Rabu , 13 Desember 2017

Home » Opini » Diskursus Perlunya Pernyataan Bebas LGBT dalam Pendaftaran Ulang Calon Mahasiswa Baru Universitas Andalas Tahun 2017.

Diskursus Perlunya Pernyataan Bebas LGBT dalam Pendaftaran Ulang Calon Mahasiswa Baru Universitas Andalas Tahun 2017.

April 29, 2017 6:33 pm Category: Opini Leave a comment A+ / A-

Diskursus perlunya pernyataan bebas LGBT dalam tahapan pendaftaran ulang calon mahasiswa baru di Universitas Andalas akhirnya menjadi isu nasional melalui trending topic di berbagai jejaring sosial. Dalam formulir daftar ulang Unand mensyaratkan calon mahasiswa/i baru mengisi pernyataan bahwa mereka tidak termasuk dalam kelompok lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT). Oleh sebagian kalangan, syarat ini dianggap bertentangan dengan konstitusi tepatnya Pasal 31 ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1). Benarkah demikian?

Dari perspektif kacamata ilmu hukum pernyataan itu saya anggap tidak berdasar, dengan argumen sebagai berikut:

1. Pancasila, sila pertama “Ketuhanan yang Maha Esa”. Sila ini juga dimunculkan pula dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945. Indonesia memang bukan negara agama, tetapi Indonesia adalah negara yang dijalankan dengan memperhatikan nilai-nilai keagamaan. Bahkan jika ditelusuri dalam ilmu Pancasila. Sila pertama ini menjiwai seluruh sila-sila yang tercantum dalam pancasila.

2. Perspektif Batang Tubuh UUD 1945.
Jika penolak pernyataan LGBT menolak surat pernyataan LGBT dalam formulir daftar ulang Unand dengan alasan melanggar Pasal 31 ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1), maka menurut saya itu adalah tafsir keliru dan serampangan terhadap konstitusi.
Pertama, jika bersandar pada ketentuan tentang HAM maka kita harus membaca Pasal 28 UUD 1945 berikut turunannya itu secara utuh. Kebebasan HAM di Indonesia bukanlah kebebasan tanpa batas. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menetapkan bahwa hak dan kebebasan setiap orang dibatasi oleh di antaranya nilai-nilai agama dalam masyarakat. Kutipan Pasal 28J ayat (2): “Dalam menjalankan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama dalam suatu masyarakat”.
Kedua, Pasal 29 UUD 1945 yang berbunyi : “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut saya ini adalah aturan yang paling tegas dan eksplisit tentang bagaimana negara ini dijalankan. Setiap aktivitas bernegara harus sejalan dengan nilai-nilai agama yang ada dan diakui di republik ini. LGBT adalah aktivitas yang dilarang dan terlarang oleh agama besar di Indonesia. Khusus untuk Unand yang berkedudukan di Sumatera Barat, tentu pula dalam aktivitasnya wajib menimbang adat-istiadat setempat. Sumatera Barat, negeri orang Minang ini, didasarkan pada prinsip ABS-SBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah). Perbuatan maupun pelaku LGBT sangat dilarang di negeri beradat ini.

3.Undang-undang tentang Perkawinan.
Dalam Pasal 1 angka 1 UU Perkawinan : “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita…”. Secara tidak langsung pasal ini tidak membenarkan aktivitas LGBT di seluruh nusantara. Sejalan dengan itu kita juga dapat memperhatikan Pasal 292 KUHP, bahwa aktivitas homoseksual dengan anak di bawah umur diancam pidana.

4. Dari sisi Administrasi Negara.
Jika semua dalil di atas belum lengkap dengan alasan tidak ada pernyataan tegas bahwa aktivitas LGBT dilarang (walau agak aneh). Saya berasumsi pemerintah dapat mengambil tindakan yang dinamakan diskresi. Unand adalah pelaksana tugas pemerintah yang selain harus bertindak berdasarkan peratutan perundang-undangan juga dapat bertindak berdasarkan kewenangan diskresi. Diskresi (discretionnary powers atau freies ermessen) adalah kewenangan yang diberikan oleh UU kepada pemerintah untuk mengambil tindakan/kebijakan apabila undang-undang tidak memberikan pilihan, tidak lengkap, tidak jelas atau karena adanya kebuntuan pemerintah. Kekuasaan diskresi diberikan karena adanya kelemahan laten undang-undang karena dibentuk hanya untuk mengatur peristiwa saat ia dibentuk saja.

Berdasarkan uraian di atas, saya menyimpulkan secara konstitusional, secara yuridis-praktis dan secara teknis-adminiatratif, tindakan Unand yang mewajibkan calon mahasiswa/i baru dalam mengisi surat pernyataan anti LGBT saat pendaftaran ulang adalah legal dan sah. *RA

Diskursus Perlunya Pernyataan Bebas LGBT dalam Pendaftaran Ulang Calon Mahasiswa Baru Universitas Andalas Tahun 2017. Reviewed by on . Diskursus perlunya pernyataan bebas LGBT dalam tahapan pendaftaran ulang calon mahasiswa baru di Universitas Andalas akhirnya menjadi isu nasional melalui trend Diskursus perlunya pernyataan bebas LGBT dalam tahapan pendaftaran ulang calon mahasiswa baru di Universitas Andalas akhirnya menjadi isu nasional melalui trend Rating: 0

Leave a Comment

scroll to top