Selasa , 11 Desember 2018

Home » Opini » Menyoal Korupsi Serta Tantangan Pemberantasannya di Indonesia

Menyoal Korupsi Serta Tantangan Pemberantasannya di Indonesia

Oktober 7, 2018 5:21 am Category: Opini Leave a comment A+ / A-
Ilustrasi: antarafoto.com

Ilustrasi: antarafoto.com

Belakangan ini pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi berita primadona dan menyita perhatian publik. Bagaimana tidak, hampir semua kalangan diciduk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mulai dari kepala daerah tingkat kabupaten/kota, DPRD, mentri bahkan anggota DPR tak luput dari jeratan KPK.

Menurut data yang diperoleh dari acch.kpk.go.id, per 31 Desember 2017 setidaknya terdapat 123 perkara dalam tahapan penyelidikan, 11 perkara dalam tahapan penyidikan, 103 perkara dalam tahapan penuntutan, serta 84 perkara inkracht (berkekuatan hukum tetap). Namun deretan angka-angka ini masih menyisakan seribu tanda tanya, mulai dari kasus korupsi besar yang terhenti di tengah jalan (kasus BLBI dan lainnya), serta rendahnya tuntutan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi sehingga mengurangi makna extra ordinary crime yang harusnya melekat pada hukuman bagi tindak pidana korupsi. Tentu ini menjadi satu hal yang mesti diantisipasi dan dicarikan solusi pengentasan lebih lanjut dengan cara efektif dan efisien agar tindak pidana korupsi dapat diminimalisasi keberadaanya di Indonesia.

Pengertian Tindak Pidana Korupsi serta Hubungannya dengan Kekuasaan
Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang atau badan hukum lain yang merugikan keuangan negara. Di Indonesia Korupsi dikategorikan sebagai delik umum dalam hukum pidana. Artinya, tanpa pengaduan terlebih dahulu pun aparat dapat menindak pelaku tindak pidana korupsi dengan syarat tertentu dengan bukti permulaan yang cukup.

Lalu apa hubungan korupsi dengan kekuasaan? John Edward Dalberg Acton dalam suratnya kepada Bishop Mandell Creighton, menulis sebuah ungkapan yang menghubungkan antara “korupsi” dengan “kekuasaan”. Menurut Acton, “power tends to corrupt, absolutely power tends to corrupt absolutely“, yang artinya “kekuasaan cenderung untuk korupsi, dan kekuasaan absolut cenderung untuk korupsi absolute”. Senada dengan ungkapan tersebut, pakar pidana Indonesia Romli Atmasasmita di dalam bukunya ”Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasinal dan Aspek Internasional” juga mengatakan bahwa korupsi berkaitan dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan kroninya. Ditegaskanlah kemudian bahwa korupsi selalu ada dan berkembang di sektor publik dengan bukti-bukti yang nyata. Bahwa dengan kekuasaan itulah pejabat publik dapat menekan atau memeras para pencari keadilan atau mereka yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah. Dengan demikian, jelas bahwa korupsi merupakan bagian dari tindak pidana yang memiliki dampak paling mengerikan bagi pembangunan bangsa.

Mengingat hal ini penulis teringat akan roman Anak Semua Bangsa karya Pramoedya Ananta Toer, tepatnya dialog Minke dengan mertuanya Nyai Ontosoroh. Begini kira-kira bunyi dialognya: “Di Hindia Mingke, lain dari di Eropa. Di Hindia, manusia tiada berarti dihadapan kekuasaan. Di Eropa manusia runtuh dihadapan deretan protozoa yang bernama modal”. Penulis rasa Indonesia sekarang tak lebih hampir sama dengan Hindia Belanda seperti yang digambarkan roman diatas, tentu dengan tidak melupakan keberhasilan yang telah dicapai anak bangsa dalam merebut kemerdekaan.

Masalah korupsi di Indonesia menjadi tambah sulit untuk diselesaikan ketika penegak keadilan juga ikut menikmati uang korupsi. C.S.T Kansil dalam bukunya berjudul ”Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara” mengatakan, bahwa pendidikan keterampilan teknis di bidang hukum yang mengabaikan segi yang menyangkut tanggung jawab seseorang terhadap yang dipercayakan kepadanya dan profesinya pada umumnya, serta nilai-nilai dan ukuran etika yang harus menjadi pedoman dalam menjalankan profesinya hanya akan menghasilkan tukang-tukang yang terampil belaka di bidang hukum dan profesinya”. Tampak jelas pada pernyataan ini bahwa hal yang semestinya terlebih dahulu dimiliki oleh para penegak hukum adalah moral serta akhlak, bukan hanya otaknya saja.

Senada dengan C.S.T Kansil, Ermansyah Djaja dalam bukunya “Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Morupsi” berpendapat bahwa pendekatan moralistik dan keimanan merupakan rambu-rambu pembatas untuk meluruskan jalannya langkah penegak hukum serta memperkuat integritas penyelenggara negara untuk selalu memegang teguh dan menjunjung tinggi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. Bukan tanpa alasan ketika otak lebih memikirkan materi. Bahkan demi materi mungkin saja manusia mau untuk membunuh sesama, seperti yang pernah dikatakan Aristoteles bahwa hakikatnya “manusia itu adalah homo homini lupus” atau manusia adalah serigala bagi manusia lainnya.

Lalu apa dampak kekacauan ini terhadap masyarakat terutama anak-anak? Mari kita mulai dari idiom “Keadilan harus ditegakkan maski langit akan runtuh”. Jika kita renungi maka dapat ditarik kesimpulan betapa pentingnya penegakan keadilan itu. Sama halnya dengan beratnya syarat keadilan material dalam hukum pidana, yang harus diperoleh berdasarkan minimal 2 alat bukti serta keyakinan hakim. Tapi malang kemudian dalam garis rententan pengaplikasian justru banyak ditemukan ketimpangan dalam putusan hakim. Apa hendak dikata, keadaan tebang pilih atau lebih tepatnya tajam kebawah lalu tumpul keatas dalam penegakan hukum terjadi dengan latar belakang yang berbeda. Apakah itu akibat praktik suap, korupsi, kolusi, nepotisme dan sejenisnya masih menghantui para penegak hukum di Indonesia.

Rendahnya Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Dampaknya Bagi Perkembangan Perilaku Anak
Aturan yang tercipta terkadang seperti sebuah oasis di padang pasir tampak begitu menggairahkan semangat juang, begitu tertata rapi lengkap dengan hukuman pidananya namun tetap saja akhirnya yang ditemukan adalah tidak adanya keseriusan, serta terkesan setengah hati dalam memberantas korupsi.
Dari data yang dicatat oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) pada tahun 2017, seperti yang dikutip dari detik.com, setidaknya dari jumlah 348 terdakwa sebanyak 22 orang diputus bebas dan 262 dihukum 0-4 tahun penjara. Tentu ini termasuk dalam kategori pidana ringan bukan extra ordinary crime yang mestinya hukumanya lebih berat seperti yang digembar-gemborkan selama ini. Bahkan Hal ini sudah diwanti-wanti oleh Dahlan Sinaga dalam bukunya ”Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi” bahwa hukum pidana haruslah berkeadilan dan sedapat mungkin menangani orang-orang, baik yang dipersangkakan, didakwa, maupun yang diputuskan terbukti melakukan tindak pidana.

Dampak dari penegakan korupsi yang setengah-setengah akan sama apabila kita ibaratkan layaknya hubungan guru dan siswa. Ketika disekolah diajarkan bahwa korupsi itu tidak boleh serta merupakan suatu tindak pidana berat dan dilarang oleh agama. Maka ketika anak menjumpai perilaku korupsi ini diberitakan dimedia elektronik tv maupun non elektronik seperti koran. Ternyata hukumanya tidak begitu berat, kemudian berikutnya dapat remisi atau potongan masa tahanan. Ditambah lagi pelaku yang tampak senyum seakan bangga dengan kelakuannya serta menampakkan bahwa keadaan baik-baik saja. Maka dalam kasus ini anak akan menemukan kejanggalan dan ketidaksesuain antara das sein dan das sollen atas hal itu. Disinilah mulai kebingungan itu, biasanya kebingungan ini akan berakhir pada pengabaian terhadap suatu ajaran kebenaran serta dapat menjadi faktor pendorong besar dari pada lahirnya proses imitasi dari praktek-praktek buruk yang ada di kehidupan sehari-hari. Akhirnya yang terjadi adalah regenerasi penjahat dari generasi ke generasi.

Dalam pengibaratan diatas tampak suatu keadaan anomi, yang menurut Emile Durkheim adalah keadaan dimana masyarakat sudah bingung, berada dalam keadaan tanpa norma, meskipun norma itu ada namun bagi masyarakat daya ikatnya sangat lemah. Atau deterrence efeknya kurang terasa. Oleh karena itu tidak menjadi suatu keheranan apabila masyarakat sudah acuh lalu melakukan pengabaian terhadap tindak pidana korupsi. Atau jika keadaan sudah semakin runyam maka bukan tidak mungkin masyarakat akan muak kemudian menggunakan cara eigenrichtigh (main hakim sendiri) sebagai ekspresi ketidakpuasan terhadap apa yang terjadi. Tentu ini merupakan hal yang harus kita wanti-wanti jika tidak ingin Negara ini makin semrawut, rusak terlalu jauh.
Meskipun begitu tetap optimisme harus kita bangun mulai dari yang kecil serta mulai dari diri sendiri. Mengutip dialog dalam roman Anak Semua Bangsa karya Pramoedya Ananta Toer “Dalam jaman modern ini tidak ada gerakan tanpa penerbitan sendiri tuan. Sebaliknya juga bukan? Setiap penerbitan tentu mewakili suatu kekuatan tertentu, juga penerbitan tuan sendiri.”

Penulis:
Iswaji.
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Menyoal Korupsi Serta Tantangan Pemberantasannya di Indonesia Reviewed by on . [caption id="attachment_2501" align="aligncenter" width="300"] Ilustrasi: antarafoto.com[/caption] Belakangan ini pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi be [caption id="attachment_2501" align="aligncenter" width="300"] Ilustrasi: antarafoto.com[/caption] Belakangan ini pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi be Rating: 0

Leave a Comment

scroll to top