Kontestasi helat demokrasi di Ranah Minang dalam beberapa bulan lalu telah ditabuh. Sebanyak 13 daerah Kabupaten/Kota, termasuk pemilihan untuk kursi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat.
Meski hingga saat ini belum diputuskan dan diresmikan oleh penyelenggara helat (KPU) pasangan masing masing calon dan dukungan partai politik. Beragam baliho dalam slogan yang bervasriasi telah menghiasi wajah wajah bakal calon di berbagai daerah yang akan melaksanakan pemilihan. Tebar pesona balon mewarnai pelosok untuk mendapatkan hati dan simpati rakyat.
Aksi simpatisan, relawan dan tim sukses melalui medsos semakin naik dari waktu ke waktu, idealnya visi misi calon yang harus ditampilkan. Namun potret hari ini seiring perkembangan teknologi politik “Balah Batuang” yang di apungkan para pendukung diyakini akan saling merugikan bagi kandidat yang tampil di pentas demokrasi saat ini.
Ungkapan kalimat bagaikan “Balah Batuang” itu merupakan sebuah bahasa kiasan di daerah yang beradat dan budaya ini, satu diinjak dan satunya diangkat dengan kedua tangan. Bila ini terus terjadi, tidak semata cacatnya sebuah demokrasi, dampak juga pada kandidat yang tampil, bisa saja dukungan rakyat juga mengendor, di tengah kondisi rakyat yang kian pintar dalam berdemokrasi dan memilih pemimpinnya, peran simpatisan, tim sukses dan relawan juga perlu menjunjung tinggi etika dalam berdemokrasi. Sudah saatnya kita semua enjoy dalam pelaksanaan helat rakyat, tak ada lagi kampanye hitam, fitnah, isu-isu yang tak sedap tak lagi mengelinding ke permukaan, baik dari simpatisan maupun para kandidat sendiri.
Demokrasi bagaikan sebuah taman, sebab taman yang indah itu banyak warna. Masyarakat dihadapkan pada kebebasan untuk memilih calon pemimpinnya, kecerdasan berdemokrasi rakyat saat ini tak lagi mapan dengan isu-isu, fitnah dan sebagainya. Salah satu indikator utama bagi rakyat adalah investasi sosial dan kiprah para kandidat untuk daerah dan masyarakatnya selama ini.
Termasuk juga bagi para calon yang akan tampil, pemahaman tentang tupoksi dan batasan kewenangan sebuah jabatan yang akan direbut juga perlu di ketahui sejak dini. Tergambar dari beberapa slogan kandidat, sebut saja untuk calon bupati atau walikota menampilkan visi misi melebihi dari tugas pokok dan fungsinya atau melampoi kewenangan yang sangat terbatas untuk bupati dan walikota,ini juga perlu dicermati lebih teliti.
Sehingga tak hanya sebatas sebuah janji janji kampanye belaka, sebab janji itu juga akan sulit dieksekusi. Bagaimana nanti janji-janji yang kelewat batas itu mempertanggungjawabkan kehadapan rakyat yang telah memberikan kepercayaan dan amanahnya, sebab janji-janji politik itu akan dituangkan dalam lembaran pembangunan negara
Mari bersama kita semarakkan helat rakyat penuh kedamaian dan jauh dari permusuhan antar pendukung. Demokrasi hanya sesaat hingga puncak dan silaturrahim antara kita perlu dijaga kelanggengannya. Berbeda pilihan bukanlah sebuah permusuhan dan saling menyakiti antara kita.
MARI SUKSESKAN PILKADA 9 DESEMBER 2020 DI TENGAH ANCAMAN COVID19.
Penulis : Wilyan Gusthof
