Menuju Unand PTN-BH, AMPU Adakan Aksi Penolakan

Aksi yang dilakukan mahasiswa tolak Unand PTN-BH di depan gedung Convention Hall Universitas Andalas

GEMAJUSTISIA.COM, PADANG – Mahasiswa  yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Unand (AMPU) melakukan aksi Tolak Unand Jadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) di depan Convention Hall Unand, Senin (14/3/2019). Aksi ini dimulai pukul 15.50 WIB setelah Kuliah Umum Universitas Andalas Menuju Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) dengan narasumber Irjen Kemenristekdiki Jamal Wiwoho selesai.

Sebelumnya, pada kuliah umum tersebut dibuka sesi tanya jawab antara Irjen Kemenristekdikti dengan civitas academica dan mahasiswa. Akan tetapi, hanya dua orang perwakilan dari mahasiswa yang diberi kesempatan untuk bertanya sehingga terkesan membatasi pengetahuan mahasiswa terkait PTN-BH.

Adapun dalam sesi tanya jawab tersebut, moderator mengatakan bahwa waktu untuk sesi tanya jawab terbatas dan Bapak Irjen juga bergegas.
“Saya kira cukup sekian, kita tutup saja,” tutup moderator.

Menyikapi hal tersebut, mahasiswa yang belum sempat bertanya kepada Irjen Kemenristekdiki protes karena tidak diberikan kesempatan untuk bertanya dan menyampaikan aspirasinya terkait Unand yanh nantinya Berbadan Hukum. Padahal, mahasiswa ingin menanyakan urgensi Unand menjadi PTN-BH dan relevansinya dengan komersialisasi perguruan tinggi.

Aksi yang berlangsung selama 15 menit ini tidak hanya diikuti oleh AMPU, tapi juga oleh mahasiswa dari berbagai fakultas, diantaranya fakultas hukum, ilmu sosial dan politik, pertanian, ilmu budaya, dan peternakan, serta masih banyak lagi.

Pada aksi penolakan ini mahasiswa peserta aksi sangat bergairah dalam menyampaikan aspirasinya dengan memegang spanduk-spanduk berisi kritik dan penolakan Unand menjadi PTN-BH. Mereka menolak Unand akan menjadi PTN-BH dan meminta klarifikasi atas penolakan audiensi oleh Wakil Rektor II terkait uang kuliah tunggal (UKT).


Adzanil selaku koordinator aksi berpendapat, “Aksi ini merupakan momentum bagi mahasiswa untuk menyampaikan keresahan-keresahan yang ada selama ini. Tujuan utamanya adalah menolak Unand menjadi PTN-BH. Karena ketika Unand menjadi PTN-BH, maka akan bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan karena akan mengelola keuangannya secara mandiri dan tidak di-support dana oleh kementerian seperti PTN yang berstatus BLU. Jika Unand PTN-BH maka secara tidak langsung akan mempengaruhi uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa”, ujar Adzanil.

Wakil Rektor III Hermansyah saat diwawancarai Tim Gema Justisia mengatakan, “Itu (aksi, red) hak mereka, cuma etika mereka saja yang kurang.”

Untuk mengonfirmasi hal tersebut, akan diadakan audiensi dengan Wakil Rektor III setelah menunaikan salat ashar. Akan tetapi, sampai saat berita ini diterbitkan Tim Gema Justisia belum mendapatkan kepastian dari hasil audiensi yang dilakukan.

Reporter: Rona Fitriati Hasanah dan Anggi Herman

Editor: Nurhikmahdatul Ulfa

Jamal Wiwoho: Universitas Andalas Belum Dewasa, Makanya Belum Diberi BH

Jamal Wiwoho selaku Irjen Kemenristekdikti dalam kuliah umum Universitas Andalas menuju Peguruan Tinggi Badan Hukum(PTN-BH)

GEMAJUSTISIA.COM, PADANG – “Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) merupakan perguruan tinggi yang sudah dewasa, karena sudah dewasa maka pemerintah memberi status Badan Hukum (BH). Universitas Andalas sendiri masih belum dewasa karena masih berstatus Badan Layanan Umum(BLU) makanya belum diberi status Badan Hukum (BH).”

Pernyataan tersebut disampaikam oleh Jamal Wiwoho selaku Irjen Kemenristekdikti dalam kuliah umum Universitas Andalas Menuju Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum(PTN-BH) di Convention Hall Unand, Kamis (14/3/2019).

Jamal Wiwoho selaku narasumber dalam acara tersebut menjelaskan, bahwa dari 122 Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu 79 Perguruan Tinggi Saker (Satuan Kerja), ada 31 Perguruan tinggi BLU (Badan Layanan Umum) termasuk di dalamnya Universitas Andalas. Selain itu, terdapat 11 perguruan tinggi negeri berbadan hukum.

Pengklasteran ini menurut Jamal dapat memberikan sebuah justifikasi bahwa naiknya status dari Saker ke BLU, kemudian dari BLU ke PTN-BH berarti adanya peningkatan kinerja yang lebih baik.

Menurut Jamal PTN-BH dapat memberikan sisi positif terhadap perguruan tinggi, diantaranya perguruan tinggi memiliki kewenangan untuk membuka atau menutup program studi sendiri, membentuk badan usaha sendiri, menyusun organ dibawah rektor dengan sendiri, sampai dengan kewenangan untuk mengatur keuangan sendiri.

Selain sisi positif, juga terdapat sisi negatif dengan berlakunya PTN-BH, yaitu tenaga kependidikan tidak mendapatkan tunjangan kinerja dari negara, terjebak struktur gemuk atau euforia pembentukan program studi dan pembiayaan sumber daya manusia dilakukan secara mandiri.

Menanggapi pemaparan dari Jamal Wiwoho, diakhir acara seorang mahasiswa mengajukan pertanyaan berkaitan dengan apakah ada jaminan jika sudah bersatus sebagai PTN-BH maka Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa tidak akan naik.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Jamal berkata, “PTN-BH itu tidak dalam konteks adanya relevansi dengan pendapatan dari mahasiswa, jadi jika ada kekawatiran bahwa PTN-BH itu kemudian komersialisasi, itu tidak benar.”

Reporter: Anggi Herman dan Rona Fitriati Hasanah

Editor: Nurhikmahdatul Ulfa

SIARAN PERS

Siaran Pers LBH Padang Nomor : 06/S-Pers/LBH-PDG/III/2019
 
“Menghalangi LBH Padang Bertemu Kliennya, LBH Padang meminta Kepala KPLP Lapas Klas IIA Padang Dicopot”

LBH Padang amat menyayangkan sikap Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Lapas Klas IIA Padang yang tidak memperbolehkan Advokat LBH Padang untuk bertemu dengan kliennya Doni Putra yang merupakan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Padang. Senin (11/03/2019), sekira Pukul 14.00 WIB, Tim Pengacara Publik LBH Padang yang terdiri dari Aulia Rizal, Ozi Gumetra dan Rahmad Fiqrizain mendatangi Lapas Klas IIA Padang bermaksud untuk menemui Doni Putra (34), korban penyiksaan atau pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh sekira 15 (lima belas) orang petugas Lapas Klas IIA Padang. Hingga diketahui Doni, menderita robek di bagian punggung, lebam sekujur tubuh, dan muntah darah.

Setiba di dalam Lapas, Tim dimaksud berkoordinasi dengan salah seorang petugas yang menyatakan bahwa Doni Putra, sebagai warga binaan yang ditempatkan dalam sel (khusus), hanya dapat ditemui pada Pukul 09.00 – 11.00 WIB. Dan menyampaikan, apabila masih ingin bertemu dengan Doni, untuk dapat berkoordinasi dengan Komandannya. Setelah Tim berkoordinasi dengan Komandan yang diketahui bernama Wendy tersebut, kemudian Tim diantarkan menuju ruangan KPLP dan bertemu dengan salah seorang yang mengaku sebagai staf KPLP bernama Rhandy.

Salah seorang Pengacara Publik LBH Padang, Aulia Rizal, kemudian menyampaikan maksud kedatangannya untuk dapat bertemu dan berkomunikasi dengan Doni Putra yang merupakan kliennya. Dan saat itu, Aulia juga menyebutkan bahwa mereka dari LBH Padang dan tengah menjalankan tugas atau kuasanya sebagai pengacara. Lalu, Rhandy menyampaikan bahwa Doni sebagai napi yang ditempatkan di sel tidak dapat ditemui karena baru dipindahkan dari Rumah Tahanan (Rutan) sehingga tak dibolehkan untuk dibezuk siapapun.

Rhandy juga mengatakan bahwa, untuk dapat menemui Doni harus mendapat persetujuan Kepala Lapas (Kalapas). Berselang beberapa saat, Rhandy menelpon Kepala KPLP yang diketahui bernama Bagus Dwi Siswandono. Pasca telpon berakhir, Aulia kembali menanyakan bagaimana sikap atau keputusan Kepala KPLP. Rhandy lalu menyebutkan bahwa Kepala KPLP tidak bisa mengizinkan Tim untuk bertemu dengan Doni Putra yang merupakan Klien LBH Padang. Karena masih belum yakin, Aulia kembali mengkonfirmasi sikap dari Kepala KPLP kepada Rhandy, perihal benar atau tidaknya pernyataan tersebut. Dan Rhandy menegaskan kembali bahwa benar Tim Pengacara tidak diizinkan untuk menemui Kliennya oleh Kepala KPLP.

Karenanya, LBH Padang amat menyesalkan sikap Kepala KPLP dimaksud selaku bagian dari pimpinan Lapas Klas IIA Padang. Tindakan tersebut merupakan bentuk kedangkalan pengetahuan atau pemahaman hukum seorang pejabat publik yang justru berada dalam lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. LBH Padang dalam menjalankan tugas nya bukan saja dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, namun juga oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Sebab LBH Padang merupakan organisasi bantuan hukum yang justru diakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam menjalankan fungsi layanan bantuan hukum.

Melarang LBH Padang dalam menjalankan kuasa, bertemu, dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan klien merupakan perilaku yang nyata-nyata telah melecehkan Pasal 4 ayat (3) UU Bantuan Hukum. Serta merupakan bentuk penghinaan terhadap tujuan penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana digariskan Pasal 3 UU Bantuan Hukum dalam rangka menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapat akses keadilan serta mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.

Bahwa Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Advokat juga telah menjamin Advokat untuk  memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebab tindakan LBH Padang dalam menemui Doni Putra merupakan tindakan hukum lain dalam memperoleh informasi dari Kliennya dalam kerangka membela kepentingan hukumnya.

Penting diketahui pula, bahwa Tim LBH Padang merupakan Advokat yang ditegaskan oleh Pasal 5 ayat (1) UU Advokat sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pasal 8 Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) juga menukilkan bahwa Profesi Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (officium nobile). Sehingga sikap Kepala KPLP tak hanya melecehkan hukum, namun juga menghalangi LBH Padang dalam menjalankan tugas dan kuasanya memberikan layanan bantuan hukum telah serta merendahkan profesi Advokat sebagai penegak hukum.

Oleh karenanya, LBH Padang meminta dan mendesak:

1. Menteri Hukum dan HAM RI c.q. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat untuk memberikan sanksi tegas serta mencopot jabatan Bagus Dwi Siswandono sebagai Kepala KPLP Lapas Klas IIA Padang;

2. Kepala Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat agar menyerukan kepada seluruh jajaran Pimpinan Lapas se-Sumatera Barat agar kooperatif dan memberi pelayanan yang semestinya terhadap Advokat dan Organisasi Bantuan Hukum yang tengah menjalankan peran dan fungsinya;

3. Jajaran Pimpinan Lapas Klas IIA Padang agar kooperatif, menghormati, dan tidak menghambat kinerja Advokat dan Organisasi Bantuan Hukum dalam menjalankan tugas dan kuasanya, terutama dalam bertemu dan berkomunikasi dengan klien yang berada dalam perlindungan hukumnya;

  1. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat untuk memberi perhatian, mengusut dan menindak sikap pelayanan yang tidak semestinya oleh pejabat lapas dimaksud;

5. Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) c.q. DPC Peradi Padang untuk turut berperan menjaga marwah Profesi Advokat yang dicederai oleh kedangkalan pemahaman hukum oknum pejabat terkait terhadap peran dan fungsi Advokat;

Hormat Kami
LBH Padang
 
Wendra Rona Putra, S.H
Direktur
 
Narahubung:
Aulia Rizal, S.H. [Kepala Bidang Advokasi Kebijakan Publik LBH Padang]: 085263531442
 



POSITA: Mahasiswa dalam Perkembangan Teknologi Finansial dan Transaksi Elektronik

sesi foto bersama dalam rangkaian acara Posita 2019 oleh Himpunan Mahasiswa Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas, Senin(4/3)

GEMAJUSTISIA.COM, PADANG – Seminar Nasional Finansial Teknologi dan Transaksi Elektronik dalam rangka Pekan Solidaritas Mahasiswa Pardata (POSITA) resmi dibuka oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Perdata Afif Setia Budi pada pukul 10.02 WIB,  Senin (4/3). Seminar ini direncanakan dibuka oleh Dekan Fakuktas Hukum Unand, akan tetapi berhalangan hadir karena ada rapat.

Ketua Pelaksana Hafiz Aulia dalam sambutannya mengatakan bahwa seminar ini merupakan rangkaian dari acara posita dan merupakan agenda terbesar tahunan. Adapun  rangkaian POSITA yaitu seminar nasional, donor darah, dan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

“Materi ini sangat bermanfaat khususnya bagi mahasiswa tahun akhir yang sedang menulis tugas akhir serta bagi mahasiswa yang sedang kuliah dapat menunjang pemahaman dan wawasan terkait hukum perdata,” kata Hafiz.

Sementara itu, seminar yang dimoderatori oleh Azim ini berjalan santai. Azim menjelaskan,
“Finansial teknologi adalah teknologi hasil inovasi keuangan yang berbasis teknologi, teknologi ini bisa mempermudah setiap orang untuk melaksanakan transaksi apapun.”

Narasumber Bank Indonesia Ike Sri Utami selaku Analis Sistem Pembayaran Pengelolaan Uang Rupiah, Keuangan Inklusif dan Perlindungan Konsumen  mengemukakan, bahwa finansial teknologi berkembang karena infleksibilitas sistem keuangan formal pasca krisis ekonomi global yang cenderung memperketat regulasi serta pesatnya inovasi teknologi.

Ike juga menambahkan bahwa saat ini banyak masyarakat yang telah menggunakan maupun menyediakan finansial teknologi dan transaksi elektronik tersebut. Di kalangan mahasiswa, tanpa disadari teknologi ini sangat mempermudah akses dalam hal apapun. Contohnya penggunaan aplikasi ovo, go-jek,  grab oleh mahasiswa baik sebagai yang bekerja untuk digunakan jasanya maupun pelanggan biasa.

Sementara itu, narasumber Otoritas Jasa Keuangan Sumatra Barat Syukri Daneli Pengawas Sub Bagian Industri Keuangan Non Bank (IKNB) menjelaskan, untuk mendukung perkembangan finansial teknologi dan akses e-commerce oleh pelaku industri dan customer perlu adanya pengawasan yang optimal dari pemerintah, terutama menyangkut masalah regulasi yang lebih ditekankan pada hak dan kewajiban masing-masing pihak terlibat dalam kegiatan tersebut.

Seminar nasional ini berlangsung akademis dan ditutup dengan sesi tanya jawab antara narasumber dan peserta.

Reporter: Rona Fitriati Hasanah
Editor: Aulia Maharani


Donor Darah Sebagai Bentuk Pengabdian Masyarakat

Salah seorang mahasiswa sedang mendonorkan darah pada acara peringatan hari jadi Mapala Green Justice ke 36 tahun

GEMAJUSTISIA.COM, PADANG – Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala) Green Justice Fakultas Hukum Universitas Andalas mengadakan acara donor darah, dalam rangka merayakan hari jadi ke 36 tahun sekaligus rangkaian orientasi anggota muda Mapala Green Justice. Acara ini rutin diadakan tiap tahun sebagai bentuk pengabdian terhadap masyarakat.


Acara yang dilaksanakan di parkiran Gedung E Universitas Andalas ini, mengundang antusias mahasiswa untuk melakukan donor darah. “Dari yang kami lihat, lepas zuhur kemarin banyak yang mau donor. Namun karena kendala SOP dari PMI nggak boleh lagi pakai tenda dan harus menggunakan mobil, sehingga banyak antrian. Akhirnya banyak yang tidak jadi donor,” terang Teguh Almajid, selaku Ketua Mapala Green Justice.


Selain kendala di lapangan, Teguh juga menyebutkan bahwa terkendala pada dana awal untuk melancarkan acara. Terlebih permintaan dana yang diajukan ke fakultas hanya akan keluar setelah kegiatan selesai.


Terlepas dari kendala-kendala tersebut, acara kali ini jauh lebih menarik antusias mahasiswa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena tahun lalu acara rutin ini hanya dilakukan di lingkungan fakultas hukum saja. Selain donor darah, juga ada bazar alat-alat outdor dan live music yang menarik antusias mahasiwa.


Salah seorang mahasiswa, Putri, menjelaskan “Acara seperti ini sangat bagus diadakan oleh mahasiswa dalam hal mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.”


Ketua Mapala Green Justice, Teguh Almajid, mengharapkan bahwa kegiatan rutin donor darah ini dapat dilanjutkan oleh anggota muda Mapala Green Justice kedepannya.

Reporter : Firda Azkia dan Fadira Mutia Moreta

Editor : Nurhikmahdatul Ulfa

Setelah Resmi Dilantik, Hari Ini PPU Adakan Dengar Pendapat dan Sosialisasi

Panitia Pemilihan Umum (PPU) Fakultas Hukum Universitas Andalas resmi dilantik pada 16 Februari 2019 lalu. Hari ini, Jumat 1 Maret 2019 akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat di Ruang Praktik Peradilan 5 FHUA.

Rapat Dengar Pendapat ini mengundang seluruh lembaga dan organisasi di fakultas hukum, seperti DLM, BEM, UKMF, lembaga otonom, pers mahasiswa, himpunan mahasiswa dan warga negara fakultas hukum pada umumnya.

Adapun tujuan dengar pendapat dan sosialisasi ini adalah untuk mendengarkan pendapat warga fakultas hukum baik berupa kritik atau saran agar PPU tahun ini menjadi lebih baik dalam mengadakan pemilihan umum dari tahun-tahun sebelumnya, serta menyosialisakan pemilihan umum yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Sebelum mengadakan acara ini, PPU beranggotakan tiga belas orang ini telah lebih dahulu membuka pendaftran Kelompok Aspirasi Mahasiswa (KAM) pada 25-27 Februari 2019.

Sampai saat ini, terdapat dua KAM yang telah mendaftar yaitu KAM Somasi dan KAM PK. Diperkirakan ada 3 KAM di fakultas hukum, yaitu KAM Somasi, KAM PK dan KAM Justicia yang baru saja dibentuk.

Ketua PPU Ivan Aziz Muhammad menjelaskan terdapat kendala yang ia hadapi bersama rekan-rekannya dalam bekerja, yaitu masalah biaya pelaksanaan yang kurang dari biaya yang dianggarkan. Adapun biaya yang dibutuhkan sekitar Rp3.000.000,00 (3 juta rupiah).

“Saat ini, PPU hanya mengandalkan sumbangan dari anggota sedangkan dana dari fakultas bisa keluar sesudah LPJ (laporan pertanggungjawaban) selesai, dan ini menyulitkan kami juga. Kami mengharapkan kepada fakultas dana itu keluar lebih awal, setidaknya setengah. Kami juga mengupayakan bantuan dana dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatra Barat,” jelas Ivan.

Ivan juga mengatakan bahwa ada kendala lainnya, yaitu jumlah panitia yang terbatas, jadwal kuliah anggota yang berbeda-beda sehingga sulit untuk melakukan diskusi, serta tidak adanya kantor tempat bekerja. “Saat ini kami berkantor di kantor DLM,” tambah Ivan.

Reporter: Nanang Kosasih

Editor: Rona Fitriati Hasanah

KPU Goes to Campus, Mahasiswa Unand Keluhkan Tidak Terdaftar Sebagai Pemilih

GEMAJUSTISIA.COM – PADANG KPU Goes to Campus diadakan untuk memberikan pelayanan dan memfasilitasi calon pemilih yang tidak bisa memilih di tempat pemungutan suara (TPS) asal. Disini, calon pemilih harus mengurus Surat Keterangan Pindah Memilih atau disebut juga formulir model A-5 dalam pemilihan umum (pemilu) legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada 17 April 2019 mendatang.

Mengingat beberapa waktu terakhir banyak mahasiswa yang mendatangi Kantor KPU Padang, seperti BEM Fakultas Hukum Unand, BEM Fakultas Kedokteran Unand, Kopaja Unand, hingga pembina asrama yang mengajak KPU untuk buka posko pelayanan di kampus menimbang mahasiswa asrama banyak  yang membutuhkan layanan dan fasilitas pindah memilih.

Awalnya, pelayanan ini direncanakan hanya sehari dan bekerjasama dengan Negara Mahasiswa FISIP. Melihat antusias mahasiswa yang cukup tinggi, maka diadakanlah selama tiga hari mulai tanggal 18-20 Februari 2019.

Posko dibuka pada pukul 10.00 WIB-18.00 WIB pada hari pertama, begitu pula untuk hari berikutnya. Posko KPU ini ramai dikunjungi mahasiswa dari pagi hingga sore. Setidaknya, sekitar 500 mahasiswa melakukan proses administrasi pindah memilih di parkiran Gedung E Universitas Andalas dalam tiga hari ini. Akan tetapi, juga banyak mahasiswa yang tidak terdaftar (tidak ada rekapitulasi pasti dari penyelenggara) dalam mengurus proses administrasi pindah memilih. Hal itu disebabkan karena KTP elektronik mahasiswa yang bersangkutan tidak terdaftar pada daftar calon pemilih di KPU walaupun syarat usia sudah terpenuhi.

Para mahasiswa yang tidak terdaftar itu sangat menyayangkan dan mengeluh karena terancam tidak bisa memilih, terutama yang kampungnya jauh. Salah satunya Ningsih (21 tahun), mengeluhkan penyebab kenapa sampai KTP elektroniknya tidak terdaftar di KPU.
“Saya sejak SMA mempunyai KTP elektronik, tapi kok nggak terdaftar di KPU, ya? Heran. Padahal saya sangat beruntung ada kesempatan untuk mengurus pindah memilih ini. Kalau begini kejadiannya, ya sama saja, saya harus ke kampung dulu untuk urus. Kampung saya kan jauh dan nggak sempat pulang”, ujar Ningsih.

Sementara itu, Rola Ariska selaku Staf Program dan Data KPU Padang yang berada dilokasi menyebutkan, bahwa mahasiswa yang tidak terdaftar tersebut bisa jadi belum mengurus atau belum terdaftar di KPU wilayah asalnya (sesuai alamat di KTP). Sehingga belum bisa mengurus pindah domisili pemilih dan harus mengurus terlebih dahulu ke daerah asalnya.

“Untuk yang tidak terdaftar, kami (KPU, red) tidak mendatanya. Surat Keterangan Pindah Memilih inilah yang disebut formulir A-5. Untuk pengurusan formulir A-5 itu syaratnya harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT, red). Kalau orang yang nggak terdaftar itu, berarti dia nggak bisa masuk dalam daftar pemilih khusus (DPK, red)“, ungkap Rola.

Rola juga menjelaskan, bahwa pemilih khusus tidak bisa pindah memilih karena harus memilih sesuai alamat tertera di KTP. Selain itu, ada jam khusus untuk orang yang tidak terdaftar. Ketika hari H pemilu mereka mempunyai jam khusus tersendiri, mulai dari jam 12.00 WIB sampai jam 13.00 WIB. Syaratnya cukup dengan membawa KTP ke TPS.

“Sebagai contoh, seorang Mahasiswa Unand yang beralamat di Payakumbuh, dia datang ke posko untuk mengurus pindah memilih, tahu-tahu pas di cek tidak terdaftar, berarti kalau dia tidak terdaftar dia tidak bisa pindah memilih ke Padang, dia harus memilih di Payakumbuh. Harus sesuai dengan KTP-nya. Lapor saja ke kelurahan atau panitia pemungutan suara (PPS, red), orang itu yang mendata, hari H dia cuma bawa KTP saja memilih”, terang Rola.

Mahasiswa calon pemilih tidak terdaftar dan ingin pindah domisili tidak bisa, karena harus membuat KTP yang beralamat Padang terlebih dahulu. Kalau membuat KTP Padang, berarti pihak yang bersangkutan masuk dalam DPK Padang.

Terkait mahasiswa yang mempunyai KTP elektronik tetapi belum terdaftar, terdapat beberapa penyebab. Pertama, pihak yang bersangkutan pernah pindah domisili, tetapi tidak cepat melapor ke Kantor Pencatatan Sipil mengurus surat pindah domisili sehingga tetap terdaftar di tempat yang lama

Untuk penyebab pertama ini, Rola mencontohkan dari beberapa kejadian yang sering ditemukan. Misalnya, ada orang beralamat KTP di Pekanbaru pindah ke Padang, setelah 2 tahun di Padang dia baru mengurus KTP dan mendatangi KPU. Sehingga ketika panitia melakukan cek data lapangan, yang bersangkutan sudah tidak di Pekanbaru lagi, dan di Padang pun tidak tidak pernah mengurus surat keterangan pindah domisili ke Kantor Pencatatan Sipil. Akibatnya, yang bersangkutan tidak terdata sehingga tidak terdaftar di Pekanbaru maupun Padang.

Kedua, orang tersebut pernah pindah rumah, namun beda kecamatan. Serta yang ketiga, bisa jadi saat panitia mendata ke lapangan mereka tidak berada di alamat.

Adapun untuk calon pemilih yang sudah mendaftar dan mengantongi formulir A-5, tidak bisa lagi memiih ditempat asalnya. Hal tersebut dikarenakan datanya sudah terhapus, hal ini untuk mengantisipasi suara ganda.

“Kita kan nggak tahu kalau nanti ada mahasiwa yang jadi timses (tim sukses, red) dan sudah mengantongi formulir A-5. Pagi-pagi dia memilih di kampung, siang pindah tempat pemilihan lagi. Bisa jadi, kan. Makanya sistemnya online dan sinkron dengan data KPU pusat”, ujar Rola.

Reporter: Rona Fitriati Hasanah

Editor: Aulia Maharani

Turnamen Futsal Dekan Cup 2019 Resmi Bergulir

GEMAJUSTISIA.COM – PADANG Dekan Cup Fakultas Hukum Universitas Andalas (FHUA) 2019 resmi dibuka oleh Dekan Fakultas Hukum Busyra Azheri, pada Rabu (20/2/2019). Acara pembukaan ini turut dihadiri Wakil Dekan III, Lerry Patra dan Wakil Presiden FHUA, Ahmad Rudi Hasibuan.

Bertempat di Lapangan Futsal Unand, acara yang merupakan program kerja Kementerian Seni dan Olahraga BEM NM FHUA ini diagendakan akan berlangsung selama 4 hari, dimulai hari ini, 20-23 Februari 2019.

Setelah pembukaan, langsung dilaksanakan pertandingan perdana antara tim futsal FHUA melawan tim futsal FMIPA. Sejauh iniada 20 tim yang sudah terdaftar dalam Dekan Cup FHUA 2019. Adapun ke-20 tim itu adalah FMIPA A, Hukum B, Akuntansi UA, Kapelen, Fateta UA, FIP UNP, Ikom UA, Mugi, Faterna UA, Gracias, HMTP, FIB UA, DPS, Queen Bee, FMIPA B, Teknik UA, Hukum A, PMTN, LPI FHUA, dan tim Hamba Allah.

Hutri Azuria Sari selaku Sekretaris Pelaksana acara ini, mengharapkan agar kegiatan ini dapat terus berlanjut kedepannya. “Semoga generasi selanjutnya bisa meneruskan kegiatan Dekan Cup FHUA,” harap Hutri.

Reporter: Nurul Anisa, Utari Andini, Alvio Senna Fahri.

Editor: Aulia Maharani.

Pemindahan Jadwal Kuliah oleh Dosen Menuai Pertentangan Mahasiswa

Ferdi selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas saat diwawancarai oleh Tim Gema Justisia di ruang kerjanya, Senin (04/02/2019).

GEMAJUSTISIA.COM, PADANG – Pemindahan jadwal kuliah oleh beberapa dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas (FHUA) menuai banyak pertentangan dari mahasiswa.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Tim Gema Justisia, dari 102 responden, 93% pernah mengalami pemindahan jadwal kuliah dan 76% tidak setuju dengan adanya pemindahan jadwal kuliah tersebut.

Mahasiswa yang tidak setuju dengan adanya pemindahan jadwal tersebut memiliki berbagai alasan. Sebagian besar karena jadwal yang dipindahkan tersebut bentrok dengan jadwal kuliah lain, atau pun mengganggu kegiatan mereka seperti kerja part time.

“Terkadang dua orang dosen memindahkan jadwal di jam dan hari yang sama, bagaimana cara saya membagi dua badan untuk masuk ke 2 kelas yang berbeda sedangkan dosen yang bersangkutan tetap kekeh terhadap perbuatannya,” jelas seorang mahasiswa yang tidak dapat disebutkan namanya.

Sementara salah seorang mahasiswa lainnya juga menyampaikan keluhan.
Paniang ambo balari-lari dek jadwal kuliahnyo dakek-dakek gitu,” keluhnya.

Menanggapi hal ini, Ferdi selaku Wakil Dekan I FHUA menyampaikan beberapa keterangan. Menurutnya, pemindahan jadwal kuliah memang tidak boleh dilakukan, namun karena ada beberapa kendala yang muncul, hal ini pun kadang tak dapat terelakan.

“Sebetulnya tidak boleh dilakukan pemindahan jadwal, karena dari Unand sendiri ada kontrol terhadap pemakaian gedung yang digunakan untuk perkuliahan. Namun terkadang ada hal-hal tertentu seperti dosen yang kesehatannya terganggu, sehingga minta pindah kelas. Jadi, untuk keadaan tertentu memang sulit memaksa dosen kita mengajar di tempat yang sudah ditetapkan oleh Unand,” terang Ferdi, saat diwawancarai oleh Tim Gema Justisia di ruang kerjanya, Senin (4/2/2019).

Selain itu menurut Ferdi, sebelum masa perkuliahan dimulai para dosen sudah diberitahukan untuk tidak memindahkan jadwal kuliah.

“Sebelum memulai perkuliahan, sudah disampaikan kepada dosen, bahwa tidak boleh memindahkan jadwal perkuliahan selain yang telah ditetapkan oleh LPTIK,” ujarnya.

Beberapa saat yang lalu telah ada dosen yang ditegur karena memindahkan jadwal. Namun masih saja ada yang tak acuh terhadap teguran dari fakultas. Terkait hal ini, Ferdi mengatakan akan membicarakan lebih lanjut persoalan ini kepada dosen yang bersangkutan.

“Nanti kita (pimpinan fakultas-red) akan komunikasikan lebih lanjut terkait hal ini kepada dosen yang bersangkutan, untuk mencari solusi bersama yang tidak perlu merugikan salah satu pihak,”jelasnya.

Semester Uji Coba

“Semester ini merupakan uji coba pertama dengan membuka lebih dari 16 kelas, karena kita menambah jumlah mahasiswa. Selain itu, sekarang dosen memerlukan jumlah minimal kelas yang harus dipenuhinya setiap semester. Hal tersebut menyebabkan semester ini menjadi rawan terhadap keadaan seperti ini (pemindahan jadwal-red),” jelas Ferdi lebih lanjut.

Hal lain yang turut mempengaruhi banyak terjadi pemindahan jadwal yaitu, saat ini Unand tidak menyediakan ruangan kelas bagi mata kuliah pilihan di gedung perkuliahan. Pihak Unand menganjurkan mata kuliah pilihan dilaksanakan di fakultas.

“Karena fakultas hukum tidak memiliki ruangan yang representatif, maka diminta solusi ke Wakil Rektor I dan LPTIK. Solusi yang bisa dilakukan adalah menggunakan gedung bersama dan ruang praktik peradilan,”ujar Ferdi.

Reporter: Nurhikmahdatul Ulfa dan Anggi Herman

Editor: Aulya Maharani dan Rona Fitriati Hasanah

Menlu Retno: “Mendukung Palestina adalah Mendukung Keadilan”

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi memberikan kuliah umum di gedung Convention Hall Universitas Andalas Padang

GEMAJUSTISIA.COM, PADANG – Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi mengatakan Indonesia akan terus mendukung perjuangan Palestina, hal tersebut merupakan amanah konstitusi karena mendukung Palestina adalah mendukung keadilan.

Hal itu disampaikannya saat memulai kuliah umum, dalam rangkaian acara Diplomacy Festival atau DiploFest di Kampus Universitas Andalas, Limau Manis, Sabtu (02/02/2019).

Dalam kuliah umumnya, Retno Marsudi menyatakan bahwasanya diplomasi Indonesia dikenal kokoh dengan dua hal yaitu perdamaian dan kemanusiaan yang aktif, bersahabat, bermatabat, dan ikut membangun perdamaian serta kesejahteraan dunia.

Isu Palestina merupakan isu yang menjadi prioritas diplomasi Indonesia, selain Isu Afghanistan dan muslim di Myanmar.

Berbicara mengenai isu Palestina, Retno Marsudi menyatakan tidak ada opsi lain dalam penyelesaian konflik Israel dan Palestina selain opsi two state solution. “Two state solution is the only one option,” ujarnya.

Opsi tersebut disampaikan Menlu Retno pada saat debat terbuka Dewan Keamanan (DK) PBB di New York pada 22 Januari lalu. Menurutnya, tidak ada opsi lain selain two state solution, sehingga Indonesia harus tetap kokoh di dalam konsep two state solution untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Setelah menyampaikan statement tersebut pada debat terbuka DK PBB, Retno menceritakan bahwasanya Kementrian Luar Negeri Palestina pada tanggal 23 Januari mengeluarkan satu rillis secara khusus yang intinya berisikan ungkapan “Thankyou Indonesia”.

Selain itu perempuan yang sudah 32 tahun menjadi diplomat ini juga menyatakan, masalah palestina selain masalah keadilan adalah masalah terhadap hukum internasional dan resolusi-resolusi PBB.
“Sudah cukup banyak resolusi PBB yang dilanggar, kemerdekaan Palestina tentunya akan memiliki banyak jalan terjal di depannya, tetapi satu yang pasti, kita tidak akan menyerah untuk selalu mendukung Palestina.”

Diakhir pembahasannya mengenai isu Palestina, perempuan pertama yang menjadi Menteri Luar Negeri ini menyampaikan sebuah pantun.
“Bunga melati harum daunnya,
Dirangkai dalam vas kristal putih warnanya,
Indonesia akan terus bersama Palestina,
Sampai kepada titik dia merdeka.”

Reporter : Anggi Herman

Editor : Nurhikmahdatul Ulfa