Senin , 24 September 2018

Home » Uncategorized » Tantangan “Generasi Zaman Now” dalam Upaya Pemberantasan Korupsi.

Tantangan “Generasi Zaman Now” dalam Upaya Pemberantasan Korupsi.

Desember 9, 2017 3:13 pm Category: Uncategorized Leave a comment A+ / A-

Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Internasional, Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas bekerjasama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW), Komisi Pemberantasan Korupsi dan organisasi anti korupsi lainnya menggelar Seminar Nasional bertema “Tantangan Pemberantasan Korupsi di Indonesia”. Acara ini dilaksanakan di Aula Pancasila Kampus Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Sabtu (09/12/2017).

Seminar yang berlangsung dua jam ini resmi dibuka oleh Zainul Daulay Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas. Pemateri dalam seminar ini adalah Deputi Pencegahan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) Muhammad Sigit, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas Ilhamdi Tufik, Peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadhana. Selain itu, turut hadir Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Padang Agus Komarudin.

Muhammad Ihsan Alia selaku moderator sekaligus ketua penyelenggara menjelaskan, bahwa beberapa negara telah menyatakan pernyataaan sikap dari masyarakat antikorupsi Sumatera Barat. Hal ini berkaitan dengan tuntutan-tuntutan dari koalisi anti korupsi Sumatera Barat terkait dengan dinamika pemberantasan korupsi saat ini.

Dalam pemaparan materinya Muhammad Sigit mengatakan, KPK akan lebih baik mengajak pemerintah untuk melihat setiap permasalahan. Ukuran keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilihat dari sisi pencegahan yang jauh berdampak masif. PPATK memengang peranan yang penting atau ‘sensasial’ dalam menangani kasus korupsi, kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada PPATK ternyata terbukti membangun upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi menjadi poin penting dalam upaya pemberantasan korupsi. hasil riset PPATK menunjukkan, korupsi menjadi tindak pidana asal yang paling banyak menimbulkan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Kapasitas penyidik, kapasitas penuntut umum, kapasitas penyelidik kedepannya, dan kapasitas intelejen (PPATK didalamnya) itu belum surf. Dalam arti bahwa, tidak semua penyelidikan itu bisa diangkat ke penyidikan mesipun itu berdasar sanksi hukum, tidak semua penyidikan itu bisa diserap ke penuntutan karena kapasitasnya, kemudian tidak semua penuntutan bisa diangkat ke pengadilan”, jelas Sigit.

Ilhamdi Taufik menyapaikan, saat ini upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan sudah sangat baik, namun tidak terlepas dari gangguan, ancaman, dan tantangan yang ada. Hal tersebut bukan dari institusinya, akan tetapi dari orang-orang yang berkepentingan didalamnya. Perlunya setiap pribadi membedakan halal dan haram suatu hal yang ia kerjakan, baik itu dari zat yang dikandungnya maupun proses yang dilakukan.

Menurut Kurnia, terdapat dua tantangan yang akan dihadapi Indonesia untuk tahun 2018 mendatang. Pertama, tahun depan adalah tahun politik pemilihan kepala daerah serentak 2018, dimana kontestasi politik akan menggeliat dan peluang terjadinya korupsi akan mungkin terjadi. Kedua, tantangan di bidang penataan regulasi, bahwa ada upaya penataan regulasi terkait dengan pemasukan pidana korupsi ke dalam Rancangan KUHP maupun revisi terhadap UU KPK.

Untuk mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi, sumber daya manusia yang bersih dapat dijadikan patokan untuk mewujudkan hal tersebut. Pendekatan yang pertama sebagai upaya pemberantasan korupsi adalah pendekatan yuridis. Untuk mendukung transparansi diperlukan sosialisasi diseminasi terus-menerus. Pengukuatan yuridis, apabila tidak diiringi dengan penguatan institusi, tidak ada hasilnya.

Selain itu, pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan dengan penindakan langsung terhadap pelakunya, namun perlu dilakukan pencegahan sejak dini. Bentuk aksi pencegahan adalah menghimbau kepada masyarakat untuk dapat bersama-sama penegak hukum dalam mencegah dan menghindari kegiatan korup yang menimbulkan kerugian  negara. Di sisi lain, mental, profesionalitas dan integritas aparat penegak hukum adalah hal yang sangat penting.

Dalam rangka memberantas korupsi dapat dilakukan dengan pencegahan secara berkesinambungan, dan melakukan upaya-upaya penindakan apabila pencegahan tidak bisa lagi diterapkan. Peran pemuda sangat penting dalam mengampanyekan bahwa korupsi merupakan sesuatu yang tidak baik dan merusak bangsa, serta harus dilakukan pencegahan sejak dini. Oleh karena itu, perlu dukungan dari semua pihak terutama penegak hukum. Peraturan perundang-undangan yang cukup baik tanpa didukung oleh aparat yang tidak memiliki integritas, hasilnya nihil. Lain halnya apabila aparat penegak hukum memiliki integritas, maka pemberantasan tindak pidana korupsi akan bisa efektif.
*RFH

Tantangan “Generasi Zaman Now” dalam Upaya Pemberantasan Korupsi. Reviewed by on . Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Internasional, Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas bekerjasama dengan Indonesia Corruption Wat Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Internasional, Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas bekerjasama dengan Indonesia Corruption Wat Rating: 0

Leave a Comment

scroll to top