh Andrian Habibi

Mahasiswa Pascasarjana FH Universitas Jayabaya dan Koordinator Kajian Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia juga Pegiat HAM di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)

Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah perwakilan rakyat sebagai produk pemilihan umum (pemilu). Proses tahapan yang di lalui dari mekanisme teknis penyelenggaraan pemilu. Paskapelantikan anggota dewan dengan label “yang terhormat”; melekat tiga fungsi kehormatan sebagai perwakilan rakyat.

Pertama, kehormatan membentuk undang-undang bersama-sama dengan Pemerintah.Penghormatan menciptakan regulasi dengan membahas begitu serius setiap pasal-pasal dan ayat-ayat menjaga suara dan mensejahterakan rakyat.Semua dilakukan demi ketertiban sehingga rakyat menjalani kehidupan berlandaskan aturan yang mengikat.

Kedua, kehormatan dalam penganggaran; fungsi penataan keuangan yang berasal dari konsultasi pemerintah demi mengawal keuangan negara. Pendapatan dan pengeluaran negara harus melalui proses penyampaian perencanaan dan laporan kepada sang terhormat suara rakyat. Program-program kerakyatan tentu lebih dipahami oleh wakil rakyat, karena setiap hari telinga anggota dewan yang terhormat mendengarkan tangis rakyat.

Dana negara bukan hanya berasal dari keuntungan bisnis pemerintah; walaupun ragu apakah memang pemerintah untung dalam setiap usahanya. Dana negara juga berasal dari keharusan rakyat membantu negara atas nama pajak. Realitia pahit adalah pajak dijadikan alat untuk saling membohongi para elit penguasa modal serta oknum pemamfaat pajak.Miris sekali, maka anggota dewan yang terhormat wajib mengetahui persoalan penganggaran negara demi menjaga uang rakyat kembali diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat.

Bila, dana negara dirasakan tidak mampu mencapai program kerakyatan sesuai niat awal cita-cita pendirian bangsa. Maka anggota dewan sebagai wakil rakyat bisa mengarahkan sedikit dari banyaknya uang negara kepada rakyat melalui program-program khusus. Disini kita mengenal pengususan itu diberi judul dana aspirasi untuk daerah pemilihan.

Ketiga, kehormatan pengawasan; yaitu mengawasi semua program pemerintah.Fungsi ini menjamin program pemerintah sesuai dengan mekanisme pembangunan.Program yang direncanakan dari bawah ke atas, mulai dari musyawarah rencana dan pembangunan (musrembang) tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional. Dengan fungsi kehormatan mengawasi, agenda-agenda pembangunan bersifat kedaerahan akan terlaksana dengan baik. Tidak ada daerah yang didahulukan; semua sama rata sesuai dengan pertimbangan hasil musrembang dan kajian pihak wakil rakyat.

Aspirasi rakyat

Kehormatan mengawasi ini hadir sebagai bentuk pengimbangan kekuasaan eksekutif demi menjamin keseimbangan pembangunan. Penyebab keharusan pengawasan program dan kebijakan pemerintah dikarenakan ketidakpercayaan kepada pemerintah. Bayangkan saja, 71 tahun sudah kemerdekaan Indonesia, pembangunan ke arah timur nusantara masih jauh dari pengharapan kesetaraan dan keadilan. Pembangunan daerah timur, terpencil dan terisolir masih sebatas janji manis dikala kampanye calon penguasa pemerintahan.

Di lain sisi, kehormatan yang melekat sebagai wakil rakyat tentu lebih berat daripada pemerintah. Karena wakil rakyat lebih banyak mendengar suara rakyat dibandingkan pemerintah yang melaksanakan teknis pemerintahan.Maka, anggota dewan berhak untuk bertanya kepada pemerintah setiap waktu untuk memastikan suara rakyat diakomodir dalam program-program pemerintah. Alasan lain, telinga wakil rakyat juga mungkin sudah sakit diteriakin suara rakyat untuk menyisipi program-program yang berpotensi terlupakan oleh pemerintah.

Akan tetapi, cara ini masih belum sepenuhnya berhasil menyuarakan dan memastikan kehendak rakyat masuk dalam kebijakan pemerintah. Dengan demikian dibutuhkan cara khusus berdasarkan predikat “yang terhormat” atas nama wakil rakyat produk demokrasi. Salah satu cara yang dianggap wajar dalam memastikan suara rakyat diaplikasikan ke bentuk teknis pembangunan adalah aspirasi rakyat.

Kenapa dana aspirasi rakyat sangat penting? Kerana dana aspirasi adalah uang-uang rakyat yang dikelola pemerintah yang dialokasikan kepada wakil rakyat untuk dipergunakan dalam membangun daerah (terutama dapil). Uang ini bukan berupa uang yang kita pahami, melainkan uang dengan wujud program pembangunan sesuai kesepakatan legislatif dan eksekutif atau kehendak politik antara keduanya.

Artinya, anggota dewan yang terhormat tidak menerima sejumlah uang yang disangkakan masuk ke rekening pribadi.Wakil rakyat hanya menerima penghormatan berupa program khusus sesuai yang dimintai kepada pemerintah melalui kementrian. Itu pun khusus pada pembangunan infrastruktur dan/atau dana alokasi khusus tertentu. Jenis dan bentuk program tentu saja masuk ke dalam rencana program pemerintah di luar hasil-hasil musrembang dan kajian Bapenas.

Hanya saja kita terlalu risih dan ketakutan jikalau dana aspirasi disalahgunakan. Alih-laih membangun daerah – dapil – bisa jadi malah membangun kuasa dan harta personal sang wakil rakyat. Ketakutan ini tentu sangat berasalan mengingat anggota dewan masih jauh dari kata “percontohan” etika, tikah laku dan gaya hidup. Kemudian hari, ketidakpercayaan ini melahirkan konflik politik antara legislatif dengan eksekutif.Sehingga kita terbiasa melihat dan mendengar DPR menyandera Pemerintah dan/atau sebaliknya.

Saling percaya

Padahal, kalau kata percaya bisa diyakini, bukankah program pembangunan akan merata? Sebagai contoh : satu wakil rakyat diberi dana 10 Milyar per tahun, tentu lah dia beserta para staf dan/atau tenaga ahli membentuk tim khusus untuk memamfaatkan dana 10 M tersebut. Seandainya 10 M dibagi kepada 10 program pembangunan daerah, maka rakyat akan merasakan 10 program senilai 1 M/program selain dari kebijakan pemerintah.

Teknis penggunaan dana aspirasi pun bisa diatur agar tidak menimbulkan kecurigaan mendalam. Misalnya, proposal pembangunan masuk ke anggota dewan; lalu staf dan/atau tenaga ahli melakukan kajian.Hasilnya diserahkan kepada pemerintah sesuai bidang pekerjaan dan dilaksanakan; ingat lah programnya menggunakan label “aspirasi rakyat”. Jadi, uang tidak masuk ke kantong wakil rakyat, karena dana awal dan penggunaan tetap ditangan pemerintah. Anggota dewan hanya mengontrol setiap waktu pelaksanaan dari kesepakatan dana aspirasi agar tidak terjadi miss communication antara legislatif dan eksekutif.

Problema kekinian, wakil rakyat pun belum tentu percaya kepada pelaksana teknis (pemerintah) dalam melaksanakan program “aspirasi rakyat”.Solusi sederahana, program pembangunan dikawal dengan regulasi khusus yang mengikutsertakan lembaga penegakan hukum ditambah pengawasan langsung para lembaga swadaya masyarakat (LSM).Sehingga kepercayaan meningkat dan kecurigaan mengilang serta cita-cita menyetarakan pembangunan di seluruh wilayah nusantara berjalan.

Oleh karena itu, kita patut mengulang dan mempelajari kalimat merdu berbunyi “dilarang malah dilanggar, dibebaskan lebih dijalani”.Ketakutan sebagai benih dari ketidakpercayaan memunculkan sengketa politik berkepanjangan.Kurangi berdebat dalam kemungkinan-kemugkinan, karena teori peluang pada matematika pun selalu memberikan hasil.Mari kita mulai saling mengerti dan memahami; bahwa situasi dan kondisi bangsa kekinian membutuhkan waktu untuk merealisasikan tujuan pendirian bangsa Indonesia sebagaimana tertera dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Menjaga Daerah Pemilihan Reviewed by on . Oleh Andrian Habibi Mahasiswa Pascasarjana FH Universitas Jayabaya dan Koordinator Kajian Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia juga Pegiat HAM di Oleh Andrian Habibi Mahasiswa Pascasarjana FH Universitas Jayabaya dan Koordinator Kajian Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia juga Pegiat HAM di Rating: 0

Leave a Comment

scroll to top