Rabu , 13 Desember 2017

Home » Opini » Soal LGBT di kampus : JANGAN ANCAM REKTOR KAMI!!!

Soal LGBT di kampus : JANGAN ANCAM REKTOR KAMI!!!

Mei 2, 2017 2:52 pm Category: Opini Leave a comment A+ / A-

Komnas HAM Sumbar menilai kebijakan Unand terkait diwajibkannya surat pernyataan bebas LGBT dalam pendaftaran ulang mahasiswa baru di kampus itu merupakan bentuk diskriminasi yang dapat berujung pada pelanggaran HAM, karena dianggap tidak sejalan dengan konstitusi dan konsep negara hukum Indonesia. Selain itu, surat pernyataan dimaksud dinilai mencampuri privasi orang yang nanti jika tidak terbukti dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik dan perbuatan yang tidak menyenangkan atau bisa dijerat secara Pidana (vivanews, 30/04/2017).

Secara pribadi saya kurang sependapat dengan pernyataan Komnas HAM Sumbar itu. Sekurang-kurangnya ada dua hal yang perlu diluruskan dari pernyataan yang disampaikan oleh ketua lembaga itu.

Pertama, Surat bebas LGBT bukanlah aksi diskriminatif yang ditujukan sebagai label pelaku LGBT bagi calon mahasiswa yang membuatnya. Sebaliknya, surat itu justru berisi pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak termasuk kelompok LGBT. Apabila di kemudian hari, mahasiswa yang bersangkutan terbukti memberikan keterangan yang tidak benar maka ia harus bersedia menerima sanksi dan dikeluarkan dari Unand.

Terhadap sanksi ini, saya kurang sependapat. Seperti yang telah saya tulis sebelumnya, karena surat pernyataan bebas LGBT ini termasuk dalam ranah kebijakan. Sejatinya sanksi yang diberikan lebih lunak dengan menggunakan pendekatan persuasif terlebih dahulu. Saya menyarankan, jika terbukti melakukan aktivitas Lesbian, Biseks, Gay dan Transgender (LGBT) maka mahasiswa yang bersangkutan harus bersedia direhabilitasi secara intensif sampai pulih dan normal kembali. (http://www.gemajustisia.com/perlunya-pernyataan-bebas-lgbt-dalam-pendaftaran-ulang-di-universitas-andalas)

Kedua, kewajiban membuat pernyataan bebas LGBT dalam konteks negara hukum Indonesia bukanlah bentuk pelanggaran privasi yang dapat berujung pada pelanggaran HAM. Sebaliknya, tindakan itu justru sejalan dengan amanat konstitusi. Berdasarkan pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. Secara teoretis, perbincangan tentang konsep negara hukum akan dan selalu bersinggungan dengan konsep HAM. HAM adalah salah satu pilar bagi tegaknya bagunan yang bernama negara hukum. Dari pemahaman terhadap sejarah, lahirnya konsep negara hukum Indonesia dipengaruhi oleh konsep rechtstaats-nya Eropa Kontinental. Dipengaruhi di sini tidak berarti identik, konsep negara hukum Indonesia memiliki karakter berbeda dari rechtstaats yang ada di Eropa Continental. Meminjam istilah yang digunakan oleh Prof. Mahfud MD, negara hukum Indonesia adalah konsep primastik yang menggabungkan berbagai nilai-nilai positif baik yang berasal dari barat maupun timur.

Sejalan dengan Mahfud, Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa konsep negara hukum dan konsep HAM di Indonesia bukanlah konsep yang lahir sebagai resultante absolutisme yang mengekang habis-habisan rakyatnya sebagaimana layaknya di Eropa sana. Di Indonesia konsep itu lahir sebagai bentuk perjuangan atas penindasan yang melecehkan nilai-nilai manusiawi dengan bersandar pada nilai-nilai yang menjadi pegangan hidup bangsa kita. Frasa “Atas berkat rahmat Allah” yang tersurat dalam Alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 setidaknya mempertegas asumsi keterkaitan kemerdekaan dengan pandangan hidup bangsa terbesar di Asia Tenggara ini.

Merujuk pada sejarah kelahirannya di muka, maka dapatlah dipahami bahwa konsep HAM yang berlaku di Indonesia, bukanlah konsep yang didasarkan pada paham HAM Universal Absolut. Konsep HAM Indonesia menganut paham HAM Universal Partikular yang berarti bahwa implementasi HAM dibatasi oleh nilai-nilai partikular yang bersumber dari ajaran agama, kearifan lokal atau nilai-nilai fundamental suatu bangsa.

Selanjutnya, sebagai negara hukum Indonesia juga didasarkan pada Ketuhanan yang Maha Esa (Perhatikan pula pasal 29 ayat 1 UUD 1945). Berdasarkan ketentuan itu kita memahami bahwa Indonesia memang bukan negara agama. Tetapi perlu pula diperhatikan bahwa setiap aktivitas bernegara harus sejalan dengan nilai-nilai agama yang ada dan diakui di republik ini. Dan secara praktis, perilaku LGBT adalah perilaku yang dilarang dan terlarang oleh agama besar di Indonesia. Secara konstitusional, perlindungan HAM di Indonesia diatur pada BAB XA Pasal 28A – Pasal 28J, yang merupakan hasil Perubahan II UUD 1945. Jika dibaca secara utuh semua ketentuan itu, maka kebebasan HAM di Indonesia bukanlah kebebasan yang tanpa batas. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 merumuskan bahwa hak dan kebebasan warga negara dibatasi oleh beberapa hal, diantaranya adalah tuntunan nilai-nilai agama yang didasarkan pada undang-undang.

Sejalan dengan konstitusi, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM (UU HAM) juga memberikan pembatasan dalam pelaksanaan hak dan kebebasan di Indonesia. Pasal 1 angka 1 UU dimaksud secara sederhana memformulasikan bahwa HAM merupakan seperangkat hak yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Pembatasan HAM makin jelas dengan diadopsinya bunyi Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 secara utuh di dalam Pasal 70 UU HAM. Menurut saya, kedua pasal itu secara eksplisit menegaskan ketundukan HAM di Indonesia pada nilai-nilai religius yang termaktub dalam sila pertama dasar negara kita, Pancasila.

LGBT dalam Perspektif HAM di Indonesia.

LGBT merupakan kelainan seksual yang bertentangan dengan fitrah penciptaan manusia. Kelainan ini (mental disorder) dalam praktiknya dapat menular ke lingkungan sekitar. Mungkin, dengan alasan mencegah penyebarannya Rektor Unand menerbitkan edaran perlunya surat pernyataan bebas LGBT sebagai syarat daftar ulang bagi mahasiswa barunya. Persoalannya, sikap rektor yang demikian dapat berujung pada pelanggaran HAM menurut Ketua Komnas HAM Sumbar. Benarkah asumsi itu?

Menurut saya, Rektor Unand tidak dapat disalahkan dalam perkara itu mengingat Pasal 2 jo. Pasal 69 UU HAM merumuskan adanya kewajiban dasar manusia untuk menghormati hak asasi orang lain atas dasar moral dan etika. Penghormatan terhadap hak asasi orang lain sebagai kewajiban dasar manusia termasuk di antaranya adalah kewajiban menghormati hak setiap orang untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU HAM . Persoalannya apa dan bagaimana perkawinan yang dianggap sah itu?

Pasal 2 ayat (1) UU UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Selanjutnya, Pasal 1 angka 1 UU merumuskan : “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita…”. Jika ketentuan kedua pasal itu kita gabung dalam sebuah kalimat, maka diketahui bahwa di Indonesia perkawinan dianggap sah apabila dilakukan oleh seorang pria dengan wanita menurut hukum masing-masing agamanya.

Dengan menggunakan penafsiran argumentum a contrario terhadap kedua UU diatas, maka menurut saya justru pelaku dan perilaku LGBT-lah yang tidak menaati perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku karena melanggar kewajiban dasar manusia sekaligus menghambat proses melanjutkan keturunan dengan mengingkari makna perkawinan yang sah.

Dengan demikian, teranglah bahwa kebijakan Rektor terkait dengan surat bebas LGBT di lingkungan Unand telah sejalan dengan aturan hukum yang berlaku. Sebaliknya, pernyataan yang bermuatan intimidasi terhadap Rektor Unand oleh Komnas HAM atau siapa pun juga apalagi disampaikan tanpa dasar dan pemahaman yang komprehensif terhadap duduk persoalan dan aturan hukum yang berlaku justru tidak sejalan dengan prinsip Indonesia sebagai negara hukum.

Salam,
Romi Armezi, Dosen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Unand.
2 Mei 2017.

Soal LGBT di kampus : JANGAN ANCAM REKTOR KAMI!!! Reviewed by on . Komnas HAM Sumbar menilai kebijakan Unand terkait diwajibkannya surat pernyataan bebas LGBT dalam pendaftaran ulang mahasiswa baru di kampus itu merupakan bentu Komnas HAM Sumbar menilai kebijakan Unand terkait diwajibkannya surat pernyataan bebas LGBT dalam pendaftaran ulang mahasiswa baru di kampus itu merupakan bentu Rating: 0

Leave a Comment

scroll to top